Monday, September 1, 2025

Gaji & Tunjangan DPR Disorot, Prabowo Umumkan Pencabutan Sejumlah Kebijakan

Jakarta, rakyatindonesia.com 1 September 2025 — Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan sejumlah ketua partai politik di Istana Negara pada Minggu (31/8). Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah pernyataan mengejutkan mengenai kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam konferensi pers usai pertemuan, Prabowo mengungkapkan bahwa pimpinan DPR menyatakan akan mencabut sejumlah kebijakan yang selama ini menimbulkan polemik, termasuk soal besarnya izin anggota dewan.

Langkah ini diambil menyusul kritik tajam masyarakat terkait tingginya nilai tunjangan yang diterima anggota DPR, yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah per bulan jika digabungkan dengan gaji dan berbagai fasilitas lainnya.

Gaji Pokok Resmi Anggota DPR

Besaran gaji pokok anggota DPR diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 , dengan rincian sebagai berikut:

Ketua DPR: Rp 5.040.000
Wakil Ketua DPR: Rp 4.620.000
Anggota DPR: Rp 4.200.000

Rincian Tunjangan Anggota DPR

Selain gaji pokok, anggota DPR mendapatkan berbagai tunjangan, antara lain:

Tunjangan Rutin Bulanan

Uang sidang/paket : Rp 2.000.000
Asisten anggota: Rp 2.250.000
Tunjangan beras : Rp 30.090 per jiwa
Tunjangan PPh : Rp 2.699.813

Tunjangan Keluarga

Tunjangan istri (10% dari gaji pokok):
- Anggota: Rp 420.000
- Wakil Ketua: Rp 462.000
- Ketua: Rp 504.000
Tunjangan anak (2% per anak, maksimal 2 anak):
- Anggota: Rp 168.000
- Wakil Ketua: Rp 184.000
- Ketua: Rp 201.600

Tunjangan Jabatan

Anggota DPR: Rp 9.700.000
Wakil Ketua DPR: Rp 15.600.000
Ketua DPR: Rp 18.900.000

Tunjangan Kehormatan

Anggota DPR: Rp 5.580.000
Wakil Ketua DPR: Rp 6.450.000
Ketua DPR: Rp 6.690.000

Tunjangan Komunikasi

Anggota DPR: Rp 15.554.000
Wakil Ketua DPR: Rp 16.009.000
Ketua DPR: Rp 16.468.000

Bantuan Tambahan

Bantuan listrik dan telepon: Rp 7.700.000

Biaya Perjalanan Dinas

Uang harian tingkat I: Rp 5.000.000
Uang harian tingkat II: Rp 4.000.000
Uang representasi tingkat I : Rp 4.000.000
Uang representasi tingkat II: Rp 3.000.000

Fasilitas dan Tunjangan Lain

Rumah Jabatan DPR (RJA):
- Kalibata (per tahun): Rp 3.000.000
- Ulujami (per tahun): Rp 5.000.000
Tunjangan beras pensiunan : Rp 30.900 per bulan
Uang pensiun (60% dari gaji pokok):
- Ketua DPR: Rp 3.024.000
- Wakil Ketua: Rp 2.772.000
- Anggota DPR: Rp 2.520.000

Reaksi Publik dan Respon Pemerintah

Gelombang kritik dari masyarakat terhadap besarnya tunjangan DPR muncul dalam beberapa minggu terakhir. Banyak pihak yang menilai angka-angka tersebut tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Pencabutan kebijakan ini dianggap sebagai langkah merespons keresahan publik dan memperbaiki citra DPR di mata rakyat.

Langkah ini juga disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo dalam menata ulang birokrasi dan penggunaan anggaran negara secara lebih efisien dan berkeadilan.