Polri Tegaskan Informasi Ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 Hoax

 

 

Kediri, rakyatindonesia.com -  Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan video yang beredar di media sosial yang menyebut ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau hoax.

Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon ke para Kapolda.

Kapolri disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Sistem door to door sistem oleh bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da'i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.

Selain itu, Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da'i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet.

Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyatakan bahwa informasi yang beredar adalah menyesatkan atau hoax.

"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoax dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoax," kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/2/2024).

Sandi menuturkan, masyarakat diminta tidak memercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.

"Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoax," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Sandi menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.

"Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat," katanya.(red.Tim) 

Polri Minta Masyarakat Tak Sebar Hoax, Tegaskan Netral di Pemilu 2024

  

 Kediri, rakyatindonesia.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam memilah informasi di media sosial. Masyarakat diminta jangan terlibat dan menyebarkan informasi hoax yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polri selalu menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, edukasi dan informatif termasuk tentang maraknya berita bohong atau hoax yang lagi marak di media sosial.

"Pada umumnya, informasi palsu atau berita palsu di internet disebarkan ulang dengan cara copy dan paste. Setelah dicopas, konten di edit sedemikian rupa dan disisipi dengan ideologi hoaxers yang tentunya tanpa menyertakan link sumber," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (11/2/2024).

Dalam kesempatan ini, ia pun membantah beberapa informasi yang menyatakan Polri tidak netral dalam pemilu 2024.

"Polri akan netral dan itu adalah harga mati bagi Polri. Karena Polri terikat oleh peraturan perundang Undangan dan perkap," ujarnya.

Saat ini, kata Trunoyudo, Polri fokus pada tanggungjawab pengamanan pemilu 2024 bersama seluruh stakeholder untuk mewujudkan pemilu 2024 yang aman, sejuk, damai dan bermartabat.

"Polri terus berkomitmen menciptakan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat guna hingga tuntas serta terpilihnya pemimpin nasional yang baru," katanya.(red.Tim)

Menteri ATR/Kepala BPN Lantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

  

Jakarta, rakyatindonesia.com  – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahanto melantik 10 (sepuluh) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Rabu (07/02/2024). Pelantikan ini berlangsung di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN.

“Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik, baik itu promosi maupun mutasi. Saya yakin bahwa pelantikan di awal tahun 2024 ini dapat memberikan dampak positif dalam rangka kesinambungan organisasi serta penerapan sistem merit yang diharapkan mampu membawa Kementerian ATR/BPN untuk menjadi lebih profesional,” kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya.

Dalam kegiatan ini, dilantik tiga pejabat untuk mengisi posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat pusat. Di antaranya Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Rudi Rubijaya; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran

Tanah, Ana Anida; dan Direktur Penatagunaan Tanah pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Wartomo.

Sementara, tujuh pejabat lainnya dilantik untuk mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Adapun pejabat yang dilantik antara lain, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, Asnawati; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Sri Pranoto; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Azis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Stanley.

Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan pelantikan yang berlangsung di awal tahun 2024 ini diharapkan dapat memacu seluruh jajaran dalam mencapai target Kementerian ATR/BPN di tahun ini. “Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,” ucapnya.

Ia berkata bahwa target-target tersebut dapat dicapai apabila seluruh jajaran di Kementerian ATR/BPN memiliki integritas. “Jabatan yang melekat saat ini adalah amanah dan kita menyadari bahwa sejatinya kita ini memiliki tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat dalam bidang pertanahan dan tata ruang,” pungkasnya.

Adapun kegiatan pelantikan ini diawali dengan pengucapan sumpah dan janji jabatan, pembacaan pakta integritas, dan penandatanganan berita acara. Hadir pada kegiatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.(red.Tim)

Pesan Kabarhakam Polri ke Jajaran dalam Pengamanan Pemilu 2024

   

Kediri, rakyatindonesia.com - Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran memimpin apel gelar pasukan pengamanan pemilu dan harkamtibmas 2024 di Lapangan Singa Lodaya, Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024).

Fadil mengatakan, apel gelar pasukan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapaan personel, peralatan, kendaraan, serta sarana dan prasarana dalam pengamanan pemilu dan Harkamtibmas 2024 sehingga dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar.

Fadil menuturkan, pemilu adalah sebuah proses keberlanjutan tata pemerintahan yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu, Polri bertanggung jawab untuk mengamankan tahapan pemilu yang saat ini sedang berjalan dengan Sandi Operasi Mantap Brata 2023-2024.

"Menindaklanjuti hal tersebut yang harus menjadi atensi bersama bahwa saat ini rangkaian pemilu sudah memasuki tahapan inti saat ini kita sedang menghadapi kampanye yang akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024, kemudian pada tanggal 11-13 Februari 2024 memasuki masa tenang dan selanjutnya akan memasuki tahapan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang menjadi puncak rangkaian pemilu yang dilanjutkan dengan penghitungan suara," kata Fadil.

Lebih lanjut, mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan, tingkat kerawanan dalam pemilu pasti akan terjadi dinamika. Untuk itu, ia meminta jajaran Polri harus siap mengantisipasinya.

Untuk mengantisipasi perkembangan situasi kamtibmas, kata Fadil, Polri telah menyiapkan pasukan sebanyak 1.500 personel dengan kualifikasi PHH, Anti Anarkis, Jibom, Wanteror dan KBR.

"Sebagai insan Tribrata kita harus mampu dan siap mengantisipasi segala potensi gangguan keamanan yang akan terjadi, serta menentukan pola tindak yang efektif dan efisien dalam mewujudkan situasi yang kondusif, sejuk dan damai," ujarnya.

Fadil pun menyampaikan beberapa hal yang ditekankan untuk para personel Polri. Pertama ia meminta untuk memastikan peralatan dan perlengkapan pendukung yang lainnya dalam kondisi siap operasional.

"Jaga kondisi kesehatan agar setiap saat kita siap melaksanakan tugas," ucapnya.

Selanjutnya, anggota diminta mengisi waktu dengan latihan dan pastikan anggota paham menggunakan peralatan dan persenjataan yang akan dilaksanakan dalam tugas sesuai dengan SOP.

Lalu, anggota juga harus selalu berkoordinasi dan membangun komunikasi, serta pengamatan perkembangan situasi sehingga selalu siap kapanpun dibutuhkan.

"Jalin komunikasi dan pertajam fungsi koordinasi dengab fungsi intelejen sebagai sumber informasi awal," katanya.

Kepada unsur pimpinan, Fadil mengatakan, agar senantiasa memonitor dan melaksanakan analisa dan evaluasi situasi harian agar selalu mendapatkan perkembangan terkini dalam menghadapi situasi.

"Junjung tinggi etika pengabdian, etika kenegaraan dan etika kelembagaan sebagai insan Bhayangkara," ujarnya.(red.Tim)

Plt. Gubernur Lemhannas RI Resmi Kukuhkan Pengurus Senat PPRA 66

  

Kediri, rakyatindonesia.com - Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah secara resmi mengukuhkan Kombes Pol Jefri Ronald Parulian Siagian, S.I.K., M.H. sebagai Ketua Senat Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 66 bertempat di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI, pada Senin (5/2).

Pengukuhan yang ditandai dengan pengalungan lencana senat oleh Laksdya TNI Maman Firmansyah tersebut, disahkan melalui Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 26 Tahun 2024 tentang Susunan Pengurus Senat PPRA 66 Tahun 2024 Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Laksdya TNI Maman Firmansyah mengucapkan selamat kepada peserta PPRA 66 atas terpilihnya sebagai pengurus senat PPRA 66. Ditegaskan oleh Maman Firmansyah bahwa keterpilihan sebagai pengurus senat PPRA 66 harus disikapi dengan rasa syukur karena dapat meningkatkan koordinasi, baik itu antara peserta dan lembaga, ataupun dalam lingkup internal peserta.

Laksdya TNI Maman Firmansyah meyakini bahwa pengurus senat yang telah terpilih memiliki kemampuan dan latar belakang pengalaman yang tidak diragukan lagi pemahamannya dalam peran berorganisasi untuk mengikuti proses kegiatan yang telah dirancang oleh lembaga. “Maka diharapkan pengurus senat mampu mewadahi dan mewakili segala bentuk aspirasi dari peserta PPRA 66 baik itu dalam lingkup internal maupun eksternal,” ujar Laksdya TNI Maman Firmansyah .

Lebih lanjut, Laksdya TNI Maman Firmansyah menyampaikan bahwa keberadaan peserta dalam hubungan organisasi senat peserta juga akan menjadi proses belajar dan laboratorium bagi pembentukan watak kepemimpinan para peserta. Para peserta bukan hanya akan mengalami eksperimen sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pengikut dalam hubungan organisasi.

Selama menempuh pendidikan di Lemhannas RI, peserta akan menemui proses pengambilan keputusan dan memosisikan diri ketika menghadapi keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Semua pengalaman tersebutlah yang akan para peserta bawa ke dalam dunia nyata dan menjadi modal bagi perbaikan proses organisasi yang memerlukan perbaikan dan perubahan dalam praktik sesungguhnya di lapangan.

Kombes Pol Jefri Ronald Parulian Siagian, S.I.K., M.H. selaku Ketua Senat PPRA 66 yang ditemui setelah pengukuhan, menyampaikan bahwa perangkat senat yang sudah dibentuk akan bekerja secara maksimal untuk bisa menyukseskan dan memperlancar semua rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan selama 7 bulan ke depan. “Tentunya kami sebagai Ketua Senat akan menjembatani apa yang menjadi kebijakan lembaga dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab peserta pendidikan,” pungkasnya. (Hero95/HMS)

Beri Kontribusi Nyata Misi Perdamaian, UNMISS Beri Penghargaan Personel Polri

 

 Kediri, rakyatindonesia.com -   Otoritas Misi Pemeliharaan Perdamaian United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) memberikan penghargaan kepada 33 personel Polri yang bertugas sebagai Individual Police Officer (IPO). Penghargaan diterima oleh Kadiv Hubinter Irjen. Pol. Krisna Murti dan empat delegasi, dan disaksikqn Senior Liaison Officer pada perwakilan Indonesia untuk PBB. 

Police Commissioner Christina Fossen menyampaikan, apresiasi sangat diberikan atas kehadiran delegasi Polri yang dipimpin Kadiv Hubinter ke daerah misi. Diakuinya, prestasi dan kinerja personel Polri di daerah misi sangat mempengaruhi kontribusi mereka bagi UNMISS.

“Seluruh UNPOL Indonesia pada UNMISS telah memberikan kontribusi nyata,” ungkapnya dalam sambutan di Payam UN House, Juba Sudan Selatan, Rabu (31/1/2024) waktu setempat.

Menurutnya, pencapaian UNPOL Indonesia bagi UNMISS cukup krusial, baik pada bidang admisitrati, pengembangan kapasitas terutama pada bidang operasional, seperti persiapan UNMISS mendukung pemilu yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Sudan Selatan. Para personel Polri, ujarnya, telah meraih prestasi menjadi tester bagi para calon peacekeepers dari negara kontributor, membantu evakuasi korban jiwa pada saat konflik antara suku di Malakal pada 28 Mei 2023, melakukan pelatihan/workshop kepada polisi lokal, menyita ratusan pucuk senpi dan sajam milik warga sipil, dan memimpin cordon and search dengan target ratusan liter Marisa (Minuman lokal) mariyuana, perintis “Peace Begin with me”, program kampanye perdamaian antar suku yang bertikai, sampai dengan membangun sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat lokal, bahkan hingga memberikan sumbangan alat-alat olahraga kepada masyarakat lokal. 

Selain prestasi di bidang lapangan, ungkapnya, prestasi yang tidak kalah pentingnya di antaranya dibidang perencanaan, perencana operasi misi, pengembangan kapasitas kepolisian local, audit internal, pengelolaan sumber daya manusia, staf ahli Pimpinan Otoritas Misi. Bahkan, Christine sangat mengapresiasi kesetaraan gender pengiriman personel Polri yang menjadi IPO di misi pemeliharaan perdamaian PBB. 

Kadivhubinter Polri menyampaikan  terima kasih kepada Otoritas Misi yang telah memberikan penghargaan kepada personel Polri. Ia menegaskan, semua yang dijalankan personelnya searah dengan bentuk persiapan yang dilakukan melalui latihan untuk memastikan kualitas personel dan memenuhi persyaratan kemampuan bagi UNPOL di daerah misi.  

“Komitmen Indonesia dalam berkontribusi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB sangat serius dan mempersiapkan personel sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di misi,” ungkap Kadiv Hubinter.(red.Tim)

Maruar Sirait Kini di Barisan Prabowo

  

Solo, rakyatindonesia.com - Eks politikus PDIP Maruar Sirait atau Ara kini resmi mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Maruarar bahkan terlihat mendampingi Prabowo saat kunjungan kerja.

Hal ini terlihat saat Ara mendampingi Prabowo di acara diskusi Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta, Jumat (19/1/2024). Ara bahkan memakai pakaian berwarna putih seperti Prabowo.

Saat itu, Ara resmi menyatakan dukungannya ke pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

"Saya sudah berdoa, saya sudah berkonsultasi dengan keluarga, dan saya mendapat hikmat dari Tuhan, saya dukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran," ujar Ara di kantor PGI, Salemba, Jakarta, Jumat (19/1).

Ara meyakini Prabowo-Gibran adalah sosok yang bisa melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan Prabowo bulat tekad untuk memimpin Indonesia.

"Karena saya yakin yang bisa melanjutkan hal baik oleh Pak Jokowi adalah Prabowo-Gibran dan selalu membawa kerukunan," tuturnya.

Ara belum menjawab apakah dirinya masuk ke dalam struktur TKN Prabowo-Gibran. Ara mengatakan kegiatan pertamanya pada 21 Januari 2024 di Majalengka.

"Saya ikut Pak Prabowo aja, saya mengikuti Pak Prabowo. Yang pasti ini kegiatan pertama saya secara resmi, nanti hari Minggu tanggal 21 di Majalengka," sebutnya.

"Undangan jaringan kami di daerah kawasan Danau Toba. Kalau diizinkan, saya akan coba hadir di Toba, di Samosir, di Humbang, dan di Tapanuli Utara, dan di beberapa daerah lainnya yang sudah memberikan undangan kepada kami, kepada saya untuk hadir. Ya, kita mendoakan Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa diberi kesempatan memimpin kita semua," imbuhnya.

PDIP Terima Surat Mundur Maruarar

DPP PDIP menerima pengunduran diri Maruarar Sirait atau Ara yang menyatakan pamit dari partai. PDIP juga menerima pengembalian KTA dari Ara Siarit.

"DPP partai telah menerima laporan dari Pak Utut Adianto bahwa Pak Ara Sirait telah mengajukan pengunduran diri dengan menyerahkan KTA partai," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Senin (15/1) lalu.

"Menjadi anggota partai didasarkan pada prinsip kesukarelaan demikian halnya untuk tidak menjadi anggota dapat mengajukan pengunduran diri," imbuhnya.

PDIP menyinggung soal keberhasilan Ara Sirait sebagai pengusahan terkait pengunduran diri dari partai.

"DPP partai menerima pengunduran diri Pak Ara Sirait. Terlebih dengan kondisi Pak Ara sekarang yang sudah semakin berhasil sebagai pengusaha. Beberapa foto Pak Ara dengan pengusaha menunjukkan keberhasilan itu" ujarnya.

Hubungan PDIP dan Jokowi

Sekjen PDIP Hasto juga angkat bicara soal hubungan Jokowi dengan partainya. Hasto mulanya merespons pertanyaan tentang keluarganya Ara dari PDIP.

"Pengunduran diri Pak Ara kan tidak menyebutkan alasan, hanya mengikuti jalan dari Pak Jokowi. Itu kita hormati," ujar Hasto kepada wartawan seusai jumpa pers di media center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/1).

Menurut Hasto, Ara mundur karena dia tidak lagi menjadi anggota DPR RI. "Kalau kita lihat, Pak Ara kan sudah lima tahun tidak menjadi anggota DPR RI. Nah sehingga satu pergi, seribu kembali," ucap Hasto.

Ditanya mengenai hubungan Jokowi di PDIP, dan apakah Jokowi masih merupakan bagian dari PDIP, Hasto meminta awak media bertanya langsung kepada Jokowi. "Tanyakan Pak Jokowi," kata Hasto singkat. (red.w)

KAMMI, IMM dan PB SEMMI Nilai Pernyataan Kapolri Tunjukkan Semangat Kebangsaan

 

 Jakarta, rakyatindonesia.com - Organisasi kemahasiswaan menilai pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam acara perayaan Natal Polri 2023 tentang estafet kepemimpinan menunjukkan semangat kebangsaan.

Sehingga siapa pun nanti yang terpilih dapat melanjutkan pembangunan nasional sebagaimana pengharapan masyarakat dalam Pemilu 2024 nanti. Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), Abdul Musawir Yahya berujar Jenderal Sigit menunjukkan semangat berkebangsaan dalam perayaan Natal dengan berbicara soal persatuan.

"Sudah seharusnya Kapolri berbicara seperti itu, karena itu acara Natal dan berbicara persatuan. Yang ditonjolkan jangan ditonjolkan perbedaannya, karena yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet," kata Abdul Musawir kepada wartawan (14/1/2024).

Pernyataan Kapolri kata Abdul, justru menunjukkan netralitas Polri. Pasalnya, Polri menginginkan suasana damai di negeri ini. Bilamana tidak didengar secara utuh pernyataan Jenderal Sigit, tentunya dimanfaatkan kelompok yang menganggap polisi tidak netral dalam Pemilu 2024. Selain itu, perbedaan pendapat selalu diarahkan ke ranah konflik sehingga ada saja yang menginginkan situasi yang tidak kondusif.

"Apalagi momentum politik Pemilu 2024, pembelahan bangsa kita ini rawan terjadi, maka sebaiknya pemimpin itu pemimpin yang melanjutkan. Tak ada satu pun arahan untuk menunjuk salah satu Paslon, fokus pembicaraan Kapolri adalah menjaga cooling system, menjaga suasana damai saja sebenarnya, jadi tidak usah terlalu sensitif," tandasnya.

Senada dengan IMM, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berpendapat pernyataan Kapolri bermaksud baik. Jenderal Sigit berpesan agar masyarakat memilih sesuai keinginan rakyat.

"Sebetulnya dalam pidato itu Kapolri sudah memperjelas dengan kalimat kurang lebih 'Kita menginginkan siapa pun pemimpin yang saat ini kemudian naik menjadi pasangan calon tentulah para pemimpin yang terbaik', sehingga jelas yang dimaksudkan adalah agar para hadirin dan siapa pun yang mendengar untuk menentukan pilihan sesuai dengan kapasitas dan kriteria yang diinginkan oleh rakyat," kata Ketua Umum KAMMI, Zaky Ahmad Rivai.

Tentunya kata Zaky, siapa pun nanti yang dikehendaki oleh rakyat, pasti melanjutkan pemerintahan. Dirinya pun heran letak pernyataan Kapolri yang dinilai menunjukkan sikap tidak netral.

"Pada dasarnya siapa pun yang terpilih nanti pastilah melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tentu harapan kita semua pembangunan yang berdampak baik kepada rakyat harus dilanjutkan, kebijakan yang masih banyak kekurangan harus bisa diperbaiki. Saya kira jelas maksudnya," imbuhnya.

Sementara Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra menyebut ucapan Kapolri tentang estafet kepemimpinan tidak ada yang salah. Menurutnya yang menjadi masalah adalah pihak-pihak yang salah memahami pernyataan Jenderal Sigit.

Menurutnya konteks kalimat pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan terkait pembangunan nasional tidak sempit dalam konteks politik. Bintang menduga yang menjadi viral dari ucapan Kapolri di media sosial karena orang banyak yang membaca judul tanpa membaca isi beritanya.

"Tidak ada yang salah dengan pernyataan Kapolri. Ucapan mencari pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan sama sekali tidak menunjukkan Kapolri mendukung calon tertentu. Kapolri dan institusi Polri tetap netral dalam Pemilu 2024," tandasnya.

"Dugaan saya, mereka posting berita tanpa tahu isi beritanya. Sebab kalau mereka baca beritanya secara utuh, jelas sekali yang dimaksud Kapolri soal persatuan nasional dan menghindari perpecahan. Itu hal yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Tidak ada yang salah dengan ucapan Kapolri," ucapnya.

Ia menambahkan, dalam perayaan Natal yang dihadiri oleh para tokoh lintas agama dan para jemaat berbicara tentang indahnya perbedaan dalam keberagaman dan mengajak mendinginkan suhu politik atau cooling system. (red.tim)