Mendag Evaluasi Harga MinyaKita Februari 2024, Mau Naik?

 

Surabaya, rakyatindonesia.com - Kemendag akan mengevaluasi harga MinyaKita. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan evaluasi akan dilakukan Februari 2024.

"Minyakita, harganya bulan depan kita evaluasi karena sudah hampir setahun setengah, tentu kita evaluasi bulan Februari akhir," ungkap Mendag Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan Jumat (5/1/2024).

Zulhas mengatakan hasil evaluasi itu akan menentukan apakah harga produk pemerintah itu akan naik atau tidak. Jadi, apakah akan tetap Rp 14.000 per liter atau naik menjadi Rp 15.000 per liter.


"Apakah harus tetap Rp 14.000 (per liter) atau disesuaikan menjadi Rp 15.000," lanjutnya.


Sebelumnya, Zulhas sempat mengatakan harga MinyaKita bakal mengalami penyesuaian menjadi Rp 15.000 dari saat ini Rp 14.000. Harga MinyaKita akan naik setelah Pemilu.


"Iya, habis Pemilu Rp 15.000, bukan naik, penyesuaian," katanya di Tokopedia Tower Jakarta, Selasa (12/12/2023).


Dia mengatakan, penyesuaian tersebut memang harus dilakukan. Sebab, biaya pengemasan sudah mahal. "Memang mestinya karena packaging-nya kan sudah mahal. Cuma kan nanti-lah habis pemilu," kata Zulhas.


Untuk diketahui, harga eceran MinyaKita saat ini masih Rp 14.000 per liter. Namun masih ditoleransi jika pedagang menjualnya Rp 14.500 per liter.(red.w)

Komisi VI DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Polemik Bansos Jelang Pemilu

 

Jakarta , rakyatindonesia.com -Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyoroti sikap Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang menolak pembagian bantuan sosial (bansos) ditunda sampai Pemilu 2024 selesai. Dia menduga Zulhas mempolitisasi persoalan bansos tersebut.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi," kata Aria Bima dalam keterangannya, Selasa (2/1/2024).

Aria Bima memastikan pihaknya akan mempertanyakan sikap Zulhas terkait bansos tersebut. Menurutnya, Zulhas harusnya fokus pada kenaikan harga beras dan cabai.

"Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp 15 ribu dan cabai mencapai Rp 175 ribu," ucapnya.

Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP ini juga menambahkan bahwa PDIP sebetulnya sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. PDIP, kata dia, merupakan partai pengusung pemerintahan Jokowi dari 2014-2019 yang ingin melanjutkan selueuh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.

"Kesejahteraan itu ada dua, menaikan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi. Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," kata dia.

Pernyataan Zulhas
Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menanggapi terkait permintaan agar pemerintah menunda penyaluran bansos sampai Pemilu 2024 selesai. Menurut Zulhas, justru bansos saat ini sangat dibutuhkan masyarakat dan tak boleh ditunda.

"Ada kandidat yang mengatakan (untuk) menghentikan dulu bansos, BLT, dan BLT El Nino. Tentu ini yang dibutuhkan masyarakat," ujar Zulhas usai kampanye keliling Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

"Kita meminta harus segera dilaksanakan sekarang ini, tidak boleh ditunda-tunda," imbuhnya.

Menurut Menteri Perdagangan itu, baik bansos maupun Bantuan Langsung Tunai sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Bahkan program ini harus diteruskan ke depannya.

"Karena harga naik, maka ada bantuan BLT El Nino, bansos, kemudian BLT biasa. Jadi ini harus dilanjutkan, diteruskan, karena rakyat sangat membutuhkan," tandas Zulhas.(red.w)