Friday, June 13, 2025

Penerbangan Vakum, Pemkab Kediri Gerak Cepat Hidupkan Kembali Bandara Dhoho

KEDIRI, rakyatindonesia.com – Menyikapi terhentinya penerbangan di Bandara Dhoho Kediri sejak Mei hingga Juli 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri bergerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pemerintah daerah sekitar. Langkah ini bertujuan untuk merumuskan strategi mengaktifkan kembali operasional bandara yang berada di wilayah barat Sungai Brantas tersebut.

Rapat yang digelar pada Kamis (13/6) itu dihadiri oleh perwakilan dari Pemkab Tulungagung, Pemkab Trenggalek, dan Pemkot Kediri. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, M. Solikin, yang memimpin jalannya diskusi menyebutkan bahwa pertemuan ini difokuskan pada upaya mendatangkan kembali maskapai penerbangan dan meningkatkan angka keterisian penumpang.

"Pembahasan utama adalah bagaimana menghadirkan kembali penerbangan komersial di Bandara Dhoho serta strategi peningkatan load factor," jelas Solikin.

Seperti diketahui, maskapai Citilink yang sebelumnya melayani rute Kediri–Jakarta, menghentikan operasional sementara sejak bulan lalu karena kendala armada yang tengah dalam proses perawatan. Belum ada kepastian dari pihak maskapai kapan rute ini akan kembali dibuka.

Untuk mengatasi situasi ini, rapat menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satunya, Pemkab Kediri akan berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar menerbitkan surat edaran (SE) yang mendorong aparatur sipil negara (ASN) dari kabupaten/kota sekitar agar menggunakan Bandara Dhoho saat bepergian dinas.

"Langkah ini sebagai bentuk dukungan agar saat penerbangan kembali dibuka, jumlah penumpang dapat lebih terjamin," tambahnya.

Selain itu, Dishub Provinsi Jawa Timur juga akan mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), berisi permohonan penugasan maskapai penerbangan untuk membuka kembali rute dari dan menuju Bandara Dhoho Kediri.

Tim khusus pun akan dibentuk guna menyusun peta jalan (roadmap) percepatan reaktivasi bandara. Tim ini nantinya akan didampingi oleh Bappeda Jatim dan Dinas Perhubungan Provinsi Jatim.

“Rapat lanjutan akan melibatkan Otoritas Bandara Wilayah III dan membahas insentif operasional bagi maskapai,” terang Solikin.

Pihak Pemkab juga membuka ruang diskusi dengan lembaga pengawas dan auditor seperti BPK dan BPKP untuk membahas regulasi dan mekanisme penganggaran subsidi maskapai jika diperlukan.

Sementara itu, Direktur PT Surya Dhoho Investama (SDHI), selaku pengelola bandara, Maksin Arisandi, menyampaikan bahwa keberlangsungan Bandara Dhoho tak bisa dibebankan hanya kepada pihak pengelola.

“Bandara ini adalah milik negara, dan meski dibangun dengan skema KPBU unsolicited, operasionalnya menjadi tanggung jawab bersama. Kami butuh dukungan dari seluruh pihak agar Dhoho tidak menjadi bandara yang mati suri,” tegas Maksin.

Dengan langkah kolaboratif ini, besar harapan agar Bandara Dhoho segera pulih dari kevakuman dan kembali menjadi simpul penting transportasi udara di wilayah Kediri Raya.(RED.AL)