Sempat Tertimbun Longsor, Jalur Antarkecamatan di Trenggalek Dibuka Lagi

 

Trenggalek, rakyatindonesia.com - Ruas jalan utama penghubung antarkecamatan di Trenggalek berhasil dibuka setelah sempat tertimbun tanah longsor sejak Kamis (18/4) malam. Sebelumnya longsor terjadi di empat titik ruas jalan tersebut. Saat ini petugas gabungan masih melakukan pembersihan sisa material longsor.

Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono mengatakan, upaya pembukaan jalur yang menghubungkan Kecamatan Trenggalek dengan Bendungan dikebut secara maraton selama dua hari terakhir. Untuk mempercepat pembukaan, pihaknya menerjunkan empat unit alat berat.

"Sampai sore kemarin (Sabtu) berhasil dua titik, kemudian tadi malam dilembur, sekitar pukul 23.00 WIB titik keempat berhasil dibuka," kata Triadi Atmono, Minggu (21/4/2024).

Dengan terbukanya empat titik tanah longsor di KM 15 Desa Surenlor, Kecamatan Bendungan tersebut, akses masyarakat dari Kecamatan Trenggalek menuju Bendungan kembali bisa dilalui oleh semua jenis kendaraan. Hanya saja beberapa titik kondisinya masih licin dan perlu pembersihan lanjutan.

"Hari ini kami kembali melanjutkan proses pembersihan, karena di titik kedua masih ada sisa lumpur yang di badan jalan, sehingga licin," imbuhnya.

Triadi menambahkan untuk memaksimalkan pembersihan jalur utama antarkecamatan tersebut Satpol PP Damkar menerjunkan mobil pemadam kebakaran untuk menyemprot sisa lumpur dari badan jalan.

"Damkar sudah turun sejak tadi malam, hari ini dilanjutkan lagi sampai benar-benar bersih, sehingga bisa dilalui oleh semua kendaraan dengan aman dan lancar," kata Triadi.

Diberitakan sebelumnya pada Kamis (18/4), empat titik tanah longsor menimbun ruas jalur utama penghubung Kecamatan Trenggalek dengan Bendungan. Akibat bencana itu akses masyarakat dari kedua arah sempat terputus selama lebih dari dua hari.

(red.alz)

DPRD Soroti Penanganan Banjir di Surabaya, Ingatkan Warga Terlibat Aktif

Surabaya, rakyatindonesia.com  - DPRD Kota Surabaya terus mendorong pemerintah kota menanggulangi banjir di Kota Pahlawan. Proyek percepatan pembuatan saluran bozem, saluran box culvert, serta rumah pompa diharapkan segera terealisasi.

Tidak hanya menuntut gerak cepat pemerintah kota, Wakil DPRD Kotq Surabaya AH Thony juga meminta agar seluruh warga Kota Surabaya turut serta mencegah banjir dengan cara yang paling sederhana.

Dia meminta warga tidak membuang sampah sembarangan di saluran air atau sungai. Meski terlihat sepele dan bukan masalah Thony mengungkapkan dari perilaku membuang sampah di saluran air itulah yang mengakibatkan saluran menjadi mampet dan banjir merajalela.

"Kalau budaya buang sampah di saluran itu tidak dihentikan bersiaplah kota ini berakrab ria dengan banjir. Saatnya Satgas Sampah dan Satpol PP siaga di setiap saluran air," ujar AH Thony menanggapi banjir yang masih terjadi di Surabaya, Selasa (17/5/2024).

Setiap hujan deras dengan durasi lebih lama, sejumlah kawasan di Surabaya terjadi genangan. Meski lama dan kedalaman genangan berkurang, namun penanganan banjir harus terus menjadi prioritas kota. Sebab dampaknya luas tidak sekadar merepotkan mobilitas warga.

AH Thony mendesak Satpol PP dan Satas Sampah bekerja lebih optimal. Dengan anggota yang ada, Satpol PP sebagai penegak Perda harus mau turun langsung, siaga di titik rawan warga membuang sampah di saluran. Saat ini sudah ada Perda 1/2019 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Surabaya.

Salah satunya melarang warga membuang sampah sembarangan. Sanksinya adalah tindak pidana ringan dengan denda Rp 75.000. Namun Perda Sampah tersebut dinilai AH Thony hanya asesoris tanpa ada penegakan maksimal. Buktinya banyak saluran mampet karena sampah.

Tak Perlu Menunggu Pemkot

Pimpinan DPRD Surabaya itu juga menyoroti perilaku warga Surabaya yang bikin geregetan. AH Thony kerap turun ke sejumlah kawasan dan perkampungan. Banyak ditemukan saluran air di kampung dan got buntu. Namun kondisi tersebut dibiarkan warga. Tidak ada gerakan kampung untuk membersihkan got.

AH Thony pun mengajak semua warga menggelorakan daya juang dengan bergotong-royong peduli lingkungan.

"Masak membersihkan got saja nunggu Pemkot. Mari lurah, RT RW di kampung-kampung menggerakkan kerja bakti. Apalagi rata-rata banjir di kampung karena got mampet," kata AH Thony.

Dinas PU Sumber Daya Air diharapkan juga rutin mengecek setiap saluran air. Terutama saluran primer atau sekunder. Bahkan kalau perlu hingga saluran di perkampungan. Sebab semua saluran itu harus terkoneksi dan lancar. Mereka juga harus rutin melakukan normalisasi dengan mengeruk setiap saluran.

Pria asal Bojonegoro ini terus mendorong Pemkot Surabaya menuntaskan proyek saluran box culvert dan proyek saluran lainnya yang terkoneksi satu sama lain. Tak ada lagi saluran yang tidak terhubung. Kelihatannya ada saluran tapi tidak terkoneksi sehingga meluber saat hujan.

Politisi yang juga akademisi di kampus di Surabaya ini memberikan gambaran panjang terkait banjir. Diakui bahwa air kita yakini sebagai sumber kehidupan. Tapi kalau melimpah dan menggenang akan menjadi petaka.

Banjir sebenarnya menunjukkan bahwa ekosistem berjalan. Namun banjir akan menunjukkan masyarakat mana yang ramah dan peduli lingkungan dan mana yang tidak. Kalau ramah lingkungan artinya mendapat sikap air yang ramah dari alam.

Sebaliknya masyarakat mana yang tidak peduli dengan pepohonan sebagai tempat air bersarang dan saluran sebagai tempat dia berjalan air akan menjadi banjir menjadi masalah yang mengganggu kesejahteraan.

"Banjir di Surabaya membutuhkan kerelaan semua pihak untuk bergerak bersama. Semua bersinergi untuk bersama-sama melawan banjir, karena tidak bisa Pemkot sendiri yang berjuang menanggulangi banjir. Terutama masyarakat harus berperan aktif. Harus berpartisipasi aktif menjaga saluran tetap lancar," pungkasnya.

(red.alz)

Anggota Banpol PP Garut Dukung Gibran Diperiksa Bawaslu

 

Garut, rakyatindonesia.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Garut mulai memeriksa anggota Banpol PP yang mendeklarasikan dukungan untuk Cawapres Gibran. Belasan anggota Banpol PP Garut ini dipanggil satu-satu dan dimintai keterangan.

Proses pemeriksaan dan klarifikasi terhadap para anggota Satpol PP Garut ini dilaksanakan oleh Bawaslu di kantor mereka, yang berada di Jalan Raya Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, pada Rabu (10/1/2024).

ada lima orang personel Satpol PP Garut, yang terlibat dalam video, yang hari ini menjalani proses klarifikasi bersama Bawaslu.


Saat disambangi awak media, sekitar jam 10.30 WIB, Bawaslu sedang memeriksa salah satu anggota Satpol PP wanita yang terlibat dalam video tersebut. Pemeriksaan dilaksanakan di gedung Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang ada di bangunan utama Bawaslu.

"Hari ini kami melakukan klarifikasi terhadap 5 orang. Karena proses klarifikasi ini kami bagi ke dalam tiga tahap," kata Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Syahid.


Ahmad menjelaskan, proses klarifikasi terhadap para anggota Satpol PP Garut yang terlibat dalam video deklarasi Gibran ini akan berlangsung hingga Jumat (12/1) mendatang.


"Yang kami tanyakan, seputar proses pembuatan video tersebut. Sekarang sudah mulai berlangsung. Hingga saat ini baru dua orang yang kami periksa," katanya.


Sebelumnya diberitakan, aksi belasan anggota Satpol PP Garut mendeklarasikan dukungan untuk Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka menuai polemik. Aksi mereka jadi perbincangan setelah video yang merekam aksi tersebut viral di media sosial.


Dalam video tersebut, 13 orang personel Satpol PP Garut itu menyatakan dukungan untuk Gibran. Aksi itu ditandai dengan membentangkan foto Gibran di akhir video.


"Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka, terima kasih," kata salah seorang pria dalam video tersebut.


Video ini seketika tersebar dan menjadi perbincangan sejak awal Januari 2024 lalu. Banyak pihak yang berkomentar termasuk Istana. Setelah kasusnya ramai dibincangkan, Satpol PP Garut kemudian bereaksi dengan memberikan sanksi terhadap belasan pelaku.


Mereka dihukum dengan skorsing dalam waktu yang bervariatif, mulai dari 1 hingga 3 bulan. Mereka juga tidak mendapatkan gaji selama skorsing tersebut berlaku.(red.w)

Motif Oknum Satpol PP Bone Bunuh Sadis Wanita Dalam Rumah gegara Tersinggung

 

Bone, rakyatindonesia.com – Polisi menangkap oknum Satpol PP Pemkab Bone, Kaharman (32) pelaku pembunuhan wanita bernama Dahlia (50) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). Kaharman mengaku dibuat tersinggung hingga nekat menghabisi korban.

"Pelaku tersinggung atas ucapan korban. Makanya langsung dibunuh," ujar Kanit Resmob Polda Sulsel Kompol Benny Pornika, Kamis (16/11/2023).

Benny menerangkan, awalnya pelaku ingin membeli rokok di rumah korban dan mencari anak korban untuk membayar utang. Namun anak korban tidak ada di rumah dan korban mengucapkan kata-kata kasar, sehingga pelaku merasa tersinggung dan mengancam korban dengan sebilah parang.

"Korban lari ke dalam rumah saat diancam menggunakan parang. Kemudian pelaku mengikuti sampai ke dapur," bebernya.

Benny menuturkan, saat pelaku mengayunkan sebilah parang, korban menangkisnya menggunakan tangan. Jari-jari korban pun terputus akibat tebasan parang pelaku.

"Ditangkis itu parangnya menggunakan tangan korban yang mengakibatkan tiga jari korban terputus. Setelah itu pelaku melayangkan parang ke arah leher dan punggung korban hingga tewas dan kemudian mengambil perhiasan korban berupa gelang yang ada di tangan korban," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, pelaku pembunuhan wanita bernama Dahlia (50) di Bone, akhirnya ditangkap. Pelaku merupakan oknum Satpol PP Pemkab Bone.

"Betul, pelaku sudah kami amankan tadi malam. Pelaku bekerja sebagai Satpol PP Pemkab Bone," ujar Benny Kamis (16/11).

Pelaku pembunuhan ditangkap di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone pada Rabu (15/11) sekitar pukul 22.45 Wita. (red.IY)

Satpol PP Ponorogo Tertibkan Baliho dan Banner Ilegal

  

Ponorogo, rakyatindonesia.com –   Puluhan banner dan baliho reklame ilegal yang tersebar di sepanjang jalan Bumi Reog telah ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ponorogo. Tindakan penertiban ini diambil guna menjaga keindahan estetika kota, serta menargetkan reklame yang telah kedaluwarsa dan dilakukan secara berurutan.

Wilayah penertiban meliputi Ponorogo bagian barat, selatan, timur, dan kali ini berfokus pada wilayah utara. Tindakan ini dilaksanakan mulai dari Jalan Arif Rahman Hakim yang membentang dari perbatasan Desa Mlilir hingga perempatan pabrik es di Kelurahan Niten. Selanjutnya, berlanjut ke arah kiri hingga perempatan Pasar Pon.

“Penertiban ini merupakan langkah untuk menegakkan Perda, di mana Satpol PP melakukan penertiban reklame yang berada di Ponorogo. Kami mulai dari wilayah barat, timur, selatan, dan kali ini di wilayah utara,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Ponorogo, Joko Waskito, pada Selasa (29/8/2023).

Mayoritas banner dan baliho yang ditertibkan tidak memiliki izin resmi. Selain itu, ada juga yang pemasangannya melanggar aturan, seperti dipasang di pohon, tiang kabel listrik, atau tiang telepon.

“Kami menertibkan yang mengganggu estetika. Ini termasuk pemasangan sembarangan, baik di pohon, tiang kabel listrik, tiang telepon, atau berdekatan dengan tiang lampu lalu lintas,” ungkap Joko.

Ke depan, Satpol PP berencana melakukan penertiban secara berkala. Hal ini diupayakan agar citra kota tetap bersih dan teratur. Joko juga menyampaikan kemungkinan adanya penertiban terhadap baliho-baliho calon legislatif (caleg) yang sudah usang atau terpasang secara tidak sesuai.

“Tindakan yang kami lakukan ini juga merespons aspirasi masyarakat yang menginginkan tata kelola baliho atau banner reklame yang lebih teratur,” pungkasnya. (red.IY)

Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tertibkan 24 Banner Parpol

  

Pasuruan, rakyatindonesia.com - Satpol PP Kabupaten Pasuruan lakukan pencopotan puluhan banner yang berada di Kecamatan Bangil. Setidaknya ada dua titik lokasi yang didatangi oleh Satpol PP yakni di Jalan Mangga dan juga di sekitar Pegadaian Kecamatan Bangil.

Dari dua lokasi tersebut ada sekitar 24 banner yang dilepas oleh Satpol PP. Mayoriyas banner yang di lepas merupakan banner dari partai politik terkait ucapan selamat Idul Fitri 2023. “Kami melakukan penertiban pemasangan banner di Kecamatan Bangil, ada dua titik yang menjadi operasi. Ini merupakan bentuk penertiban yang kami lakukan,” kata Kasatpol PP Kabupaten Pasuruan, Nurul Huda, Kamis (10/8/2023).

Nurul juga mengatakan bahwa pelepasan banner tersebut untuk melakukan penertiban di wilayah Kabupaten Pasuruan. Ada empat poin yang menjadi acuan oleh Satpol PP Kabupaten Pasuruan.

Poin pertama yakni banner yang terpasang tak memiliki izin dari pihak pemerintah Kabupaten Pasuruan. Lalu poin kedua yakni menancapkan banner di pohon yang tertanam di pinggir jalan.

“Yang ketiga ini karena reklame atau balihi yang ditertibkan mengganggu pandangan baliho lain. Dan yang keempat banner menempel di tiang penerangan penerangan jalan umum,” jelasnya. (red.IY)

Razia Tempat Hiburan Malam oleh Satpol PP Tangsel, 399 Botol Miras Diamankan

  

Tangerang Selatan, rakyatindonesia.com -, Satpol PP Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam. Hasilnya 399 botol minuman beralkohol diamankan.

"Tanggal 9-10 Maret 2023 tim gagak hitam Satpol PP Kota Tangerang Selatan melakukan operasi penegakkan peraturan daerah di tempat hiburan malam menjelang bulan puasa ramadhan," ujar Kepala Satpol PP Tangsel Oki Rudianto dalam keterangannya, Jumat (10/2/2023).

"Sebanyak 399 ratusan minuman beralkohol kami amankan selanjutnya akan kami musnahkan bersama-sama hasil razia lainnya," tambahnya.


"Satpol PP bersama Dinas Pariwisata melakukan pengecekan di tempat hiburan sekitar 7 titik," katanya.

Selain itu, kata Oki, karyawan di tempat hiburan tersebut turut diperiksa untuk memastikan tidak ada pekerja anak di bawah umur. Hasilnya, tidak didapati anak di bawah umur yang diperkerjakan.

"Kami juga tadi memeriksa identitas para karyawan, seperti KTP mereka untuk melihat apakah ada anak yang dipekerjakan. Hasilnya dari seluruh tempat yang kami cek tidak ada anak yang di bawah umur," ucapnya. (red)

Satpol PP Sampang Bubarkan PKL di Trunojoyo, Sampang

Sampang, rakyatindonesia.com – Sejumlah Pedagang Kaki lima (PKL) yang mengais rejeki dengan menjual daganganya di kawasan hijau perkotaan Kabupaten Sampang, bubarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, Rabu (21/12/2022).

Pantauan di lokasi, yang menjadi sasaran petugas adalah para PKL yang mangkal di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD, dr Mohammad Zyn. Di sana Satpol PP sempat mendapat perlawanan, Tak hanya itu, di area alun-alun juga terjadi cekcok mulut namun terkendali.

Suaidi Asikin, Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Sampang, dikonfirmasi di lokasi saat melakukan peneritiban mengatakan, para PKL yang ditertibkan merupakan PKL yang bandel. Alasannya karena sebelumnya telah diperingatkan.

“Sudah berkali-kali kami beri imbau untuk tidak berjualan di kawasan hijau, baik lisan maupun tertulis, namun mereka tetap bandel, berjualan,” terang, Suaidi.

Ia menambahkan, ada 2 titik kawasan hijau atau kawasan yang harus steril dari PKL, yaitu di depan RSUD dr Muhammad Zyn, dan di depan alun-alun Trunojoyo Sampang.

“Kami tidak melarang para PKL berjualan, tatapi bukan menggelar dagangan di daerah terlarang,” tegasnya.

Dari hasil operasi penertiban PKL di dua tempat tersebut, pihaknya mengamankan sebagian barang dagangan dari PKL yang tetap bertahan alias bandel. Barang-barang tersebut kemudian dibawa ke kantor Satpol PP sembari menunggu pemiliknya untuk dilakukan pembinaan.

“Kami berharap kepada PKL yang ada di Sampang untuk mematuhi aturan jangan berjualan di tempat terlarang, agar tidak sampai dilakukan tindakan tegas,” pungkasnya.

(hum.aw )