Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Pemerintahan Prabowo, Sarmuji Bilang Begini

  

Surabaya - , rakyatindonesia.com - Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya meminta jatah 5 kursi di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

Ketua DPD Golkar Jatim M Sarmuji menyebut, apa yang diminta Airlangga sangat wajar. Sebab, Golkar menjadi partai terbesar yang akan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran 5 tahun ke depan.

"Masalah menteri adalah pembicaraan Ketua Umum dengan Pak Prabowo. Saya yakin sudah ada pembicaraan antara beliau berdua. Sebagai partai dengan kursi terbanyak di antara partai koalisi, Golkar siap mengamankan kebijakan Presiden terpilih di parlemen," kata Sarmuji saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (20/3/2024).

Surabaya - Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya meminta jatah 5 kursi di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.
Ketua DPD Golkar Jatim M Sarmuji menyebut, apa yang diminta Airlangga sangat wajar. Sebab, Golkar menjadi partai terbesar yang akan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran 5 tahun ke depan.

"Masalah menteri adalah pembicaraan Ketua Umum dengan Pak Prabowo. Saya yakin sudah ada pembicaraan antara beliau berdua. Sebagai partai dengan kursi terbanyak di antara partai koalisi, Golkar siap mengamankan kebijakan Presiden terpilih di parlemen," kata Sarmuji saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (20/3/2024).

"Seperti era Pak Jokowi, menteri-menteri Golkar juga sangat cakap mengelola kementerian. Di Era Pak Prabowo nanti pun Golkar siap menyumbangkan kader terbaiknya untuk bisa menjadi menteri terbaik di kabinet Pak Prabowo," tambahnya.

Soal wacana Jokowi akan menjadi pimpinan koalisi Prabowo-Gibran di pemerintahan yang akan datang, Sarmuji menyebut, itu ranahnya ketum partai.

"Itu menjadi ranah partai di tingkat pusat. Silakan berembug sebagai sesama mitra koalisi," tandasnya.

Sebelumnya, Airlangga terang-terangan minta jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo. Airlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi.

"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kalau yang kami sebut lima itu minimalis," kata Airlangga di Nusa Dua, Badung, dilansir detikBali, Jumat (15/2/2024).

Airlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. (red.I)

Bawaslu Jakbar Beri Sanksi Teguran ke PSI Buntut Baliho Timpa Pemotor

 

Jakarta, rakyatindonesia.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Barat (Jakbar) memberikan sanksi administratif bagi PSI berupa teguran terkait baliho jatuh menimpa pemotor. Sanksi diberikan untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang.

"Ya, itu termasuk teguran tadi kita berikan. Teguran itu kan biar itu (pemasangan baliho) dievaluasi kembali oleh mereka," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakbar, Abdul Rouf, dilansir Antara, Kamis (4/1/2024).


Jika kejadian serupa terjadi kembali, kata Rouf, maka hal tersebut terhitung sebagai kelalaian dan merupakan wewenang kepolisian untuk mengurusnya.


"Nah, kalau itu kan berarti kalau memang dari sisi kelalaian kan ranahnya bukan tanah di Bawaslu lagi. Iya (wewenang kepolisian), kalau kita kan hanya terkait dengan kampanye saja," kata Rouf.


Dia menyebutkan, berdasarkan hasil pertemuan, PSI akan melakukan pengecekan baliho-balihonya sekali setiap pekan. Sebelumnya, baliho PSI menimpa pengendara sepeda motor bernama Agus Riyanto di Jalan Auto Ringroad RT 004/001 Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat pada Selasa (26/12) lalu.


"Ya, artinya tanggung jawab mereka itu, mereka akan mengevaluasi keseluruhan spanduk dan baliho mereka. Pernyataan dari mereka, dalam satu minggu itu dia akan selalu keliling untuk memeriksa kondisi baliho yang ada," kata Rouf.

Dia mengatakan Bawaslu Jakbar tidak sepenuhnya menyalahkan PSI dalam kejadian yang terjadi di Kembangan beberapa waktu lalu. Namun, parpol-parpol diminta mengevaluasi baliho atau spanduk yang dipasang.


"Ya, itu juga kita enggak 100 persen menyalahkan mereka. Kan pada saat pemasangan itu memang ada pihak vendor, pihak kedua yang melaksanakan pemasangan," ucap Rouf.


"Ya, kalau dari kita, bukan hanya untuk satu parpol saja ya, tapi untuk keseluruhan partai politik. Ada imbauan tersendirilah dari kita itu, kepada teman-teman partai politik, agar baliho-baliho yang ada itu diperiksa kembali juga atau dievaluasi kembali," imbuhnya. (red.w)