Tuesday, August 30, 2022

Workshop Penataan Keuangan Daerah, Bupati Soppeng Harap di Implementasikan




Soppeng, Rakyat-indonesia.com - Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak.SE menghadiri pembukaan Workshop Pembukuan dan Penatausahaan Keuangan Bagi Bendahara Pengeluaran lingkup Pemerintah Kab. Soppeng bertempat di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa, 30 Agustus 2022.


Dalam penyampaiannya, Agus Darmawan, S.St selaku panitia kegiatan, menuturkan, acara ini terselenggara atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Lembaga Prakarsa Prima Perkasa.


Agus menjelaskan, kegiatan Worksop rencananya berlangsung dari tanggal 30 Agustus s/d 2 September 2022, di Hotel Aryaduta Makassar. 


Sebagai dasar dilaksanakan workshop ini mengacu atas Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya dan Pemendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jelas Agus Darmawan


Adapun, Komisaris Prakarsa Prima Perkasa DR. Jaka, SH, MH, dalam sambutannya, menyampaikan, atas nama Lembaga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kab. Soppeng yang telah bekerja sama dalam rangka pelaksanaan workshop ini, ujarnya


Semoga apa yang kita harapkan dari kegiatan ini dapat tercapai, khususnya para peserta sebagai sumber daya manusia pengelola penatausahaan keuangan di Pemda Kab. Soppeng dapat memaksimalkan kinerjanya sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya masing-masing, terang DR. Jaka


Bupati Soppeng, H. Andi Kaswadi Razak, SE, dalam sambutannya. menuturkan, atas nama Pemerintah Daerah memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan workshop ini.


Lanjut, Bupati Soppeng, kegiatan Workshop ini, saya harap dapat memberikan pengetahuan yang lebih dan menambah wawasan kepada para peserta sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat lebih memahami sehingga jauh dari penyimpangan utamanya dalam pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah.


Bupati Soppeng mengharapkan, para peserta workshop untuk mengikuti kegiatan dengan baik, dan menekankan, agar moment ini dimanfaatkan betul-betul, untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai ASN, tandasnya.


Acara ini turut dihadiri oleh Kepala BPKPD Kab. Soppeng, beberapa Kepala SKPD serta Kepala Bagian Setda Kab. Soppeng.


              Published:(pettaduga IWO)

Thursday, August 25, 2022

Survei: Mayoritas Publik Puas Kinerja Kapolri Usut Kasus Duren Tiga

 


Rakyat-indonesia.com -- Di tengah arus informasi yang kurang menguntungkan, atas kasus Ferdy Sarbo. Publik tetap percaya, langkah Kapolri mengungkap kasus ini.


Hal ini yang terpotret dari hasil survei Arus Survei Indonesia (ASI) menunjukkan bahwa sebanyak 70,4% responden puas (gabungan antara cukup puas 56,7% dan sangat puas 13,7%) terhadap kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut kasus Brigadir J.


"Sedangkan yang tidak puas 25,2% (gabungan antara kurang puas 18,0% dan sangat tidak puas 7,2%). Lalu 4,4% mengaku tidak tahu/tidak jawab,” kata Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an, Kamis 25 Agustus 2022.


Adapun survei ini diikuti sebanyak 1.200 responden dengan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilaksanakan pada 18-23 Agustus 2022 di 34 provinsi di Indonesia dengan cara telesurvei, yaitu responden diwawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner. 


Sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang akan menindak tegas pejabat-pejabat Polri yang terlibat judi online dan lain-lain juga dinilai positif oleh publik. 


“Sebanyak 71,2% responden menilai sikap itu sudah tegas (gabungan cukup tegas 54,9% dan sangat tegas 16,3%),” tuturnya. 


Oleh karena Kapolri sigap dan transparan dalam menangani kasus penembakan Brigadir J ini, isu tersebut tidak mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. 


Persepsi publik terhadap kinerja pemerintah tetap positif di tengah kasus insiden penembakan Brigadir J yang bergulir begitu kencang satu bulan lebih. 


Sebanyak 73,1% publik mengaku puas (gabungan antara cukup puas 54,5% dan sangat puas 18,6%) dengan kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. 


"Sementara yang tidak puas diangka 24,4% (gabungan antara kurang puas 21,3% dan sangat tidak puas 4,1%). Adapun yang mengaku tidak tahu/tidak jawab 1,4%,” ujar mantan Manajer Riset Poltracking Indonesia itu. 


Sementara itu, tilang elektronik (29,4%) dinilai publik sebagai program unggulan Kapolri yang paling bagus, disusul perpanjangan SIM melalui aplikasi (28,8%), samsat digital nasional (27,8%), dan ujian tulis untuk SIM baru (5,5%). 


Adapun 8,4% mengaku tidak tahu/tidak jawab. Sedangkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) 31,9%, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 28,3%, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 14,0% merupakan tiga besar layanan-layanan Kepolisian yang paling memuaskan.


           Publis:( pettaduga IWO)

Tuesday, August 23, 2022

Kasus Dugaan Korupsi Perjanjian Jual Beli BBM Non Tunai yang Rugikan Negara Rp 451,6 Miliar Naik Penyidikan

 



Rakyat-indonesia.com -- Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri meningkatkan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam perjanjian jual beli bahan bakar minyak (BBM) non tunai, antara PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) tahun 2009-2012 dari penyelidikan ke penyidikan.


Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, peningkatan status ini berdasarkan hasil gelar perkara dan pemeriksaan saksi-saksi.


"Setelah dilakukan pemeriksaan saksi baik dari pihak terkait dan ahli-ahli, kasus ini dinaikkan menjadi penyidikan," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/8/2022).


Dedi menjelaskan, kasus dugaan korupsi ini berawal pada tahun 2009 sampai dengan 2012 PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) melakukan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) secara non tunai dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) yang ditandatangani oleh Diretur Pemasaran PT PPN dengan Direktur PT AKT.


Adapun proses pelaksanaan kontrak sebagai berikut, yakni tahun 2009 sampai dengan 2010 dengan volume 1.500 KL perbulan. Kemudian tahun 2010 sampai dengan 2011 PT PPN menambah volume pengiriman menjadi 6.000 KL perbulan (Addendum I). Selanjutnya tahun 2011 sampai 2012 PT PPN menaikkan volume menjadi 7.500 KL perpemesanan (Addendum II).


"Bahwa pada proses pelaksanaan perjanjian PT Pertamina Patra Niaga dalam tahap pengeluaran BBM, Direktur Pemasaran PT PPN melanggar batas kewenangan / otorisasi untuk penandatangan kontrak jual beli BBM yang nilainya di atas 50 M berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Patra Niaga Nomor: 056/PN000.201/KPTS/2008 Tanggal 11 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Wewenang, Tanggung Jawab, Dan Otorisasi," katanya.


Dedi menambahkan, PT AKT tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 14 Januari 2011 - 31 Juli 2012 dengan jumlah sebesar Rp 19,751,760,915,- dan USD 4,738,465.64 atau senilai Rp. 451,663,843,083,20.


Lebih lanjut, Dedi mengatakan, Direksi PT PPN tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap penjualan BBM non tunai kepada PT AKT yang tidak melakukan pembayaran terhadap BBM yang telah dikirimkan dan Direksi PT PPN tidak ada upaya untuk melakukan penagihan. 


"Tidak adanya jaminan colateral berupa bank garansi atau SKBDN dalam proses penjualan BBM Non tunai sehingga PT PPN mengalami kerugian pada saat PT AKT tidak melakukan pembayaran terhadap BBM yang telah diterimanya sejak tahun 2009 sampai dengan 2012," ujarnya.


Dedi menuturkan, BBM yang belum dibayar oleh PT AKT kepada PT PPN berdasarkan data rekonsiliasi verifikasi tagihan kreditur pada proses PKPU N0. 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 4 April 2016, sebesar Rp. 451.663.843.083,20.


Berdasarkan data yang disiapkan akuntansi hutang piutang PT PPN diketahui volume BBM jenis solar yang sudah terkirim ke PT. AKT keseluruhannya adalah 154.274.946 liter atau senilai Rp. 278.590.775.399 dan USD 102.600.314.


"Berdasarkan hasil penyelidikan terdapat dugaan penerimaan uang oleh pejabat PT PPN yang terlibat dalam proses perjanjian penjualan BBM non tunai antara PT PPN dengan PT AKT. pada periode saat terjadinya proses penjualan BBM tersebut," ujarnya.


Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, terdapat indikasi kerugian negara yang dihitung berdasarkan jumlah BBM yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) sesuai dengan kontrak dan Addendum I, II yang belum dilakukan pembayaran, sehingga menjadi kerugian negara sebesar Rp 451.663.843.083,20.


"Penyidik pun melakukan gelar perkara dan memutuskan kasus ini dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Penyidik pun melakukan langkah-langkah selanjutnya dengan membuat rencana penyidikan, melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan melakukan profiling kepada pihak-pihak yang diduga terlibat guna aset recovery," katanya.


             Publis(pettaduga IWO)

Monday, August 22, 2022

Polda Jateng Tangkap Ratusan Pelaku Judi Dalam 1 Hari Kapolda Jateng, Libatkan Juga Tokoh Masyarakat Dalam Pembinaan




Semarang, Rakyat-indonesia.com – Komitmen Polda Jawa Tengah untuk memberantas perjudian di wilayahnya dibuktikan dengan menangkap ratusan pelaku judi. Hal tersebut diungkapkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi saat memimpin ungkap kasus perjudian yang digelar di Loby Mapolda Jateng pada Senin, 22/8.


Dalam ungkap kasus yang turut dihadiri seluruh Kapolres di jajaran Polda Jateng, Kapolda menyebut selama kurun waktu Januari s/d Juli 2022 jajaran Polda Jateng telah berhasil mengungkap 224 kasus judi dan mengamankan 381 tersangka.


"Hari ini yang digelar adalah hasil ungkap kasus oleh Polda Jateng dan jajaran, dalam sehari kami telah ungkap 112 Kasus perjudian dengan 256 tersangka. Jumlah ini hasil penindakan di 35 Polres di wilayah Jateng," kata Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi saat jumpa pers, Senin (22/8). 


Dari ratusan tersangka yang berhasil ditangkap terdapat 24 yang berperan sebagai Bandar. Adapun total uang hasil perjudian yang turut diamankan mencapai sekitar Rp 72 Juta.


"Itu Wujud komitmen Polda Jateng dalam berantas judi tidak hanya pemain saja tetapi Bandar juga tangkap," tegas Kapolda


Secara rinci Kapolda menjelaskan bentuk perjudian yang diungkap yakni Judi Online 18 kasus, Togel 43 kasus, dan Gelanggang permainan 51 kasus. Diungkapkan pula 2 kasus judi online yang diungkap dari Purbalingga dan Pemalang merupakan jaringan judi internasional.


"Dari kasus ini ada yang jaringan internasional yakni Purbalingga dan Pemalang, keduanya mempunyai server di Thailand dan Kamboja. Di pemalang bahkan menggunakan jasa endorse Selebgram sebagai sarana promosinya," terang dia


Berdasarkan analisis yang dilakukan Polda Jateng, maraknya kasus perjudian akhir-akhir ini dikarenakan adanya oknum masyarakat yang mencari solusi instan dari kesulitan ekonomi yang dialaminya selama masa pandemi.


“Berlatar karena kesulitan ekonomi selama masa pandemi dan tergiur iming-iming hasil lebih sebagai bandar judi, akhirnya mencari jalan pintas dengan berjudi, untung-untungan dan berharap kaya mendadak,” ungkapnya.


Oleh karena itu, Kapolda menyebutkan bahwa penindakan kasus judi tersebut merupakan bentuk pembinaan kepada masyarakat agar menjauhi segala bentuk kegiatan perjudian.


“Kita tidak bangga menindak masyarakat, tapi lebih kepada memberikan pembinaan bahwa judi adalah perbuatan yang melanggar hukum serta dilarang dalam agama. Segala bentuk perjudian pasti akan kami tindak,” tuturnya.


Guna memberantas seluruh aktivitas perjudian di masyarakat, Polda Jateng telah melakukan beberapa upaya diantaranya menggunakan cara preventif dan preemtif yang melibatkan pihak internal dan eksternal.



“Kami melibatkan internal oleh seluruh satker dan jajaran serta dari pihak eksternal baik tokoh masyarakat, agama dan sebagainya untuk memberikan berbagai himbauan kepada masyarakat agar menjauhi segala bentuk aktifitas perjudian,” ujar Kapolda.


Adapun cara represif disebutkan Kapolda merupakan langkah terakhir yang ditempuh untuk memberikan efek jera pada masyarakat. Dirinya juga menegaskan bahwa Polda Jateng dan Jajarannya tidak akan mentolerir segala bentuk perjudian serta wujud polri hadir dalam menjaga Harkamtibmas


Atas perbuatannya, para tersangka diancam dengan jeratan pasal 303 KUHP, pasal 303 bis. KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 25 juta. Sedangkan bagi Bandar Judi Online akan dikenakan tambahan berupa pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara serta denda maksimal Rp. 25 milyar.

                (Pettaduga IWO)



Sunday, August 21, 2022

Tim Super Peduli Melanjutkan Kegiatan Atas Instruksi Seorang Anggota DPR RI

 


Rakyat-indonesia.com -- Merebaknya informasi tentang musibah kebakaran di Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Soppeng mendapat perhatian Supriansa (Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar). Aksi si jago merah itu terjadi tepat pada saat Indonesia merayakan 77 tahun Indonesia Merdeka (17 Agustus 2022), dan sekitar pukul 14.10 wita tim Pemadam Kebakaran Regu Lilirilau melaju ke lokasi kebakaran dan mendapatkan 2 (dua) rumah warga tengah dilalap api.


Mendapatkan informasi tersebut, Supriansa yang tidak lain adalah mantan Wakil Bupati Soppeng itu menginstruksikan Relawan Sosial bentukannya, yakni Super Peduli guna lakukan persiapan mengunjungi sambil berempati meringankan beban warga yang terdampak musibah kebakaran

.



“Hari ini (Minggu 21/8) sebagaimana arahan Pak Supri, kami telah selesai lakukan persiapan mengunjungi saudara kita di Abbanuange yang tertimpa musibah kebakaran, semoga pemberian Pak Supri sedikit banyaknya meringankan beban warga”, ungkap Rafi Relawan Super Peduli.


Tepat pukul 15.40 wita Relawan Super Peduli berada di lokasi kebakaran dan langsung bertemu dengan Asri (Lelaki 42 tahun), warga yang terdampak musibah kebakaran sekaligus menerima bantuan sembako dan sejumlah uang tunai dari Supriansa.


“Terima Kasih Banyak atas kebaikannya Pak Supri”, ujar Asri menyambut penyerahan bantuan.


Relawan Sosial bentukan Supriansa yang diberi nama Super Peduli itu nampak bersama warga setempat berbincang akrab penuh kekeluargaan, setelahnya berpamitan ke warga dan beranjak meninggalkan lokasi kebakaran.

             (Pettaduga IWO)

Polri Pastikan Kabar Temuan Bunker Rp900 Miliar di Rumah Ferdy Sambo Tidak Benar

 



Rakyat-indonesia.com -- Jakarta - Polri memastikan bahwa adanya kabar ataupun informasi yang menyatakan ditemukannya bunker yang berisikan uang sebanyak Rp900 miliar di rumah Irjen Ferdy Sambo, tidak benar. 


"Berdasarkan informasi dari tim khusus yang melakukan penggeledahan di beberapa tempat Irjen FS, info soal bunker Rp900 miliar tidaklah benar," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (20/8).


Menurut Dedi, tim khusus memang melakukan penggeledahan dibeberapa tempat yakni rumah Irjen Ferdy Sambo. Penyidik pun melakukan penyitaan beberapa barang bukti. Namun, tidak ada bunker berisikan uang Rp900 miliar yang disita. 


"Apa saja yang disita itu untuk pembuktian nanti dipersidangan. Timsus melakukan penyidikan dengan langkah pro justitia," ujar Dedi. 


Dedi pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. 


Polri, ditegaskan Dedi, sampai dengan saat ini masih terus berkomitmen mengusut perkara penembakan Brigadir J dengan profesional, akuntabel dan transparan. 


"Tim khusus terus bekerja. Mohon sabar dan dukungannya. Komitmen kami sejak awal mengusut perkara ini sampai tuntas dengan mengedepankan pendekatan Scientific Crime Investigation," tutup Dedi.


              (Pettaduga IWO)

Friday, August 19, 2022

Arahan Terbaru Kapolri ke Jajaran: Raih Lagi Kepercayaan Publik Hingga Hindari Pelanggaran

 


Jakarta, Rakyat-indonesia.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar arahan melalui video conference kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polda Jajaran se-Indonesia, pada hari ini, Kamis (18/8). Ia memberikan pengarahan terkini soal perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas). 


Di awal pengarahannya, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk kembali meraih kepercayaan publik terhadap institusi Polri yang belakangan ini menurun terutama setelah munculnya peris S2tiwa penembakan di Duren Tiga. 


"Ini terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan ini menjadi pertaruhan kita bersama. Oleh karena itu, hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti," kata Sigit mengawali pengarahannya. 


Terkait tingkat kepercayaan publik, Sigit menjelaskan, sebelum adanya peristiwa tersebut di sekitar bulan Desember hingga medio Juli beberapa lembaga survei merilis meningkatnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. 


Faktor meningkatnya kepercayaan publik yang terbaru, kata Sigit, yakni adanya rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara 2022 yang diisi dengan berbagai macam kegiatan positif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.


Namun pasca-adanya peristiwa Duren Tiga, Sigit menyatakan, tren positif soal kepercayaan publik tersebut langsung mengalami penurunan. Disisi lain, kepercayaan publik kepada Polri kembali meningkat setelah adanya komitmen pengusutan perkara tersebut diusut tuntas, mulai dari pembentukan tim khusus, penonaktifan beberapa anggota dari jabatan sebelumnya, mengusut dugaan pelanggaran kode etik, hingga menetapkan tersangka pada kasus itu. 


Dengan adanya fakta tersebut, dihadapan jajaran, Sigit memastikan, Polri akan terus mengusut tuntas kasus itu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Hal itu juga sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 


"Tentunya masih ada beberapa kegiatan yang saat ini sedang kita laksanakan terkait dengan kasus tersebut dan ini adalah pertaruhan

Institusi Polri, pertaruhan marwah kita sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya, jadi itu yang menjadi pegangan kita," ujar Sigit. 


Oleh karena itu, Sigit memaparkan, tim khusus akan terus bekerja maksimal sehingga kedepannya akan bisa ditentukan pihak-pihak yang melanggar pidana, menghalangi penyidikan atau Obstruction of Justice dan mana yang melanggar kode etik dalam kasus ini.



"Harapannya adalah proses yang sudah dilakukan, segera kita sampaikan ke publik, kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Komnas HAM, Kompolnas juga ikut mengawasi termasuk juga rekan mitra kerja kita yang ada di DPR juga ikut mengawasi dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Oleh karena itu, ini yang harus kita jaga dan kita perjuangkan bersama ke depan," papar Sigit. 


Disisi lain, mantan Kabareskrim Polri ini juga mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk menghindari potensi terjadinya pelanggaran -pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik Korps Bhayangkara.


Sigit menuturkan, pelanggaran tersebut akan sangat berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Karenanya, dikatakan Sigit, seluruh personel Polri harus mendengar dan menyerap aspirasi ataupun keluhan atas laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat. 


Sejak jauh hari, Sigit pun telah menegaskan kepada semua jajaran untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. 


"Mulai dari peredaran narkotika, perjudian baik konvensional ataupun online, adanya pungutan liar (pungli), Ilegal Minning, penyalahgunaan BBM dan LPG, sikap arogan hingga adanya keberpihakan anggota dalam menangani permasalahan hukum di masyarakat," tutur Sigit. 


"Mulai dari beberapa waktu lalu, saya sudah perintahkan yang namanya perjudian, saya ulangi yang namanya perjudian apapun bentuknya apakah itu darat, apakah itu online semua itu harus di tindak. Saya ulangi yang namanya perjudian apakah itu judi darat, judi online, dan berbagai macam bentuk pelanggaran tindak pidana lainnya harus di tindak. Saya tidak memberikan toleransi kalau masih ada kedapatan, pejabatnya saya copot, saya tidak peduli apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda saya copot. Demikian juga di Mabes tolong untuk diperhatikan akan saya copot juga," sambung Sigit menekankan. 


Dalam pengarahannya, Sigit pun meminta kepada seluruh jajaran untuk memiliki komitmen yang sejalan dan selaras terkait dengan hal tersebut. Menurutnya, hal itu dilakukan guna menjaga marwah dari institusi Polri untuk menjadi lebih baik dan meraih kembali kepercayaan publik kedepannya. 


"Sekali lagi saya tanya kepada rekan-rekan, yang tidak sanggup angkat tangan. Baik, kalau tidak ada berarti kalian semua, rekan-rekan

semua, masih cinta institusi dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, kepada institusi, sesegera mungkin," tutup Sigit.


                    (Haerul - IWO)

Tuesday, August 16, 2022

Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Riau Diresmikan

 



Rakyat-indonesia.com -- Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Provinsi Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, resmi diluncurkan, Senin, (15/8/2022). Peresmian dihadiri oleh Gubernur Riau Syamsuar, Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal, forkopimda Provinsi Riau dan elemen pemuda Cipayung Plus.


Dalam sambutannya, Kapolda Riau Irjen Iqbal mengatakan, keberadaan Rumah Kebangsaan Cipayung Plus di Riau lahir usai dirinya berdiskusi dengan kelompok Cipayung Plus di Riau, usai hadirnya Rumah Kebangsaan Cipayung Plus di Jakarta.


Hasil diskusi tersebut pun disampaikan ke Gubernur Riau, Syamsuar. Gayung bersambut, Gubernur pun menyetujui tak hanya dengan memberikan izin, melainkan melihat sustansi rumah kebangsaan.


"Beliau (Gubernur) paham betul posisioning pak Gubernur tentang menjadi suatu seorang kepala daerah bukan hanya kemajuan ekonomi tetapi jugak seluruh aspek yang beliau harus pikirkan kemajuan ekonomi, keamanan, pertahanan, persatuan dan kesatuan kita paham bahwa negri ini negri yang sangat luar biasa," kata Iqbal.


Iqbal menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari budaya, agama, adat istiadat hingga kuliner. Hal tersebut merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang tak dimiliki negara lain.


"Apabila kita tidak bisa mengelola keberagaman ini kekayaan ini dapat menjadi polarisasi menjadi suatu bencana. Apalagi ke depan bonus demografi yang ada di republik ini sangat luar biasa pemuda pemuda yang sangat luar biasa maupun yang berenergi seakan tidak pernah putus tidak pernah habis," katanya.


Oleh karena itu, untuk menjawab keberagaman dan tantangan oleh laju masa yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, kata Iqbal, tepatlah gagasan Presiden Jokowi mengenai cipayung plus dan juga dimotori oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menginisiasi rumah kebangsaan, yang diisi dan dimotori oleh cipayung plus yang ada di seluruh Indonesia.


"Allhamdulillah hari ini kita diijabah doa nya oleh Allah SWT. Hari ini semoga hari baik kita akan melauncing rumah kebangsaan cipayung plus provinsi Riau," ujarnya.


Ia pun berpesan kepada kelompok Cipayung Plus untuk mengisi Rumah Kebangsaan ini dengan kegiatan yang positif demi kemajuan bangsa dan negara. Selain itu, kelompok Cipayung Plus juga diminta untuk menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), dengan berkolaborasi dengan Forkopimda Provinsi Riau.


"Adik-adik harus memberikan kontribusi positif bagi seluruh masyarakat Provinsi Riau," kata dia.


Gubernur Riau Syamsuar mengucapkan terima kasih kepada kelompok Cipayung Plus yang mewujudkan lahirnya Rumah Kebangsaan. Menurutnya, munculnya Rumah Kebangsaan ini untuk meningkatkan rasa kebangsaan, kebersamaan, dan komitmen agar senantiasa memelihara kesatuan persatuan bangsa dan memelihara Provinsi Riau ini agar kondusif.


"Semua negara memiliki masalah yaitu masalah kekurangan energi, kekurangan pangan, kekurangan lingkungan dan masalah masalah lainnya. Tentulah kami mendukung adanya rumah kebangsaan dan ini menjadi tempat diskusi para pemuda harapan bangsa maupun semua kelompok. Tentunya dengan semangat ini lah kami mendukung dan sekaligus dapat senantiasa memelihara kerukunan kebersamaan termasuk meningkatkan rasa persatuan bangsa agar kita bisa maju, kita akan menghadapi indonesia emas dan adik-adik harus menyiapkan diri utuk siap memimpin bangsa Indonesia," katanya.


Sementara itu, Ketua PMII Riau-Kepri Abdul Rouf mengapresiasi Forkopimda Provinsi Riau yang telah meresmikan Rumah Kabangsaan. Menurutnya, hadirnya Rumah Kebangsaan ini menjadi barometer pergerakan ataupun himpunan ataupun gerak perhimpunan ataupun seluruhnya bahwa provinsi Riau yang menurut data disampaikan bahwa tingkat keharmonisannya kurang, tingkat kerukunan antar umat beragama kurang, tingkat keharmonisan antar suku dan ras kurang, bisa dipatahkan.


"Bahwa yang pertama kali melaksanakan rumah kebangsaan adalah Provinsi Riau. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar bersama untuk memajukan Riau khususnya serta Indonesia pada umumnya menjadi Garda terdepan," katanya.


                   publis:(H.R,S IWO)

Sunday, August 14, 2022

Ketua DPRD Soppeng H. Saharuddin M Adam Hadiri Pengukuhan KKS di Kolaka Utara



Rakyat-indonesia.com -- Kolaka Utara - Ketua DPRD Kab.Soppeng H. Syahruddin M. Adam, S.Sos, M.M Menghadiri pelantikan dan pengukuhan kerukunan keluarga soppeng (KKS) di Kab. Kolaka utara. Prosesi Pelantikan dan pengukuhan Kerukunan Keluarga Soppeng (KKS) Kolaka Utara digelar Gedung Islamic Center Lasusua Kab. Kolaka utara, Minggu (14/08/2022).


Suatu kebanggaan bagi warga Soppeng yang berada di Kolaka Utara, pelantikan dan pengukuhan dihadiri langsung Bupati Soppeng, H. Andi Kaswadi Razak, S.E didampingi Ketua DPRD Soppeng, H. Syahruddin M. Adam S.Sos M.M beserta rombongan.


Puluhan pengurus Kerukunan Keluarga Soppeng (KKS) Kab. Kolaka Utara dilantik langsung Ketua DPP KKS, Prof. Dr, H Syarifuddin Wahid Ph.D Sp.AK.


Usai pelantikan, Ketua DPRD Soppeng, H. Syahruddin M. Adam mengucapkan selamat kepada Ketua KKS Kab. Kolaka Utara Ramli, SE beserta pengurus yang telah dilantik.


Lanjut H. Syahruddin M. Adam yang dikenal dengan sebutan akrabnya Pak Aji Sahar (PAS), juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Pemkab Kolaka Utara yang telah memberikan perhatian kepada warga masyarakat Soppeng yang berada di Kolaka Utara, ujar Pak Aji Sahar


Pak Aji Sahar (PAS) meminta warga Soppeng di Kab. Kolaka Utara untuk menjaga pesan leluhur kita, “Sitiroang Deceng Tessitiroang Ja, Siwata Menre Tessirui No’ dimana mari kita tunjukkan bahwa kita warga Soppeng siap berkontribusi bagi kemajuan daerah, dan menjaga khasanah Yassisopengi, tandasnya.**

Saturday, August 13, 2022

Raih Gelar S.Hum, Teguh Esa Bangsawan DJ Banjir Ucapan Selamat




Makassar, Rakyat-indonesia.com – Teguh Esa Bangsawan DJ resmi menyandang status Sarjana Humaniora atau S.Hum. Ia mengikuti ujian tutup di Kampus UIN Alauddin.


Dalam perjalanan kemahasiswaannya, ia lulusan Latihan Kepemimpinan (LK II) Nasional atau Intermediate Training yang digelar HMI Enrekang beberapa waktu lalu.


Sebelumnya, ia memilih Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).


Teguh Esa Bangsawan menyampaikan dirinya akan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi nantinya, “InsyaAllah, saya akan lanjut S2 dan sampai S3,” kata Teguh, Sabtu (13/08/2022).


Ia mengungkapkan, cita-citanya dimasa yang akan datang. “Saya, mau jadi tenaga pengajar di Kampus, tandas Teguh


"Sejumlah tokoh nasional, daerah, rektor kampus, Aparat Penegak Hukum (APH) hingga kepala daerah mengucapkan selamat atas capaian Teguh Esa Bangsawan DJ dalam menyandang status Sarjana Humaniora atau S.Hum".


Salah satu keluarga dari Djusman AR, Andi Mull Makmun Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Soppeng melalui telpon ke ponakannya (Teguh Esa Bangsawan), menyampaikan kekagumnya dan rasa bangga atas raihan anakda Teguh, ia menyampaikan "Selamat nak, selaku om saya bangga, dan ingatlah Ayah kita (Djusman AR) yang begitu sangat mendukung setiap langkah kita, jadilah kebanggaan untuk Keluarga", yang di Aamin kan oleh Teguh Esa Bangsawan.


Diketahui, Teguh Esa Bangsawan adalah putra dari Tokoh Pegiat Anti Korupsi asal Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan. Djusman AR dikenal selaku Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Antikorupsi (KMAK) Sulawesi Selatan dan Barat, Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi dan Direktur Lembaga Peduli Sosial, Ekonomi, Budaya dan Hukum (LP Sibuk) Sulsel.

              (H.R,S IWO)

Friday, August 12, 2022

Wakapolri Gatot Mengatakan, Penanggulangan Bahaya Radikalisme Dan Terorisme di Kalangan Perguruan Tinggi




Rakyat-indonesia.com -- Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengatakan, memasuki tahun ajaran baru, dunia pendidikan, khususnya tingkat Perguruan Tinggi harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap paham dan gerakan kekerasan, terutama yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan legitimasi yang didasarkan pada pemahaman agama yang salah. Paham dan gerakan tersebut adalah intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.


Menurutnya, berdasarkan catatan Global Terrorism Index 2022 menyebut bahwa sepanjang tahun 2021, terdapat 5.226 aksi terorisme di seluruh dunia. Korban meninggal dunia yang berjatuhan akibat aksi tersebut mencapai 7.142 jiwa.


"Tidak sedikit dari jumlah tersebut adalah anak-anak, perempuan, dan golongan usia renta; hal ini menunjukkan bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan gerakan keagamaan," kata Gatot dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/8/2022).


Di Indonesia, kata Gatot, data yang dimiliki oleh Densus 88 terkait aksi terorisme dan penangkapan terhadap pelakunya juga menunjukkan angka yang tinggi. Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari penyebaran paham dan gerakan radikalisme dan intoleransi yang utamanya, menyasar kalangan anak-anak muda, termasuk dengan masuk ke wilayah pendidikan.


"Dalam lima tahun terakhir ini saja, dunia pendidikan kita, khususnya kampus, masih menjadi incaran utama kelompok radikal-terorisme," katanya.


Jenderal bintang tiga ini menjelaskan, proses infiltrasi paham dan gerakan radikal dan ekstremisme masuk dengan berbagai cara, mulai dari menyusup di kegiatan-kegiatan keagamaan (CISForm, 2018), masjid-masjid kampus (INFID, 2018), dan persebaran buku-buku (PPIM, 2018).


Pola penyebarannya pun tidak lagi dilakukan hanya melalui medium dakwah dan forum-forum halaqah, tetapi sudah merambah ke media sosial (cyber space) dan jalur-jalur pertemanan. 


"Hasilnya, sebagaimana dilaporkan PPIM (2020), 24,89% mahasiswa Indonesia terindikasi memiliki sikap intoleran. Dari sumber lain, Alvara Research (2020) melaporkan bahwa 23,4% mahasiswa dan pelajar Indonesia mengaku anti-Pancasila dan malah pro-khilafah. Data-data ini tentu mengkhawatirkan, tetapi bukan berarti tidak bisa kita kalahkan," katanya. 


Sel Tidur


Sebagai pintu terakhir sebelum menggumpal menjadi terorisme, radikalisme adalah sikap atau mental yang menyetujui dan mendukung penggunaan aksi-aksi kekerasan untuk mencapai suatu tujuan.


Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. secara lebih spesifik menjelaskan bahwa seseorang dapat dicurigai terjangkit radikalisme apabila menunjukkan bentuk-bentuk aksi seperti mengapresiasi aksi terorisme, tidak mengecam aksi terorisme, menunjukkan dukungan melalui unggahan di media sosial, mencurigai aksi teror sebagai rekayasa, dan sebagainya.


"Jika sikap dan pemahaman ini tidak segera diintervensi, sangat mungkin seseorang yang sudah radikal menjadi teroris. Yang bersangkutan bukan lagi mendukung dan menyetujui aksi-aksi kekerasan, tetapi sudah terlibat langsung dengan menjadi pelaku atau eksekutor aksi-aksi kekerasan tersebut," ujar Gatot.


Hal yang harus dipahami bersama, lanjut Gatot, radikalisme terjadi secara bertahap dan dengan kadar yang berbeda-beda pula. Umumnya, radikalisme bermula dari intoleransi, yakni sebuah pemahaman dan sikap yang menolak keberadaan kelompok lain; risih dengan perbedaan.


"Itu sebabnya, tidak sedikit pakar dan pengamat yang menyebut radikalisme ibarat sel tidur yang sewaktu-waktu dapat tergerak untuk melakukan aksi-aksi anarkis," katanya.


Lima Sebab


Ia pun memaparkan ada lima sebab kenapa anak-anak muda tertarik pada narasi atau bahkan gerakan intoleran dan radikal. Pertama, mereka sedang mencari identitas diri. Studi yang dilakukan oleh The United States Institute of Peace pada 2010 menunjukkan bahwa 2.032 militan asing jaringan Alqaeda berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar; mereka adalah orang-orang yang sedang mengembara untuk menemukan jati dirinya.


Kedua, mereka membutuhkan perasaan kebersamaan. Kelompok teroris pandai memanfaatkan para remaja yang sedang resah terhadap kondisi emosionalnya. Mereka ingin mencari kebersamaan yang kadang tidak mereka dapatkan dari keluarganya.


Ketiga, mereka ingin memperbaiki apa yang dianggap mencederai rasa keadilan. Para remaja ini memiliki semangat yang menggebu-gebu dan idealisme yang tinggi untuk melakukan perubahan, hal inilah yang juga dimanfaatkan oleh kelompok teroris.


Keempat, mereka sedang membangun citra diri. Kelompok remaja sangat ingin terlihat menonjol atau eksis, karenanya mereka cenderung tidak segan untuk melakukan berbagai cara untuk tampil impresif, termasuk di antaranya adalah dengan menjadi bagian dari kelompok dan gerakan ekstremis.


Kelima, mereka memiliki akses yang luas untuk berinteraksi dengan siapa pun di dunia maya, termasuk dengan kelompok radikal. Persinggungan di dunia maya inilah yang kerap menjadi permulaan bagi kalangan muda untuk bergabung dengan kelompok teroris.


"Khusus pada poin terakhir, banyak kalangan yang menyebut media sosial telah membuat kalangan anak-anak muda semakin rentan, terutama –sebagaimana dikemukakan dalam temuan Wahid Foundation (2017)—karena kalangan muda lebih senang belajar agama dari media sosial, dengan ustaz/ah yang belum tentu terjamin kualitas keilmuan dan akhlaknya," katanya.


Melawan dengan Kebersamaan


Gatot mengatakan, penanggulangan bahaya radikalisme dan terorisme di kalangan perguruan tinggi harus diprioritaskan, selain karena hal ini merupakan bagian dari tiga dosa besar di dunia pendidikan yang sedang gencar dihilangkan oleh pemerintah, radikalisme dan terorisme juga berpotensi besar menghancurkan bukan saja negara, tetapi kemanusiaan dan peradaban kita.


Untuk itu, Polri serius membangun kerja sama dengan universitas-universitas di Indonesia untuk melawan segala bentuk ajaran dan gerakan kekerasan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kesiapsiagaan nasional, masifikasi program kontra-ideologi, deradikalisasi, netralisasi media, serta netralisasi situasi.


"Pihak kampus pun harus lebih aktif menjadi, meminjam istilah Kadensus 88, kampus inklusi anti-intoleransi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pertama, membuka lebih banyak ruang perjumpaan di dalam kampus; tak boleh ada organisasi mahasiswa yang bersifat eksklusif. Kampus juga harus tegas soal regulasi anti-radikalisme di internal masing-masing. Hal ini diwujudkan salah satunya dengan kesepakatan bersama untuk selalu patuh dan menjunjung tinggi empat komitmen dasar negara, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kampus juga harus selalu memastikan materi pembelajaran mengandung pandangan keagamaan moderat dan bernuansa wawasan kebangsaan," katanya.


"Hanya dengan komitmen dan kebersamaan, kita dapat bersama-sama mengalahkan paham dan gerakan kekerasan," katanya mengakhiri.


           Publis:(H.R,S IWO)

Thursday, August 11, 2022

Hari Ini, Tim Khusus Polri Periksa Irjen Ferdy Sambo Sebagai Tersangka

 



Jakarta, Rakyat-indonesia.com - Penyidik tim khusus Polri melakukan pemeriksaan perdana terhadap Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir J di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, hari ini, Kamis 11 Agustus 2022.


"Hari ini, penyidik timsus melakukan pemeriksaan terhadap Irjen FS sebagai tersangka di Mako Brimob," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan. 


Selain itu, kata Dedi, penyidik tim khusus juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lainnya yakni, KM di Gedung Bareskrim Polri. 


"Pemeriksaan kedua dilakukan kepada KM sebagai tersangka di Bareskrim," ujar Dedi.


Secara paralel, Dedi menyebut, pihak Inspektorat Khusus (Irsus) Polri juga menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap satu orang penyidik yang bertugas di Polda Metro Jaya terkait kasus penembakan Brigadir J, pada hari ini. Pemeriksaan itu dilakukan di Mabes Polri. 


"Sedangkan Irsus, agendanya pada hari ini melakukan pemeriksaan kepada satu orang penyidik Polda Metro Jaya, jam 10.00 WIB di Mabes Polri," ucap Dedi.


Disisi lain, Dedi mengungkapkan bahwa, pihak tim khusus Polri berkoordinasi dengan pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dengan pemeriksaan terhadap Irjen Ferdy Sambo. 


Mengingat, pada hari ini, Komnas HAM juga menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. 


"Kemudian untuk Komnas HAM, karena hari ini ada pemeriksaan irjen FS sebagai tersangka maka fokus tim khusus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Sehingga Irjen FS, belum bisa diperiksa Komnas HAM, karena pemeriksaan tim khusus Polri sifatnya pro justitia," tutup Dedi.

                 Publis:(H.R,S IWO)

Wednesday, August 10, 2022

FS Tersangka, Kapolri Lulus Ujian Terberat




Jakarta, Rakyat-indonesia.com - Penetapan Ferdy Sambo (FS) sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J oleh Tim Khusus yang dibentuk Kapolri telah membuktikan bahwa diplomasi kejujuran, transparansi dan kinerja berbasis data telah mengantarkan pada kesimpulan dan fakta dengan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi pembunuhan atas Brigadir J yang melibatkan FS.


Pada awalnya Polri sempat terkesan sangat berhati-hati, karena peristiwa tersebut menyangkut perwira tinggi Polri yang juga berprestasi dan adanya suatu upaya menghalangi proses penegakan hukum (obstruction of justice). Belum lagi semburan informasi menyangkut kasus ini yang sangat massif membuat proses penyidikan sempat terhambat. Di tengah menurunnya kepercayaan publik pada institusi Polri, kasus ini sungguh menjadi ujian terberat bagi Kapolri, meskipun akhirnya Jenderal Listyo Sigit Prabowo lulus dari ujian tersebut.


Pengungkapan keterlibatan FS dalam peristiwa pembunuhan ini menjadi pembelajaran sangat penting bahwa oleh faktor-faktor tertentu, anggota Polri dan juga penegak hukum lainnya, dapat saja terlibat suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam sebuah korps, naughty cop dan clean cop akan selalu ada. Tetapi, sebagai sebagai sebuah instrumen penegakan hukum, institusi Polri tetap harus menjalankan tugas legal dan konstitusionalnya menegakan keadilan. Polri harus diawasi dan dikritik tetapi sebagai sebuah mekanisme tentu harus dipercaya.


Langkah maju Polri dalam penanganan kasus ini telah memutus berbagai spekulasi dan politisasi yang mengaitkan peristiwa ini dengan banyak hal di luar isu pembunuhan itu sendiri. Meskipun motif pembunuhan itu mungkin belum terungkap, tetapi penetapan tersangka atas FS telah memusatkan kepemimpinan penyidikan Polri mengalami kemajuan signifikan dan memutus politisasi oleh banyak pihak yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik dan keamanan.


Capaian ini bukan hanya ditujukan untuk menjaga citra Polri semata tetapi yang utama menunjukkan bahwa kinerja instrumen keadilan ini masih bekerja dan dipercaya.


Ketua Setara Institute,

HENDARDI 9/8/2022

                  

Saturday, August 6, 2022

Kak Seto Goes To Campus Cari Penerus, Momentum Regenerasi...!




Raktat-indonesia.com -- Sahabat Anak Indonesia menggandeng Koalisi Anak Madani Indonesia (KAMI) memulai inisiasi regenerasi bagi kaum muda di kalangan kampus agar pada saatnya dapat menggantikan peran Kak Seto sebagai pencinta dan pelindung anak Indonesia


"Indonesia 5 tahun mendatang sampai berusia 100tahun harus punya relawan muda atau penggiat anak dari disiplin ilmu psikologi atau komunikasi agar dalam penanganan kasus tidak salah kaprah," tegas Kak Hoky sebagai Sekjen Koalisi Anak Madani dan juga pengagas SAI-Sahabat Anak Indonesia, Kamis (4/8) di Kampus UPI YAI FPsi Salemba.


Segendang sepenarian, Dr. I Nyoman Suma selaku Dekan FPsi UPI YAI bersama Wadekan 1 Dr.Kuncono Teguh Nyunanto dan Kak Sondang.


Mereka begitu antusias bersama Kak Tio KaBEM FPsi UPI YAI nyanyi bersama Macet Lagi Kak Seto.


Tampak hadir hampir 200an peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa semester 5, 6, 8 dan juga pasca, mereka menikmati dua sesi kehadiran Kak Seto di lingkungan Kampus.


Sesi awal bertajuk dari Gubeng ke Gambir sampai sesi berikutnya dihujani banyak pertanyaan dari yang gabut, santai dan serius.


"Cari penerus di bidang perlindungan anak adalah aksi regenerasi yang saya bersama SAI dan sahabat Koalisi Anak Madani Indonesia akan galakkan bersama 5 Top Kampus di DKI sampai puluhan lainnya di 71 tahun usia saya menginspirasi," ucap Kak Seto dari Guru Kecil sudah jadi Guru Besar dari Universitas Gunadarma.


Kak Seto selalu mengingatkan butuh 1 kampung ataupun sebanyak-banyaknya sebagai penjaga anak Indonesia.


"Saya berterima kasih dengan kegiatan Goes To Campus silahkan sahabat fakultas Psikologi UPI YAI magang atau praktek lapangan di LPAI yang saya pimpin dan masih banyak lagi organisasi perlindungan anak lainnya. Bukankah lebih tepat dan efektif apabila yang memberikan trauma healing atau assesment itu anak psikologi, bukan?....," paparnya lugas sembari bernyanyi dengan nada dasar yang sangat familiar.


Semua antusias sampai-sampai Riri, Najmi, atau Aurelia masih lanjut diskusi dengan Kak Seto walau acara sudah usai.


Menginspirasi dan beri pembekalan seperti ini menjadi event yang menarik dan dinanti-nanti.


Sampai jumpa di kampus berikutnya....


            Publis:(Haerul,S IWO)

Friday, August 5, 2022

Pengamat Intelijen: Kapolri Melakukan Crime Investigation pada Kasus Brigadir J

 


Rakyat-indonesia.com -- Peristiwa meninggalnya Brigadir J alias Nofriansyah Yoshua Hutabarat menjadi sorotan banyak pihak, terutama publik menilai ada kejanggalan dalam kasus tersebut. 


Pengamat Intelijen Ngasiman Djoyonegoro menyampaikan bahwa menurutnya Kapolri sudah mengambil sikap yang responsif, transparan, tegas dan independen.


Menurut Ngasiman Djoyonegoro, yang akrab disapa Simon, ada empat langkah strategis yang telah diambil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.


Pertama, Kapolri dengan tegas mencopot Irjen Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan dari Karopaminal Divpropam Polri, Brigjen Pol Benny Ali dari Karoprovos Divpropam Polri dan Kombes Budhi Herdi Susianto dari Kapolres Jaksel.


Kedua, Kapolri mengizinkan untuk mengautopsi ulang jenazah Brigadir J di Jambi pada Rabu (27/7) untuk mengetahui secara lebih jelas penyebab kematian dari jenazah. 


Ketiga, menyampaikan informasi perkembangan terkini penanganan penyidikan kasus Brigadir J kepada publik. Transparansi tidak hanya terkait dengan kelembagaan Polri, tetapi juga terkait dengan kinerja penyidikan yang dilakukan oleh Anggota Polri terhadap Anggota Polri lainnya. 


Keempat, Kapolri selalu menyampaikan bahwa pembuktian yang dilakukan untuk mencari kebenaran materiil atas suatu tindak pidana

selalu berdasar pada scientific Crime Investigation (Penyidikan Berbasis Ilmiah) sebagai upaya penguatan alat bukti Dalam penanganan perkara pidana. Termasuk dalam kasus meninggalnya Brigadir J.


“Keempat langkah di atas, bagi saya jelas menunjukkan Kapolri ingin menunjukkan konsistensi kerja dan penegakan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang. Termasuk dalam keterangan pers terakhir Kapolri menyatakan sudah memeriksa 25 anggota”, kata Simon. 


Simon menambahkan, poin keempat yaitu Scientific Crime Investigaton (penyidikan berbasis ilmiah) merupakan langkah Kapolri sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik bahwa nanti hasil dari penyidikan benar-benar ilmiah, transparan dan dapat dibuktikan secara ilmiah.


Polri menghimpun berbagai macam ahli, baik ahli unsur biologi, kimia forensik, balistik forensik, IT Forensik, dan kedokteran forensik. Sehingga unsur-unsur ilmiah dari pembuktian kasus pidana bisa terpenuhi.


“Komitmen keterbukaan dan ketegasan seperti inilah yang dibutuhkan untuk membangun stabilitas keamanan di masa yang akan datang. Kita optimis, sikap yang diambil oleh Kapolri akan meningkatkan integritas, independensi dan kepercayaan publik pada institusi,” tutup Simon.[]


              Publis:(H.R,S/Duga IWO)

Friday, July 29, 2022

Kapolda Sulsel Ke Parepare Turun Langsung Amankan Laga Kandang Perdana PSM



Rakyat-indonesia.com - Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs.Nana Sudjana bersama sejumlah PJU Polda Sulsel direncanakan turun langsung ke Stadion GB Habibie Kota Parepare, untuk mengamankan pertandingan laga perdana PSM Makassar hari ini Jumat (29/07/2022).


Kabidhumas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suartana menyampaikan bahwa Kapolda Sulsel bersama sejumlah PJU Polda akan ke Parepare memantau langsung pengamanan pertandingan antara PSM dan BU  dan memastikan semuanya berjalan aman.


"Ya tentunya harapan bapak Kapolda Sulsel dan kita semua pertandingan sepak bola berlangsung fair play dan para supporter dapat menjaga keamanan dan kenyamanan" ungkap Komang.




"Pertandingan ini sangat menentukan, yang saya harapkan fair play, kemudian kepada seluruh penonton betul-betul memberi support, betul-betul harus tertib, sepak bola milik bangsa Indonesia," ujar Komang.


Diketahui, Polda Sulsel mengerahkan kurang lebih 1000 personel gabungan akan diturunkan guna melakukan pengamanan pertandingan tersebut.


Dari Polda Sulsel diturunkan 400 Personil memback up 421 Personil Polres Parepare, selain itu juga didukung 300 Personil TNI. Kapolda  Sulsel menegaskan dan memerintahkan seluruh anggota  agar tetap memberi pelayanan ke seluruh masyarakat dan juga akan menindak tegas jika ada suporter dan penonton yang melakukan tindakan anarkis merusak atau bentrok di lapangan. Di samping itu juga, bapak Kapolda juga menghimbau kepada masyarakat, penonton, sporter untuk bisa tertib dan bisa menjaga keamanan dalam pelaksanaan pertandingan nanti.


             Publis:(H.R,S/Duga IWO)

Thursday, July 28, 2022

Jelang Liga 1, Kapolda Sulsel Tinjau Langsung Kesiapan Stadion Gelora BJ Habibie



Rakyat-indonesia.com - Kapolda Sulsel Irjen Pol. Drs Nana Sudjana AS, M.M didampingi Pejabat Utama Polda Sulsel Tinjau Langsung Kesiapan Stadion Gelora BJ Habibie di Pare-pare, Rabu (27/07/2022).


Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai salah satu upaya Polda Sulsel didalam Pencegahan Gangguan Kamtibmas Terkait Pelaksanaan Pertandingan Sepak Bola Liga 1 laga kandang melawan Bali United pada Jumat, 29 Juli 2022.


Stadion berkapasitas 20 ribu penonton itu terletak di Jl. Stadion Gelora Mandiri, Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya Kapolda Sulsel mengecek seluruh kesiapan mulai dari pengecekan ruang medis, ruang persiapan pemain dan pengecekan lapangan sepak bola.


                  Publis:(H.R,S/Duga IWO)

Wednesday, July 27, 2022

Jaga Kondisi Fisik, Danyon C Pelopor Target Lari Personel Minimal 10K Setiap Minggu


Watampone. Rakyat-indonesia.com - Selain Rikkes Berkala yang bertujuan sebagai Mapping kesehatan personel, Dalam menjaga kondisi kesehatan setiap anggota agar senantiasa prima, Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel juga rutin menggelar berbagai macam latihan olah fisik.


Salah satu bentuk latihan fisik yang rutin dilaksanakan oleh para pasukan Brimob Bone tersebut ialah lari komando atau lari berkelompok. Hal tersebut tampak dari kegiatan personel Tenribetta pagi tadi, Selasa ( 26/07/22 ).

Menurut penuturan Komandan Batalyon ( Danyon ) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan,S.Sos.,M.Si. olahraga lari komando ini merupakan salah kegiatan yang masuk dalam program prioritas penguatan jasmani dan rohani.

" Selain berguna untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan, kegiatan olahraga ini juga bertujuan untuk memupuk kebersamaan dan kekompakan personel, dengan demikian akan tercipta keharmonisan dalam satuan yang dapat meningkatkan soliditas," ungkap Danyon.

Lebih jauh Komandan Brimob Bone menjelaskan ada dua bentuk olahraga lari yang sering dilaksanakan oleh personel Batalyon C Pelopor yaitu lari pagi dan lari siang,

" Kalau lari pagi kami lakukan untuk menjaga kebugaran tubuh jadi pakaian yang digunakan adalah pakaian dinas olahraga, sedang untuk lari siang bertujuan untuk menguatkan fisik biasanya kami lakukan dengan pakaian PDO ( Pakaian Dinas Olahraga)  atau bahkan telanjang dada," jelas Kompol Nur Ichsan.

Perwira yang baru saja menyelesaikan pendidikan Magister Sains nya ini juga menargetkan setiap personel Brimob Bone untuk berolahraga lari minimal 10 Km dalam seminggu,

" Pada jadwal rutin kegiatan kami terdapat kegiatan lari yang dilaksanakan seminggu 3 kali, jadi dalam setiap pelaksanaan olahraga khususnya lari, saya menargetkan masing-masing anggota harus mencapai jarak 4 km atau lebih. Hal ini tentunya bukan merupakan beban bagi kami karena ini semua demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Brimob," pungkas Danyon C Pelopor.
                  Publis:(H.R,S/Duga IWO)

Kapolda Sulsel Pimpin Upacara Pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gel II 2022

 


Rakyat-indonesia.com - Kapolda Sulsel Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana AS, M.M Pimpin Upacara Pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri di SPN Polda Sulsel, Senin (25/07/2022).


Dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut, Kapolda Sulsel menyampaikan keberhasilan yang telah saudara raih ini, merupakan berkah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, serta hasil dari perjuangan panjang dan buah dari ketekunan, keuletan, dan kesungguhan saudara, yang juga tentunya tidak lepas dari dukungan orang tua dan keluarga manfaatkan kesempatan ini untuk menimba ilmu dengan belajar dan berlatih secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.


Pendidikan pembentukan Bintara Polri pada tahun anggaran 2022 diselenggarakan dalam 2 gelombang dengan lama setiap gelombang selama 5 bulan, adapun gelombang II, diselenggarakan secara serentak di sepolwan, Pusdik Brimob dan Pusdik Polair Lemdiklat Polri serta di 31 sekolah polisi negara Polda.


Jumlah peserta didik seluruh Indonesia sebanyak 10.502 orang yang terdiri dari Siswa Bintara Pria sebanyak 10.002 orang dan diktuk Bintara Wanita sebanyak 500 orang.


SPN Polda Sulsel sebanyak 498 orang terdiri atas 296 orang dari Polda Sulsel dan 202 orang dari Polda Sulbar.


“Persiapkan fisik dan mental selama mengikuti pendidikan, hindari pelanggaran sekecil apapun dan patuhi seluruh peraturan serta ketentuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga, sehingga saudara dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan lancar” ucap Kapolda Sulsel Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana AS, M.M


Setelah kegiatan Kapolda Sulsel melakukan pemotongan rambut dan penyiraman air kembang kepada perwakilan siswa.

          Publis:(Haerul,S/Duga IWO)

Sunday, July 24, 2022

Warga Berjuang Jika Ingin Melintas Membutuhkan Perhatian Husus Dari Pihak Pemerintah Daerah Polman

 


Polman RAKYAT-INDONESIA.COM Akses jalan di Desa besoanging Utara kecamatan tutar yang terletak ujung di barat kabupaten Polewali mandar provinsi Sulawesi barat membutuhkan perhatian khusus dari pihak pemerintah daerah Polman.



Dimana Kondisi jalan yang sangat sulit di lewati, pasalnya sekian lama jalan tersebut belum pernah di kerjakan sejak jalan di rintis oleh pemerintah daerah.


Hingga warga harus berjuang jikan ingin melintasi daerah tersebut,baik kendaraan roda dua maupun roda empat pasalnya jalan yang mirip kubangan kerbau,salah satunya akses jalan menuju ke kota Polewali mandar,

memprihatinkan untuk roda dua dan empat untuk melintasi jalan ini, warga desa pun kesulitan untuk mengangkut hasil panennya di saat musim panen ke desa lain.


Mereka harus mempertaruhkan nyawanya, Mamat contohnya selaku tokoh pemuda di wilayah tersebut mengatakan ke awak media Rabu 13/7/2022 desa besoanging utara cukup berpotensi di bidang pertanian peternakan seperti coklat, durian lansat dan jagung tapi kami sangat menyayangkan kondisi jalan ke desa besoanging cukup parah, apalagi kami sangat kesusahan saat melalui perjalanan di saat musim hujan seperti saat ini.


Mengingat jalan ini sudah tercatat strategis sebagai jalan di provinsi Sulawesi barat maka perlu di pandang untuk ada perbaikan.


Bila mana tidak ada juga perbaikan infrastruktur tersebut, maka potensi di daerah desa besoanging Utara kecamatan tutar kabupaten polewali mandar provinsi Sulawesi barat akan terhambat.

(Red : Rudi)

            Publis:(H.R,S/Duga IWO)

© Copyright 2020 Rakyat-Indonesia.com | REFERENSI BERITA INDONESIA | All Right Reserved