Sepelekan Pelayan RSUD Nene Mallomo Jadi Sorotan Bublik

RAKYAT-INDONESIA.COM | Berawal dari Seorang pemuda mengalami kecelakaan tunggal dijalan raya dengan kondisi yang sangat kritis dan cukup memprihatinkan pada hari Rabu (22/01/2025). di larikan ke (RSUD) Rumah Sakit Umum Daerah sidrap justru tidak terlayani dengan baik oleh pihak Rumah sakit. (24/01/2025). Makassar.

Pukul 17:30 wib ayah pasien (Zainal) mendengarkan kabar anaknya yang  mengalami musibah kecelakaan tunggal, ia pun langsung bergegas mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). 

Ayah Pasien kini membawa putranya ke rumah sakit terdekat RSUD Nene Mallomo agar bisa mendapatkan pertolongan medis.

Ia pun melengkapi beberapa berkas sebagaimana sesuai prosedur pihak rumah sakit, orangtua pasien itu justru malah mendapatkan hal yang tak terduga oleh pihak rumah sakit.

"Saya bawa anakku ke rumah sakit sya disuruh sampaikan sma dokter dan perawat agar anak saya bisa ditolong, malah saya disuruh menunggu selama 4 jam dari sore sampai jam 10 malam" ucap zainal

Zainal Melihat kondisi anaknya yang sudah semakin kritis sangat berharap pertolongan dari pihak Rumah sakit, justru malah di rujuk ke kota pare

 - pare, dimana jarak dari sidrap dan pare - pare memakan waktu.

Ia juga merasa dicampakkan oleh beberapa oknum dokter dan perawat dirumah sakit tersebut.

"Tunggu yah ini jaringan kurang bagus" ucap dokter RS.

Beberapa saksi mata menyaksikan kejadian tersebut merasa ibah oleh keadaan pasien dan juga ayah pasien.

Kecelakaan tunggal yang mengakibatkan pasien luka kritis yang seharusnya mendapatkan perawatan medis dari pihak RSUD Nene Mallomo justru malah di campakkan oleh pihak Rumah sakit.

" Saya sangat kecewa dengan pihak RSUD Nene Mallomo, anak saya sedang kritis malah dirujuk ke pare - pare, Bahkan saya menunggu sampai 4 jam" Ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto pernah menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun 2025

Presiden prabowo sangat mementingkan kesehatan dan pendidikan dinegara republik indonesia, namun berbeda dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sidrap Nene Mallomo.

Penulis : bara

HIV/AIDS di Gresik Tembus 195 Kasus

 

foto ilustrasi 

Gresik, rakyatindonesia.com – HIV/AIDS di wilayah Kabupaten Gresik selama Oktober 2023 tercatat ada 195 kasus. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat dr Mukhibatul Khusnah.

Mantan Kepala Puskesmas Manyar itu menjelaskan masih tingginya kasus HIV/AIDS menjadi perhatian bersama. Untuk itu, melalui manajemen kegiatan Pencegahan Penularan Dari Ibu dan Anak (PPIA), harapannya bisa mengendalikan kasus tersebut. Sehingga tidak semakin tinggi.

“Kami terus melakukan monitoring dan evaluasi agar kasus ini bisa ditekan. Upaya lain yang juga dilakukan adalah terus memasifkan sosialisasi mengenai apa itu HIV/AIDS dan bagaimana penyebarannya,” ujar Mukhibatul Khusnah.

Terkait dengan ini, Wabup Gresik Aminatun Habibah atau akrab dipanggil Bu Min menuturkan, monitoring dan evaluasi sangat penting untuk mengendalikan supaya HIV/AIDS bisa menjadi 0 di tahun 2030.

“Kegiatan hari ini bertepatan dengan hari pahlawan, mudah-mudahan kita mempunyai semangat pahlawan dalam memberantas HIV/AIDS di Kabupaten Gresik,” tuturnya.

Ia menambahkan, monitoring dan evaluasi digelar dalam rangka mencari strategi bagi elemen di Kabupaten Gresik terutama individu yang ada di sektor kesehatan dalam mengurangi sekaligus mengeleminasi kasus HIV/AIDS. “Ini sejalan dengan cita-cita kita bersama yakni 0 kasus HIV/AIDS pada 2030,” imbuhnya.

Sementara Penanggungjawab Program HIV/AIDS Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur Eka Putri Lestari mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemda dan Dinkes Gresik. “Monitoring seperti ini sangat penting guna mengendalikan HIV/AIDS agar tidak menyebar,” tandasnya. (red.IY)

D4 Analis Kesehatan Unusa Terbang ke Malaysia Perluas Jaringan Internasional

  

Surabaya, rakyatindonesia.com –  Program D4 Analis Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) terbang ke Malaysia untuk memperluas jaringan internasional sekaligus meningkatkan kolaborasi ilmiah.

Lawatan Unusa ke Negeri Jiran itu dalam rangka short course di Universiti Putra Malaysia (UPM). Ini bagian dari upaya memperkaya pengetahuan dan pengalaman akademis dosen dan mahasiswa di bidang kesehatan.

Ary Andini, Dosen Fakultas Kesehatan Unusa menjelaskan bahwa kegiatan short course menjadi salah satu cara Unusa dalam mewujudkan pendidikan berkualitas tinggi bagi mahasiswa.

“Kolaborasi dengan UPM ini langkah penting untuk menghadirkan perspektif global dalam pemahaman analisis kesehatan. Ini juga langkah awal membangun jaringan kerjasama yang kuat antara kedua universitas,” ujarnya, ditulis Rabu (23/8/2023).

Dalam short course itu, mahasiswa Unusa berkunjung ke sejumlah laboratorium di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Seperti di Lab Animal Behavior, Musium Anatomi Manusia, dan Bengkel Pembuatan Anatomi Manusia.

Di kesempatan itu, juga dilakukan MoU antara kedua belah pihak. D4 Analis Kesehatan Unusa dan UPM sepakat untuk bekerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Prof Normala Ibrahim menilai kerjasama ini menjadi landasan untuk mengembangkan inovasi dan pengetahuan di bidang kesehatan, dan meningkatkan reputasi kedua kampus di tingkat internasional.

“MoU ini adalah langkah konkret menuju kolaborasi yang lebih erat antara Unusa dan UPM. Diharapkan kerjasama ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan di kedua universitas,” tandasnya.(red.IY)

Kemenkes Turun Tangan Terkait Dugaan Malpraktik Terhadap Bayi di Medan.

  

 

Medan,  rakyatindonesia.com - Kaki seorang bayi di Medan dilaporkan melepuh pasca menjalani proses skrining stunting di rumah sakit. Semula, bayi tersebut melakukan pemeriksaan hipotiroid yang mengharuskan pengambilan sampel darah untuk kemudian dikirim ke Kementerian Kesehatan RI.

Sampel ini untuk melihat kemungkinan faktor tiroid yang bisa mengganggu mental, pertumbuhan anak, serta stunting. Namun, dalam proses tersebut ayah dari si bayi, Ibnu Sajaya Hutabarat menduga ada malpraktik yang dilakukan perawat.

"Dia bilang SOP serta mekanismenya hanya pengambilan sampel darah, seperti cek gula darah dan cek golongan darah, hanya menusuk jarum ke tumit bayi untuk ambil sedikit darahnya, saya tanda tangan form persetujuan itu," kata Ibnu.

Ibnu melihat kaki bayinya sudah dibalut kain kasa, disebut mengalami cedera. "Di situ saya panik sekali, pas melihat telapak kaki anak saya berubah berwarna merah darah. Saya tanya sama perawat tetapi jawaban mereka satupun tak memuaskan," kata Ibnu.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi menyebut pihaknya masih dalam proses komunikasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Mengingat, program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah memangkas kasus stunting.

"Kita masih tunggu ya ini karena masih dugaan," terang dr Nadia saat dihubungi Jumat (17/3/2023).

"Yang pasti kita akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menanyakan kronologis kejadian," sambung dia.

Terpisah, Direktur RS Mitra Medika Amplas Syahrial Anas mencoba menjabarkan apa yang terjadi. Pemeriksaan tiroid selama ini menurutnya sudah dilakukan kepada setiap bayi yang lahir dan tidak ada keluhan.

"Jadi cara melakukannya, kaki anak itu dikompres dengan air panas supaya terjadi pengembangan pembuluh darah, sehingga darahnya bisa banyak keluar dan tertampung sesuai yang ditentukan," ungkapnya kepada wartawan, Kamis (16/3).

Meski begitu, pada kasus tersebut, pihaknya memastikan tengah melakukan investigasi awal termasuk memastikan apakah ada kemungkinan suhu air yang dipakai terlampau panas.

"Jadi kami akui terjadi di RS (Mitra Medika) dan kami akan bertanggung jawab penuh, anak ini akan kami rawat sampai kakinya sembuh, akan kami libatkan juga dokter-dokter ahli. Ini juga sudah kami sampaikan kepada orang tua bayi," ucapnya.

"RS siap bertanggung jawab. Karena mana lah kami mau buat anaknya menderita. Saat ini bayi itu dirawat dengan tiga dokter spesialis. (Kondisinya) semuanya sehat, cuma kakinya saja yang perlu dirawat," tutur Syahrial.

(red.Df)

Menjaga Kesehatan Mental dengan Berkebun atau Merawat Tanaman

Jakarta, rakyatindonesia.com - Seseorang yang meluangkan waktunya dalam kegiatan yang menyenangkan akan mempengaruhi kesehatan mental , dikutip dari WebMD. Kesehatan mental membantu menentukan seseorang berhubungan dengan orang lain dan membuat pilihan

Konselor dan terapis Alison Seponara menjelaskan, merawat kesehatan mental bermanfaat untuk suasana hati, mengurangi kecemasan, pemikiran yang jernih, hubungan mendalam, meningkatkan percaya diri. Menurut penulis buku The Anxiety Healer’s Guide itu merawat kesehatan mental juga membantu mengelola kondisi kesehatan yang terganggu stres.

Manfaat merawat tanaman

Hobi juga bermanfaat untuk kesehatan mental. Hobi kegiatan apa saja yang dilakukan secara rutin dan menyenangkan pada waktu senggang. Berkebun atau merawat tanaman salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental.

Laporan survei Thrive UK terhadap 317 orang yang melakukan sesi berkebun di South Oxfordshire, Inggris menunjukan, 80 persen responden melaporkan kesehatan mental yang lebih baik. Adapun 93 persen mengatakan kepercayaan diri dan motivasi mereka meningkat.

1. Memperbaiki suasana hati

Berkebun bisa memberi kepuasan tertentu. Mengutip WebMD, memusatkan perhatian terhadap aktivitas berkebun mengurangi pikiran dan perasaan negatif yang membuat merasa lebih baik. Mengisi waktu di sekitar tanaman meredakan stres bagi banyak orang. 

2. Menunjang nilai dalam diri

Sefl-esteem atau nilai dalam diri dipengaruhi seberapa besar seseorang menghargai dan merasa positif tentang dirinya. Berhasil membuat tanaman tumbuh subur dinilai sebagai pencapaian atau kepuasan.

3. Meningkatkan fokus

Berkebun mempengaruhi seberapa baik seseorang memusatkan aktivitas.Berkebun seseorang belajar berkonsentrasi p tanpa terganggu. 

4. Meningkatkan aktivitas fisik

Aktivitas merawat tanaman, seperti membersihkan, menggali, menyapu meningkatkan aktivitas fisik. Berkebun bermanfaat untuk mencegah kecemasan, depresi, dan masalah mental lainnya. (Red.sl)

Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten dan Kota Sehat

Jakarta, rakyatindonesia.com - Bank Dunia dalam laporan yang dipublikasi dalam situs resminya pada 3 Oktober 2019 memperingatkan sebanyak 220 juta jiwa penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2045. Menanggapi laporan itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin pada Maret 2022 menyebut membangun kota sehat menjadi keharusan.

“Membangun kota sehat menjadi keharusan. Kota sehat bukan hanya bertumpu pada infrastruktur, melainkan juga pada aspek ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan," kata Ma'ruf Amin saat membuka Summit Kabupaten/Kota Sehat Indonesia secara virtual, 28 Maret 2022.

Konsep kota sehat pertama kali dikembangkan di Eropa oleh WHO pada 1980 untuk menyongsong Ottawa Charter, yakni kesepakatan konvensi internasional dalam promosi kesehatan yang meliput kebijakan kesehatan publik, lingkungan yang mendukung dan aksi komunitas.

Upaya menuju kota sehat, misalnya, dilakukan Kota Medan. Dokter yang juga bertugas sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Medan, Helena Nainggolan menjelaskan pihaknya sudah dan sedang berprogres menuju kota sehat, di antaranya dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang kemudian disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 soal KTR.

Sedangkan untuk kota sehat, sudah diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2022. Terbaru, Helena menekankan Kota Medan akan melakukan inovasi lewat tagar kolaborasi Medan Berkah.

Sejak 1 Desember 2022, Pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, telah memberikan kemudahan berobat di berbagai fasilitas kesehatan yang ada, agar bisa meningkatkan level kesehatan masyarakat dan tidak perlu lagi berobat ke luar negeri. Masyarakat sudah bisa menikmati layanan kesehatan di Kota Medan hanya dengan menggunakan KTP. Hal ini sekaligus untuk mengatasi masyarakat yang tidak memiliki dan atau kartu BPJS-nya mati.

Upaya menuju kota sehat, juga dilakukan oleh Kota Surakarta, Jawa Tengah. Tenny Setyoharini, dokter yang juga Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, mengatakan Kota Surakarta selama ini belum pernah memverifikasi untuk dinilai sebagai kota sehat baik di tingkat provinsi mau pun tingkat pusat karena masih dalam tahap belajar.

“Jadi mohon masukan semua pihak agar bisa terselenggara kota sehat di Surakarta,” kata Tenny dalam workshop soal progres dan tantangan Perpres Kabupaten Kota Sehat, 3 Desember 2022.

Diakui Tenny, Kota Surakarta bisa menghadapi berbagai permasalahan dan kerawanan kalau tanpa intervensi. Dengan begitu, perlu pemberdayaan pada semua potensi yang tersedia. Caranya, dengan membangun kemitraan yang solid antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta demi membantu terwujudnya kabupaten kota sehat.

“Penyelenggaraan KKS adalah berbagi pemberdayaan masyarakat lewat berbagai kegiatan sehingga tercipta kawasan yang nyaman dihuni oleh penduduknya,” ujarnya.

Kegiatan prioritas Pemerintah Kota Surakarta dengan masyarakat di tingkat kecamatan dan desa contohnya kegiatan senam kesehatan jasmani, pengadaan rumah bibit Kelurahan Mojosongo, deklarasi Gemas (Gerakan Masyarakat), penyediaan ruang menyusui di terminal tirtonadi, wisuda kelas ibu hamil dan ASI eksklusif, serta kampanye tidak mengonsumsi alkohol.

Terkait regulasi, di Surakarta sudah ada Keputusan Wali Kota Nomor 41 .05/57 Tahun 2021 tentang Forum Kota Sehat Surakarta 2021–2022. Awal 2021, masih ada kasus Covid-19 sehingga pelaksanaan kota sehat dirasa belum optimal sampai hampir berakhir SK ini. Pada Januari 2021, kasus positif Covid-19 di Kota Surakarta tercatat 7 ribu kasus dan kematian akibat Covid-19 sebanyak 331 orang. Tingginya kasus Covid-19, telah membuat tenaga kesehatan di Kota Surakarta fokus pada penanganan Covid-19.

Menurut Tenny, permasalahan di Kota Surakarta seperti umumnya masalah di kota-kota lain, yakni pertumbuhan penduduk, akses ke sumber air minum, pembuangan air limbah, perbaikan gizi rumah tangga dan peningkatan upaya penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.

Untuk masalah sanitasi, Pemerintah Kota Surakarta menargetkan sanitasi layak stop BAB sembarangan sampai 100 persen pada 2023. Pada 2019, akses sanitasi layak sudah 95,37 persen dan pada 2020 sudah 96,05 persen. Lalu pada 2021 akses sanitasi layak 97,2 persen dan pada 2022 belum dihitung.

Untuk permasalahan sampah, Kota Surakarta telah melakukan pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Caranya, dengan mengerahkan teknologi gasifikasi, metode biodrying dan 545 ton sampah per hari untuk menghasilkan energi listrik sebesar 5 megawatt. Namun, pengelolaan sampah menjadi energi listrik saat ini baru ada di TPA Putri Cempo.

Pengesahan Raperpres Kabupaten Kota Sehat

Dihubungi Tempo lewat Zoom pada 26 Desember 2022, Teguh Setyabudi, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri RI, mengutarakan harapan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Kabupaten Kota Sehat bisa dirampungkan pada tahun ini.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor:1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat telah menjadi dasar bagi pengesahan Raperpres Kabupaten Kota Sehat yang sekarang masih dalam pembahasan di tingkat menteri karena saling berkaitan dengan sektor lain, tidak hanya soal kesehatan.

Menurut Teguh, Kabupaten Kota Sehat adalah kesempatan agar saling berkolaborasi, di antaranya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih. Dia pun berharap upaya menciptakan Kabupaten Kota Sehat tidak diaduk dengan masalah politik karena ini adalah masalah layanan dasar.

“Penyelesaian isu kesehatan itu harus menjadi prioritas. Dari itu harus perangi isu kesehatan. Tugas Kementerian Dalam Negeri untuk memperhatikan hal ini dan bermitra dengan para kepala daerah,” kata Teguh.

Dia memastikan Kementerian Dalam Negeri RI mendorong terciptanya Kabupaten Kota Sehat di daerah-daerah, di antaranya dengan meminta para kepala daerah membuat kebijakan yang mendorong terbentuknya Kabupaten Kota Sehat. Dia pun mengusulkan Kementerian Dalam Negeri RI memberikan insentif khusus kepada kepala daerah yang bisa menjadi penyemangat terwujudnya Kabupaten Kota Sehat. Contoh insentif yang dimaksud Teguh adalah DID (Dana Insentif Daerah), yang akan dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri RI ke Kementerian Keuangan RI.

“Pengesahan Raperpres bukan masalah cepet-cepetan, tetapi ini harus bisa komprehensif di lintas Kementerian. Diharapkan awal 2023 (disahkan),” kata Teguh.

Sedangkan Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia, Elisabeth Juniarti Perangin Angin, mengatakan sudah hampir 20 tahun Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor:1138/Menkes/PB/VIII/2005, berjalan. Sehingga wajar perumusan suatu kebijakan itu dievaluasi untuk menguji apakah kebijakan tersebut masih layak atau tidak.

Menurut Elisabeth, aturan soal Kabupaten Kota Sehat perlu diperbarui kembali karena empat alasan. Pertama, perkembangan variabel yang memengaruhi kesehatan. Contoh variabel kesehatan adalah pengendalian tembakau dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok, termasuk pula larangan iklan rokok. Ini adalah fakta yang harus ditanggulangi atau dicari jalan keluarnya karena memengaruhi indikator Kabupaten Kota Sehat.

“Beberapa tahun ini tidak banyak kabupaten yang ikut dalam penilaian karena indikatornya masih sulit, tetapi itulah indikatornya yang bisa disebut sebagai kota yang layak dan sehat,” kata Elisabeth dalam workshop soal progres dan tantangan Perpres Kabupaten Kota Sehat, 3 Desember 2022.

Alasan kedua adalah perkembangan jenis tatanan yang diakses banyak orang dan memengaruhi kesehatan. Ketiga, standar kesehatan masyarakat harus semakin meningkat dan alasan terakhir karena aturan itu tidak efektif dan tidak sesuai kebutuhan sehingga penting updating, termasuk indikator KKS.

Elisabeth pun menyoroti dalam menciptakan Kabupaten Kota Sehat ada tantangan yang harus diperhatikan oleh kabupaten/kota misalnya soal pola pikir, kebiasaan, pola hidup masyarakat tentang konsep kesehatan pribadi dan lingkungan masyarakat yang masih belum sesuai dengan perkembangan pengetahuan serta situasi saat ini. Contohnya, perilaku buang air besar sembarang.

Tantangan lainnya adalah iklan atau promosi industri usaha yang memasarkan produk yang tidak sesuai atau berbahaya bagi kesehatan. Seperti rokok atau makanan berpemanis berlebihan.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tentang produk berbahaya bagi kesehatan, juga masih menjadi tantangan. Bentuk sanksi hukumnya, tentu harus mengacu pada peraturan yang mengatur pelanggaran tersebut. Misalnya, penarikan produk, pencabutan izin produksi atau sanksi denda.

“Persoalannya, sekarang untuk melakukan penyidikan tersebut, penyidik belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang kategori produk berbahaya bagi kesehatan. Misalnya, untuk rokok konvensional dan rokok elektrik,” kata Elisabeth, Jumat, 20 Januari 2023.

Elisabeth pun mengusulkan perlunya sarana dan prasarana sehat serta sosialisasi yang lebih banyak agar pemerintah kabupaten mau ikut terlibat dalam penilaian Kabupaten Kota Sehat. Pihaknya juga mengapresiasi adanya penghargaan Swasti Saba dari pemerintah pusat yang diharapkan bisa memicu pemerintah daerah dalam menciptakan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni serta tempat bekerja bagi warganya. (Red.Sl)