KNKT Ingatkan Aturan Istirahat Pengemudi Saat Mudik Lebaran

 

Jakarta, rakyatindonesia.com - Arus mudik dan balik Lebaran 2024 diprediksi akan mengalami lonjakan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengingatkan aturan beristirahat untuk pengemudi.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono awalnya mengatakan sejauh ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang membawahi mode transportasi, baik darat, laut hingga udara. Salah satu pembahasan yang difokuskan ialah pengaturan jam kerja pengemudi.

"KNKT berkordinasi dengan semua moda tranportasi, kereta api, udara dan laut serta darat. Ada beberapa hal yang telah kami diskusikan, terutama udara, darat dan laut, masalah di darat bagaimana kita mengatur jam kerja pengemudi dan kerja dari pengemudi," kata Soerjanto dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).

Soerjanto mengapresiasi para regulator yang telah menaruh perhatian terhadap aspek keselamatan pemudik. Karena itu, ia mengingatkan agar ketentuan waktu istirahat bagi pengemudi maupun kendaraan reguler dipatuhi.

"Alhamdulillah hal ini sudah menjadi pehatian teman-teman regulator, bagaimana mengatur mengemudi dan istirahat dari para pengemudi kendaraan angkutan mudik maupun angkutan reguler," ujarnya.

Selain itu, KNKT juga berkoordinasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) terkait pengaturan rest area hingga rambu lalu lintas di jalan tol. Dia mengingatkan potensi membeludaknya pemudik di satu titik rest area.

"Ada beberapa hal sudah kita koordinasikan dengan BPJT, masalah kalau terjadi hujan ada beberapa rambu-rambu yang mengingatkan untuk masalah hydroplaning dan juga bagaimana mengatur rest area agar bisa dimanfaatkan secara maksimal, ini yang perlu kita waspadai rest area salah satu titik menjadikan satu problem kalau mengalami overload sehingga kemacetan sampai di jalan," terangnya.

Sementara di jalur laut, KNKT berkoordinasi dengan stakeholder terkait mengantisipasi potensi cuaca ekstrem yang mempengaruhi waktu kapal-kapal pengangkut pemudik yang sedang maupun akan berlayar dari pelabuhan.

"Nah untuk udara dan kereta api, dua moda cukup baik persiapan dan kami juga sudah melihat persiapan-persiapan, baik armada maupun kru sudah disiapkan dengan baik itu secara umum, keselamatan juga kami melihat ada peningkatan signifikan yang dipersiapkan oleh para stakeholder ini," imbuhnya.

Seperti diketahui, pemudik pada masa Lebaran 2024 diprediksi mencapai 193 juta orang. Kemenhub melakukan sejumlah langkah antisipasi mulai dari pengaturan lalu lintas hingga mudik gratis.

"Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT), terdapat tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa Lebaran 2024, yaitu sebesar 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 193 juta orang," kata Menhun Budi Karya Sumadi dalam jumpa pers virtual persiapan mudik 2024, Minggu (17/3).

Sementara itu, sebanyak 28 juta orang diperkirakan akan meninggalkan Jabodetabek. Budi mengatakan pemudik Lebaran tahun ini akan meningkat.

"Dari angka tersebut, sebesar 14,6% atau 28,4 juta orang penduduk Jabodetabek akan melakukan perjalanan di masa mudik Lebaran 2024, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan minat masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 45,8% atau 123 juta orang," katanya.

(red.alz)

Truk ODOL Dilarang Mulai 2023, KNKT: Harus Komprehensif dan Butuh Koordinasi

Jakarta, rakyatindonesia.com - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merespons rencana dilarangnya truk over dimension over loading (ODOL)—yang mengangkut barang dengan kelebihan muatan—mulai tahun 2023. Larangan itu diberlakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagai upaya peningkatan keselamatan transportasi.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengatakan pihaknya sangat mendukung kebijakan yang sering disebut zero ODOL itu.“Pelaksanaan kebijakan ini harus dilaksanakan secara komprehensif dan butuh koordinasi dengan segala pihak,” ujar dia lewat keterangan tertulis pada Jumat, 30 Desember 2022.

Sejak tahun 2019, KNKT sudah menyoroti permasalahan ODOL dengan mengeluarkan masukan kepada beberapa instansi di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan Sekretariat Kabinet. Namun, kebijakan tersebut tertunda lama dan menimbulkan pro kontra yang berkembang di masyarakat.

ODOL, menurut Soerjanto tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian perhubungan. Dia melihat ada keterlibatan dengan kementerian lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga berpartisipasi dalam edukasi pada masyarakat.

“Dalam implementasinya tentunya tidak bisa dilaksanakan serta merta karena akan berpengaruh pada sektor-sektor yang lain. Harus ada tahapan-tahapan pelaksanaannya,” tutur Soerjanto.

Soerjanto menuturkan, ODOL ini bisa dikatakan sudah menyebabkan korban jiwa selain kerusakan sarana dan prasarana. “Saya sendiri melihat ini tidak bisa diselesaikan secara singkat, yang terpenting roadmap zero ODOL selama lima tahun ke depan dilaksanakan secara konsisten,” ucap dia. 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno memastikan bahwa kebijakan aturan truk yang mengangkut barang dengan kelebihan muatan tetap berlaku mulai Januari 2023. Kebijakan itu akan dilakukan secara bertahap.

“ODOL itu kan 2023, bisa Januari sampai Desember. Tahapannya akan kita lakukan. Bukan Januari langsung zero ODOL, tapi ada tahapan yang akan dilakukan,” ujar Hendro di Kantor Kementerian Perhubungan, pada Selasa, 27 Desember 2022.

Menurut Hendro, dari data kecelakaan, ODOL merupakan kontributor kedua kecelakaan yang angkanya 12 persen setelah sepeda motor. Dia juga menjelaskan bahwa kebijakan zero ODOL sebenarnya sudah ada sejak tahun 2017, tapi diundur ke 2018, dan mundur lagi hingga 2023. 

Namun, permintaan penundaan tersebut tidak diikuti action plan yang ingin menunda ODOL. Artinya, kata Hendro, bukannya jumlah truk ODOL berkurang, tapi malah justru bertambah. “Harusnya kalau minta mundur dia juga membenahi diri. Tapi tidak."

Selain itu, dia juga mengatakan untuk penindakan pun sudah dilakukan, dan pelanggarannya tetap ada. “Di jembatan timbang ditindak, korlantas juga nindak kelebihan muatan. Di jalan tol juga sudah saya minta untuk terapkan Weight In Motion (WIM),” kata dia. 

Hendro menuturkan bahwa zero ODOL yang diterapkan pada Januari 2023 merupakan kebijakan bersama, dan sampai saat ini belum ada rencana untuk penundaan. Sehingga, dia menegaskan, tahun depan Kemenhub tetap akan melaksanakan zero ODOL dengan beberapa tahapan.

“Tahapan-tahapan akan kita putuskan bagaimana zero ODOL terlaksana dengan baik tapi tidak ada gejolak, termasuk dari sisi ekonomi, 2023 akan kita luruskan dan kerjakan bersama,” tutur Hendro. (Red.Sl)