Mereka yang Tetap Setia Berjaga di Pos PAM Meski Libur Lebaran Berlalu

 

Sukabumi, rakyatindonesia.com - Saat kebanyakan orang sudah selesai menjalankan aktivitas mudik, bersilaturahmi dan berkumpul dengan keluarganya, sejumlah personel Pos PAM masih masih setia berada di jalanan. Memantau aktivitas kendaraan dan wisatawan yang masih saja berdatangan terutama di akhir pekan ini.

Salah satunya adalah Kompol Roni Haryanto, Kapolsek Palabuhanratu, Resor Sukabumi. Ia adalah polisi yang membopong ibu hamil di tengah kepadatan kendaraan pada Minggu (14/4/2024) lalu. Meskipun hiruk pikuk arus mudik telah berlalu, kehadirannya tersebut adalah bukti tegar dari pengabdian seorang anggota polisi.

"Sekarang teknologi kan sudah maju, udah canggih. Mengobati rasa rindu bisa melalui video call. Silaturahmi juga bisa lewat online, walau belum mudik hal itu sudah cukup," kata Roni kepada detikJabar, Jumat (19/4/2024) petang.

Diketahui, Kapolres Sukabumi AKBP Tony Prasetyo telah mengakhiri Operasi Ketupat Lodaya pada Selasa (16/4). Meski begitu, ia mengarahkan anggotanya untuk tetap menjalankan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan atau KRYD.

"Sesuai arahan bapak kapolres, kita tetap melakukan penjagaan seperti biasa. Karena wisatawan masih ada yang berdatangan, saat operasi kemarin juga all out semua anggota berjaga di Pos PAM, siang dan malam sudah biasa. Yang penting, support vitamin juga dari Polres dari medis juga cukup," tuturnya.

Desir debu jalanan terasa kasar menyapu wajah, Roni mengusapnya perlahan menggunakan sehelai kain yang sudah terlihat lusuh. Matanya berbinar saat ditanyakan kondisi ibu yang ia bopong karena akan melahirkan di tengah kepadatan arus lalu lintas.

"Sudah, informasinya sudah melahirkan alhamdulillah bayinya laki-laki beratnya 3,9 kilogram. Melahirkan sekitar pukul 22.30 WIB, ya Minggu malamnya ya," kata Roni.

"Saya belum sempat melihat atau nengok, hanya dikabari oleh pihak rumah sakit katanya alhamdulillah anaknya sehat jenis kelamin laki-laki. Ibunya juga selamat," sabungnya.

Roni menekankan, hal itu bukanlah sesuatu yang luar biasa, namun sudah menjadi tugas dari seorang polisi. Teriakan minta tolong dari sopir saat itu adalah respon atas keselamatan sang ibu.

"Posisinya dari kedua arah padat kendaraan, mau menyalip enggak bisa. Akhirnya sopir dogong (pikap) itu meminta tolong teriak, saya spontan menghampiri dan berkoordinasi dengan tim medis suaya ambulans mendekat, kemudian saya bopong ke ambulans karena si ibunya terlihat sudah lemah, itu hal biasa karena sudah menjadi tugas kami," tuturnya.

Dihubungi terpisah, Kapolres Sukabumi AKBP Tony Prasetyo mengatakan, pihaknya memang belum secara total menghentikan kegiatan pengamanan. Tony menyebut, sebagai lokasi wisata, petugas diharapkan bisa bekerja ekstra.

"Selesai Operasi Ketupat Lodaya berlanjut KRYD, masih ada 272 personel yang masih bertugas seperti biasa. Mulai tanggal 17 sampai tanggal 23 April nanti," kata Tony.

Ia pun menjelaskan, KRYD dilakukan selepas operasi ketupat sebagai bentuk antisipatif karena prediksi belum semua pemudik ikut dalam arus balik.

"Antisipatif, karena prediksi kami belum semua pemudik sudah pada balik walaupun momen mudik lebaran sudah usai dan sebagian masyarakat sudah kembali masuk kerja secara normal," jelasnya.

Tony tidak membantah, banyak personelnya yang belum pulang kampung dan berkumpul bersama keluarganya. Namun hal itu sudah menjadi kewajiban dalam menjalankan tugas.

"Saya saja belum mudik kang, bagaimanapun sudah kewajiban. Saya juga apresiasi kepada anggota yang masih setia berjaga di lapangan hingga hari ini. Terlebih, lokasi wisata di akhir pekan ini juga harus mendapat perhatian agar wisatawan bisa datang dengan nyaman dan aman," pungkas Tony.

(red.alz)

Pastikan Keamanan Arus Balik Lebaran, Kapolri Patroli Udara Jalur Tol

Jakarta, rakyatindonesia.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan patroli udara menggunakan Helikopter, di jalur tol untuk mengecek kondisi terkini arus balik Hari Raya Idul Fitri 2024. 

Tinjauan secara langsung tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan masyarakat dalam momen arus balik Lebaran khususnya via jalan tol, pada hari ini, Senin (15/4/2024).

Dalam hal ini, Kapolri melakukan peninjauan bersama dengan Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto .

Kapolri juga akan meninjau secara langsung penerapan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh jajarannya serta sektoral terkait pada arus balik Lebaran saat ini. Hal itu untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang mudik. 

Usai melakukan patroli udara menggunakan Heli, Kapolri nantinya juga akan menggelar rapat koordinasi di Kantor Jasa Marga KM 70 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat.

Nantinya, Kapolri akan mendengarkan pemaparan dari pengelola tol hingga jajaran kepolisian lalu lintas setempat terkait kondisi arus balik saat ini. 

Kapolri nantinya juga akan menyampaikan tanggapan serta solusi kepada jajaran maupun pihak terkait demi mewujudkan arus balik yang aman dan nyaman bagi pemudik. (red.alz)

Tindaklanjuti Arahan Presiden, Kapolri Lepas Mudik Gratis Polri Presisi

 

Jakarta, rakyatindonesia.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melepas keberangkatan mudik gratis Polri Presisi tahun 2024 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2024).

Sebanyak 20 ribu pemudik tujuan empat provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur diberangkatkan dari Monas pada hari ini.

Sigit menuturkan, program mudik gratis Polri Presisi merupakan tindaklanjut apa yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar pelaksanaan mudik pada tahun ini berjalan aman dan lancar.

"Hari ini kami dari kepolisian dan dari kementerian atau lembaga yang lain pun melaksanakan hal yang sama, yaitu mudik gratis," kata Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, pada tahun ini program mudik gratis Polri Presisi digelar di 17 provinsi secara bersamaan dengan jumlah penumpang mudik 58 ribu dan menggunakan kendaraan 1.117.

Lebih lanjut, Sigit menuturkan, dirinya juga bersama Menteri Perhubungan (Menhub) dan Panglima TNI melakukan pengecekan terhadap keselamatan dan keamanan baik pengemudi maupun penumpangnya.

"Jadi sebelum berangkat dilakukan pengecekan bebas narkoba, alkohol dan pemeriksaan kesehatan. Semua untuk memastikan pada saat membawa kendaraan semuanya dalam keadaan sehat. Tentunya rata-rata tadi kita menyapa pemudik semuanya berbahagia senang dan berharap mudik kali ini juga lancar dan cepat sampai tujuan masing-masing," ujar Sigit. 

Dalam hal ini, masyarakat yang ikut dalam program mudik gratis Polri Presisi tahun 2024 telah mendaftar baik secara online maupun mendatangi langsung kantor Samsat. 

Sigit mengaku mendapatkan laporan bahwa, pendaftaran online mudik gratis ini langsung ludes ketika mulai dibuka. Hal itu lantaran tingginya animo masyarakat untuk ikut dalam program tersebut. 

Karena itu, Sigit menyatakan bakal melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk membahas penambahan kuota mudik gratis bagi masyarakat. 

"Mudah-mudahan kita akan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Mudah-mudahan masih ada slot. Karena kita lihat langsung penuh. Mudah-mudahan bisa ada penambahan, jadi kita harapkan semua bisa terlayani dengan baik, untuk mengurangi beban masyarakat, terutama yang ingin menggunakan kendaraan pribadi," tutup Sigit.

(red.Tim)

Kapolri Lepas 58 Ribu Pemudik di Mudik Gratis Polri Presisi 2024

 

Jakarta, rakyatindonesia.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melepas para pemudik yang tergabung dalam Mudik Gratis Polri Presisi Tahun 2024. Total ada sebanyak 58 ribu orang yang mendaftar dalam program Mudik Gratis Presisi Tahun 2024.

Pantauan detikcom, Sabtu (6/4/2024) pelepasan peserta mudik gratis dilakukan di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Terlihat armada yang akan mengantarkan para pemudik sudah berjejer di sana. Puluhan ribu orang yang hendak melakukan perjalanan mudik pun sudah memenuhi silang Monas.

Hadir di lokasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, Kakorlantas Irjen Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A Purwantono dan pejabat lainnya.

Mulanya Jenderal Sigit dan rombongan mengecek kesiapan bus yang hendak berangkat. Rombongan juga mengecek tenda medis untuk pengecekan para pemudik. Sigit juga sempat berinteraksi dengan para pemudik.

Jenderal Sigit dan rombongan selanjutnya menuju ke podium. Mudik Gratis Polri Presisi 2024 pun dibuka seraya Jenderal Sigit dan jajaran mengangkat bendera sebagai pelepasan peserta mudik

Kakorlantas Irjen Aan Suhanan mengatakan program mudik gratis dari Polri tahun ini diikuti oleh 58.35 orang. 1.167 armada bus dikerahkan dengan wilayah tujuan mencapai 17 kabupaten dan kota.

"Selain di Jakarta, pelaksanaan mudik gratis ini juga dilaksanakan di 19 polda jajaran, dengan jumlah pemudik 58.350 orang dan jumlah angkutan 1.167 bis," kata Aan di Monas.

Aan mengatakan ada lonjakan yang masif dari jumlah pemudik di Lebaran 2024 dibandingkan tahun lalu. Warga yang pulang kampung diperkirakan mencapai 193,6 juta. Program mudik gratis ini diharapkan mampu mengurangi lonjakan kendaraan pemudik tahun ini.

Para peserta mudik gratis ini berasal dari 19 provinsi mulai dari Aceh hingga Nusa Tenggara Barat. Sementara kota dan kabupaten tujuan yang berjumlah 17 berada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta.

"Kemudian, tujuan mudik ada ke 4 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur yang nantinya akan tersebar di 17 kota Tujuan Mudik Gratis Polri Presisi tahun 2024 ini," ujarnya

(red.alz)

Kompolnas Lakukan Pemantauan Kesiapan Operasi Ketupat 2024 di Polda Jatim Bersama Kapolri dan Menteri Perhubungan

 

Surabaya, rakyatindonesia.com – Menjelang periode mudik Hari Raya Idul Fitri, Tim Kompolnas yang dipimpin oleh Anggota Kompolnas Irjen Pol. (Purn) Drs. Pudji Hartanto Iskandar, M.M., didampingi H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H., bersama Kombes Pol. Joko Purwanto, S.H., S.I.K., Briptu Iqbal Prasetia Gunawan dan Syaifulloh melakukan kunjungan kerja dalam rangka pemantauan persiapan pengamanan Operasi Ketupat 2024 sekaligus pemantauan kasus menonjol peristiwa ledakan di Kantor Subden Jibom Satbrimob di wilayah hukum Polda Jawa Timur, pada Kamis, (04/04/2024.)

Kunjungan kerja diterima langsung oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Drs. Imam Sugianto, M.Si bersama Pejabat Utama di Rupatama Polda Jatim. Kegiatan ini diawali dengan rapat zoom bersama guna mendapat paparan lengkap dari manajemen ASDP yang dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, Menteri Perhubungan, Dr. Ir. Budi Karya Sumadi dan Panglima TNI H. Agus Subianto, S.E., M.Si, dan diikuti Pejabat Utama Mabes Polri.

Sementara itu Kapolri menekankan pentingnya menjaga aspek keselamatan bagi pemudik lebaran di Jatim.

“Jalur pelabuhan Ketapang-Gilimanuk yang menjadi jalur utama bagi pemudik di Jatim, mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat betul betul terlayani sehingga keamanan pemudik dapat tercapai,” pintanya.

Setelah itu, Tim Kompolnas bertolak menuju Pelabuhan Tanjung Perak disambut Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak serta KSOP Utama Capt. Heru Susanto beserta jajaran guna memantau secara langsung kesiapan pelayanan mudik lebaran 2024 di terminal penumpang kapal dengan menerima paparan perihal jumlah armada, kekuatan personil, rencana operasi pengamanan, serta data teknis lainnya.

Dalam pada itu, tak luput juga dilakukan pengecekan kondisi ruang tunggu penumpang maupun kondisi kapal. Pudji Hartanto Iskandar, mengapresiasi kesiapan manajemen ASDP pelabuhan dalam melayani pemudik lebaran dengan terus menekankan pentingnya sistem operasi K3I, yakni; koordinasi, komunikasi dan kendali atas informasi dari semua unsur.Bila ada kendala dilapangan, harap dilakukan komunikasi dengan baik kepada pemudik.

“Komunikasikan informasi yang diperlukan dengan baik kepada para pemudik”, pintanya.

Mohammad Dawam menambahkan bahwa kendali operasi ada dipundak unsur pimpinan.

“Oleh karenanya seluruh jajaran anggota diharapkan memberikan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan kepada unsur pimpinan dimasing-masing instansi yang terlibat didalamnya agar tercapai sistem operasi pengamanan mudik lebaran 2024 yang terkoordinasi dengan baik”, tutup Dawam mengakhiri pesannya Pada Jumat 05/04/2024.

(red.Tim)

Kapolri: Lagu Polisi Jagoanku Jadi Penyemangat Mengabdi Lebih Baik Lagi

 

 DIY, rakyatindonesia.com - Musisi Ndarboy Genk dan seniman Butet Kartaredjasa mencitpakan lagu bertajuk 'Polisi Jagoanku' sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja Polri selama ini. 

Lagu 'Polisi Jagoanku' kemudian dibawakan khusus oleh Ndarboy Genk dalam acara pentas seni dan budaya di Yogyakarta. Di hadapan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo bersama Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X lagu itu dikumandangkan.

Kapolri menyambut baik penciptaan lagu tersebut. Bagi Jenderal Sigit, lagu ini dapat menjadi penyemangat kepada seluruh jajaran Korps Bhayangkara untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

Jenderal Sigit pun mengucapkan terima kasih kepada Butet dan Heliarus Daru Indrajaya atau Ndarboy Genk atas lagu 'Polisi Jagoanku'. Kapolri mengatakan, lagu itu sebagai hadiah sekaligus amanah.

"Dalam kesempatan ini Mas Daru, Mas Butet, terima kasih atas apresiasi yang luar biasa kepada kami kepolisian dan tentunya ini hadiah dan amanah yang sangat berat," jelas Jenderal Sigit, Jumat (19/1/2024) malam.

Menurut Jenderal Sigit, lagu 'Polisi Jagoanku' bukanlah beban bagi institusinya, justru akan semakin menjadi semangat memberikan pengabdian kepada masyarakat. 

"Saya kira seluruh anak buah saya disaksikan oleh seluruh warga masyarakat Jogja penghargaan yang diberikan beliau tentunya harus bisa kita pertanggungjawabankan," ujar Jenderal Sigit.

Vokalis Ndarboy Genk Heliarus Daru Indrajaya menambahkan, lagu ini memang dibuat sebagai persembahan kepada polisi Indonesia. Dia berharap lagu itu bisa menjadi penyemangat bagi tiap anggota Polri dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.

"Semoga lagu itu bisa menjadi semangat bagi bapak-bapak polisi dan ibu-ibu dalam menjalankan tugas mengamankan Republik Indonesia," ungkapnya. (red.tim)

Kompolnas dan IPW Sebut Pernyataan Kapolri Bermakna Baik untuk Pemilu Damai

 

 Jakarta, rakyatindonesia.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Indonesia Police Watch meminta pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai estafet kepemimpinan bermaksud baik dan jangan dipolitisasi. 

Anggota Kompolnas Poengky Indarti menilai pernyataan Jenderal Sigit bermaksud baik dengan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga pemilu damai dan menghormati perbedaan. Pasalnya, bukan hanya tugas Polri saja dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, namun tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Kompolnas menganggap tidak ada yang perlu dipermasalahkan dalam pernyataan Kapolri. Konteksnya justru baik karena mengajak kita semua menjaga perdamaian dan menghormati Bhinneka Tunggal Ika. Perlu diingat bahwa harkamtibmas bukan semata-mata tugas Polri, pemerintah dan masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab menjaga harkamtibmas bersama-sama," kata Poengky dalam keterangannya, Sabtu (13/1/2024).

Poengky mengatakan bahwa pernyataan Kapolri dalam konteks pesan damai, karena berbicara pada saat perayaan Natal Polri. Kepada seluruh yang hadir baik dari kepolisian, jemaat dan juga tokoh lintas agama untuk sama-sama menjaga perdamaian di Indonesia.

"Pesan tersebut merupakan pesan yang baik, karena sebagai Pimpinan Polri, Kapolri bertanggung jawab menjaga harkamtibmas di seluruh Indonesia. Damai Natal diharapkan menjadi penyemangat, apalagi sebentar lagi Indonesia akan menyelenggarakan pemilu, sehingga perdamaian dan kedamaian harus dapat kita jaga bersama," kata Poengky.

"Siapa pun yang akan memimpin Indonesia, diharapkan kita semua tetap harus bersatu. Bhinneka Tunggal Ika harus kita jaga bersama. Kita harus ikut menyukseskan pemilu damai agar estafet kepemimpinan di Indonesia tetap berlangsung dengan baik, sehingga demokrasi akan tetap terjaga dan kesejahteraan rakyat akan terwujud," sambungnya.

Sementara Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan tidak ada yang salah dengan pernyataan Kapolri. Ia meminta agar semua pihak mendengarkan pernyataan Jenderal Sigit secara utuh.

"Saya melihat, pertama, kita harus melihat pernyataan Kapolri secara utuh, tidak boleh dipotong. Jadi melihatnya dalam konteks keseluruhan. Pak Kapolri menyatakan silakan memilih, pasangan calon yang mana pun secara demokratis, sesuai hati nurani. Nah, baru kemudian dari sana, karena yang dipilih ini yang akan melanjutkan kepemimpinan ke depan, jadi harus dibaca seperti itu," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso saat dihubungi.

Ia pun heran jika pidato Kapolri dalam acara Perayaan dan Ibadah Natal Polri 2023 dipolitisasi. Pasalnya, tidak ada pernyataan untuk mengarahkan dukungan pada salah satu Paslon. Menurutnya, kemunculan masalah ini, karena ada pihak-pihak yang ingin menggiring bahwa Polri tidak netral.

"Kan tidak menyebut pada siapa, paslon siapa, nggak disebut nama. Ini kemudian mengesankan orang-orang mau menarik bahwa Polri tidak netral. Tidak begitu. Pernyataan Kapolri itu menyatakan justru bagus memilih secara sesuai pilihan hati nurani untuk adanya satu demokrasi, bagi terpilihnya pemimpin yang akan menggantikan kepemimpinan nasional ke depan," tegasnya.

Sugeng menganggap kerja Polri sudah baik dalam menjaga pemilu. Hal ini dibuktikan dengan perayaan Natal dan tahun baru yang berlangsung aman dan damai.

"Terbukti, pada saat Nataru, pengamanan Nataru itu eskalasi gangguan keamanan itu bisa diredam, terutama gangguan keamanan terhadap Natal, karena ini terkorelasi lho. Kalau ada gangguan keamanan terhadap Natal, ini akan berpengaruh terhadap gangguan pemilu karena bagian dari sequence-nya, waktunya, itu mendekati pemilu. Kalau ada gangguan keamanan, kan polisi dinilai gagal. Tapi ini kan berhasil, itu dilakukan bukan seketika, tapi melalui proses panjang karena densus," ucapnya.

Selain itu, IPW juga akan terus memantau tugas dan fungsi Polri dalam mengawasi pemilu berlangsung aman dan damai. Hingga saat ini dirinya tidak menemukan adanya penggunaan kewenangan Polri untuk menekan dan mengintimidasi masyarakat terkait dengan hak pilihnya dalam Pemilu 2024. (red.tim)

HMI Jabodetabeka soal 'Estafet Kepemimpinan': Pernyataan Kapolri Tak Salah

 

Jakarta, rakyatindonesia.com  - Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabodetabeka-Banten, M Adhiya Muzakki, menilai tidak ada yang salah dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal 'estafet kepemimpinan'. Adhiya mengatakan pernyataan Jenderal Sigit itu untuk menciptakan situasi damai, aman dan kondusif.

"Tak ada yang salah dengan pernyataan Pak Kapolri. Bagi saya hal itu dimaksudkan untuk menciptakan situasi yang damai, aman, dan kondusif. Serta agar masyarakat fokus pada pembangunan kemajuan Indonesia," kata Adhiya dalam keterangan pers tertulis, Minggu (14/1/2023).

Adhiya mengatakan makna dari pernyataan Jenderal Sigit mencakup pada segala persoalan yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Adhiya mensinyalir ada pihak yang sengaja menggiring opini Polri tidak netral.

"Ada oknum yang sengaja menggiring bahwa Polri tidak netral dengan cara menafsirkan demikian," ujarnya.

Lebih lanjut, Adhiya menerangkan dalam konteks kepemimpinan, pembangunan harus dilakukan secara keberlanjutan dan sustainability. Dia menyebut tidak mungkin dalam membangun sebuah negara, pembangunan dimulai dari awal setiap lima tahun sekali.

"Dalam konteks organisasi juga sama. Estafet kepemimpinan harus dilanjutkan. Yang baik dilanjutkan, yang buruk diperbaiki. Di mana pun itu pasti begitu," tegasnya.

Adhiya menilai tidak melihat unsur politis dari pernyataan Kapolri Jenderal Sigit. Dia menyebut pernyataan Jenderal Sigit adalah bagaimana menjaga tatanan keamanan, ketertiban, dan menghindari perpecahan antar sesama anak bangsa.

"Saya tidak melihat unsur politis dari statement itu," bebernya.

Penjelasan Polri

Karo Penmas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan maksud pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait estafet kepemimpinan yang disampaikan pada acara Perayaan dan Ibadah Natal 2023. Trunoyudo menyampaikan, secara keseluruhan, Kapolri memberikan pesan kesatuan dalam keberagaman hingga cooling system.

"Kami perlu sampaikan, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menghadiri Perayaan dan Ibadah Natal 2023. Kemudian, bisa kita lihat seluruhnya secara lengkap video tersebut di mana pesan-pesan Bapak Kapolri terkait dengan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman kemudian juga terkait cooling system," kata Trunoyudo dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/1).

Trunoyudo mengatakan estafet kepemimpinan yang dimaksud adalah keberlanjutan dari Presiden RI ke-1 Ir Sukarno sampai era Presiden ke-7 Joko Widodo. Dia mengatakan perlunya program pembangunan yang berkelanjutan di setiap pemimpin.

"Perlu kami jelaskan, yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak Presiden pertama Ir Sukarno sampai Presiden ke-7 Ir Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin lain. Estafet kepemimpinan juga tentu harus dilanjutkan siapa pun calon pemimpin baru dan apa pun program yang dibawanya," ujarnya.



Trunoyudo menegaskan netralitas institusi Polri pada Pemilu 2024. Kapolri pun, menurutnya, telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri terkait netralitas.




"Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk berkomitmen bahwasanya Polri netral sebagaimana amanah pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2," ucapnya.



Trunoyudo memastikan Polri berkomitmen dalam mewujudkan pemilu damai demi persatuan dan kesatuan bangsa. "Tentunya Polri komitmen dalam keamanan penyelenggaraan Pemilu 2024 ini sehingga mewujudkan pemilu yang aman dan damai tentu juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa," lanjutnya. (red.w)

KAMMI, IMM dan PB SEMMI Nilai Pernyataan Kapolri Tunjukkan Semangat Kebangsaan

 

 Jakarta, rakyatindonesia.com - Organisasi kemahasiswaan menilai pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam acara perayaan Natal Polri 2023 tentang estafet kepemimpinan menunjukkan semangat kebangsaan.

Sehingga siapa pun nanti yang terpilih dapat melanjutkan pembangunan nasional sebagaimana pengharapan masyarakat dalam Pemilu 2024 nanti. Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), Abdul Musawir Yahya berujar Jenderal Sigit menunjukkan semangat berkebangsaan dalam perayaan Natal dengan berbicara soal persatuan.

"Sudah seharusnya Kapolri berbicara seperti itu, karena itu acara Natal dan berbicara persatuan. Yang ditonjolkan jangan ditonjolkan perbedaannya, karena yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet," kata Abdul Musawir kepada wartawan (14/1/2024).

Pernyataan Kapolri kata Abdul, justru menunjukkan netralitas Polri. Pasalnya, Polri menginginkan suasana damai di negeri ini. Bilamana tidak didengar secara utuh pernyataan Jenderal Sigit, tentunya dimanfaatkan kelompok yang menganggap polisi tidak netral dalam Pemilu 2024. Selain itu, perbedaan pendapat selalu diarahkan ke ranah konflik sehingga ada saja yang menginginkan situasi yang tidak kondusif.

"Apalagi momentum politik Pemilu 2024, pembelahan bangsa kita ini rawan terjadi, maka sebaiknya pemimpin itu pemimpin yang melanjutkan. Tak ada satu pun arahan untuk menunjuk salah satu Paslon, fokus pembicaraan Kapolri adalah menjaga cooling system, menjaga suasana damai saja sebenarnya, jadi tidak usah terlalu sensitif," tandasnya.

Senada dengan IMM, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berpendapat pernyataan Kapolri bermaksud baik. Jenderal Sigit berpesan agar masyarakat memilih sesuai keinginan rakyat.

"Sebetulnya dalam pidato itu Kapolri sudah memperjelas dengan kalimat kurang lebih 'Kita menginginkan siapa pun pemimpin yang saat ini kemudian naik menjadi pasangan calon tentulah para pemimpin yang terbaik', sehingga jelas yang dimaksudkan adalah agar para hadirin dan siapa pun yang mendengar untuk menentukan pilihan sesuai dengan kapasitas dan kriteria yang diinginkan oleh rakyat," kata Ketua Umum KAMMI, Zaky Ahmad Rivai.

Tentunya kata Zaky, siapa pun nanti yang dikehendaki oleh rakyat, pasti melanjutkan pemerintahan. Dirinya pun heran letak pernyataan Kapolri yang dinilai menunjukkan sikap tidak netral.

"Pada dasarnya siapa pun yang terpilih nanti pastilah melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tentu harapan kita semua pembangunan yang berdampak baik kepada rakyat harus dilanjutkan, kebijakan yang masih banyak kekurangan harus bisa diperbaiki. Saya kira jelas maksudnya," imbuhnya.

Sementara Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra menyebut ucapan Kapolri tentang estafet kepemimpinan tidak ada yang salah. Menurutnya yang menjadi masalah adalah pihak-pihak yang salah memahami pernyataan Jenderal Sigit.

Menurutnya konteks kalimat pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan terkait pembangunan nasional tidak sempit dalam konteks politik. Bintang menduga yang menjadi viral dari ucapan Kapolri di media sosial karena orang banyak yang membaca judul tanpa membaca isi beritanya.

"Tidak ada yang salah dengan pernyataan Kapolri. Ucapan mencari pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan sama sekali tidak menunjukkan Kapolri mendukung calon tertentu. Kapolri dan institusi Polri tetap netral dalam Pemilu 2024," tandasnya.

"Dugaan saya, mereka posting berita tanpa tahu isi beritanya. Sebab kalau mereka baca beritanya secara utuh, jelas sekali yang dimaksud Kapolri soal persatuan nasional dan menghindari perpecahan. Itu hal yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Tidak ada yang salah dengan ucapan Kapolri," ucapnya.

Ia menambahkan, dalam perayaan Natal yang dihadiri oleh para tokoh lintas agama dan para jemaat berbicara tentang indahnya perbedaan dalam keberagaman dan mengajak mendinginkan suhu politik atau cooling system. (red.tim)

Terima Penghargaan PBB, Briptu Renita Rismayanti: Terima Kasih Pak Kapolri

 

Jakarta, rakyatindonesia.com – Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah memberikan penghargaan kepada Briptu Renita Rismayanti pada Kamis (16/11/23) dalam ajang Pekan Polisi PBB tahunan di Markas Besar PBB New York. Acara itu sendiri diselenggarakan sejak 13 hingga 17 November 2023.

Dalam misi perdamaian dunia tersebut, Briptu Renita Rismayanti menjabat sebagai Petugas Database Kejahatan dengan Misi Stabilisasi Terintegrasi Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah (MINUSCA). Ia menjalankan tugas membantu mengkonseptualisasikan dan mengembangkan basis data kriminal yang memungkinkan Polisi PBB untuk memetakan dan menganalisis hotspot kejahatan dan kekacauan yang, pada gilirannya, membantu pasukan keamanan negara untuk merencanakan operasi mereka dengan lebih baik dalam mendukung penduduk setempat.

"Dia berfungsi sebagai contoh yang bagus tentang bagaimana partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pemeliharaan perdamaian meningkatkan efektivitas pekerjaan perlindungan dan pembangunan perdamaian kita untuk lebih memenuhi tantangan hari ini dan besok,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11/23).

Penasihat Polisi PBB Faisal Shahkar menegaskan, masa depan kepolisian PBB kini semakin terbantukan atas kerja Briptu Renita. Ia membuktikan, tak hanya laki-laki, tapi polisi perempuan juga dapat menjebol gagasan baru berbasis teknologi.

"Dia dan rekan-rekannya membantu membangun kepercayaan dan kepercayaan antara otoritas lokal dan komunitas, yang membuat pekerjaan Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa lebih efektif dan orang-orang lebih aman,” ujarnya.

Meski menjadi Petugas Polisi Wanita PBB termuda tahun ini, ia membuktikan bahwa kemampuannya sungguh luar biasa. Ia memulai karirnya dengan Polri Indonesia sebagai petugas informasi publik pada 2014 dan bekerja di bidang pelatihan, administrasi, dan logistik.

Briptu Renita Rismayanti usai mendapatkan penghargaan mengatakan, ia merasa beruntung dapat menggunakan keterampilan teknologinya untuk meningkatkan keamanan bagi orang-orang di seluruh Republik Afrika Tengah. 

“Saya berharap visibilitas yang datang dari memenangkan penghargaan ini akan memperkuat di antara perempuan dan anak perempuan bahwa semua bidang keahlian dalam kepolisian terbuka untuk kita,” ungkap perempuan berusia 27 tahun itu.

Briptu Renita berharap, penghargaan ini bisa menjadikan motivasi bagi dirinya untuk terus mengembangkan diri lebih baik lagi demi memajukan Polri. Selain itu, ia berharap hal ini bisa menjadi motivasi bagi rekan-rekan Polri lainnya.

“Award ini tidak akan tercapai tanpa dukungan Kepala Kepolisian RI. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah mendukung saya dalam misi PBB ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadiv Hubinter Polri atas seluruh dukungan dan bimbingan kepada saya,” ungkapnya.

Diketahui, Kontingen Garuda Bhayangkara (Garbha) Satgas FPU 5 Minusca yang bertugas di Bangui, Afrika Tengah, diberangkatkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 19 September 2023. Kontingen diikuti 140 personel Polri dengan rincian 116 Polki dan 24 Polwan. Polri telah mengirimkan personel sebanyak 3184 Personel Polri ke MPP PBB.

Satgas FPU 5 MINUSCA sebelum diberangkatkan ke daerah misi wajib melewati tahapan latihan Pra Penugasan selama 7 Bulan di Pusat Misi Internasional Polri (Serpong) dan juga telah dibekali dengan kemampuan berstandar PBB seperti penanganan huru hara, penanganan Search & Rescue, investigasi, intelijen, negosiasi, kontra teroris, perlindungan VIP, penembak jitu, komunikasi elektronik, mekanik hingga medical combat. Kapolri berharap pelaksanaan misi dapat berjalan optimal serta berkontribusi terhadap perdamaian di wilayah penugasan.

“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Luar Negeri, Divhubinter Polri, dan seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam mendukung kesiapan kontingen ini,” ujar Jenderal Sigit di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Ditambahkan Kadiv Humas, United Nations Woman Police Officer of the Year Award pertama kali dianugerahkan kepada polisi wanita pada Peace keeping Mission Tahun 2011. Pada tahun ini, salah satu srikandi Indonesia dianugerahi penghargaan level internasional tersebut. 

Polwan kelahiran Magelang itu, ujar Kadiv Humas, telah mendedikasikan diri untuk perdamaian dunia melalui penugasan Individual Police Officer di Republik Afrika Tengah atau yang disebut MINUSCA. Selama bertugas di sana, wanita yang akrab dipanggil Nita ini, menduduki jabatan sebagai Crime Database Officer. 

“Berbekal dengan pengalaman berdinas di Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri), Nita menunjukkan performa terbaik hingga diakui oleh United Nations Headquarter (UNHQ) dan dianugerahi penghargaan tersebut,” jelas Kadiv Humas.(red.IY)

Kapolri Dampingi Presiden Jokowi Kirim Bantuan Tahap Awal ke Gaza

 

JAKARTA, rakyatindonesia.com –  Bantuan berupa makanan hingga obat-obatan dan peralatan medis sebanyak 51,5 ton dikirim oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk rakyat Palestina yang terjebak di Gaza.

Bantuan tersebut didistribusikan dengan menggunakan dua unit pesawat Hercules milik TNI dan satu unit pesawat Polri.

Kadiv Hubinter Polri Irjen. Pol. Krishna Murti menjelaskan, dua unit pesawat Hercules milik TNI telah diberangkatkan. Sementara pesawat Polri akan bertolak ke Mesir pada Minggu 5 November 2023.

“Pemerintah Indonesia secara keseluruhan memberikan bantuan 51,5 ton. Namun, 26,5 ton dikelola oleh Polri,”ujar Irjen. Pol. Krishna Murti kepada awak media, Sabtu (4/11).

Krishna menyampaikan keberangkatan pesawat Polri menyesuaikan jam penerbangan pesawat Hercules TNI. Diperkirakan, pesawat Hercules dan pesawat Polri akan tiba bersamaan di Bandara El-Arish, Mesir, pada 6 November 2023.

Setiba di Bandara El-Arish, bantuan tersebut nantinya akan dikelola oleh MER-C. MER-C yang nantinya akan mengirimkan bantuan tersebut ke Gaza.

"Nanti barang kita sudah dikelola oleh MER-C-nya Mesir. Mekanismenya sama, kita mengelola pengiriman ke Gaza oleh mereka," tuturnya.

Selain itu, Polri mempersiapkan dukungan tambahan berupa 100 tenda peleton yang bisa menampung sekitar 5.000 warga Palestina yang ada di Gaza. 

Polri juga mengirimkan bantuan tambahan berupa 1.000 lembar selimut, 1.000 potong jaket, mengingat cuaca di Palestina memasuki musim dingin.

Sementara itu Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat melepas bantuan di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (4/11) mengatakan  bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian Indonesia terhadap Palestina.

"Ini merupakan wujud solidaritas Indonesia, wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan, karena tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima dan harus sesegera mungkin dihentikan," kata Jokowi .(red.IY)

Kapolri Kirim Surat Lagi ke KPK, Tugaskan Brigjen Endar Priantoro Jadi Direktur Penyelidikan

  

Jakarta, rakyatindonesia.com -, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mengirimkan surat yang ditujukan ke Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan jawaban pengembalian anggota Polri di lingkungan KPK. 

Surat itu bernomor:B/2725/IV/KEP./2023, yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo per tanggal, 3 April 2023. 

Dalam surat itu, Polri memutuskan untuk tetap mempertahankan atau menugaskan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan di KPK. 

"Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Pimpinan terkait penghadapan kembali Brigjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.IK., M.Si. yang melaksanakan penugasan sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi," tulis surat Kapolri yang dikutip. 

Masih termaktub pada surat itu, penugasan Brigjen Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK berdasarkan semangat dari Polri yang terus berkomitmen untuk mendukung penguatan KPK dalam penanganan kasus-kasus korupsi. 

Dalam hal ini, Polri juga sedang mempersiapkan calon-calon terbaik untuk pengisian Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Polri tengah mempersiapkan ruang jabatan yang dapat diisi oleh Penyidik yang dikembalikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi," salah satu poin dalam surat itu. 

Di dalam surat itu juga disebutkan bahwa, Brigjen Endar telah memiliki pengalaman untuk berkomitmen serta pengabdian dalam pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. 

"Dengan pengalaman yang dimiliki Brigjen Endar, sebagai komitmen dan pengabdian terhadap pemberantasan korupsi, mohon kiranya untuk dapat bertugas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi," tutup surat Kapolri itu.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho membenarkan perihal surat Kapolri tersebut. Ia mengatakan, surat Kapolri adalah bentuk komitmen Polri membantu KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Penugasan Brigjen Endar ke KPK adalah wujud komitmen dan kolaborasi Polri dengan KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Sandi. (red)

Kapolri Tegaskan Stop Impor Pakaian Bekas! 'Jika Perlu Tindak Tegas!'

    

Jakarta,  rakyatindonesia.com - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) geram atas maraknya impor pakaian bekas. Sebab, hal itu mengganggu industri tekstil dalam negeri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk mencari akar masalah serta memeriksa hal ini.
"Terkait dengan instruksi Bapak Presiden, saya sudah instruksikan kepada jajaran untuk dilakukan pemeriksaan," kata Sigit kepada wartawan, seperti dalam keterangan yang diterima oleh Awak Media, Minggu (19/3/2023).

Sigit menekankan, apabila dalam pemeriksaan nanti ditemukan praktik penyelundupan, polisi tidak akan segan melakukan tindakan tegas kepada siapa pun.

"Kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang pemerintah, saya minta untuk ditindak tegas," ujar Sigit.

Tindakan tegas tersebut, menurut Sigit, merupakan komitmen dari jajaran Polri dalam rangka mengawal dan mengamankan seluruh program kebijakan pemerintah dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Salah satunya adalah menjaga pasar domestik.

"Kita jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden," ucap Sigit.

Presiden Jokowi mengaku geram atas praktik bisnis pakaian bekas impor. Jokowi memandang bisnis tersebut mengganggu industri tekstil dalam negeri.

"Sudah saya perintahkan untuk cari betul. Sehari, dua hari, sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Jokowi lantas mengimbau masyarakat agar menyetop kegiatan impor pakaian bekas. Jokowi mengaku telah memerintahkan aparat penegak hukum ataupun pihak terkait untuk memberantas praktik tersebut.

"Jadi yang namanya impor pakaian bekas, setop. Mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita," tegas dia.

(red.Df)

Jenderal Listyo Sigit Prabowo egaskan Pentingnya Meningkatkan SDM Demi Kepercayaan Masyarakat.

    

Jakarta,  rakyatindonesia.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Staf Bidang Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri di Kepulauan Riau. Sigit menekankan soal arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengawal agenda nasional maupun internasional hingga meraih kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Sigit menyatakan bahwa SDM Polri harus menyiapkan personel-personel kepolisian yang unggul agar mampu mengawal dan mengamankan seluruh intruksi Presiden Jokowi dalam Rapim TNI-Polri terkait dengan kebijakan dan program Pemerintah.

"Beberapa waktu yang lalu Pak Presiden telah menyampaikan kebijakan di Rapim TNI-Polri, namun tidak ada salahnya bila saya selalu mengulang di setiap acara Rakernis. Ini juga agar seluruh rekan-rekan kemudian bisa memahami apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden. Dan kemudian dari sisi SDM tentunya mempersiapkan personel-personel yang kemudian bisa melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden," kata Sigit dalam penutupan Rakernis SSDM Polri, Jumat (17/3/2023) malam.

"Jadi ini menjadi arahan Bapak Presiden yang harus kita tindak lanjuti tentunya masing-masing satker dan fungsi memiliki tugas berbeda untuk kemudian bisa menyukseskan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden," ujar Sigit.

Dalam pengarahannya, dipaparkan pula untuk melakukan pengawalan soal program kebijakan dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Di antaranya mulai dari menjamin ketersediaan serta menjaga harga bahan pokok penting, penggunaan keuangan negara sebagai Shock Absorber, penguatan investasi dan hilirisasi, hingga menjaga pasar domestik.

Selain itu perihal mengamankan dan mengawal agenda nasional maupun internasional juga harus menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh personel SDM Polri. Mulai dari pelaksanaan Pemilu 2024 yang tahapannya dimulai saat ini, Piala Dunia U-20, ASEAN Summit hingga isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Sigit menyebut untuk saat ini seluruh jajaran Korps Bhayangkara harus bersatu padu dan bergandengan tangan untuk kembali meraih tingkat kepercayaan publik yang sempat mencapai angka tertinggi. Selain melakukan perbaikan dan reformasi kultural, Sigit menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia Polri sejak dini guna meraih kembali rasa kepercayaan publik terhadap Polri. Karena, menurut Sigit, dengan tingginya kepercayaan masyarakat, maka akan berdampak pada kepuasan atas penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan saat bertugas.

"Oleh karena itu bagaimana upaya kita untuk mengembalikan kepercayaan publik ini menjadi harga mati yang harus kita perjuangkan," ucap Sigit.

Penguatan sejak dini atau mulai dari rekrutmen, pendidikan dan pelatihan hingga resmi menjadi personel kepolisian, kata Sigit, harus selalu digaungkan penekanannya pada tiga kompetensi yakni, teknis, kepemimpinan dan etika.

"Dan peran SDM tentunya bagaimana kemudian kita mempersiapkan SDM-SDM kita yang selalu saya sebutkan, bahwa kita tidak hanya cukup memiliki kompetensi teknis. Namun kita juga harus mampu memiliki kompetensi terkait dengan masalah kepemimpinan, dan juga yang paling utama, paling penting, adalah kompetensi etik," tutur eks Kabareskrim Polri itu.

Lebih dalam, Sigit juga mengungkapkan soal komitmen dari jajaran SDM terkait penerapan prinsip Betah (Bersih, Transparan dan Akuntabel). Sigit menginstruksikan tidak ada lagi proses rekrutmen yang tidak benar atau bahkan mengarah ke transaksional. Pemahaman tersebut harus terus dimaksimalkan oleh jajaran SDM Polri kepada masyarakat.

"Kalau di lingkungan kita sudah bagus, tapi di luar lingkungan SDM masih memberikan ruang, sehingga bagaimana caranya agar teman-teman dari SDM mewaspadai ini. Kerja sama dengan baik dengan Propam dan pengawas-pengawas dari luar sehingga kemudian ini betul-betul bisa kita berantas. Karena saya juga pasti tidak akan terima, kalau rekan-rekan sudah baik, tapi kemudian dinilai masih seperti ini. Jadi pengorbanan rekan-rekan yang sudah sedemikian rupa tidak ada manfaatnya," papar Sigit.

Sigit juga menyinggung soal kasus dugaan lima polisi jajaran Polda Jawa Tengah (Jateng) yang diduga menjadi calo dalam penerimaan Bintara Polri tahun 2022. Secara tegas Sigit memerintahkan kepada Kapolda Jateng dan jajaran Propam untuk memberikan sanksi PTDH atau proses pidana terhadap lima orang itu.
"Saya sudah perintahkan kepada Kapolda dan Kabid Propam berikan hukuman, kalau tidak di PTDH, proses pidana. Sehingga tidak ada lagi yang bermain-main dengan masalah ini. Karena kita semua sudah serius, saya lihat teman-teman ini sudah luar biasa, tapi kalau kemudian di luar masih ada bermain-main, menembak di atas kuda, mau apa jadinya kita. Tetap persepsi selalu akan begitu," tegas Sigit.

Tak hanya itu, Sigit mengaku mendapatkan informasi adanya proses transaksional terkait dengan jalur Sekolah Inspektur Polisi (SIP). Dengan komitmen yang dipegang teguh, Sigit secara tegas langsung mencoret oknum tersebut.

"Baru saja terkait dengan SIP, saya dapat laporan dan aduan, mereka masuk lewat institusi tertentu bayar lagi. Terus saya suruh coret waktu itu, baru ketahuan yang bayar, karena memang kita batasi untuk
pemberian kuota tahun ini, tapi ternyata dari jalur-jalur begitu juga ada, begitu kita coret baru ketahuan yang bayarnya." ungkap Sigit.

Sigit mengatakan, hal-hal yang dapat melahirkan persepsi negatif seperti itu harus segera dihentikan. Sigit mengatatakan siapapun yang mencoba bermain-main akan hal itu, baik personel Polri maupun pihak luar, maka jangan ragu untuk melakukan tindakan tegas.

"Jadi kehormatan kita sama-sama, untuk menunjukan SDM Polri tidak seperti itu. Kalaupun ada, itu adalah orang yang memanfaatkan dan kalau itu masih polisi juga ketahuan, kita proses keras. Kalau di luar
Polisi kalau ketahuan, ada proses sidang. Kita ingin di mata masyarakat semenjak dari awal sampai pada saat proses pengembangannya, Polri lebih baik. Karena ini juga menjadi salah satu kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan kepercayaan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat," kata Sigit.

Lebih lanjut Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran SSDM Polri yang sebenarnya juga terus melakukan pengembangan terhadap SDM Polri. Mulai dari, peningkatan profesionalisme, memberikan pelatihan-pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informasi, E-Dikbangspes, Polisi Belajar hingga mendapatkan penghargaan.

Kemudian berbagai inovasi, peningkatan kesejahteraan personel khususnya penyediaan tempat tinggal melalui Aplikasi Griya PNPP hingga program Quick Wins.(red.Df)

Arahan Tegas Kapolri di Rakernis Bareskrim Polri

     

Bandung,  rakyatindonesia.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan sejumlah pengarahan tegas kepada seluruh jajaran Bareskrim Polri dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 15 Maret 2023.

 

Sigit menjelaskan, Rakernis Bareskrim Polri ini akan membahas serta menindaklanjuti intruksi penting dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat Rapim TNI-Polri beberapa waktu lalu. Diantaranya adalah mengawal seluruh program kebijakan Pemerintah, mengamankan agenda nasional maupun internasional, hingga proses penegakan hukum.

 

"Rakernis ini merupakan kelanjutan dari Rapim TNI-Polri untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis di tahun 2023. Dan kita jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden," kata Sigit mengawali pengarahannya.

 

Jajaran reserse Polri, kata Sigit, juga harus memiliki kesiapan untuk menghadapi situasi dan dinamika baik di dalam maupun luar negeri yang dewasa ini penuh ketidakpastian ataupun dapat berubah setiap saat. Belum usai Pandemi Covid-19, saat ini situasi global dihadapkan dengan konflik antara Negara Rusia dan Ukraina.

 

Dari situasi ketidakpastian itu, Sigit menyebut bahwa, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam program kebijakan dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Diantaranya adalah, menjamin ketersediaan serta menjaga harga bahan pokok penting, penggunaan keuangan negara sebagai Shock Absorber, penguatan investasi dan hilirisasi, yang terakhir adalah menjaga pasar domestik.

 

"Disisi lain, kita juga harus mengawal berbagai macam kebijakan mulai dari kegiatan event internasional yang tentunya ini ada risiko-risiko. Salah satu yang paling dekat adalah kejuaraan Piala Dunia U-20. Dan juga ASEAN Summit dilaksanakan di Labuan Bajo tentu ini memerlukan pengamanan ekstra. Sehingga kemudian pada saat KTT G-20 kemarin kita bisa melaksanakan pengamanan dengan baik, di Labuan Bajo kita harus bisa lakukan hal yang sama," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

 

Sementara untuk agenda nasional, jajaran Bareskrim Polri harus bisa mempertahankan ketersediaan serta mengendalikan harga pangan melalui Satgas Pangan. Mengingat, menjelang Bulan Ramadhan dan Lebaran, terkadang masyarakat diresahkan dengan melonjaknya harga bahan pokok. Kemudian juga soal kesiapan mengamankan seluruh rangkaian proses tahapan Pemilu serentak tahun 2024.

 

Namun disisi lain, Sigit menekankan, Bareskrim dan seluruh jajaran di Polri harus sekuat tenaga berjuang meraih kembali tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara yang sempat mencapai hasil tertinggi sepanjang sejarah. Karena, dengan diraihnya kembali tren positif tersebut maka akan sangat berdampak terhadap kesuksesan jajaran Polri dalam rangka menjalankan tugas pokoknya.

 

"Sehingga mau tidak mau, kita harus berjuang, dan ini semua harus dilakukan semua satker dan fungsi yang ada di kepolisian. Sehingga ini semua bisa semakin memperkuat. Karena apapun kepercayaan publik adalah hal yang mutlak, harga mati yang harus kita perjuangkan," ucap Sigit.

 

Oleh karenanya, Sigit menegaskan, personel Bareskrim Polri harus melakukan perbaikan terhadap kultur pelayanan, mulai dari penerimaan laporan masyarakat, proses penyidikan hingga penyelesaian perkara.

 

Pada saat menerima laporan, jajaran reserse diharapkan mampu mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat sehingga menimbulkan adanya harapan bagi pencari keadilan. Lalu, berikan edukasi yang baik kepada seluruh masyarakat dalam hal kelengkapan berkas pelaporan dan lainnya.

 

Pada saat proses penyidikan, Sigit menyatakan, jajarannya harus memiliki independensi serta mampu menggali peristiwa sesuai fakta dan melakukan penyidikan dengan metode Scientific Crime Investigation (SCI).

 

"Terkait penyelesaian perkara, ini tentunya tidak semua kasus yang ditangani ini bisa selesai dengan segera. Namun pada saat tidak selesai karena proses atau mungkin itu bukan kasus pidana atau karena alat bukti kurang, ini bisa dikomunikasikan, sehingga pada saat berproses pelapor tidak mengalami kesulitan karena ada sumbatan komunikasi," tutur Sigit.

 

Lebih dalam, Sigit mengingatkan, jajaran Kepolisian harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan menghindari perbuatan yang berpotensi merusak citra Korps Bhayangkara, hal yang menciderai rasa keadilan publik serta memiliki Sense of Crisis.

 

"Jadi, hal ini kedepan harus kita laksanakan. Kemudian terhadap hal yang menjadi perhatian publik, yang ciderai rasa keadilan publik, lakukan penegakan hukum secara tegas. Sehingga masyarakat melihat bahwa, Polri khususnya jajaran Bareskkrim profesional, kita humanis tapi pada saat kita tegas kita juga mampu. Hal negatif, perilaku menyimpang harus kita hindari semaksimal mungkin," papar Sigit.

 

Pengarahan selanjutnya, ditekankan Sigit adalah kesiapan dari seluruh jajaran Bareskrim Polri dalam menghadapi pelaksanaan pesta demokrasi lima tahun yang tahapannya sudah dimulai pada tahun ini. Bareskrim Polri, harus berperan aktif di dalam Sentra Gakkumdu sejak dini.

 

Bahkan, menurut Sigit, bila diperlukan bentuk suatu sistem aplikasi pengaduan bersama terkait dengan Pemilu 2024. Tujuannya, agar dapat diketahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, khususnya di wilayah yang rawan versi Bawaslu maupun Polri.

 

"Rekan-rekan harus ikuti, awasi sebaik-baiknya dari awal pemetaaan dan kerjasama dari gakkumdu dan bentuk Satgas anti-money politik untuk menciptakan Pemilu yang lebih demokratis dan tentunya kita bisa tahu apa yang terjadi di lapangan," tegas Sigit.

 

Demi semakin menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan damai, Sigit menginstruksikan Bareskrim khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber untuk melakukan pemantauan serta pengawasan di dunia maya. Pasalnya, dinamika isu di media sosial (medsos) terkadang dapat berdampak di dunia nyata. Sebab itu, diharapkan melakukan pemetaaan dengan baik, sehingga dapat mengetahui langkah yang harus dilakukan.

 

"Melakukan Cooling System, Take Down bila diperlukan, kerja sama dengan Kominfo. Kemudian lakukan penegakan hukum pada waktunya, kalau memang itu kita anggap berbahaya, rawan, sifatnya SARA dan memecah belah persatuan-kesatuan. Kita harus ambil langkah tegas. Kita betul-betul bisa mapping dengan baik," kata Sigit.

 

Menurut Sigit, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Divisi TIK serta BSSN terkait sistem informasi Pemilu.

 

Selain itu, Sigit juga menekankan soal penanganan kejahatan investasi dan keuangan. Menurutnya, Bareskrim Polri tidak perlu ragu untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terkait kejahatan pidana tersebut.

 

"Lebih baik kita proses tegas, kita sita sebanyak-banyaknya kita serahkan ke pengadilan diputus supaya bisa dikembalikan ke korban itu jauh lebih baik. Karena jumlah korban besar, kerugian besar. Jadi ini adalah saatnya rekan-rekan untuk munculkan ini untuk mengembalikan kepercayaan publik," ujar Sigit.

 

Dalam Rakernis tersebut, Sigit juga menyampaikan beberapa penekanan kepada jajaran Bareskrim Polri dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik. Diantaranya soal kejahatan bidang pertambangan, kebakaran hutan dan lahan, kejahatan konvensional, kejahatan terhadap perempuan dan anak.

 

Lalu, Satgas Anti-Mafia Bola, soal minyak dan gas bumi, kejahatan korupsi, penanganan hak tagih negara dana BLBI, kejahatan narkoba, kejahatan Siber, peningkatan kualitas Puslabfor, Pusiknas, dan Pusinafis.(red)

Polri Backup Proses Penegakan Hukum Terhadap Lukas Enembe, Jaga Papua Tetap Kondusif

Rakyat-indonesia. Com -- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan akan membantu proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe. Diketahui, Lukas Enembe ditangkap KPK di salah satu tempat makan guna diproses dalam kasus dugaan gratifikasi pada Selasa (10/1/2023).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Polri melalui Polda Papua memberikan backup penuh KPK mulai dari penangkapan hingga Lukas Enembe tiba di Jakarta.

"Polri melalui Polda Papua sudah berkoordinasi dari awal dan memberikan backup penuh terhadap penangkapan sampai keberangkatan ke Bandara dan tetap menjaga keamanan di tanah Papua. Sementara terkait dengan keberangkatan Bapak Lukas Enembe kita membackup dan mendampingi sampai di Jakarta untuk dilakukan pengecekan kesehatan," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/1/2023).

Selain memberikan bantuan pengamanan, Dedi menuturkan Polda Papua tetap menjaga keamanan Bumi Cendrawasih. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk dapat bersinergi dan bekerjasama untuk menghalau dan memilah kejadian, serta berita yang beredar pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Jangan terhasut dengan adanya isu-isu kemerdekaan dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah persatuan di tanah Papua," katanya.

Guna menciptakan kondisi yang kondusif pasca penangkapan Lukas Enembe, Polri menggandeng tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa upaya penangkapan Lukas Enembe murni proses penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK.

"Mari kita beri dukungan moril terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Mari kita berhenti seberkan hoax. Kita bangun kerjasama, kita bangun komunikasi untuk membuat Papua ini menjadi lebih baik," ucapnya.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, Polda Papua juga memberikan imbauan dan penjelasan kepada keluarga Lukas Enembe untuk tak membawa proses penegakan hukum ke isu lain, yang membuat suasana di Papua menjadi tak kondusif.

"Proses hukum jangan kita bawa ke arah lain, mari kita bawa ke KPK untuk menyelesaikan tugasnya. Dan saya yakin dengan tindakan yang sudah kita ambil ini dapat menghilangkan isu-isu yang beredar," ujarnya. 

     Published:(pettaduga IWO)

Kapolri Menyebut Akan Tambah Polda dan Personel di Wilayah Daerah Otonomi Baru

 

Rakyat-indonesia. Com -- Papua Barat - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut akan menambah Polda dan merekrut personel Kepolisian di seluruh wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Hal itu disampaikan Kapolri usai kegiatan pengarahan kepada prajurit TNI-Polri Satgas Ops wilayah Sorong yang merupakan rangkaian kunjungan kerjanya di Tanah Papua bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Rabu, 11 Januari 2023. 

"Saya kira konsep Polri pengembangannya menyesuaikan pengembangan kota pemerintahan. Sehingga, dengan adanya penambahan lima wilayah DOB tentunya Polri persiapkan untuk di wilayah pemekaran tersebut yang nantinya di ibu kota provinsi akan ada Polda Baru kita siapkan," kata Sigit. 

Menurut Sigit, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembentukan Polda baru di wilayah DOB, pihaknya juga akan melakukan rekrutmen untuk menambah jumlah personel untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat setempat. 

"Dan tentunya untuk mengisi perkuatan dari polda tersebut, kita harus mempersiapkan dari mulai pangkat Bintara dengan melakukan rekrutmen-rekrutmen tambahan, maupun rekrutmen khusus," ujar Sigit. 

Disisi lain, dengan adanya penambahan tersebut, Sigit menyatakan bahwa, hal itu juga dapat dijadikan kesempatan maupun ruang bagi seluruh personel kepolisian khususnya orang asli Papua untuk mendapatkan posisi yang strategis. 

"Dan tentunya ini juga kesempatan bagi yang lain mengisi posisi-posisi di middle manager yang nanti kita siapkan. Semuanya nanti tentunya akan kita sesuaikan dengan proses dari pengembangan ibu kota provinsi itu sendiri," ucap Sigit. 

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa, TNI-Polri akan terus bersinergi menjaga dan mempertahankan kedaulatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI). 

"Bahwa sinergitas TNI-Polri sudah tidak perlu diragukan dan mereka di bawah melaksanakan tugas harus bersinergi menjaga kedaulatan dan mempertahankan NKRI, melindungi segenap bangsa, masyarakat, tumpah darah ini dari segala macam gangguan, rintangan, hambatan. Sehingga dengan TNI-Polri sebagai garda terdepan dan benteng terakhir kedaulatan negara dapat bersama-sama menjaga dengan sinergi TNI-Polri," papar Yudo dikesempatan yang sama. 

Dengan TNI-Polri bersinergi, kata Yudo, semua program pembangunan maupun kebijakan di wilayah DOB akan berjalan dengan lancar. Sehingga, program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua khususnya dapat terlaksana dengan aman dan kondusif. 

"Mengawal dan menjaga bersama sama dengan Pemda. Menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat supaya yang sudah diputuskan otonomi baru terlaksana dengan baik," tutup Yudo.

         Published:(pettaduga IWO)