Surabaya, rakyatindonesia.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tidak akan berdampak negatif terhadap operasional satuan kerja (satker) maupun kelancaran pelayanan publik di wilayah tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, menegaskan bahwa para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih bekerja sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada gangguan dalam pelayanan kepada masyarakat.
"Hingga saat ini, belum ada satker yang terdampak akibat penundaan ini. Kami juga akan menggelar pertemuan daring dengan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas langkah-langkah selanjutnya. Yang jelas, pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa," ujar Indah Wahyuni, Sabtu (16/3).
Menurut Indah Wahyuni, yang akrab disapa Yuyun, penundaan pengangkatan CASN ini lebih berpengaruh pada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sedangkan PPPK tidak terdampak karena mereka sudah aktif bekerja dengan gaji yang tetap dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Bagi PPPK yang sudah diangkat, mereka tetap menjalankan tugasnya dengan gaji yang bersumber dari APBD. Sehingga, mereka tidak terdampak penundaan ini," jelasnya.
Dari data yang ada, sebanyak 3.350 PPPK telah dinyatakan lolos seleksi pada tahun 2024 lalu dan sudah menjalankan tugasnya. Sementara itu, bagi CPNS yang telah dinyatakan lulus seleksi, mereka masih harus menunggu pengangkatan resmi sebelum dapat memulai tugasnya sebagai ASN.
Sebelumnya, pengangkatan CPNS dijadwalkan akan berlangsung pada April hingga Mei 2025. Namun, dengan adanya perubahan kebijakan, jadwal tersebut kini diundur hingga Oktober 2025.
"Pengangkatan CASN memang harus dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk CPNS, jadwalnya bergeser menjadi Oktober 2025, sementara pengangkatan PPPK direncanakan pada Maret 2026," tambah Yuyun.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Sebanyak 2.200 CPNS yang terdampak penundaan ini akan mendapatkan pembekalan secara daring mulai pekan depan. Pembekalan ini akan dibagi dalam tiga sesi untuk memastikan seluruh CPNS memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka sebelum resmi bertugas.
"Kami juga telah diminta mengikuti pertemuan virtual dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna menyosialisasikan kebijakan ini kepada para CPNS. Selain itu, mereka akan mendapatkan pelatihan terkait tugas-tugas yang akan mereka emban melalui sesi pembekalan daring," tutupnya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan para CPNS tetap dapat mempersiapkan diri dengan baik, dan proses transisi menuju pengangkatan resmi dapat berjalan lancar tanpa mengganggu kinerja pemerintahan di Jawa Timur.(Red.AL)
FOLLOW THE Rakyat-Indonesia.com | REFERENSI BERITA INDONESIA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow Rakyat-Indonesia.com | REFERENSI BERITA INDONESIA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram