Polres Kediri Gandeng Media Sosialisasikan Ops Mantap Brata Semeru 2023/2024

 

Kediri, rakyatindonesia.com – Sosialisasikan Ops Mantap Brata Semeru 2023/2024, Polres Kediri Polda Jatim gandeng media lokal sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2024. 

Kegiatan ini diselenggarakan dalam sebuah dialog interaktif bertajuk Dialog Pagi, mulai pukul 08.00 WIB hingga 09.00 WIB di Radio Republik Indonesia (RRI) Kediri (Jum'at 13/10/2023).

Hadir sebagai pemateri utama, Kasi Humas Polres Kediri AKP Uji Langgeng memberikan paparan materi terkait kesiapan Polres Kediri dalam mengamankan Pemilu 2024.

Dalam paparannya, Kasi Humas menyampaikan bahwa Polri, khususnya Polres Kediri, telah mempersiapkan diri secara menyeluruh.

Melalui Ops Mantap Brata Semeru 2023/2024 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, persiapan fisik maupun mental telah dijalankan dengan matang. Latihan Pra Operasi (Latpraops) juga telah dilakukan oleh Polres Kediri pada hari Kamis (12/10/2023).

Polres Kediri sendiri telah menyiapkan sebanyak 650 personel dari internal Polres, yang dibantu oleh Kodim 0809 Kediri serta Linmas yang bertugas menjaga TPS diwilayah hukum Polres Kediri.

“Selain itu juga dibackup dari personil Brimob Kompi C Kediri apabila terdapat gangguan yang mengancam,” ujar AKP Uji.

Dirinya memastikan bahwa saat ini situasi dan kondisi di wilayah Kabupaten Kediri dinyatakan aman dan kondusif.

Selanjutnya, AKP Uji menggarisbawahi pentingnya peran aktif masyarakat dalam menggunakan media sosial dengan bijak guna menghindari tersebarnya isu negatif yang dapat memicu perpecahan. 

“Media sosial memiliki potensi besar dalam menyebarkan hoax atau konten-konten yang dapat merusak rasa persatuan ditengah-tengah masyarakat,” imbuhnya.

Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat berperan dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan harmonis. (red.IY)

Khofifah: Cegah kasus bunuh diri lewat ketahanan keluarga

  

Surabaya, rakyatindonesia.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis kasus bunuh diri bisa ditekan/dicegah jika masyarakat meningkatkan ketahanan keluarga dan kepedulian antar sesama. 

"Ini penting, mengingat semakin meningkatnya kasus bunuh diri," katanya saat memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri se-Dunia yang mengusung tema 'Menciptakan Harapan Melalui Tindakan' di Surabaya, Senin. 

Berdasarkan data Pusat Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, penindakan terhadap kasus bunuh diri selama Januari - Mei 2023 sebanyak 451 kasus. Itu berarti  sejak awal 2023 setidaknya tiga orang melakukan aksi bunuh diri setiap hari.

Jumlah penindakan paling banyak terjadi di wilayah Polda Jawa Tengah 174 kasus, Polda Jawa Timur 82 kasus, Polda Bali 42 kasus, Polda Jawa Barat 31 kasus, Polda DI Yogyakarta 22 kasus dan Polda Sumatera Utara 18 kasus.

Kasus bunuh diri terbanyak dilakukan di lingkungan perumahan atau permukiman sebesar 74 persen, kemudian di kebun, sawah dan peternakan sebesar 13,3 persen serta lain-lain sebesar 12,6 persen

Gubernur Khofifah mengingatkan pentingnya kesehatan mental yang menjadi salah satu faktor utama penyebab kasus bunuh diri. Kasus bunuh diri akibat perundungan juga rentan terjadi pada anak-anak di sekolah. 

"Perlu sosialisasi ke masyarakat, bisa melalui tingkat Kelurahan/RW/RT hingga lembaga pendidikan, untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki pikiran terbuka terhadap kesehatan mental," katanya.

Khofifah menandaskan, yang tak kalah penting adalah peran keluarga sebagai penentu proses tumbuh kembang psikologis bagi seluruh anggotanya. 

"Keluarga menjadi faktor penting ketahanan kesehatan jiwa. Sehingga keluarga merupakan pendukung utama dalam upaya pencegahan bunuh diri," tuturnya.
 
Gubernur Khofifah juga mengingatkan pentingnya penguatan secara spiritual. "Pondasi sebagai seorang umat beragama menjadi kunci utama seseorang untuk sehat secara mental," ucapnya. (red.IY)

Akal Bulus Remaja Sidoarjo Ngaku Temukan Bayi yang Ternyata Anaknya Sendiri

         

Sidoarjo, rakyatindonesia.com –  Seorang remaja di Sidoarjo membuat skenario penemuan bayi di pinggir jalan. Padahal bayi tersebut merupakan darah dagingnya sendiri yang hendak dibuangnya.
Kasus rekayasa pembuangan bayi ini terungkap saat Polsek Candi mendapat laporan penemuan bayi. Laporan itu datang dari SM (48) yang menyebut anaknya, DN (18) menemukan bayi laki-laki.

"Yang mana menurut keterangan anaknya menemukan bayi tersebut di pinggir Jalan Raya Desa Klurak, Kecamatan Candi," ujar Kanit Reskrim Polsek Candi Iptu Imam Tarmudji, Sabtu (9/9/2023).

Setelah mendapat laporan itu, lanjut Imam, pihaknya segera menuju TKP. Sedangkan bayi kemudian dibawa ke salah satu bidan di Desa Klurak.

Polisi selanjutnya melakukan pengembangan dan penyelidikan terkait penemuan itu. Sejumlah saksi lantas dimintai keterangan. Dari situ kemudian terungkap bahwa pengakuan DN ternyata bohong belaka.

Sebab polisi menemukan fakta bayi tersebut hasil hubungan gelap DN dengan kekasihnya berinisial MP, (17) warga Kecamatan Candi. Sedangkan motifnya, DN takut berterus terang ke orang tuanya.

"Karena takut bilang kepada orang tuanya secara terus terang tentang bayi tersebut," terang Imam.

Tak hanya DN dan orang tuanya, polisi kemudian memeriksa MP. Dari keterangannya, bayinya itu ternyata dilahirkan seorang diri di kamar kosnya di Desa Balongdowo. MP melahirkan pada Senin (4/9) sekitar pukul 19.00 WIB.

Usai melahirkan, bayi tersebut kemudian ditaruh di kamar kos yang kebetulan kosong. MP lalu membuang ari-ari bayi dengan dibungkus tas kresek hitam ke sungai setempat.

"Dari pengakuan MP pada pagi harinya, dia menghubungi kekasihnya DN untuk datang ke kosnya, lalu menyuruh DN untuk membawa bayi tersebut ke rumahnya agar bisa dirawat oleh orang tuanya," imbuh Imam.

"Namun, DN tidak mengakui bahwa itu anak hasil hubungan gelapnya, ia mengaku kepada orang tua bahwa hasil dari nemu di pinggir jalan," tandas Imam.(red.IY)

Sampaikan Nota Keuangan atas Raperda P-APBD Jatim 2023 Khofifah: Postur Perubahan Anggaran Menyesuaikan Tantangan Ekonomi Global

  

Surabaya, rakyatindonesia.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Nota Keuangan atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dalam Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Jatim, Jumat (8/9/2023).

Dalam kesempatan itu, Khofifah menyebutkan bahwa postur perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyesuaikan empat tantangan besar perekonomian global. Yakni, tensi geopolitik, arus digitalisasi, perubahan iklim, dan risiko pandemi.

Menurut Khofifah, tensi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan memanasnya hubungan dagang Amerika Serikat-Tiongkok menyebabkan kebijakan negara-negara besar cenderung inward looking. Akibatnya, tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi yang berimbas pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi dunia.

“Di samping itu, laju inflasi global masih belum kembali ke level prapandemi, sehingga suku bunga acuan global masih bertahan higher for longer. Akibatnya, likuiditas global masih akan ketat, sehingga cost of fund juga masih tetap tinggi. Ini kondisi ekonomi global, sehingga harus menyesuaikan,” katanya.

Di sisi lain, perekonomian global diprediksi akan sedikit lebih meningkat di 2024 seiring normalisasi harga komoditas. Indonesia sendiri merupakan negara dengan resiliensi kuat di tengah krisis, sehingga diharapkan perekonomiannya akan terus meningkat.

“Kita masih harus waspada El Nino yang kabarnya akan terus berlanjut sampai Februari 2024 yang berpotensi berdampak pada tingkat inflasi. Tapi, Alhamdulillah kinerja Perekonomian kita meningkat yaitu 5,24 persen pada triwulan II-2023 dibanding triwulan II-2022 (y-on-y),” katanya.

Baca Juga: Rapat Sampai Dini Hari Deadlock, Pembahasan P-APBD Jatim 2023 Diwarnai Gebrak Meja

Secara rinci, terkait postur P-APBD 2023, Khofifah menjelaskan untuk pos Pendapatan Daerah berubah dari yang semula dianggarkan Rp 29,8 triliun menjadi sebesar Rp 31,3 triliun atau bertambah Rp 1,4 triliun. Dengan rincian dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Lebih jauh, Khofifah menjelaskan, dengan adanya perubahan anggaran Pendapatan Daerah yang lebih kecil dari perubahan Belanja Daerah mengakibatkan perubahan defisit. Perubahan defisit ini akan ditutup dengan pembiayaan netto yang berasal dari selisih lebih dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Dimana, Penerimaan Pembiayaan pada jenis belanja Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 4,44 triliun, sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan, setelah dikurangkan dengan semua pengeluaran pembiayaan daerah diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp 3,9 triliun.

Khofifah menyampaikan, kebijakan umum perubahan tersebut terjadi pada pos pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah. Yang mana, ini sesuai dengan substansi kesepakatan baik pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

“Saya menyerahkan sepenuhnya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan untuk diadakan pengkajian lebih lanjut, sehingga tata perangkaan ini lebih realistis. Sesuai dengan potensi dan kebutuhan dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga turut menyampaikan Pendapat Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah.

Khofifah menyampaikan, berdasarkan pertimbangan atas beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan keputusan tersebut, ia sependapat bahwa terdapat urgensi untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Perubahan tersebut antara lain penambahan materi mengenai pembentukan peraturan daerah dan peraturan gubernur dengan menggunakan metode omnibus law, penambahan materi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik untuk rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Gubernur, maupun rancangan Peraturan DPRD.

Tidak hanya itu perubahan juga dilakukan dalam rangka penambahan materi mengenai mekanisme pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur kepada Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan materi mengenai keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation).

“Kami berharap dalam merumuskan materi muatan perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2018 ini dilakukan dengan penuh kecermatan dan kehatian-hatian seiring adanya rencana perubahan kedua atas Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,” terangnya.

“Serta belum diterbitkannya Peraturan Presiden yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik. Hal ini sebagai upaya agar nantinya materi muatan perubahan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud,” pungkasnya. (red.IY)

Gubernur Khofifah Nilai MTS Sebagai Upaya Kurangi Ketergantungan Pupuk dan Menjaga Ketahanan Pangan

                 

 Mojokerto, rakyatindonesia.com – Pencanangan Manajemen Tanah Sehat (MTS) dinilai sebagai upaya menjadi solusi nyata untuk mengurangi ketergantungan pupuk dan pestisida kimia yang saat ini ketersediaan pupuk bersubsidi semakin berkurang. Selain itu, pencanangan MTS juga dinilai untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri agenda temu lapang dan pencanangan penerapan MTS di Desa Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. “Pencanangan MTS menjadi solusi nyata untuk mengurangi ketergantungan pupuk dan pestisida kimia,” ungkapnya, Kamis (7/9/2023).

Terlebih saat ini, lanjut mantan Menteri Sosial (Mensos) ini, ketersediaan pupuk bersubsidi semakin berkurang. Tak hanya itu, bahan kimia juga berdampak pada berkurangnya unsur hara dalam lahan pertanian jika digunakan puluhan tahun.  Jika ingin produktivitas tanaman tinggi, maka harus menambah banyak pemupukan karena unsur hara tanah makin berkurang.

“Sedangkan pupuk bersubsidi saat ini makin berkurang. Oleh karena itu pupuk organik makin dibutuhkan, selain bisa mengembalikan ekosistem lahan, tanaman yang dihasilkan juga sehat. Dalam penerapannya, MTS memperhatikan beberapa komponen dalam pertanian,” katanya.

Yakni, perencanaan tanaman, penggunaan pupuk organik, pengolahan tanah yang baik, benih berkualitas, pengelolaan air, pelestarian musuh alami seperti predator, parasitoid, dan agen antagonis, serta pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

Program yang telah diterapkan pada lahan seluas 25 hektare tersebut diharapkan bisa menjadi referensi penerapan MTS di daerah lain. Karena, program yang meminimalisir penggunaan pupuk kimia hingga 50 persen ini sudah membuahkan hasil berupa padi jenis Inpari 32 yang siap panen.

“Tidak hanya itu, penerapan MTS telah meningkatkan kepadatan populasi musuh alami mencapai 15 kali dibanding manajemen kawasan secara konvensional. Penerapan MTS bisa dijadikan referensi bagi daerah-daerah dan provinsi-provinsi lainnya sehingga tugas Pemerintah Kabupaten dan Desa sangat penting,” ujarnya.

Sinergitas penerapan budidaya tanaman sehat di lokasi MTS menunjukkan adanya potensi penyelamatan kehilangan hasil panen akibat serangan OPT mencapai 12 persen atau secara umum produksi dapat ditingkatkan mencapai 12 persen. Namun menurutnya, pada penerapannya memang membutuhkan ketelatenan dan kesabaran.

“Tapi jika sudah diterapkan dengan baik maka secara alami cacing dan belut mulai banyak kemudian juga kijing (sejenis kepiting) juga hidup. Inilah tanda-tanda tanah subur dan makhluk hidup bisa tumbuh di sana. Program ini juga untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur,” urainya.

Gubernur berharap agar Provinsi Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional. Gubernur menjelaskan, jika penghasilan beras dari Jawa Timur terutama di Mojokerto secara kualitas sudah bagus, namun secara kuantitas masih kalah dengan Jawa Tengah yang berturut-turut menjadi provinsi penghasil beras terbanyak se-Indonesia.

Sementara itu, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menyampaikan, jika pogram MTS merupakan inovasi pengendalian hama secara alami dan sangat berpotensi jika dijadikan wisata pertanian. “Melalui kelompok tani Sri Rejeki, besar harapannya untuk bisa melanjutkan program ini dan ke depan semoga bisa jadi kawasan wisata pertanian,” tegasnya.

Program MTS merupakan upaya peningkatan produk ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan penerapan strategi pengendalian OPT melalui pengelolaan agroekosistem atau ekosistem pertanian dalam suatu kawasan. Metode tersebut dilakukan dengan pendekatan yang terencana, komprehensif, integral, dan berkelanjutan yang meliputi semua aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.

Pencanangan Desa Ngarjo sebagai lokasi pencanangan MTS ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Gubernur Jatim dan Bupati Mojokerto didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Gubernur Jatim meninjau sawah program MTS dan memanen padi.(red.IY)

Sambut Tahun Politik dengan Mesem dan Adem Ayem melalui Karya Karikatur

                     

SURABAYA, rakyatindonesia.com – Beragam sudut pandang masyarakat dalam menyikapi tahun politik 2024 mendatang, seperti yang dilakukan para seniman karikatur dari segala penjuru tanah air. 

Mereka menggelar pameran hasil karya karikaturnya di Pakuwon Mall Surabaya dan Tunjungan Plaza Mall, dari mulai tanggal 8 sampai dengan 10 September 2023.

Pameran karya seniman-seniman nasional yang diinisiasi oleh Prof. Chryshnanda DL ini bertajuk "Gitu Aja Kok Repot, Politik Mesem, Adem Ayem", sebagai refleksi para seniman terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi.

Menyikapi politik dengan santai dan ringan melalui gambar karikatur atau kartun, serta memberikan kesejukan di tengah masyarakat, pada awal tahun politik menjelang Pemilu 2024.

Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwi Laksana M.Si dalam videonya yang diupload di Instagram oleh art_policing yang mengatakan, pameran ini merupakan suatu refleksi dari para seniman kartunis, karikaturis, diantaranya ada GM Sudarta, Pramono R Pramoedjo, Itok Isdiyanto, Thomas Lionar, Non-o (Sudi Purwono), Anwar Rosyid dan Gatot Eko Cahyono (Gatote). 

Mereka merupakan seniman dari penjuru tanah air, yakni dari Jakarta, Kalimantan, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. 

"Karya-karya mereka walaupun ada yang lama dan yang baru, tapi semua mengingatkan kita di era menjelang pemilu tahun 2024 perlu ada suatu kesepakatan bersama, bahwa pemilu merupakan pesta budaya dalam masyarakat yang demokratis untuk suksesi kepemimpinan," tandasnya. 

Lebih lanjut Jenderal bintang dua yang tampil sederhana dengan mengenakan kaos oblong dan peci hitam ini, juga mengingatkan kepada kita sebagai anak bangsa untuk selalu mesem dan politiknya adem ayem.

"Sesama anak bangsa tetaplah selalu mesem dan politiknya adem ayem. artinya, tidak ada anarkisme dan kita saling mencintai, saling bangga sebagai anak bangsa, karena kita bersaudara," pungkas Kasespim Lemdiklat Polri. (red.IY)

PSSI Buka Suara Soal Ricuh di Laga Persija vs Persib

                     

Surabaya, rakyatindonesia.com – Rivalitas suporter memanas lagi di pekan kesebelas Liga 1 musim 2023/2024. Hal ini pecah di duel antara Persija Jakarta dengan Persib Bandung pada Sabtu (2/9/2023).

Dalam laga yang berlangsung di Stadion Patriot tersebut, ada sejumlah insiden yang melibatkan pendukung Persija dengan suporter Persib yang hadir di Patriot.

Terlihat ada pria yang diduga pendukung lawan diamuk oleh suporter tuan rumah. Insiden itu viral di media sosial. Hingga membuat tensi di antara kedua belah suporter memanas kembali.

Arya Sinulingga sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI sekaligus Ketua Komite Ad Hoc Suporter pun bersuara. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan pendukung Persija maupun Persib.

“Kami sudah koordinasi, sudah meminta supaya dilakukan secepatnya pertemuan dan rekonsiliasi sampai level akar rumput,” kata Arya.

Ia menegaskan, PSSI sejatinya telah melarang suporter tim tamu untuk menghadiri laga away. Akan tetapi, larangan ini berulang kali dilanggar para suporter.

Khusus untuk insiden di Stadion Patriot, Arya menyebut para pentolan kedua kubu suporter sejatinya telah bergandengan tangan. Hanya saja, rekonsiliasi ini belum menjalar hingga akar rumput. (red.IY)

Kapolda Jatim Berikan 161 Penghargaan Untuk Personel Polri dan PNS Polda Jatim

                 

SURABAYA, rakyatindonesia.com –  Polda Jawa Timur memberikan penghargaan kepada 161 Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) pada Polri serta satu personel dari sipil di Polda Jatim, yang berprestasi dalam membantu tugas kepolisian di jajaran Polda Jatim. 

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto kepada perwakilan anggota berprestasi, usai apel gelar pasukan Operasi Zebra Semeru 2023, di Lapangan Mapolda Jatim, pada Senin (10/7/2023). 

Pemberian penghargaan kepada 161 Pegawai Negeri pada Polri Polda Jatim dan satu personil dari sipil ini diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi anggota lain agar terus termotivasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 

Penghargaan diberikan kepada pegawai negeri pada Polri yang berprestasi dibidang pembinaan personil maupun dibidang operasional kepolisian dilingkungan Polda Jawa Timur.

"Mereka berhak mendapatkan penghargaan dalam mendarmabaktikan dirinya bagi kemajuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adapun personil yang mendapat penghargaan pada hari ini sebanyak 161 dan satu personil sipil," ucap Kapolda Jatim dalam amanatnya. 

Lebih lanjut, Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto menyampaikan. Jika dibandingkan dengan dengan total personil Polda Jawa Timur dan jajaran sebanyak 40. 886 personil maka penerima penghargaan kali ini hanya sebanyak 0,39 persen dari seluruh personil Polda Jawa Timur. 

Ia menyampaikan jumlah personel Polda Jawa Timur dan jajaran yang masih sakit menahun pada bulan september ini sebanyak 75 personil, dari Polda sebanyak 7 personil dan dari Polres jajaran sebanyak 68 personil. 

Sedangkan yang meninggal dunia dari periodebulan Januari sampai dengan saat ini sebanyak 92 personil.

"Semoga dengan diadakannya kegiatan penghargaan ini dapat terus meningkatkan motivasi dan prestasi kinerja bagi pegawai negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas guna selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," pungkas Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto. (red.IY)