Kompolnas Lakukan Pemantauan Kesiapan Operasi Ketupat 2024 di Polda Jatim Bersama Kapolri dan Menteri Perhubungan

 

Surabaya, rakyatindonesia.com – Menjelang periode mudik Hari Raya Idul Fitri, Tim Kompolnas yang dipimpin oleh Anggota Kompolnas Irjen Pol. (Purn) Drs. Pudji Hartanto Iskandar, M.M., didampingi H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H., bersama Kombes Pol. Joko Purwanto, S.H., S.I.K., Briptu Iqbal Prasetia Gunawan dan Syaifulloh melakukan kunjungan kerja dalam rangka pemantauan persiapan pengamanan Operasi Ketupat 2024 sekaligus pemantauan kasus menonjol peristiwa ledakan di Kantor Subden Jibom Satbrimob di wilayah hukum Polda Jawa Timur, pada Kamis, (04/04/2024.)

Kunjungan kerja diterima langsung oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Drs. Imam Sugianto, M.Si bersama Pejabat Utama di Rupatama Polda Jatim. Kegiatan ini diawali dengan rapat zoom bersama guna mendapat paparan lengkap dari manajemen ASDP yang dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, Menteri Perhubungan, Dr. Ir. Budi Karya Sumadi dan Panglima TNI H. Agus Subianto, S.E., M.Si, dan diikuti Pejabat Utama Mabes Polri.

Sementara itu Kapolri menekankan pentingnya menjaga aspek keselamatan bagi pemudik lebaran di Jatim.

“Jalur pelabuhan Ketapang-Gilimanuk yang menjadi jalur utama bagi pemudik di Jatim, mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat betul betul terlayani sehingga keamanan pemudik dapat tercapai,” pintanya.

Setelah itu, Tim Kompolnas bertolak menuju Pelabuhan Tanjung Perak disambut Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak serta KSOP Utama Capt. Heru Susanto beserta jajaran guna memantau secara langsung kesiapan pelayanan mudik lebaran 2024 di terminal penumpang kapal dengan menerima paparan perihal jumlah armada, kekuatan personil, rencana operasi pengamanan, serta data teknis lainnya.

Dalam pada itu, tak luput juga dilakukan pengecekan kondisi ruang tunggu penumpang maupun kondisi kapal. Pudji Hartanto Iskandar, mengapresiasi kesiapan manajemen ASDP pelabuhan dalam melayani pemudik lebaran dengan terus menekankan pentingnya sistem operasi K3I, yakni; koordinasi, komunikasi dan kendali atas informasi dari semua unsur.Bila ada kendala dilapangan, harap dilakukan komunikasi dengan baik kepada pemudik.

“Komunikasikan informasi yang diperlukan dengan baik kepada para pemudik”, pintanya.

Mohammad Dawam menambahkan bahwa kendali operasi ada dipundak unsur pimpinan.

“Oleh karenanya seluruh jajaran anggota diharapkan memberikan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan kepada unsur pimpinan dimasing-masing instansi yang terlibat didalamnya agar tercapai sistem operasi pengamanan mudik lebaran 2024 yang terkoordinasi dengan baik”, tutup Dawam mengakhiri pesannya Pada Jumat 05/04/2024.

(red.Tim)

Apresiasi Pengungkapan Kasus Pornografi Anak, Kompolnas: Contoh Baik Pengungkapan Perkara

  

Kediri, rakyatindonesia.com  - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengapresiasi Polri atas pengungkapan pornografi anak sesama jenis jaringan internasional. Pengungkapan itu dilakukan tim penyidik Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama FBI.

Hal itu disampaikan Anggota Kompolnas RI Irjen. Pol. (Purn) Pudji Hartanto Iskandar dalam kunjungan ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (28/2/24).

"Ini menjadi catatan luar biasa. Kompolnas memberikan apresiasi atas capaian Polresta Bandara Soetta," ujarnya di Polresta Bandara Soetta.

Ia memandang, kerja sama Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan gugus tugas Violent Crimes Against Children International Task Force (VCACITF) FBI menjadi contoh dalam peningkatan kerja sama internasional Polri dengan kepolisian negara lain.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kasus extraordinary crime harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Namun, respons cepat dan sinergitas antar instansi harus tetap dilakukan. Sebab, penanganannya tidak bisa dilakukan secara sederhana.

Kompolnas, ujarnya, berharap agar segala masukan dan kritik dari masyarakat terhadap penegakan hukum dijadikan pembelajaran. Dengan demikian, kasus seperti ini dapat dengan sigap terselesaikan.

“Untuk pencegahan harus segera dicari metodenya, ditingkatkan, bersinergi dengan stake holder terkait,” jelasnya.

Tak hanya itu, Kompolnas meminta agar kasus ini diselesaikan secara tuntas dengan objektif dan profesional. Selain itu, penanganan perkara apapun juga harus dilakukan tanpa arogansi anggota demi menghindari penyalahgunaan wewenang.

“Itu harus sudah tidak dilakukan lagi. Era sudah berubah,” ujarnya. (red.Tim)

Kompolnas dan IPW Sebut Pernyataan Kapolri Bermakna Baik untuk Pemilu Damai

 

 Jakarta, rakyatindonesia.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Indonesia Police Watch meminta pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai estafet kepemimpinan bermaksud baik dan jangan dipolitisasi. 

Anggota Kompolnas Poengky Indarti menilai pernyataan Jenderal Sigit bermaksud baik dengan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga pemilu damai dan menghormati perbedaan. Pasalnya, bukan hanya tugas Polri saja dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, namun tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Kompolnas menganggap tidak ada yang perlu dipermasalahkan dalam pernyataan Kapolri. Konteksnya justru baik karena mengajak kita semua menjaga perdamaian dan menghormati Bhinneka Tunggal Ika. Perlu diingat bahwa harkamtibmas bukan semata-mata tugas Polri, pemerintah dan masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab menjaga harkamtibmas bersama-sama," kata Poengky dalam keterangannya, Sabtu (13/1/2024).

Poengky mengatakan bahwa pernyataan Kapolri dalam konteks pesan damai, karena berbicara pada saat perayaan Natal Polri. Kepada seluruh yang hadir baik dari kepolisian, jemaat dan juga tokoh lintas agama untuk sama-sama menjaga perdamaian di Indonesia.

"Pesan tersebut merupakan pesan yang baik, karena sebagai Pimpinan Polri, Kapolri bertanggung jawab menjaga harkamtibmas di seluruh Indonesia. Damai Natal diharapkan menjadi penyemangat, apalagi sebentar lagi Indonesia akan menyelenggarakan pemilu, sehingga perdamaian dan kedamaian harus dapat kita jaga bersama," kata Poengky.

"Siapa pun yang akan memimpin Indonesia, diharapkan kita semua tetap harus bersatu. Bhinneka Tunggal Ika harus kita jaga bersama. Kita harus ikut menyukseskan pemilu damai agar estafet kepemimpinan di Indonesia tetap berlangsung dengan baik, sehingga demokrasi akan tetap terjaga dan kesejahteraan rakyat akan terwujud," sambungnya.

Sementara Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan tidak ada yang salah dengan pernyataan Kapolri. Ia meminta agar semua pihak mendengarkan pernyataan Jenderal Sigit secara utuh.

"Saya melihat, pertama, kita harus melihat pernyataan Kapolri secara utuh, tidak boleh dipotong. Jadi melihatnya dalam konteks keseluruhan. Pak Kapolri menyatakan silakan memilih, pasangan calon yang mana pun secara demokratis, sesuai hati nurani. Nah, baru kemudian dari sana, karena yang dipilih ini yang akan melanjutkan kepemimpinan ke depan, jadi harus dibaca seperti itu," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso saat dihubungi.

Ia pun heran jika pidato Kapolri dalam acara Perayaan dan Ibadah Natal Polri 2023 dipolitisasi. Pasalnya, tidak ada pernyataan untuk mengarahkan dukungan pada salah satu Paslon. Menurutnya, kemunculan masalah ini, karena ada pihak-pihak yang ingin menggiring bahwa Polri tidak netral.

"Kan tidak menyebut pada siapa, paslon siapa, nggak disebut nama. Ini kemudian mengesankan orang-orang mau menarik bahwa Polri tidak netral. Tidak begitu. Pernyataan Kapolri itu menyatakan justru bagus memilih secara sesuai pilihan hati nurani untuk adanya satu demokrasi, bagi terpilihnya pemimpin yang akan menggantikan kepemimpinan nasional ke depan," tegasnya.

Sugeng menganggap kerja Polri sudah baik dalam menjaga pemilu. Hal ini dibuktikan dengan perayaan Natal dan tahun baru yang berlangsung aman dan damai.

"Terbukti, pada saat Nataru, pengamanan Nataru itu eskalasi gangguan keamanan itu bisa diredam, terutama gangguan keamanan terhadap Natal, karena ini terkorelasi lho. Kalau ada gangguan keamanan terhadap Natal, ini akan berpengaruh terhadap gangguan pemilu karena bagian dari sequence-nya, waktunya, itu mendekati pemilu. Kalau ada gangguan keamanan, kan polisi dinilai gagal. Tapi ini kan berhasil, itu dilakukan bukan seketika, tapi melalui proses panjang karena densus," ucapnya.

Selain itu, IPW juga akan terus memantau tugas dan fungsi Polri dalam mengawasi pemilu berlangsung aman dan damai. Hingga saat ini dirinya tidak menemukan adanya penggunaan kewenangan Polri untuk menekan dan mengintimidasi masyarakat terkait dengan hak pilihnya dalam Pemilu 2024. (red.tim)

Langkah Kompolnas dan Divisi Humas Polri Bangun Sinergitas Berikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat

 

Rakyat-indonesia. Com -- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI mengunjungi kantor Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (19/1/2023). Dalam kunjungan ini, rombongan Kompolnas dipimpin oleh Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto dan diterima langsung oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

Benny menyampaikan, kunjungan ini adalah dalam rangka meningkatkan sinergitas, dan membahas berbagai hal terkait rencana program kerja Divisi Humas Polri ke depan, serta meninjau perkembangan Divisi Humas Polri dari aspek komunikasi publik, manajemen media, dan perkembangan teknologi.

"Dalam kunjungan tersebut dilaksanakan room tour pada seluruh biro yang ada di Divisi Humas Polri guna memperkenalkan berbagai inovasi yang dimiliki masing-masing fungsi pada Divisi Humas Polri," kata Benny.

Ia pun mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Divisi Humas Polri dalam rangka merespons tuntutan publik dan tuntutan keadaan yang mengharuskan terus menyesuaikan tuntutan zaman ini.

"Kami sendiri dari Kompolnas memang sangat memerlukan sinergi dengan Divisi Humas Polri,” katanya.

Benny menuturkan, dengan sinergitas antara Kompolnas dan Polri maka bisa melayani dan merespons aduan masyarakat dalam penyampaian suatu informasi.

Sementara itu, Kadiv Humas mengucapkan terima kasih atas dukungan Kompolnas selama ini. Dengan dukungan semua stakeholders yang ada, Dedi menyampaikan public trust terhadap Polri pada awal tahun 2023 meningkat.

“Alhamdulillah di awal tahun 2023 ini dengan berbagai macam kegiatan yang terus kami lakukan dan support yang luar biasa dari Kompolnas, public trust kita meningkat menjadi 69,35 persen,” katanya.

Dedi menuturkan, di tengah dinamika kehidupan sosial yang sangat cepat setiap harinya, Humas Polri harus mampu menyesuaikan dan beradaptasi.

Berkaca pada tahun 2022, Dedi menyampaikan banyak isu-isu besar yang menerpa Polri, mulai dari kasus Ferdy Sambo hingga tragedi Kanjuruhan. Namun, berkat kerja keras dan mitigasi yang dilakukan Humas Polri, isu tersebut perlahan bisa teratasi dengan baik.

"Alhamdulilah dengan kerja keras dari mulai tingkat Polsek, Polres, Polda hingga Mabes kita satu irama terus mengamplifikasi seluruh kegiatan positif Polri sehingga kepercayaan publik kembali meningkat," katanya.

Dedi menambahkan, salah satu langkah Humas Polri dalam menjalankan fungsinya adalah dengan membuat agenda setting dan komunikasi manajemen krisis. Hal ini mengacu apa yang terjadi pada tahun 2022. Apalagi, pada tahun 2023 sudah memasuki tahun politik, dimana belajar pada pemilu 2019 akan muncul banyak berita hoax di media sosial.

"Selain media online, kami juga menyentuh media sosial. Di tahun 2023 menjadi rujukan masyarakat juga karna ini tahun politik. Tingkat berita hoax meningkat pengalaman dari tahun 2019," katanya.

Adapun agenda setting terdekat yang akan dilakukan yakni persiapan operasi ketupat. Menurut Dedi, jika pelaksanaan operasi ketupat yang dilakukan Polri berhasil, maka tingkat kepercayaan publik akan meningkat.

"Target kami jika operasi ketupat berhasil maka public trust pada bulan Juli nanti bisa mencapai 70 persen," katanya.

Dedi mengatakan, Divisi Humas Polri juga terus membangun komunikasi dengan perusahaan media dalam bentuk kunjungan. Hal ini dilakukan untuk membangun sinergitas antara Polri dengan media.

"Hubungan emosional dan networking kepada teman-teman media atau wartawan juga tetap dijaga dan dilakukan agar komunikasi bisa berjalan lancar," ujarnya.

Dalam kunjungan ini, turut hadir anggota Kompolnas lainnya seperti Pudji Hartono Iskandar, Poengky Indarti, Yusuf, dan Mohammad Dawam.

Sementara dari Divisi Humas Polri juga hadir Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Kabag Renmin Divisi Humas Polri, Kombes Saptono Erlangga Waskitoroso, Kabag Mitra Biro Penmas Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Mustofa Kamal, Kabag Pensat Biro Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Pol Hendra Rochmawan, dan Kabag Penum Biro Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah. 

     Published:(pettaduga IWO)