Menuju 2026, Pemerintah Perkuat Efisiensi Anggaran Demi Stabilitas Fiskal Berkelanjutan

READ ALSO

  

KEDIRI,  rakyatindonesia.com – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran secara berkelanjutan hingga tahun 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menyebut bahwa efisiensi bukan hanya strategi jangka pendek, melainkan bagian dari arah kebijakan fiskal jangka panjang.

Dalam berbagai forum nasional, Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi kunci utama menjaga stabilitas keuangan negara di tengah situasi global yang tidak menentu. Pemerintah akan lebih selektif dalam mengalokasikan belanja negara dan memastikan setiap rupiah memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kita tidak hanya menekan angka belanja, tetapi juga memperkuat kualitas belanja itu sendiri. Fokus kita adalah pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kepentingan rakyat,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resminya.

Beberapa sektor prioritas yang akan terus didorong melalui alokasi anggaran antara lain:

• Pendidikan, guna meningkatkan kualitas SDM

• Kesehatan, sebagai fondasi produktivitas nasional

• Infrastruktur produktif, yang mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah

Sementara itu, belanja-belanja yang bersifat konsumtif, seremonial, atau tidak mendukung reformasi struktural, akan dievaluasi secara menyeluruh. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memperbesar ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Langkah Serius Hadapi Tantangan Ekonomi Global

Dengan ancaman ketidakpastian global seperti fluktuasi harga komoditas, risiko geopolitik, dan tekanan suku bunga, pemerintah tidak ingin lengah. Melalui efisiensi dan penguatan reformasi fiskal, Indonesia diharapkan tetap memiliki daya tahan ekonomi yang kuat di masa depan.

Sri Mulyani menambahkan bahwa reformasi penerimaan negara juga menjadi prioritas, antara lain melalui:

• Digitalisasi sistem perpajakan

• Optimalisasi pengelolaan aset negara

• Peningkatan kepatuhan wajib pajak

“Keseimbangan antara belanja yang cermat dan penerimaan yang kuat akan jadi kunci keberlanjutan fiskal kita. Tidak bisa hanya satu sisi saja yang dibenahi,” tambahnya.

Transformasi Kelembagaan dan Penguatan Sinergi Pusat-Daerah

Lebih jauh, efisiensi anggaran tidak semata-mata dilakukan lewat pemangkasan dana, tetapi juga melalui reformasi kelembagaan dan cara kerja birokrasi. Sri Mulyani menekankan bahwa setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengedepankan evaluasi internal dan menerapkan pendekatan berbasis kinerja.

“Setiap program harus punya outcome yang jelas, bukan hanya output administratif. Kalau dulu ukurannya hanya penyerapan anggaran, sekarang harus dilihat dampaknya di lapangan,” tegasnya.

Sebagai bagian dari strategi ini, pemerintah juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih program dan pemborosan anggaran. Dalam hal ini, sinergi fiskal menjadi pondasi utama menciptakan efektivitas pembangunan di berbagai daerah, termasuk wilayah seperti Kediri dan sekitarnya.

Menuju Pemerintahan yang Adaptif dan Efektif

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis data serta indikator kinerja. Hal ini akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan negara.

“Efisiensi bukan semata pemotongan anggaran, tetapi transformasi menyeluruh agar pemerintah bisa bekerja lebih cepat, adaptif, dan berorientasi pada hasil,” pungkas Sri Mulyani.

Kebijakan ini sekaligus menandai bahwa pemerintahan ke depan akan lebih hati-hati, terukur, dan berkomitmen tinggi terhadap tata kelola fiskal yang sehat dan berkeadilan.(red.al)

kabarreskeim
- 14:46

Read other related articles

Also read other articles