Isu Pergantian Sekda Kota Kediri Mengemuka, DPRD dan Pengamat Ingatkan Profesionalisme dan Etika Birokrasi

READ ALSO

 

KOTA KEDIRI, rakyatindonesia.com  – Wacana pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kediri di bawah kepemimpinan Wali Kota Vinanda Prameswati mulai berhembus, meskipun belum disampaikan secara resmi oleh pihak Pemerintah Kota. Isu ini memantik berbagai pandangan dari kalangan legislatif hingga pengamat politik, yang menekankan pentingnya profesionalisme dan etika dalam proses penunjukan pejabat strategis di tubuh birokrasi.

Anggota DPRD Kota Kediri, Ashari, mengungkapkan bahwa hingga saat ini dirinya belum menerima informasi resmi terkait adanya rencana pergantian Sekda. Namun ia menegaskan bahwa apabila pergantian tersebut benar terjadi, maka hendaknya dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kapasitas personal yang bersangkutan.

“Sampai hari ini belum ada informasi resmi mengenai rencana itu. Namun jika ada, penunjukan Sekda hendaknya didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan pemerintahan, bukan karena unsur balas budi atas dukungan politik saat pilkada,” ujar Ashari, Senin (7/4/2025).

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat ini menekankan bahwa jabatan Sekda merupakan posisi strategis yang sangat menentukan jalannya roda pemerintahan. Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar pergantian pejabat dilakukan secara etis dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

“Jangan sampai penggantian pejabat dilakukan secara tiba-tiba dan tidak menghargai jasa serta pengabdiannya. Harus ada masa persiapan pensiun (MPP) yang terstruktur agar tidak memicu post power syndrome yang berpotensi menurunkan semangat dan produktivitas kerja,” tambahnya.

Ashari juga memberikan masukan agar jika Sekda yang lama harus diganti, maka bisa dialihkan menjadi tenaga ahli yang tetap berperan dalam mendukung kinerja pemerintahan.

“Bukan serta merta dijadikan staf biasa. Beliau masih bisa dimanfaatkan sebagai tenaga ahli yang mendampingi Sekda baru agar terjadi proses transisi yang mulus dan tetap menjaga kesinambungan kerja pemerintahan,” tandasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Dr. Taufik Alamin, menyampaikan bahwa seorang Sekda idealnya adalah figur yang memiliki rekam jejak kuat dalam bidang pemerintahan, baik secara struktural maupun fungsional.

“Sekda adalah jantung birokrasi. Ia harus memiliki kemampuan manajerial yang andal, profesionalisme yang tinggi, serta integritas yang teruji. Tidak hanya memahami aturan, tapi juga mampu menjalankan visi dan misi kepala daerah secara teknokratis,” ujarnya.

Lebih lanjut, Taufik menuturkan bahwa Sekda juga harus memiliki kepekaan dalam membaca arah kebijakan wali kota, serta kemampuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program pembangunan daerah secara menyeluruh.

“Dia juga harus dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara kepala daerah dan seluruh jenjang birokrasi, dari pegawai level bawah hingga pimpinan eselon. Tanpa kemampuan komunikasi yang baik, mesin birokrasi akan berjalan pincang,” pungkasnya.

Isu ini menjadi sorotan publik seiring ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan Kota Kediri yang lebih akuntabel dan responsif di era kepemimpinan baru. Penunjukan pejabat tinggi seperti Sekda diharapkan benar-benar melalui proses yang transparan, profesional, serta berpihak pada kepentingan pelayanan publik yang optimal.(RED.AL)

kabarreskeim
- 12:32

Read other related articles

Also read other articles