Gus Muhdlor Absen Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Surat Sakitnya Agak Lain

 

Jakarta, rakyatindonesia.com - KPK mengonfirmasi Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor, tersangka pemotongan insentif ASN di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo, tidak memenuhi panggilan KPK hari ini karena sakit. Namun KPK menyatakan surat sakit yang dikirimkan Gus Muhdlor agak aneh.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Gus Muhdlor mengirimkan surat sakit dan dirawat di RSUD Sidoarjo Barat. Namun, dalam surat itu, dicantumkan Gus Muhdlor dirawat dari 17 April 2024 sampai sembuh atau waktu yang tidak bisa ditentukan.

"Bahwa ybs hari ini tidak bisa hadir di gedung Merah Putih KPK dengan alasan sedang dirawat di rumah sakit, RSUD Sidoarjo Barat. Ada surat keterangannya rawat inap yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa. Dirawat sejak 17 April 2024 sampai dengan sembuh," kata Ali di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2024).

"Ini agak lain suratnya. Kalau sembuhnya kapan, kan kita nggak tahu," tambahnya.

Berdasarkan surat itu, KPK menilai alasan yang disampaikan Gus Muhdlor kurang jelas. Dirinya pun mengingatkan agar Gus Muhdlor kooperatif.

"Tentu dari surat ini saja kami menganalisis alasannya kemudian yang disampaikan setidaknya kurang jelas gitu ya, makanya kami mengingatkan juga yang bersangkutan agar kooperatif," kata dia.

Lebih lanjut Ali juga memperingatkan dokter yang membuat surat sakit Gus Muhdlor. Dirinya mencontohkan pernah ada kasus, ada pihak yang mencoba menghalangi proses penyidikan dan diproses hukum.

"Termasuk dokter yang memberikan surat keterangan semacam ini setidaknya juga harus kami ingatkan," tuturnya.

Sebelumnya, KPK memanggil Gus Muhdlor, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemotongan insentif ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo, hari ini. Namun Gus Muhdlor tak memenuhi panggilan tersebut.

"Hari ini memang Bupati Sidoarjo tidak dapat hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK tersebut karena sakit," ujar pengacara Gus Muhdlor, Musthofa Abidin, saat dimintai konfirmasi, Jumat (19/4).

Musthofa mengatakan menghormati panggilan oleh KPK terhadap kliennya. Dia menyebut permohonan penundaan pemeriksaan telah disampaikan kepada KPK.

"Dan tadi pagi kami sudah menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan kepada KPK," tuturnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka. Gus Muhdlor menjadi tersangka terkait dugaan pemotongan insentif ASN di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo.

(red.alz)

KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Pemotongan Insentif ASN

Surabaya, rakyatindonesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor sebagai tersangka. Gus Muhdlor menjadi tersangka dugaan kasus korupsi di wilayahnya.

Penetapan tersangka ini usai Gus Muhdlor diduga terlibat korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

"Kami mengkonfirmasi atas pertanyaan media bahwa betul yang bersangkutan menjabat bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai dengan sekarang," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dilansir dari detikNews, Selasa (16/4/2024).

Ali belum menjelaskan lebih detail terkait peran dan sangkaan pasal untuk Gus Muhdlor. Dia mengatakan KPK akan menjelaskan perkembangan kasus itu secara bertahap.

"Perkembangan dari penanganan perkara ini, akan kami sampaikan bertahap pada publik," ujarnya.

Ali mengatakan, Gus Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka dari keterangan saksi dan tersangka lainnya dalam kasus tersebut. Dia mengatakan gelar perkara terkait aliran dana dalam kasus itu juga telah dilakukan sebelum Gus Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka.

"Melalui analisa dari keterangan para pihak yang diperiksa sebagai saksi termasuk keterangan para tersangka dan juga alat bukti lainnya. Tim penyidik kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata Ali.

"Dengan temuan tersebut, dari gelar perkara yang dilakukan kemudian disepakati adanya pihak yang dapat turut dipertanggungjawabkan di depan hukum karena diduga menikmati adanya aliran sejumlah uang," imbuhnya.

Sebelumnya, Gus Muhdlor telah diperiksa KPK pada Jumat (16/2/2024). Ia berjanji akan kooperatif dalam menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi di KPK.

"Intinya, kami berusaha memberikan keterangan yang seutuh-utuhnya. Sebenar-benarnya, kooperatif," ujarnya di sela pemeriksaannya di gedung KPK, Jakarta, dilansir dari detikNews, Jumat (16/2/2024).

Muhdlor berharap, perkara tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi Pemkab Sidoarjo. Kasus ini akan dijadikan pelajaran agar Pemkab Sidoarjo lebih transparan.

"Dan semoga ini jadi awal. Untuk kebaikan Sidoarjo, pembelajaran agar tata kelola pemerintah lebih baik, transparansi, serta pelayanan prima kepada masyarakat," kata dia.

Diketahui, KPK telah menetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono (AS) dan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo nonaktif, Siska Wati sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, Siska diduga melakukan pemotongan insentif pada 2023. Dia mengatakan total duit yang dipotong dari para ASN BPPD itu berjumlah Rp 2,7 miliar.

Insentif itu seharusnya didapatkan oleh para pegawai BPPD Sidoarjo atas perolehan pajak Rp 1,3 triliun yang dikumpulkan selama 2023. Namun, kata Ghufron, Siska diduga memotong duit itu sejumlah 10 sampai 30 persen.

Lalu, uang diduga diserahkan secara tunai. Dalam OTT pada Kamis (25/1), KPK mengamankan duit Rp 69,9 juta dari total Rp 2,7 miliar yang dikumpulkannya dengan memotong insentif ASN.

"Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya kebutuhan untuk Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," ucap Nurul Ghufron.

(red.alz)

Pengurus Yayasan Menemui Bupati Sidoarjo "Uang Konsinyasi Tanah Milik Yayasan"

 

Sidoarjo, rakyatindonesia.com -, Heri yang menjabat sekretaris 1 selaku perwakilan dari Yayasan Dharma menyampaikan ,pihaknya sudah delapan tahun lebih sejak menunggu uang konsinyasi pelepasan tanah yayasan yang digunakan untuk jalan tol.

“Setelah delapan tahun lebih melalui proses panjang untuk meminta uang ganti rugi pembebasan lahan untuk jalan tol hari ini kami mencoba kembali menemui Pak Muhdlor Bupati Sidoarjo dengan membawa salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1186/Pdt.G/2022/PN.Sby,yang sudah berkekuatan hukum tetap, ” Terang Heri saat ditemui awak media di Kantor Bupati Sidoarjo, Senin(27/02/2023).

Heri menambahkan berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut Yayasan memohon kepada Bupati Sidoarjo untuk menyelesaikan dan membayar uang konsinyasi yang telah diterima dari Pihak Pengadilan Sidoarjo oleh Bapak Djoko Sartono, SH., Msi, Sekda (Sekretaris Daerah) Sidoarjo tertanggal 28 Agustus 2017,sejumlah Rp 2.975.700.000(Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

“Permohonan tersebut juga didasari surat jawaban Ketua Pengadilan Sidoarjo Nomor: W.14.U8/4053/Pdt/XI/2014, tertanggal 5 Nopember 2014,” ungkap Heri.

Petugas TU yang menemui Perwakilan Yayasan Dharma menuturkan bahwa berkas yang diserahkan akan diberikan Sekda Sidoarjo Anjar Sujadiyanto.

“Berkas akan kami sampaikan ke Pak Anjar selaku Sekda besok akan kami beritahukan perkembangannya,” tutur petugas TU.

Heri berharap semoga Bupati Sidoarjo yang juga seorang Ulama segera memberikan uang konsinyasi milik Yayasan Dharma.

” Semoga Gus Muhdlor segera memberikan uang milik kami, hanya 2,9 Milyar saya yakin uang sebesar itu bisa secepatnya direalisasikan ” pungkas Heri.(red)