Mangkir Ketika RDP, Kadis PUPR Disebut Hanya Piawai Pansos Salurkan Bansos

 

Kotabaru, rakyatindonesia.com -, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, lagi - lagi mangkir saat diajak berembuk untuk selesaikan masalah krusial yang sedang menimpa warga masyarakat.

Kali ini pejabat teras dari unsur eksekutif yang dikabarkan loyal terhadap Bupati itu kedapatan tak berani menampakkan batang hidungnya saat diundang para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotabaru, dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas pembangunan median jalan yang membuat gaduh publik bumi sajian.

Padahal kegiatan konstitusional yang diikuti oleh Kapolres Kotabaru, Kepala Dinas Perhubungan, LSM Formula, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu, membutuhkan penjelasan secara akademisi dari Dinas PUPR selaku pihak teknis dalam pelaksanaan pembangunan median jalan tersebut. 

Dikatakan Syhariansyah, Ketua Komite Aksi Penyelamat Kotabaru (KAPAK), ketidak hadiran Kepala Dinas PUPR dalam RDP itu merupakan suatu bentuk penghinaan atas marwah konstitusi dalam sistem tata birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

"Secara tidak langsung itu bentuk kesombongan dan penghinaan atas marwah konstitusi DPRD dan Pemerintah daerah. Apa mungkin mentang-mentang dia (Suprapti Tri Astuti) pandai pansos dalam menyalurkan bansos, sehingga wibawa para wakil rakyat dianggap masih berada di bawahnya." sindirnya, Rabu, 08 Maret 2023.

Bahkan menurutnya, pembangunan median jalan menuju pusat Kotabaru merupakan prodak kebijakan kontroversi jelang tahun politik. Pasalnya, keputusan tersebut dieksekusi tanpa mengedepankan asas musyawarah faktual bersama seluruh lapisan masyarakat.

"Mentang-mentang sumber dana pembangunan dari kompensasi tambang yang tidak membutuhkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) detail seperti sumber anggaran dari negara, sehingga kayak dijadikan aji mumpung atau kesempatan. Padahal masih banyak infrastruktur penting di Kotabaru yang perlu dibangun atau diperbaiki." tegasnya,

Lantaran alasan pembangunan median jalan tersebut didengungkan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, justru secara tidak langsung dimentahkan oleh pihak Polres Kotabaru. Karena, berdasarkan data dari Satlantas Polres Kotabaru sejak tahun 2021 hingga 2022, tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas di Kotabaru itu berada di pulau daratan Kotabaru. 

"Yakni di Kelumpang barat, Kelumpang Hulu dan Kelumpang Hilir. Sedangkan di Pulau Laut Kotabaru hanya di tanjakan Baharu." terang Kapolres Kotabaru AKBP H Gafur Aditya Siregar melalui Kabag Ops Kompol Agus Rusdi Sukandar, saat mengikuti jalannya RDP di ruang rapat gabungan komisi DPRD Kotabaru, pada Senin, 06 Maret 2023.

Sementara menanggapi atas protes dan kritik masyarakat terkait proyek pembangunan median jalan itu, Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, tegas meminta proyek tersebut agar dihentikan terlebih dahulu, sebelum ada kajian secara akademisi dari usur Eksekutif, Legislati, dan Yudikasif.

"Terkait dengan median jalan yang ada di kilometer 1 sampai kilometer 9 bandara, dari polres memberikan rekomendasi, dari LSM Formula, Anak- Anak Mahasiswa PMII, mereka menghendaki laksanakan pelebaran jalan lebih awal dari bandara menuju kota, baru dilakukan kajian ilmiahnya seperti yang disarankan dari Polres tadi," terangnya,

Selain dilakukan pelebaran jalan, Syairi Mokhlis juga menyarakan, perlu dilakukan kajian studi kelayakan terlebih dahulu terkait penting atau tidaknya pembangunan median jalan tersebut. 

"Artinya median jalan tadi bisa kita buat rekayasa dulu menggunakan Rood Barrier yang punya Satlantas itu untuk pembatas jalan dulu. Sosialisasikan dahulu misalnya 1 bulankah, 2 bulankah, 3 bulan pun gak masalah, supaya kita nanti bisa mendengar masukan masyarakat kayak apa. Karena kita perlu juga mendengarkan masukan masyarakat." pungkasnya.

Sekedar diketahui, sumber dana  proyek pembangunan median jalan tersebut dari dana kompensasi tambang PT Sebuku Tanjung Cool senilai Rp 7 milyar rupiah lebih.(red)

PUPR Targetkan Pembangunan Jalan Perbatasan 3.770 KM Selesai pada 2024

Jakarta, rakyatindonesia.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan dan Papua. Pembangunan ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah atau membuka akses daerah terisolir. Selain itu, sebagai pemerataan hasil-hasil pembangunan di luar Pulau Jawa.

“Pada tahun 2023, pembangunan jalan perbatasan masih terus berjalan dengan target 3.770 km hingga akhir tahun 2024,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui keterangan resmi, Sabtu, 18 Februari 2023.

Basuki menilai jaringan jalan perbatasan sebagai  infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI. Fungsinya sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Kementeriannya menargetkan konstruksi  jalan perbatasan adalah perkerasan aspal sepanjang 1.717 km, agregat 1.000 km, tanah 434 km. Sehingga kemungkinan masih menyisakan 198 km berupa hutan. Basuki mengatakan pekerjaan pengaspalan diprioritaskan pada area yang sudah ada permukiman atau padat penduduk serta  terdapat fasilitas umum, seperti Puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan.

“Sementara, penggunaan lapisan agregat digunakan pada area yang masih butuh peningkatan lalu lintas hariannya,” kata dia.

Di Pulau Kalimantan, jalan perbatasan membentang dari Kalimantan Timur sepanjang 2.084 km, Kalimantan Utara sepanjang 970 km, dan Kalimantan Barat sepanjang 813 km. Sementara di Papua, pemerintah memprogramkan pembangunan jalan paralal perbatasan dengan Papua Nugini sepanjang 1.098 km. Rinciannya,  ruas Jayapura-Yeti sepanjang 127 km, Yeti-Oksibil sepanjang 302 km, dan Oksibil-Merauke 668 km.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan tahun ini aka nada lelang pembangunan ruas Jayapura-Wamena sepanjang 50 km.  “Skemanya dengan Availability Payment (AP),” kata Hedy.

Dalam pembangunan jalan perbatasan ini, Kementerian PUPR juga memiliki tantangan. Di antaranya adalah kondisi alam yang masih berupa hutan dan pengunungan, serta tantangan cuaca. Kementerian PUPR juga kesulitan mendatangkan logistik dan pekerja karena ketersediaan material konstruksi yang terbatas dan akses lokasi pekerjaan yang sulit terjangkau.

Oleh karena itu, Hedy berharap kehadiran jalann perbatasan nantinya membuka keterisolasiann wilayah dan membantu akse masyarakat kawasan perbatasan. Dengan begitu,barang kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga kesenjangan antarwilayah berkurang.

“Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat, akan terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan,” kata dia.

Adapun secara keseluruhan, Hedy melanjutkan, pada program kerja Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2023, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan untuk peningkatan konektivitas dan aksesbilitas sepanjang 422,35 km. Salah satunya adalah akses jalan perbatasan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yatetkun di Papua. Selain itu, Ditjen Bina Marga juga peningkatan kapasitas dan preservasi untuk peningkatan struktur jalan sepanjang 3.538,36 km, di antaranya ruas Mensalong – Simpang Tiga Apas di Kalimantan Utara. (Red.Sl)

Awal Februari 2023, Progress Pembangunan Fisik Infrastruktur IKN Mencapai 14 Persen

 

Jakarta, rakyatindonesia.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memaparkan kemajuan terakhir dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia menyebutkan hingga awal Februari 2023 ini, progres pembangunan fisik infrastruktur IKN secara keseluruhan sudah mencapai 14 persen. Pembangunan diklaim berjalan baik sesuai dengan tiga prinsip utama, yakni untuk menjamin kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungan.

Basuki memastikan visi Smart Forest City yang diusung menjadi panduan utama dan orientasi pengerjaan pembangunan infrastruktur di IKN.

"Hati-hati, harus seminimal mungkin menebang pohon dan mengupas tebing. Justru kita manfaatkan pohon dan tebing yang ada untuk pemandangan lanskap kawasan yang bagus," ujar Basuki dalam keterangan resmi di Jakarta, Ahad, 5 Februari 2023.

Dalam implementasinya, kata Basuki, pembangunan dilakukan dengan membatasi secara ketat penebangan pohon eksisting yang betul-betul sesuai dengan rencana manfaat jalan dan tapak bangunan.

Selain itu, pembangunan dilakukan dengan terus mempertahankan bentang alam yang ada di lapangan (elevasi, kontur, posisi) di bawah pengawasan ketat konsultan manajemen konstruksi dan supervisi pekerjaan.

Sampai saat ini tercatat sebanyak 31 paket dikerjakan oleh kontraktor, konsultan manajemen konstruksi dan supervisi. Paket pekerjaan - paket pekerjaan itu meliputi land development, hunian pekerja, jalan logistik, jalan tol, embung dan drainase, intake air baku, kantor kementerian koordinator, sumbu kebangsaan, kompleks kantor dan istana negara.

Basuki pun berpesan agar kendaraan Over Dimension dan Overload (ODOL) yang mengangkut bahan material pembangunan untuk tidak melintas di area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN.

"Saya tegas soal ODOL, sudah ada aturannya. Kita harus memberi contoh yang baik, untuk truk angkut material jangan overload," katanya.

Adapun bangunan pemerintahan di KIPP IKN Nusantara di antaranya meliputi Sumbu Kebangsaan Tahap I meliputi Zona 1 (riparian, visitor center), Zona 2 (ceremonial lawn, plaza, gedung retail, toilet), Zona 3 (central promenade, wetland, forest trail), Zona 4 (shared street), Zona 5 (shared street).

Soal pembangunan rumah susun (rusun) pekerja, Basuki juga meminta nantinya tiap unit rusun ditempati maksimal 8 pekerja. Dengan begitu kamar lebih lega. 

Di tiap lorong rusun nantinya, kata Basuki, juga akan ditambah kipas angin (blower) minimal 2 unit. Hal ini untuk memperbaiki sirkulasi udara dan meredam udara panas. Adapun total rusun yang akan dibangun adalah sebanyak 22 tower dengan daya tampung 14.000 pekerja. (Red.Sl)

Perbaikan Jembatan Kali Cisadane Kelar Bisa Dilintasi Kendaraan Besok

Bogor, rakyatindonesia.com- Perbaikan tebing longsor di ujung jembatan Sungai Cisadane, Jl Darul Quran, Bogor Barat, Kota Bogor, kini telah rampung. Akses terdekat menuju RSUD Kota Bogor ini bisa dilintasi untuk kendaraan mulai besok.
"Alhamdulillah sudah selesai, sudah 100 persen. Rencananya besok (Sabtu, 31/12) mulai dibuka untuk kendaraan," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bogor Chusnul Rozaqi, Jumat (30/12/2022).

"Iya, untuk semua kendaraan, roda dua maupun roda empat. Insyaallah dibuka secara resmi sama Pak Wali Kota, Pak Bima Arya, besok," tambahnya.

Pantauan wartawan di Jl Darul Quran, aspal yang sempat dibongkar karena proses perbaikan kini sudah diganti dengan beton dan rampung diaspal hotmix. Tebing yang sebelumnya longsor kini sudah dipasangi penahan menggunakan sheet pile atau turap yang terbuat dari beton.

Di atas tebing yang sebelumnya longsor kini dibangun tembok pembatas setinggi kurang lebih 2 meter. Tampak masih ada pekerja yang sedang merapikan tembok dan pengecatan.

"Secara keseluruhan, pengerjaan fisik sudah selesai. Ini tinggal plester tembok, sama ada pengecatan sedikit di penutup lintasan air, sore ini juga selesai. Untuk jalan sama tebing sudah aman, sudah selesai semua," kata pengawas proyek perbaikan Jl Darul Quran, Ade Rifai, ditemui di lokasi.

Ade memastikan kondisi tebing sudah lebih kokoh dari sebelumnya karena penahan tebing menggunakan sheet pile yang terbuat dari beton. Jalur lintasan kendaraan juga aman sekalipun dilintasi kendaraan berat.

"Kalau tebing sekarang lebih kuat ya, kan sudah pakai penahan, pakai beton kan bahannya. Ya hitungan kita lebih kuat. Tetapi, kalau bencana alam, kan lain lagi, itu di luar kuasa kita," kata Ade.

"Untuk jalur juga sudah aman buat kendaraan berat. Jadi kalau besok mau dibuka juga memang sudah siap. Kan sebenarnya jalan memang sudah siap dilintasi dari awal minggu ini, tapi mungkin orang Pemkot maunya biar lebih aman dan rapi, jadi baru dibuka mulai besok," tambahnya.

Jl Darul Quran, Bogor Barat, Kota Bogor, ditutup sejak 4 Oktober 2022. Penutupan dilakukan imbas tebing setinggi 15 meter di ujung jembatan Cisadane mengalami longsor.

Sejak kejadian longsor, akses utama dan terdekat menuju RSUD Kota Bogor ini ditutup karena proses perbaikan.

Kendaraan tujuan Jl Dr Semeru atau kawasan RSUD Kota Bogor, Yasmin, hingga Salabenda harus memutar ke kawasan Merdeka atau Terminal Bubulak. Penutupan Jl Darul Quran juga berimbas terjadinya kemacetan di banyak titik setiap jam sibuk, terutama pada pagi dan sore.

(redRz)