Diduga Lecehkan Nama Profesi Jurnalis, Wartawan Sekaligus Ketua Kaderenisasi JOIN Wajo Resmi Laporkan Ke APH

RAKYAT-INDONESIA.COM | Sengkang, Wajo - Kasus dugaan pencemaran nama baik profesi Jurnalis /Wartawan dimana diduga dilakukan oleh Plt kadis pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Wajo,Drs.H. Alamsyah sesuai hasil pengakuan oknum PNS inisial FF seperti yang termuat pada media online Tribun Wajo tertanggal 18 April 2025 Jumat Minggu lalu telah di laporkan di SPKT Polres Wajo, pada Senin hari ini, 21/04/25 di Mapolres Wajo yang diterimah oleh Kanit lll SPKT Polres Wajo Ipda Ervin Sutanto Tajuddin,SH

Menurut Andi Erwin Ketua Kaderenisasi Lembaga Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Wajo, Sulsel yang sekaligus salah satu Ka Biro Media di Wajo selaku pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik profesi wartawan perhari ini kami resmi laporkan dan Insyah Allah dalam waktu dekat ini juga akan ditindak lanjuti

" Perhari ini kami telah resmi melaporakan di polres dugaan pencemaran nama baik wartawan yang diduga di lakukan oleh Plt Kadis Pendidikan Kabupaten Wajo sesuai dalam isi pemberitaan media online Tribun,". Ujarnya saat tengah berada di Mapolres Wajo

Sebagaimana di ketahui  tanggal Jumat 18/04/2025 telah di beritakan tribun timur.com kalau pihak pit kadis pendidikan telah mengamankan beberapa wartawan dengan memberi uang untuk tidak menyorot pemerintahan kabupaten wajo.

" Kami telah mengamankan beberapa wartawan dengan memberi uang agar tidak menyorot kejelekan pemerintahan kabupaten wajo," Demikian uraian dalam tulisan tersebut di katakan salah seorang Asn inisial FF

Hal inipun memicu reaksi dari kalangan wartawan yang ada di Kabupaten Wajo dan menurutnya ini suatu pencemaran nama baik serta melecehkan lembaga jurnalis atau wartawan selalu pekerja kuli tinta. Ini tak bisa dibiarkan dan harus diluruskan dan tegakkan kebenaran melalui jalur hukum, jikalau ini terbukti benar adanya sungguh ini sangat disayangkan serta disesalkan adanya pernyataan tersebut dan ini bisa berpotensi hukum. Harusnya penyataan tersebut tak boleh menyebut profesi jurnalis atas wartawan, kalaupun ada harusnya sebut saja siapa oknum yang dimaksud jangan asal sebut secara menyeluruh nama jurnalis atas wartawan Wajo.

" Ini yang kami sesalkan dan merasa terpanggil sebagai pekerja kuli tinta, jangan asal sebut selir h profesi jurnalis dan untuk itu hal ini dilaporkan ke aph untuk meluruskan kebenaran apa benar demikian atau FF oknum ASN seperti yang diberitakan sumber berita dalam media Tribun hanya sekedar hoaks tanpa bukti dan kesan indikasi mengadu domba dengan pejabat Pemkab Wajo ". Cetusnya

AS Soroti Kebijakan QRIS, Pemerintah Indonesia Tanggapi Melalui Koordinasi dengan BI dan OJK

 

Kediri, rakyatindonesia.com  – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti kebijakan pembayaran digital di Indonesia, khususnya implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dinilai menimbulkan hambatan perdagangan. Hal tersebut tertuang dalam laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) pada Senin, 31 Maret 2025.

Dalam laporan tersebut, USTR menilai kebijakan QRIS dan peraturan terkait sistem pembayaran digital di Indonesia kurang melibatkan pemangku kepentingan internasional, khususnya lembaga keuangan dan penyedia layanan pembayaran asal AS.

“Stakeholder internasional tidak diberitahu potensi perubahan akibat kebijakan ini dan tidak diberi kesempatan untuk memberi pandangan terhadap sistem pembayaran tersebut,” tulis USTR dalam laporannya.

AS juga mengkritisi Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 19/08/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), yang mewajibkan transaksi debit dan kredit ritel domestik diproses melalui lembaga switching berizin dan berbasis di Indonesia. Selain itu, disebutkan adanya pembatasan kepemilikan asing maksimal 20% bagi perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam NPG (National Payment Gateway).

Peraturan tersebut dinilai menghambat penyedia layanan pembayaran lintas batas dan dinilai membatasi masuknya perusahaan asing, kecuali mereka mendukung pengembangan industri dalam negeri, termasuk melalui transfer teknologi.

Tak hanya itu, Peraturan BI No. 21/2019 tentang standar nasional QR Code, yakni QRIS, juga menjadi sorotan. AS menilai proses penyusunan kebijakan QRIS tidak melibatkan cukup masukan dari perusahaan asing yang berkepentingan.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merespons masukan dari pemerintah AS.

“Pemerintah tentu membuka ruang dialog dengan mitra internasional, namun tetap mengedepankan kedaulatan dalam merumuskan kebijakan nasional,” ujar Airlangga.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen dalam memperkuat sistem pembayaran digital nasional yang inklusif, aman, dan berdaulat melalui kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi dalam negeri.(RED.AL)

Fenomena Dua Wajah di Instagram: Estetika vs Autentik, Kenapa Banyak yang Punya Akun Ganda?

  

Kediri, rakyatindonesia.com  – Pernah kepo akun Instagram teman terus nemu ada versi "asli"-nya yang beda banget dari akun utama? Satu tampak rapi, penuh estetika dan vibes liburan, sementara satunya lagi isinya meme receh, story jam 3 pagi, dan keluh-kesah hidup yang kadang absurd. Fenomena ini makin banyak ditemukan, terutama di kalangan anak muda. Tapi kenapa, sih, orang-orang sekarang memilih punya dua akun sekaligus?

Mari kita ulik lebih dalam alasan di balik munculnya dua persona dalam satu platform.

Akun Publik untuk Tampil, Akun Kedua untuk Jadi Diri Sendiri

Banyak pengguna Instagram membagi peran dua akun ini dengan sangat jelas. Akun utama biasanya dibuat untuk "showcase": memamerkan momen terbaik, potret yang sudah dipoles, dan highlight hidup yang ingin dibagikan ke khalayak. Sementara itu, akun kedua—yang sering disebut finsta (fake Instagram)—lebih bersifat personal, bahkan tertutup.

Di akun ini, pengguna bebas berekspresi tanpa memikirkan estetika, tanpa takut dihakimi, dan tanpa harus terlihat sempurna. Mau curhat soal skripsi, upload selfie ngantuk, atau share galau tengah malam? Gas aja.

Audiens Beda, Isi Pun Beda

Salah satu alasan terbesar kenapa seseorang membuat akun ganda adalah perbedaan audiens. Akun utama mungkin diikuti oleh keluarga, rekan kerja, atau bahkan mantan. Maka kontennya pun dijaga. Sedangkan akun satunya hanya dibuka untuk sahabat dekat atau orang-orang terpilih yang benar-benar mengenal sisi aslinya.

Dengan pembagian ini, mereka bisa lebih leluasa berekspresi sesuai konteks. Kadang kita butuh ruang aman buat jadi diri sendiri—dan akun kedua jadi jawabannya.

Ruang Aman untuk Curhat dan Lepas Topeng

Tidak semua orang nyaman membuka sisi emosionalnya di akun utama. Akun kedua menjadi tempat pelarian digital: tempat curhat, healing, atau sekadar nulis caption panjang yang terlalu “deep” buat publik. Di situ, tak ada tekanan untuk tampil sempurna. Yang ada hanya kenyamanan untuk jujur.

Bahkan ada yang bilang, akun kedua adalah “jurnal online” mereka—tempat semua isi kepala bisa ditumpahkan.

Uji Coba dan Personal Branding

Untuk mereka yang berkecimpung di dunia konten atau bekerja secara freelance, akun utama biasanya difungsikan untuk menjaga citra profesional. Sementara akun kedua jadi wadah untuk eksplorasi: mencoba filter baru, main gaya feed, atau nge-post tanpa takut algoritma rusak.

Banyak juga yang pakai akun kedua sebagai “laboratorium konten” sebelum unggahan masuk ke feed utama. Bisa dibilang, akun kedua itu seperti ruang latihan.

Lelah Jadi Sempurna: Media Sosial dan Kebutuhan Rehat

Tekanan untuk selalu tampil keren, bahagia, dan produktif di media sosial kadang bikin lelah. Inilah yang disebut social media fatigue. Akun kedua hadir sebagai pelampiasan: tempat di mana ekspektasi bisa ditinggalkan, dan kita cukup menjadi manusia biasa—tanpa topeng digital.

Normal Nggak, Sih?

Jawabannya: sangat normal. Justru ini jadi bukti bahwa media sosial bukan lagi sekadar ajang pamer, tapi juga bagian dari identitas digital kita yang kompleks. Punya dua akun bukan berarti munafik—tapi bentuk adaptasi dan cara untuk tetap waras di tengah tuntutan dunia maya.

Karena pada akhirnya, kita semua punya dua sisi: yang ditunjukkan ke dunia, dan yang disimpan untuk diri sendiri dan orang terdekat. Dan di era sekarang, keduanya valid dan penting.(RED.AL)

HBO Max Siapkan Serial Baru Harry Potter, Tampilkan Cerita Lengkap dan Pemeran Segar

  

Kediri, rakyatindonesia.com  – Penggemar dunia sihir Hogwarts siap-siap disambut kabar menggembirakan. HBO bersama Warner Bros. Discovery resmi mengumumkan proyek serial terbaru Harry Potter yang akan ditayangkan eksklusif melalui platform HBO Max.

Serial ini akan menghadirkan adaptasi dari tujuh novel karya J.K. Rowling, di mana masing-masing musim akan menceritakan satu buku secara mendalam dan menyeluruh. Format ini dinilai mampu memberikan ruang lebih luas untuk mengeksplorasi cerita dan karakter yang sebelumnya tidak banyak diangkat dalam versi film layar lebar.

Produksi serial dijadwalkan akan dimulai pada pertengahan tahun 2025, dengan rencana tayang perdana pada tahun 2027. Para penggemar setia sudah sangat menantikan kejutan-kejutan baru yang akan dihadirkan dari kisah legendaris ini.

Berbeda dengan adaptasi film yang tayang antara tahun 2001 hingga 2011, versi serial ini akan menyajikan pemeran baru dan pendekatan cerita yang lebih mendalam. Serial ini diharapkan bisa memberi pengalaman berbeda bagi penonton lama maupun generasi baru penggemar Harry Potter.

Francesca Gardiner, yang sukses dalam menggarap serial Succession, dipercaya sebagai showrunner dalam proyek ini. Sementara itu, Mark Mylod, yang dikenal melalui karyanya di serial Game of Thrones, akan turut menyutradarai beberapa episode.

Deretan aktor baru pun sudah diumumkan. John Lithgow akan memerankan Profesor Dumbledore, Janet McTeer sebagai Profesor McGonagall, Nick Frost memerankan Hagrid, dan Paapa Essiedu dipercaya menjadi Severus Snape.

Cerita akan langsung menyorot kehidupan Harry, Ron, dan Hermione selama masa-masa mereka di Hogwarts, dengan fokus kuat pada perkembangan karakter serta konflik utama dari masing-masing buku.

Format serial ini memungkinkan penonton untuk menikmati lebih banyak detail dari dunia sihir, termasuk momen-momen penting yang sebelumnya luput dalam versi film. Para penggemar bisa menantikan penggambaran yang lebih setia terhadap buku aslinya.

Meski keterlibatan J.K. Rowling sebagai produser eksekutif menuai pro dan kontra akibat kontroversi yang sempat mencuat, pihak produksi tetap optimistis proyek ini akan mendapat sambutan besar.

Apalagi, popularitas semesta Harry Potter tak pernah pudar. Game Hogwarts Legacy mencetak rekor penjualan pada tahun 2023, dan film Harry Potter and the Philosopher’s Stone bahkan mencatatkan lebih dari 40 juta penonton di platform Max hanya dalam setahun terakhir.

Dengan konsep baru, wajah segar, dan komitmen untuk menyajikan cerita yang lebih kaya, serial ini digadang-gadang menjadi salah satu tayangan paling ditunggu dalam beberapa tahun ke depan.(RED.AL)

MABIRA TKIT Bina Insani: Asah Kemandirian dan Cinta Ramadan Sejak Usia Dini

 

Kediri ,deraphukum.org  – Sebanyak 79 siswa Kelompok B dari TKIT Bina Insani Kota Kediri turut serta dalam agenda tahunan bertajuk Malam Bina Ramadhan atau disingkat MABIRA. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai Kamis (13/3) hingga Jumat (14/3), dengan didampingi oleh 18 guru yang aktif membimbing anak-anak dalam setiap aktivitas.

Kepala TKIT Bina Insani, Iin Jahyati Maulifah, menyampaikan bahwa MABIRA merupakan salah satu program unggulan sekolah yang dirancang khusus selama bulan suci Ramadan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini, sekaligus melatih siswa agar lebih mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki semangat spiritual yang kuat,” terang Iin, sapaan akrabnya.

Selama pelaksanaan MABIRA, para siswa diajak mengikuti berbagai kegiatan bernuansa Islami yang dikemas secara menyenangkan dan edukatif. Mulai dari salat Dhuha berjamaah, membuat kartu ucapan lebaran, berbuka puasa bersama, salat tarawih, hingga sahur dan senam pagi bersama teman-teman.

Salah satu sesi yang paling ditunggu adalah cerita Islami bersama guru, yang dikemas secara interaktif dan menggugah rasa ingin tahu anak-anak. Selain itu, pengalaman tidur di sekolah tanpa didampingi orang tua menjadi momen yang sangat berkesan bagi para peserta.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap anak-anak mampu memahami makna Ramadan, serta tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan berkarakter Islami,” tambah Iin.

Suasana hangat, penuh tawa, dan kekeluargaan sangat terasa sepanjang acara. MABIRA tahun ini bukan hanya menjadi sarana pembelajaran, namun juga pengalaman tak terlupakan yang mempererat kebersamaan antara siswa dan guru.

Untuk Ayah Bunda yang ingin buah hatinya tumbuh dengan nilai-nilai Islam sejak dini, yuk bergabung di TPA - KB - TKIT Bina Insani Kediri.
📞 Info & Pendaftaran: 0858-0658-0181 (Zuyun).
Pendaftaran akan ditutup sewaktu-waktu jika kuota telah terpenuhi.

(RED.AL)

Kebijakan Trump Tuai Kontroversi: Kampus-Kampus Elit Amerika Terancam Kehilangan Pendanaan

 

Kediri, rakyatindonesia.com  – Dunia pendidikan tinggi di Amerika Serikat kembali menjadi sorotan setelah mantan Presiden Donald Trump meluncurkan kebijakan kontroversial terkait pendanaan universitas. Dalam langkah yang dinilai sebagai bentuk tekanan politik, Trump menuntut agar kampus-kampus ternama tunduk pada arahan pemerintahannya, dengan ancaman pemotongan dana besar-besaran jika tidak dipatuhi.

Kebijakan ini menjadi perbincangan hangat setelah diketahui bahwa enam dari tujuh universitas yang termasuk dalam daftar pemotongan dana merupakan bagian dari Ivy League—kelompok universitas paling prestisius di AS. Pemerintah menuding kampus-kampus tersebut gagal menegakkan nilai-nilai yang dianggap sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk dalam isu diskriminasi rasial, gender, orientasi seksual, dan sikap terhadap arah politik negara.

“Universitas-universitas ini dianggap tidak kooperatif karena menolak melaporkan dan mengaudit berbagai kejadian di lingkungan kampus, termasuk unjuk rasa yang diduga mengandung unsur anti-Semitisme,” ujar salah satu juru bicara Gedung Putih, seperti dilansir dari FastCompany.com.

Columbia University disebut-sebut sebagai kampus pertama yang akan merasakan dampak kebijakan ini, diikuti oleh universitas lain. Namun kerugian paling besar dialami oleh Harvard University yang secara terbuka menolak tekanan pemerintah. Harvard harus merelakan pemutusan dana hibah dari pemerintah senilai $2,2 miliar.

Berikut daftar kampus yang terdampak pemangkasan dana:

• Harvard University – $2,2 miliar

• Cornell University – $1 miliar

• Northwestern University – $790 juta

• Brown University – $510 juta

• Princeton University – $210 juta

Langkah Trump ini memicu gelombang protes dari kalangan akademisi dan mahasiswa yang menilai kebijakan tersebut mencederai kebebasan akademik. Banyak pihak menilai bahwa keputusan ini bukan sekadar persoalan anggaran, tetapi bagian dari upaya membatasi ruang gerak intelektual dan kritik yang berkembang di kampus.

“Ini bukan soal dana saja. Ini soal independensi lembaga pendidikan dalam menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan,” ujar salah satu dosen Harvard yang enggan disebutkan namanya.

Kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran global, karena banyak mahasiswa internasional yang belajar di kampus-kampus tersebut merasa masa depan akademik mereka kini berada di ujung tanduk.

Jika langkah seperti ini terus berlanjut, dunia bisa menyaksikan babak baru dalam sejarah pendidikan tinggi Amerika: ketika politik mulai mengintervensi nilai-nilai dasar kebebasan berpikir dan berekspresi.(RED.AL)

Rayakan Semangat Kartini, Wali Kota Kediri dan Komunitas Vespa Lakukan Touring Budaya

  

Kediri,  rakyatindonesia.com – Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, bersama Wakil Wali Kota Qowimuddin Thoha serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menggelar touring budaya menggunakan vespa klasik pada Minggu (21/4).

Kegiatan yang penuh semangat kebersamaan ini dimulai dari Balai Kota Kediri dan berakhir di destinasi wisata bersejarah Goa Selomangleng, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto. Rombongan tak hanya terdiri dari pejabat, namun juga diiringi puluhan anggota komunitas pecinta vespa dari berbagai kalangan usia.

Yang menarik perhatian, sejumlah perempuan terlihat anggun menunggangi vespa sambil mengenakan kebaya. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan harmoni antara kecintaan terhadap budaya lokal dan semangat modernitas.

Wali Kota Vinanda menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan ajakan untuk lebih menghargai warisan budaya bangsa—terutama oleh para perempuan.

"Kita ingin menunjukkan bahwa perempuan zaman sekarang tetap bisa tampil aktif, kreatif, dan mencintai budaya Indonesia. Mengenakan kebaya saat riding bukan hanya simbol, tapi pernyataan bahwa perempuan bisa mengambil peran di berbagai bidang," ujarnya.

Vinanda juga berharap, kegiatan semacam ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya perempuan, untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi sambil aktif di ruang publik. “Perempuan bisa menjadi pionir dalam segala hal, termasuk dalam komunitas otomotif dan pelopor keselamatan berkendara,” tambahnya.

Sementara itu, Endang Setyowati (60), salah satu peserta riding yang juga anggota komunitas Poker (Portugis Kediri Raya), mengungkapkan rasa bangganya bisa turut serta dalam kegiatan ini.

"Vespa bukan hanya hobi, tapi gaya hidup. Dan perempuan juga punya tempat dalam komunitas motor klasik. Kami punya kelompok Srikandi Poker, dan kami ingin terus eksis sekaligus menjaga budaya," tutur Endang yang telah menekuni dunia vespa sejak puluhan tahun lalu.

Kegiatan riding budaya ini pun menjadi simbol kolaborasi antara pelestarian nilai-nilai Kartini dengan semangat generasi masa kini—menggabungkan kecintaan terhadap budaya, kebebasan berekspresi, serta kepedulian terhadap keselamatan berkendara.(RED.AL)

Dr. Jesicha Yenny: Pejuang Masa Kini dalam Perang Melawan Narkoba

      

Kediri,  rakyatindonesia.com – Dalam lintasan sejarah bangsa, perjuangan perempuan selalu menghadirkan kisah inspiratif. Jika dahulu R.A. Kartini menjadi pelopor emansipasi di tengah ketidaksetaraan gender, kini semangat serupa terpancar dari sosok Dr. Jesicha Yenny Susanty, SH, MH, CLA.CCD. Ia bukan hanya seorang akademisi, tapi juga garda terdepan dalam upaya memberantas bahaya narkotika yang menggerogoti masa depan generasi muda.

Perjuangan keduanya memiliki satu benang merah: tekad kuat untuk membawa perubahan bagi kehidupan yang lebih bermartabat. Bila Kartini membuka cakrawala pendidikan bagi kaum perempuan, maka Dr. Jesicha membuka peluang bagi para penyintas narkoba untuk bangkit kembali dan berkontribusi bagi negeri.

Dalam kapasitasnya sebagai dosen hukum di Universitas Kadiri, Dr. Jesicha kerap menyaksikan secara langsung bagaimana ketimpangan sosial dan lemahnya regulasi bisa menghambat proses pemulihan pecandu. Ia menilai, sistem hukum di Indonesia perlu bertransformasi menjadi lebih manusiawi, tidak semata menghukum tapi juga memulihkan.

"Perubahan sistem hukum bukan hanya soal aturan, tapi juga tentang keberanian melihat manusia sebagai makhluk yang mampu berubah dan tumbuh," ujarnya dengan tegas.

Dr. Jesicha tidak hanya aktif di ruang akademik, namun juga turun langsung ke masyarakat melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan advokasi hukum. Ia percaya bahwa pendekatan berbasis edukasi dan empati akan lebih efektif dalam mengatasi persoalan narkoba yang kompleks.

Semangat pengabdian yang ia bawa mengingatkan kita bahwa perjuangan belum usai. Kartini telah menyalakan api harapan di masa lampau, dan kini, sosok seperti Dr. Jesicha menjaga agar nyala api itu tidak padam—menerangi jalan perubahan menuju bangsa yang sehat, adil, dan berdaya.(RED.AL)

Bukan Lagi Soal Kompetensi? Pengisian Jabatan di Janti Diduga Penuh Praktik Transaksional

Kediri, rakyatindonesia.com  – Proses pengisian perangkat desa di Desa Janti, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, dalam rekrutmen perangkat desa untuk posisi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, mencuat dugaan praktik jual beli jabatan dengan nominal fantastis.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, untuk bisa menduduki jabatan tersebut, calon perangkat desa diduga harus membayar sejumlah uang mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Praktik ini disinyalir melibatkan oknum tertentu dalam struktur pemerintahan desa maupun pihak luar yang memiliki pengaruh dalam proses seleksi.

Salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya menyatakan kekecewaannya atas dugaan tersebut. “Kami sebagai masyarakat hanya bisa melihat. Yang punya uang bisa masuk. Ini tidak adil,” ujarnya.

Jika benar adanya, praktik jual beli jabatan ini bukan hanya mencederai nilai-nilai keadilan dan meritokrasi, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Dugaan praktik pungutan liar dalam pengisian perangkat desa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam:

• Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

  "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar."

• Selain itu, tindakan ini juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menekankan pentingnya asas objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengisian jabatan perangkat desa.

Masyarakat dan aktivis pemerhati desa mendesak agar pemerintah kabupaten melalui Inspektorat maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) segera turun tangan menyelidiki dugaan tersebut secara transparan dan akuntabel.

"Kalau ini dibiarkan, maka akan merusak tatanan pemerintahan desa ke depan. Kami mendorong dilakukan audit dan investigasi secara menyeluruh, termasuk memanggil panitia pengangkatan," tegas salah satu aktivis anti-korupsi lokal.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Janti dan Kecamatan Wates belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan tersebut.(RED.R)

Lejja Dihujani Kritik, Dirut PT Lamataesso: “Kami Terima, Tapi Mari Jaga Marwah Sulsel”

 

Soppeng, 20 April 2025,  rakyatindonesia.com— Kawasan wisata alam Lejja di Kabupaten Soppeng kembali menjadi sorotan publik. Ramai di media sosial, warganet melontarkan kritik tajam terkait pengelolaan, fasilitas, dan pelayanan di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Lejja.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Lamataesso Mattappaa, Muhammad Jufri, angkat bicara. Melalui pernyataan resminya, ia menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, serta mengajak semua pihak untuk menjaga etika dalam menyampaikan kritik.

“Terima kasih banyak atas informasi dan masukannya. Akan kami jadikan sebagai bahan perbaikan ke depan,” ujar Jufri.

Dengan pendekatan yang bijak, Jufri menekankan bahwa kritik adalah bagian dari proses perbaikan yang sehat. Ia mengutip pepatah, “tak ada gading yang tak retak”, sebagai bentuk keterbukaan terhadap masukan masyarakat.

“Kami terbuka. Masukan dari siapa pun, in-syaa Allah menjadi energi korektif bagi kami,” tambahnya.

Namun demikian, Jufri mengingatkan pentingnya menjaga marwah Sulawesi Selatan dalam menyampaikan kritik. Ia menekankan bahwa TWA Lejja bukan sekadar tempat wisata, melainkan simbol budaya dan identitas masyarakat Sulsel.

“Lejja adalah wajah kita, marwah kita. Jangan robek baju di dada atau menepuk air di dulang. Kritik boleh, tapi jangan destruktif,” ucapnya, mengutip peribahasa Bugis yang sarat makna.

Sebagai bentuk keterbukaan, Jufri bahkan membuka saluran komunikasi langsung bagi masyarakat yang ingin menyampaikan saran maupun kritik secara santun.

“Silakan kirimkan masukan melalui WhatsApp ke ‪+62 811-402-143‬. Kami siap mendengar,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Jufri menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang masih ada di lapangan.

“Kami sadar, sistem pengelolaan masih terus berproses. Mohon maaf atas khilaf kami. Doakan agar Lejja tetap lestari dan menjadi kebanggaan kita bersama,” pungkasnya.

Sebagai informasi, TWA Lejja merupakan kawasan wisata alam yang terkenal dengan sumber air panas alaminya. Kawasan ini dikelola melalui skema kemitraan antara pemerintah dan PT Lamataesso Mattappaa. Dalam era digital seperti sekarang, pengelolaan destinasi wisata pun tak lepas dari tekanan sosial melalui kanal media sosial — sebuah bentuk e-citizenship pressure yang semakin relevan dalam demokrasi partisipatif.(red.al)