Ramai Soal Pramuka Dicabut dari Ekskul Wajib, DPR Panggil Nadiem Rabu 3 April: Keputusan Kebablasan!

 

 

JAKARTA, rakyatindonesia.com - Peraturan Mendikbudristek No 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang menyebutkan Pramuka tidak lagi menjadi ekstrakurikuler (ekskul) wajib di sekolah terus menuai polemik.

Terkini Komisi X DPR RI akan memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk menjelaskan kebijakan tersebut pada Rabu (3/4/2024).

Peraturan tersebut juga menyatakan Permendikbud No. 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tidak berlaku lagi seperti yang tertulis pada Pasal 34 Bab V Bagian Ketentuan Penutup Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024.

Menurut Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, keputusan ini tidak tepat, karena Pramuka merupakan dimensi ekstrakurikuler yang mampu menjawab berbagai tantangan dalam pendidikan, mulai dari kecintaan terhadap tanah air, disiplin, hingga kekompakan.

"Saya menyayangkan, kebijakan yang tidak tepat, kebablasan. Saya merasa belum ada ekskul yang belum mampu menanamkan kecintaan terhadap Tanah Air, disiplin, kebersamaan, kekompakan, selain Pramuka menurut saya. Saya menyayangkan dan kita minta khusus soal kewajiban kepada siswa untuk mengikuti ekskul saya kira perlu direvisi oleh Kemdikbud," ujar Huda kepada jurnalis KompasTV, Senin (1/4). "Sekali lagi, saya merasa dimensi ekskul yang mampu untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan karakter itu ya Pramuka. Kalau dalam kaidah fiqih itu lebih baik mencegah, ketimbang menghadirkan kemanfaatan. Menurut saya ini case terbaik untuk jadi pelajaran kita bersama. Jadi mencegah ini supaya tidak dihapus, kewajiban Pramuka saya kira lebih baik," tambahnya.

Syaiful Huda, mengungkapkan perbedaan antara Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 63 tahun 2014 yang mewajibkan penyelenggaraan ekstrakurikuler pramuka di semua satuan sekolah, dengan Permendikbud Nomor 12 tahun 2024 yang menjadikan ekstrakurikuler pramuka sebagai opsional atau pilihan.

Menurutnya, hal ini menunjukkan kebablasan kebijakan.

Ia juga menyayangkan kebijakan tersebut, karena menurutnya Pramuka merupakan satu-satunya ekstrakurikuler yang mampu menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap Tanah Air, disiplin, kebersamaan, dan kekompakan. Huda berpendapat bahwa kewajiban siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler Pramuka perlu direvisi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Untuk mendapatkan keterangan resmi, Komisi X DPR RI akan memanggil Kementerian Pendidikan, Rabu, 3 April 2024.

"Kami rencana hari Rabu akan undang Kemdikbud. Tadinya hanya 2 isu, pertama soal TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), program magang yang tidak sesuai skema dan kedua soal kurikulum nasional. Tiba-tiba kemarin kita dihebohkan dengan pengapusan kewajiban ekskul Pramuka ini, jadi saya kita akan masukkan agenda itu, dari jam 10 sampai siang kurang lebih jam 1," Syaiful Huda.

(red.alz)

Viral Isu Ganti Kurikulum, Kemendikbud Ungkap Nasib Kurikulum Merdeka

 

 Jakarta, rakyatindonesia.com -- Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo menyebut Kurikulum Merdeka akan ditetapkan sebagai kurikulum nasional pada tahun ini.

Saat ini hanya sekitar 27 persen sekolah atau satuan pendidikan yang belum menerapkan kurikulum tersebut.

"Betul kita akan menetapkan [kurikulum merdeka] sebagai kurikulum nasional di tahun 2024, tapi sebenarnya itu bukan hal yang baru bagi sebagian besar sekolah," ujar Anindito dalam Peluncuran Rapor Pendidikan 2024 di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Selasa (5/3).

"Tinggal tersisa sekitar 27 persen yang belum dan perlu kita bantu secara lebih intensif agar bisa menerapkan kurikulum merdeka," imbuhnya.

Sebelumnya, salah satu anggota akun manfes Twitter @tanyarlfes, Selasa (28/2), bertanya-tanya soal potensi Kemendikbud akan meluncurkan Kurikulum Nasional sebagai pengganti Kurikulum Merdeka bulan depan.

Warganet pun heboh dengan unggahan itu sambil menyindir kurikulum yang terus berganti tanpa hasil konkret.

Anindito, yang akrab disapa Nino, menjelaskan dampak dari penerapan kurikulum merdeka selama 3 tahun sudah bisa terlihat saat ini, di antaranya adalah peningkatan literasi dan numerasi siswa pada periode tersebut.

"Sekolah yang semakin lama menerapkan kurikulum merdeka, peningkatan literasi, numerasinya dari 2021 ke 2023 itu semakin pesat, semakin tinggi. Terutama kalau dibandingkan dengan yang masih menggunakan kurikulum 2013," tuturnya.

Dalam paparannya, Nino menunjukkan nilai indeks capaian literasi dari siswa SMP/MTS/Sederajat melonjak naik sejak penerapan Kurikulum Merdeka. Pada 2013, ketika diberlakukan Kurikulum 2013, nilai indeks capaian literasinya adalah 2,68.

Sementara itu, sekolah yang telah menggunakan Kurikulum Merdeka mendapatkan nilai indeks yang sangat tinggi, yakni 4,84 untuk yang baru menerapkan pada 2023; 5,7 untuk yang menerapkan pada 2022; dan 7,15 untuk sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak 2021.

Peningkatan serupa pada nilai indeks capaian literasi juga terjadi pada tingkat SMA dan Sederajat.

Dengan demikian, dampak positif ini dinilai menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional pada 2024.

Meski baru akan ditetapkan sebagai kurikulum nasional pada 2024, langkah-langkah untuk menerapkan kurikulum ini sendiri telah dimulai sejak 2020.

"Jadi sebagian besar satuan pendidikan di Indonesia sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka ini. Karena kita ketika akan meyatakan atau menetapkan sebagai kurikulum nasional di tahun 2024, sesungguhnya kita sudah melakukan tahapan-tahapan penerapannya itu sejak tahun 2020," terang Nino.

"Jadi prototype-nya disusun tahun 2020, diterapkan di sekitar 3 ribu sekolah di seluruh Indonesia di tahun 2021. Kemudian, di tahun 2023 kita buka secara sukarela sekolah mana yang ingin memperbaiki sistem pembelajarannya dengan menerapkan kurikulum merdeka," imbuhnya.

Sebagai informasi, Kurikulum Merdeka Belajar adalah bentuk evaluasi dari kurikulum sebelumnya, yakni Kurikulum 2013. Kurikulum ini diluncurkan secara resmi oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Februari 2022.

Kala itu, ia mengklaim kurikulum merdeka diluncurkan demi mengejar ketertinggalan pendidikan di masa pandemi Covid-19. Ia juga mengklaim kurikulum ini akan menciptakan kegiatan belajar menjadi lebih fleksibel.

Kurikulum ini diklaim Nadiem memiliki beberapa keunggulan, salah satunya tidak adanya program peminatan bagi siswa pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Siswa SMA kini bisa memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan aspirasinya di dua tahun terakhir sekolah.

Kemudian, kebebasan memilih tidak hanya diberikan kepada siswa, melainkan juga kepada guru serta sekolah.

Nadiem menuturkan, guru akan diberikan hak untuk maju atau mundur di dalam suatu fase kurikulum dengan menyesuaikan tahap pencapaian dan perkembangan murid-murid.

(red.alz)

Kemenko PMK: Kedudukan Pramuka Sama dengan Ekskul Kepanduan Lain

 

Jakarta, rakyatindonesia.com -- Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito meyakini Pramuka tetap digemari oleh para siswa meski kedudukannya kini jadi opsi ekstrakurikuler (ekskul) di sekolah.

"Dan sebenarnya saya tak meragukan. Karena Pramuka ini kegiatan ekstra atau kegiatan sekolah yang tertua. Saya meyakini Pramuka jadi kepanduan yang paling digemari," kata Warsito dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/4) malam.

Warsito mengatakan kiprah Pramuka telah memberikan dampak nyata bagi para siswa sampai saat ini. Ia mencontohkan Pramuka ikut andil dalam memberikan rasa kedisiplinan, cinta tanah air dan kemandirian bagi siswa.

"Kami meyakini kepanduan Pramuka tetap digemari siswa, pelajar. Dengan tentunya benar-benar kualitas kepanduan ini benar-benar ditingkatkan, dievaluasi dan sebagainya," kata dia.

Warsito menjelaskan Kemenko PMK telah berkoordinasi dengan Kemendikbud terkait polemik ini. Kemendikbud, lanjutnya, akan mengeluarkan petunjuk teknis (Juknis) khusus tentang kegiatan Pramuka.

Ia juga mengatakan evaluasi dari Kemendikbud bahwa Pramuka ke depan diharapkan sebagai ekstrakurikuler pilihan yang bisa dipilih oleh siswa di sekolah. Namun begitu, ia menegaskan seluruh satuan pendidikan wajib memberikan fasilitas keberadaan Pramuka tersebut.

"Bahwa kedudukan ekstrakurikuler Kepramukaan itu sama dengan kepanduan-kepanduan yang lain, PMR atau yang lain, itu kedudukan yang sama. Tetapi yang membedakan, wajib satuan pendidikan memberikan fasilitas ataupun ekstrakurikuler terkait dengan Kepramukaan," kata dia.

Polemik ini berawal ketika Mendikbud Nadiem Makarim mencabut kegiatan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.

Kebijakan pencabutan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pramuka ditempatkan sebagai kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik.

Dengan demikian aturan tersebut menganulir Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Meski tak lagi wajib untuk diikuti peserta didik, Kemendikbud tetap mewajibkan sekolah untuk menawarkan pramuka sebagai salah satu pilihan ekstrakurikuler.

(red.alz)