Kediri, rakyatindonesia.com – Proyek irigasi melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Klanderan, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, tengah menjadi sorotan. Anggaran senilai Rp195 juta dari Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang digunakan dalam proyek tahun anggaran 2024 itu diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta spesifikasi teknis di lapangan.
Dalam investigasi awal yang dilakukan oleh Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI), ditemukan bahwa konstruksi saluran irigasi yang dibangun tidak sesuai dengan rincian dalam RAB. Selain itu, terdapat dugaan penggunaan material bangunan yang kualitasnya di bawah standar.
Hadi, salah satu anggota LP3-NKRI, menyampaikan bahwa sebelum mengklarifikasi ke pemerintah desa, pihaknya telah lebih dulu berkoordinasi dengan pengurus Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Desa Klanderan. Berdasarkan penjelasan ketua HIPPA, proyek dikerjakan tanpa menggunakan alat pencampur beton (molen) dan material semen yang digunakan adalah semen Gresik, dengan perbandingan campuran 1:4 yang dinilai kurang ideal untuk mutu beton.
Lebih lanjut, ketika LP3-NKRI meminta kejelasan mengenai dokumen RAB dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), ketua HIPPA mengaku bahwa seluruh dokumen tersebut dipegang langsung oleh Kepala Desa Klanderan. "Semua urusan teknis dan administrasi ada di Pak Kades," ujarnya.
Namun, ketika LP3-NKRI mencoba mengkonfirmasi langsung ke Kepala Desa, suasana berubah memanas. Kepala desa menunjukkan sikap tidak bersahabat, berbicara dengan nada tinggi, dan terlihat emosi saat menjawab pertanyaan. Ia menegaskan bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan sistem padat karya secara manual tanpa molen, dan seluruhnya menggunakan semen Gresik. Ia juga menambahkan bahwa hal-hal teknis di lapangan adalah urusan pendamping dari BBWS.
“Kami hanya mengikuti arahan pendamping. Soal campuran dan teknis, bukan ranah kami. Kalau ada masalah, silakan dilaporkan ke pihak berwenang,” katanya sambil meninggikan suara.
Sementara itu, LP3-NKRI menyatakan akan terus memantau perkembangan proyek ini dan tidak segan melaporkan dugaan penyimpangan ke instansi yang berwenang. Mereka juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara demi menghindari potensi kerugian negara.(RED.TIM)
FOLLOW THE Rakyat-Indonesia.com | REFERENSI BERITA INDONESIA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow Rakyat-Indonesia.com | REFERENSI BERITA INDONESIA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram