Presiden Jokowi Jamu Santap Malam Para Pemimpin dan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

rakyatindonesia.com - Presiden Joko Widodo menggelar jamuan santap malam untuk para pemimpin dan delegasi yang hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10. Acara tersebut digelar di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Minggu, 19 Mei 2024.

Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja kain tenun sintang tiba di GWK, sekitar pukul 18.50 WITA. Presiden Jokowi kemudian menyambut kedatangan para tamu seraya berfoto bersama sebelum memasuki area jamuan.

Secara berurutan, Presiden Jokowi menyambut Presiden World Water Council Loic Fauchon, Wakil Perdana Menteri (PM) Papua Nugini John Rosso, Utusan Khusus Belanda Meike van Ginneken, Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis, Utusan Khusus Prancis Barbara Pompili, dan Utusan Khusus Persatuan Emirat Arab Suhail Mohamed Al Mazroui.

Setelah itu, Presiden menyambut Wakil PM Malaysia Dato Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof, Utusan Khusus yang juga Presiden Hungaria 2012-2022 János Áder, PM Tajikistan Qohir Rasulzoda, Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, Presiden Fiji Ratu Wiliame Maivalili Katonivere, dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga Perwakilan Presiden International Parliamentary Union (IPU).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus apresiasinya atas kehadiran para pemimpin dan delegasi KTT WWF ke-10. Presiden Jokowi mengharapkan kolaborasi semua pihak dalam KTT yang akan dibuka esok hari tersebut.

"Saya berharap semangat kebersamaan pada malam ini dapat membawa kita menciptakan kolaborasi untuk menjamin akses terhadap air bersih dan sanitasi bagi semua orang," ujar Presiden Jokowi sekaligus mempersilakan para undangan untuk menikmati sajian.

Sambil menikmati sajian santap malam, para tamu undangan disuguhi beragam penampilan musik, tarian kolosal, hingga video mapping. Sejumlah penampil bergantian bernyanyi dan menghibur para tamu undangan, mulai dari Reza Rahardian, Tompi, grup musik GAC, hingga RAN.

Di penghujung acara, kembang api bersahutan menyala di langit GWK, menutup malam dengan penuh kemeriahan. Presiden Jokowi juga turut menyapa para penampil dan bersalaman dengan mereka sebelum kemudian meninggalkan tempat acara.(red.Tim)

Libur Cuti Bersama Terancam, Bos-Bos Pengusaha Teriak ke Jokowi

 

JAKARTA, rakyatindonesia.com - Para pengusaha di Indonesia telah meminta pemerintah untuk menghapus kebijakan cuti bersama atau menghapus libur untuk bidang usaha tertentu. Mereka pun telah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan dalam hal tersebut.

Menurut mereka, cuti bersama karyawan di bidang usaha tertentu memiliki efek domino yang bisa mengganggu kegiatan ekonomi usaha lainnya.

Hal itu disampaikan pengusaha nasional saat merespons kemacetan parah yang sempat terjadi di jalur menuju pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu (15/5/2024) kemarin.

Pasalnya kemacetan horor truk-truk kontainer di Jl. Raya Yos Sudarso - Sulawesi dan Jampea Tanjung Priok itu sebagai dampak dari libur panjang di pekan sebelumnya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno kepada CNBC Indonesia pekan ini menyebut Pelabuhan Laut Tanjung Priok atau mana pun yang melayani impor dan ekspor seharusnya buka selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu.

"Tidak ada libur karena jadwal kapal luar tidak mengikuti waktu libur Indonesia," katanya.

Ia menyebut perlu ada peraturan dari pemerintah agar tak ada libur bagi kegiatan usaha terkait pelayanan publik. Benny menyebut regulasi dimaksud cukup berupa Keputusan Presiden (Keppres).

"Keputusan Presiden saja, untuk pelayanan publik jangan pernah ada libur dan 24 jam. Kan masyarakat tidak libur dari aktivitas sebagai manusia, petugasnya bisa diatur hari dan jam kerjanya," ujar Benny.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan. Ia mengatakan kemacetan yang terjadi kemarin adalah efek libur panjang.

"Libur panjang ini sebetulnya nggak perlu diberlakukan untuk sektor logistik. Karena begitu terhenti, lalu dibuka, jadinya menumpuk," kata Gemilang kepada CNBC Indonesia.

Dia menjelaskan di Pelabuhan Tanjung Priok kapal ekspor memiliki waktu lima hari atau 120 jam sebelum closing time. Artinya bila terpotong cuti bersama, misal 3 hari, maka tersisa 48 jam dan menyebabkan penumpukan. 

"Bayangkan, space 1 kapal itu 2.500-5.000 TeUS, berarti ada sekitar 5.000 truk yang harus masuk. Yang tadinya itu 5 hari jadi 2 hari, kan nggak mungkin," jelasnya.

Belum lagi, lanjut Gemilang, karena terbatasnya waktu, akan memicu keterlambatan hingga menyebabkan terkena penalty dwelling time. Hal ini dialami oleh kapal-kapal pembawa barang impor.

"Nah ini akan merugikan pemilik barang. Karena ujung-ujungnya penalty itu akan dibebankan ke pemilik barang. Penalty itu besarnya 900% dari tarif resmi. Jadi, kalau kapal impor itu bongkar muatannya dikasih waktu gratis selama 3 hari. Tapi kalau lebih dari situ kena denda, penalty, dwelling time. Ini memberatkan pemilik barang," ungkap Gemilang.

Dia pun meminta pemerintah membuat aturan dengan kajian mendalam. Sebab, imbuh dia, kebijakan libur bersama ini juga menyangkut pekerja pabrik. Di mana, sesuai ketentuan, pekerja pabrik yang bekerja di hari libur akan mendapatkan upah overtime (lembur).

"Nah, pabrik pasti nggak mau dan tentu meliburkan pabriknya kalau ada libur. Tapi, kalau ada libur, pabrik itu juga pasti akan buru-buru mau melakukan pengiriman barangnya. Jadinya, bisa memicu penumpukan lagi karena ramai-ramai mau buru-buru melakukan pengiriman barang," sebutnya.(red.I)

Elon Musk Tiba di Bali Dijemput Luhut, akan Resmikan Starlink Bareng Jokowi

BALI, rakyatindonesia.com - Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjemput CEO SpaceX sekaligus Tesla Inc, Elon Musk di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali pada Minggu (19/5/2024). Elon Musk tiba di Bali untuk menghadiri World Water Forum ke - 10 dan peluncuran Starlink bersama Presiden di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali. 

“Saya berkesempatan menjemput Elon di Bandara pagi ini dan kemudian membicarakan beberapa agenda beliau selama di sini dan tentunya beberapa kerja sama penting,” kata Luhut dalam keterangan resmi. 

Luhut mengungkap, Elon Musk akan melakukan peluncuran Starlink bersama Presiden Joko Widodo di salah satu Puskesmas di Denpasar.

Kerja sama ini sebagai bentuk pemerataan internet di seluruh provinsi di Indonesia yang akan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dengan begitu, kedua layanan ini diharapkan dapat terus meningkat.

Luhut berharap melalui peluncuran Starlink ini, masyarakat di daerah terpencil bisa menikmati akses informasi dan jaringan internet secara cepat seperti dengan penduduk yang tinggal di kota besar.

Sebagai informasi, internet Starlink adalah layanan internet satelit yg dikembangkan oleh SpaceX yang merupakan perusahaan teknologi milik Elon Musk. 

Starlink ini menggunakan konstelasi satelit rendah bumi (LEO) untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi ke berbagai daerah di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah terpencil.

Hadirnya internet ini khususnya untuk membantu masyarakat Indonesia yang kurang mendapatkan akses layanan internet. 

"Nantinya, pengguna Starlink hanya memerlukan perangkat penerima kecil yang dikenal sebagai “dish” untuk dapat terhubung ke jaringan satelit, dengan begitu masyarakat Indonesia dapat menikmati koneksi internet yang cepat dan andal," tutur Luhut. 

Sebelumnya, Luhut juga menyebut layanan Starlink akan bisa dinikmati oleh masyarakat umum. 

Saat ditanya wartawan tidakkah hal itu akan mengancam keberadaan operator internet lain di Indonesia, Luhut menyatakan semua harus bisa berkompetisi. Luhut juga mengatakan harga layanan internet Starlink akan lebih murah. 

"Iyes lebih murah," ujar Luhut usai acara Press Conference Ekspedisi Bersama Indonesia - OceanX, di Nusa Dua Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (15/5/2024).

"Semua harus berkompetisi," tambahnya. 

Menurut Luhut, dengan adanya Starlink jaringan komunikasi di daerah terpencil akan bagus. Bidang kesehatan dan pendidikan juga akan sangat terbantu. Ia juga menyebut banyak daerah di Indonesia yang belum tersentuh layanan internet. 

"Selatan Jawa banyak yang enggak bisa terhubung dengan baik. Di Bali banyak area yang spot (sinyal) nya enggak bagus. Jangankan Papua, NTT, NTB. Jadi banyak area di Indonesia ini yang belum tercover," tuturnya.(red.I)

Bos PPI Nilai PDIP-Jokowi 'End Bin Wassalam' Usai Tak Undang ke Rakernas

 

JAKARTA, rakyatindonesia.com - PDIP tak mengundang Presiden Jokowi ke rakernas PDIP karena disebut sibuk dan menyibukkan diri. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menganalisis hubungan Jokowi dan PDIP.

Dia menilai tidak diundangnya Jokowi menegaskan posisi bukan lagi kader PDIP. Adi juga menganggap hubungan Jokowi dan PDIP sudah selesai.

"Saya kira PDIP sudah tak anggap Jokowi sebagai kader lagi. Makanya di beberapa momen penting Jokowi tak diundang. Ini menegaskan hubungan Jokowi dan PDIP end bin wassalam," kata Adi Prayitno kepada wartawan, Jumat (17/5/2024).

Ngabalin Beri Balasan Menohok ke PDIP yang Sebut Jokowi Menyibukkan Diri
Adi menilai alasan sibuk merupakan hal yang normatif. Menurutnya, alasan itu hanya sekadar menutupi fakta sebenarnya bahwa Jokowi bukan lagi kader PDIP.

"Karena alasan sibuk yang disampaikan Djarot itu alasan normatif, argumen yang sebenarnya untuk menutupi bahwa Jokowi bukan PDIP lagi. Judulnya saja Jokowi tak dipecat. Tapi secara batiniyah PDIP sepertinya sudah mengikhlaskan Jokowi hengkang ke mana pun," ujar dia.

Selain itu, Adi juga meyakini ini sebagai pertanda sulitnya Jokowi dan PDIP bersatu. Titik puncaknya, kata dia, saat Jokowi merestui putranya, Gibran Rakabuming Raka, maju pilpres.

"Tak diundangnya Jokowi ini menebalkan keyakinan publik bahwa PDIP dan Jokowi sulit disatukan kembali. Titik kulminasinya tentu ketika Jokowi merestui Gibran maju pilpres mendampingi Prabowo. Dari situlah sebenarnya hubungan Jokowi dan PDIP sudah putus," katanya.

Pernyataan PDIP
Ketua DPP PDIP Djarot sebelumnya mengatakan PDIP tak mengundang Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin dalam rakernas. Alasannya, menurut Djarot, keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

"Termasuk juga yang akan diundang. Yang jelas, presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa, karena beliau sangat sibuk dan menyibukkan diri," kata Djarot, saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).(red.I)

4 Hal soal Ratusan Kades Nganjuk Log In Projo karena Terima Kasih ke Jokowi

 

Surabaya, rakyatindonesia.com - Ratusan kepala desa (kades) di Nganjuk 'log in' menjadi relawan Pro Jokowi (Projo) Jawa Timur. Ada sekitar 217 kades yang log in ke Projo.

Hal ini diketahui saat DPD Projo Jatim menggelar acara koordinasi dan konsolidasi dengan anggota DPC Projo Nganjuk. Ternyata, acara ini turut dihadiri ratusan kades Nganjuk yang memutuskan bergabung dengan Projo.

Para kades ini bergabung dengan Projo karena ingin berterima kasih atas program yang sudah dilakukan Jokowi selama ini. Sementara itu, acara ini turut dihadiri Ketua Dewan Penasehat DPD Projo Jatim Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jatim dan jajaran pengurus Projo Jatim.

Berikut 4 hal soal ratusan kades di Nganjuk log in Projo gegara Jokowi:

1. Kades Disebut Ingin Balas Budi ke Jokowi

Ketua DPD Projo Jatim Bayu Airlangga mengatakan, para kades ini berterima kasih dan ingin membalas budi ke Jokowi. Sebab, program-program Jokowi selama ini dinilai memajukan desa-desa.

"Beberapa hari lalu ada aspirasi dari para kades yang ingin bersilaturahmi dan bergabung dengan Projo. Alhamdulillah, hari ini kami Projo terima aspirasi kades yakni bergabung dengan Projo Nganjuk. Ada 217 saudara dari kades se-Nganjuk log in (masuk) ke Projo," kata Bayu di Nganjuk, Senin (25/12/2023) malam.

Bayu mengatakan, 217 kades se-Nganjuk tersebut mau bergabung dengan Projo karena ingin berterima kasih dan membalas budi kebaikan Presiden Joko Widodo selama memimpin Indonesia lebih dari 9 tahun ini.

"Para kades bergabung dengan Projo karena ingin berterima kasih ke Pak Jokowi dan terlibat bersama Projo. Apa yang dilakukan Pak Jokowi membangun infrastruktur, memberi program nyata ke rakyat, itu alasan utama para kades ini log in Projo," ujarnya.

Menurut Caleg DPR RI Golkar Dapil Jatim VIII (Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto) ini, Projo adalah ormas yang juga melakukan pengabdian ke masyarakat.

"Jadi ini acara silaturahmi murni. Projo ini ormas dan dari dulu banyak anggotanya juga kades. Soal politik, saya mendengar aspirasi para kades tentu satu komando sama Pak Jokowi. Saya kira semua orang sudah tahu ya siapa pilihan Pak Jokowi, tanpa harus dibicarakan," tambahnya.

2. Hampir 90 Persen Kades di Nganjuk Log In Projo

Sementara itu, Ketua DPC Projo Nganjuk Sujarwo menyatakan, hampir 90 persen kades di Nganjuk log in ke Projo. Ia membeberkan, ada 217 kades dari 244 desa se-Nganjuk yang bergabung Projo.

"Hari ini kita konsolidasi, yang pasti kades ingin berterima kasih ke Pak Jokowi atas apa yang sudah dibangun di Nganjuk, mulai infrastruktur hingga dana desa. Semoga adanya Projo Nganjuk bisa menyalurkan aspirasi teman-teman kades khususnya program pro desa," katanya.

3. Program Pembangunan Jokowi Dinilai Merata hingga ke Desa

Sedangkan Koordinator Paguyuban Kepala Desa Nganjuk Wiji Sianti Pratna menyebut, di era Jokowi, pembangunan sangat merata. Warga desa disebutnya merasakan program nyata Jokowi.

"Desa-desa dapat banyak program luar biasa. Warga desa dapat kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, dapat sertifikat massal yang tanahnya belum ada sertifikatnya," jelasnya.

"Dan yang luar biasa di era Pak Jokowi ada dana desa yang dulu nggak ada. Kami berutang banyak ke Pak Jokowi dan tentu kami berharap agar Projo ke depan bisa berkolaborasi dengan teman-teman kades. Visi misi Projo diharapkan pro rakyat khusunya pro desa," lanjutnya.

4. Alasan Kades Log In Projo

Dalam kesempatan ini, Kepala Desa Pisang, Kecamatan Patianrowo, Nganjuk, Sunari menyatakan, ia bergabung dengan Projo karena ingin membalas kebaikan Jokowi selama ini.

"Kami kades merasakan kepemimpinan Pak Jokowi. Pembangunan fisik, fasilitas kesehatan di desa, lalu bantuan sosial ke masyarakat itu nyata dirasakan warga," ujarnya.

Sunari berharap, presiden penerus Jokowi akan melanjutkan program yang pro rakyat, khususnya pro desa agar pembangunan Indonesia bisa semakin merata.

"Kami tegak lurus ke Jokowi. Kami akan ikuti dan selalu mendukung Jokowi. Kami harap presiden penerus nanti akan meneruskan program yang baik dan yang belum optimal, maka bisa dioptimalkan," katanya.

"Saya mewakili masyarakat Desa Pisang berterima kasih ke Jokowi. Kami harap program Jokowi harus dilanjutkan, misalnya bansos. BLT, pertanian, akses jalan bagus. Ada juga hasil tani yang dipermudah akses penjualannya oleh pemerintahan Pak Jokowi selama ini," tandasnya.(red.w)

Koalisi Sipil Sentil Jokowi Salah Pakai Kekuasaan soal Data Intelijen

  

Jakarta, rakyatindonesia.com- Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan penyalahgunaan data intelijen untuk tujuan politik presiden. Hal itu merespons pernyataan Jokowi yang mengaku memiliki laporan data intelijen soal aktivitas parpol.
Adapun koalisi ini terdiri dari Imparsial, PBHi, Amnesty International, YLBHI, Kontras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat, dan Setara Institute.

"Kami memandang, pernyataan presiden tersebut mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politiknya," kata koalisi dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/9).

Koalisi menilai tindakan Jokowi tidak bisa dibenarkan dan merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia. Intelijen, lanjut koalisi, merupakan aktor keamanan yang berfungsi memberikan informasi terutama kepada Presiden.

Namun demikian informasi intelijen itu seharusnya terkait dengan musuh negara atau masalah keamanan nasional dan bukan terkait dengan masyarakat politik serta juga masayarakat sipil sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Mereka lalu menegaskan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh intelijen hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan, bukan disalahgunakan untuk memata-matai semua aktor politik untuk kepentingan politik pribadinya.

"Dalam negara demokrasi, partai politik bukanlah ancaman keamanan nasional sehingga sulit untuk memahami apa alasan intelijen dikerahkan untuk mencari informasi terkait data, arah perkembangan partai politik," lanjut mereka.

Koalisi masyarakat sipil menilai hal itu mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hukum dan UU, yakni UU Intelijen, UU HAM, hingga UU partai politik.

Mereka juga menilai hal tersebut merupakan bentuk skandal politik dan menjadi masalah serius dalam demokrasi sehingga mereka mendesak pernyataan Jokowi itu harus diusut tuntas.

"Oleh karena itu sudah sepatutnya DPR memanggil Presiden beserta lembaga intelijen terkait untuk menjelaskan masalah ini kepada publik secara terang benderang," kata koalisi.

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku memiliki informasi lengkap dari Intelijen soal situasi dan arah politik partai-partai. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja nasional (rakernas) relawan Seknas (Sekretariat Nasional) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi.

Ia kemudian menyinggung tahun 2024 menjadi tahun penting bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju. Namun untuk bisa ke sana, Jokowi mengatakan semua sangat tergantung pada kepemimpinan.

"Jadi informasi yang saya terima komplet. Dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya, dan informasi-informasi di luar itu," kata dia.(red.IY)

Di Tangan Jokowi Indonesia Sudah Naik Kelas, Apa Artinya?

  

Jakarta, rakyatindonesia.com - Bank Dunia pada Juli 2023 kembali memasukkan Indonesia ke dalam kategori negara berpenghasilan menengah atas alias upper middle income country. Lantas apa arti status Indonesia dengan kelas menengah atas ini?

Untuk diketahui, Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per capita dalam empat kategori. Yakni, low income (US$1.035), lower middle income (US$1.036 hingga US$4.045), upper middle income (US$4.046 hingga US$12.535), serta high income (di atas US$12.535).

Melihat data Bank Dunia, saat ini perekonomian Indonesia pada 2022 dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 71,82 juta atau US$ 4.788.

Ada sedikit perbedaan antara BPS dan Bank Dunia. Namun tetap sama, Indonesia masuk negara upper middle income.

VP Economist Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, peningkatan status Indonesia ke level upper middle income oleh Bank Dunia mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia relatif lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lainnya setelah menghadapi pandemi Covid-19.

"Kategorisasi ini merupakan sinyal bahwa perekonomian Indonesia membaik di tahun 2022," jelas Josua, Rabu (5/7/2023).

Josua bilang, salah satu potensi manfaat dari upgrade ini adalah Indonesia akan dicap sebagai negara berpotensial untuk para investor untuk berinvestasi, baik investasi secara langsung maupun investasi di pasar keuangan.

Di sisi lain, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memandang, bahwa status Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah atas, tidak berdampak signifikan kepada masyarakat.

"Bagi masyarakat sebenarnya tidak terlalu signifikan dampaknya. Hanya saja, ada sesuatu yang mungkin secara umum kita masuk ke dalam satu tahapan negara yang mulai masuk ke kelompok kelas menengah," jelas Tauhid.

Indonesia, kata Tauhid masih tinggi ketimpangannya, terlihat dari gini rasio Indonesia yang mencapai 0,381 per September 2022.

"Kalau ada pendapatan tinggi, tapi pendapatan masyarakat bawahnya juga banyak. Namun di tengah-tenag itu yang kemudian seoalah-olah Indonesia ada di tengah-tengah," jelas Tauhid.

"Mesti Indonesia masuk ke dalam pendapatan kelas menengah atas, tapi kelompok bawahnya bebannya masih berat. Gak ada dampaknya signifikan ke masyarakat," kata Tauhid lagi.

Sebagai gambaran, Indonesia sudah pernah masuk kelompok negara menengah atas pada 2019. Namun, pukulan keras pandemi Covid-19 menyeret Indonesia kembali turun ke kategori menengah bawah selama dua tahun beruntun, dan kini kembali naik.

Hanya saja, level pendapatan per kapita Indonesia saat ini masih jauh untuk mencapai target negara penghasilan tinggi, yakni negara dengan rata-rata pendapatan masyarakatnya di atas US$ 13.845.

Kapolri Tegaskan Stop Impor Pakaian Bekas! 'Jika Perlu Tindak Tegas!'

    

Jakarta,  rakyatindonesia.com - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) geram atas maraknya impor pakaian bekas. Sebab, hal itu mengganggu industri tekstil dalam negeri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk mencari akar masalah serta memeriksa hal ini.
"Terkait dengan instruksi Bapak Presiden, saya sudah instruksikan kepada jajaran untuk dilakukan pemeriksaan," kata Sigit kepada wartawan, seperti dalam keterangan yang diterima oleh Awak Media, Minggu (19/3/2023).

Sigit menekankan, apabila dalam pemeriksaan nanti ditemukan praktik penyelundupan, polisi tidak akan segan melakukan tindakan tegas kepada siapa pun.

"Kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang pemerintah, saya minta untuk ditindak tegas," ujar Sigit.

Tindakan tegas tersebut, menurut Sigit, merupakan komitmen dari jajaran Polri dalam rangka mengawal dan mengamankan seluruh program kebijakan pemerintah dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Salah satunya adalah menjaga pasar domestik.

"Kita jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden," ucap Sigit.

Presiden Jokowi mengaku geram atas praktik bisnis pakaian bekas impor. Jokowi memandang bisnis tersebut mengganggu industri tekstil dalam negeri.

"Sudah saya perintahkan untuk cari betul. Sehari, dua hari, sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Jokowi lantas mengimbau masyarakat agar menyetop kegiatan impor pakaian bekas. Jokowi mengaku telah memerintahkan aparat penegak hukum ataupun pihak terkait untuk memberantas praktik tersebut.

"Jadi yang namanya impor pakaian bekas, setop. Mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita," tegas dia.

(red.Df)