Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, Ini Update Quick Count-Real Count Terbaru

 

Jakarta - , rakyatindonesia.com - Hasil Pemilu KPU 2024 akan diumumkan besok Rabu, 20 Maret 2024. Penetapan ini mengikuti tahap rekapitulasi nasional di 38 provinsi plus luar negeri.

"Begitu rekap nasional selesai, langsung penetapan hasil Pemilu 2024 secara nasional," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam detikNews, Selasa (19/3/2024).

Adapun batas akhir pengumuman penetapan ialah 20 Maret 2024. Namun, hasil pemilu dapat diumumkan lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan.

"Sebagaimana Pemilu 2019 batas akhir penetapan hasil Pemilu 2019 adalah 22 Mei 2019, tapi bisa ditetapkan 21 Mei 2019," ujarnya.

Hasil Quick Count Pemilu 2024
Sembari menunggu pengumuman hasil Pemilu KPU 2024, detik.com telah merangkum data hasil quick count pada gelaran Pemilu tahun ini. Berikut hasil quick count lembaga survei berdasarkan data terakhir per Senin, 19 Februari 2024:

Poltracking
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 25,13%
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming 58,51%
Ganjar Pranowo-Mahfud MD 16,36%

Politika Research Consulting
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 24,07%
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming 59,22%
Ganjar Pranowo-Mahfud MD 16,71%

Litbang Kompas
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 25,25%
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming 58,45%
Ganjar Pranowo-Mahfud MD 16,30%

Denny JA
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 25,21%
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming 58,06%
Ganjar Pranowo-Mahfud MD 16,73%

Indikator
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 25,34%
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming 58,08%
Ganjar Pranowo-Mahfud MD 16,58%

Charta Politika
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 25,55%
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming 57,81%
Ganjar Pranowo-Mahfud MD 16,62%

Hasil Real Count Pemilu 2024
Adapun hasil real count bisa dilihat dalam laman resmi KPU pemilu2024.kpu.go.id. Namun, data diagram yang menunjukkan suara dalam Pemilu 2024 telah dihilangkan dan akan diganti dengan Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

Formulir Model C1-Plano adalah formulir yang dibacakan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam rekapitulasi perolehan suara peserta Pemilu.

"Kini kebijakan KPU hanya menampilkan bukti autentik perolehan suara peserta pemilu," kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Idham Holik dalam Antara.

Berdasarkan data diagram terakhir pada situs pemilu2024.kpu.go.id dilihat detikcom, Senin (4/3/2024) pukul 08.00 WIB, data yang telah ditampilkan berasal dari 642.787 dari 823.236 TPS 78,08%. Berikut hasil real count Pilpres 2024:

1. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 31.380.569 (24,49%)
2. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 75.374.978 (58,83%)
3. Ganjar Pranowo-Mahfud Md: 21.376.763 (16,68%)

Itulah update quick count dan real count hasil Pemilu KPU 2024. Siapa yang akan jadi presiden Indonesia ke-9? . (red.I)

KPU Jawab Anggota DPR soal Sirekap: Itu Teknologi Transparansi Hasil Pemilu

 

Jakarta, rakyatindonesia.com - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mempertanyakan soal penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dan menganggapnya sebagai alat musibah. KPU pun menjawab hal tersebut.

"Sirekap menjadi jawaban atas kekhawatiran adanya potensi electoral fraud atau electoral manipulation dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara, karena Sirekap sebagai teknologi transparansi hasil perolehan suara peserta Pemilu," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Minggu (21/1/2024).

Berdasarkan Pasal 3 huruf f dan i dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, kata Idham, ada dua dari sebelas prinsip penyelenggaraan Pemilu yang harus diimplementasikan. Di antaranya ialah prinsip terbuka dan akuntabel.

Idham mengatakan Sirekap merupakan teknologi informasi yang digunakan KPU dalam memastikan proses penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dapat bersifat terbuka. Selain itu, juga memiliki akuntabilitas publik.

"Teknologi informasi yang digunakan oleh Sirekap untuk Pemilu serentak 2024 itu adalah teknologi informasi yang sudah dimutakhirkan," ujarnya.

"Sehingga Sirekap yang akan digunakan itu akan jauh lebih baik, daripada Sirekap yang pernah digunakan pada pemilihan serentak kepala daerah di tahun 2020 yang lalu," sambung dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyoroti penggunaan Sirekap dalam Pemilu 2024. Menurut Mardani penghitungan suara harus dilakukan secara manual.


Hal tersebut disampaikan Mardani dalam rapat dengar pendapat Komisi II dengan KPU hingga Bawaslu di DPR RI. Mardani merujuk pada aturan UU Nomor 17 Tahun 2017 di mana perhitungan dilakukan secara manual.

"Dasar perhitungan Pemilu kita karena UU Nomor 17 Tahun 2017, itu tidak kita revisi, adalah basisnya adalah manual, bukan digital," kata Mardani dalam rapat, Selasa (16/1).

Dia mempertanyakan jika Sirekap bisa menjadi alat bantu. Mardani khawatir proses sistem Sirekap ini justru menimbulkan masalah baru dalam penghitungan suara.

"Tadi ada kata-kata indah, 'Sirekap itu adalah alat bantu.' Ini bukan jadi alat bantu, alat musibah, pandangan saya, karena boleh jadi prosesnya tidak sesederhana bahwa kita foto, kita kirim, dan dari TPS langsung ke KPU Pusat," ujarnya. (red.w)

Bangun Sinergitas, Kapolres Kediri Kunjungi Kantor KPU dan Bawaslu

 

 

Kediri, rakyatindonesia.com  – Pastikan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, Kapolres Kediri AKBP Bimo Ariyanto, S.H., S.I.K. kunjungi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri, Senin (15/1/2024) pagi.

Dalam kunjungannya, AKBP Bimo didampingi Wakapolres Kediri Kompol Verawaty Thaib, S.I.K., Kasat Samapta dan Kasi Propam Polres Kediri, serta Kapolsek Ngasem dan anggota. 

Diungkapkan AKBP Bimo bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempererat sinergi antara Kepolisian, KPU dan BAWASLU dalam rangka mendukung kelancaran dan transparansi pelaksanaan Pemilu di wilayah hukum Polres Kediri.

Dirinya menyampaikan pentingnya kerja sama untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama proses Pemilu berlangsung. Ditekankannya komitmen Polres Kediri untuk memberikan dukungan penuh dalam menjaga situasi kamtibmas jelang, saat dan pasca Pemilu.

“Koordinasi antar lembaga sangat penting guna menjamin keberhasilan Pemilu dan menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Dalam sambutannya, turut disampaikan apresiasi terhadap kinerja KPU dan Bawaslu dalam memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi. 

"Kami (Polres Kediri) akan terus bersinergi dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pelaksaaan Pemilu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, aman dan nyaman," imbuh AKBP Bimo.

Tidak hanya memperkuat hubungan sinergis, orang nomor satu di Polres Kediri itu juga melibatkan diri secara langsung dengan melakukan pengecekan di gudang logistik Pemilu. 

Dalam kegiatan tersebut, Ia menyapa para pekerja yang sedang aktif menyiapkan dan mengorganisir logistik untuk Pemilu yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. 

Lebih lanjut, langkah ini menggambarkan komitmen Kapolres Kediri untuk turut terlibat secara langsung dalam memastikan segala persiapan Pemilu berjalan efisien dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. (red.tim)

Wujudkan Kamtibmas Kondusif, 1Samapta Polres Tulungagung Menggelar Patroli Presisi

  

TULUNGAGUNG, rakyatindonesia.com - Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif di sekitar kantor penyelenggara pemilu serentak Tahun 2024 dan lokasi keramaian di Kabupaten Tulungagung, Satuan Samapta (Sat Samapta) Polres Tulungagung, Polda Jatim melaksanakan Patroli Presisi.

Kapolres Tulungagung AKBP Teuku Arsya Khadafi, S.H.,  S.I.K., M.Si, melalui Kasat Samapta AKP Santoso, SH mengatakan, bahwa Patroli Presisi merupakan salah satu bentuk pelayanan Polri khusus Sat Samapta kepada masyarakat. 

"Kegiatan ini difokuskan di sekitar kantor penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), serta gudang logistik KPU", ungkapnya,Senin (8/1/24).

Pada Patroli itu juga mencakup tempat keramaian, pemukiman dan jalan raya di wilayah hukum Polres Tulungagung.

AKP Santoso menjelaskan bahwa dengan ditempatkannya personel Sat Samapta di obyek obyek vital, serta titik-titik keramaian dan daerah rawan kecelakaan, diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat serta pengguna jalan yang sedang melakukan aktivitasnya.

“Patroli Presisi ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban", terangnya. 

Dengan kehadiran Polisi di tempat-tempat strategis diharapkan dapat memberikan kepercayaan dan ketenangan bagi warga masyarakat. (red.tim)

Surat Suara Simulasi Hanya 2 Paslon Berujung PDIP Solo Tuding Menyesatkan

 

Solo, rakyatindonesia.com - PDIP Solo memprotes surat suara simulasi Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menampilkan dua kolom pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. KPU memberikan penjelasannya.

Protes PDIP Solo

Liasion Officer (LO) PDIP Solo, YF Sukasno mengatakan hal itu diketahui saat dirinya meminta contoh surat suara dari Pilpres, DPD, DPRD, hingga DPRD ke KPU Solo. Saat membuka simulasi surat suara Pilpres, dia melihat di dalamnya hanya ada dua contoh kolom paslon.


"Jumat itu saya ke KPU dan minta contoh kartu suara, karena parpol memang boleh kan. Sehingga saya minta contoh kartu suara, diberi lima, lengkap, kartu suara Pilpres, DPD, DPRD, DPR RI. Saat membuka kartu suara pada Senin, yang Pilpres ternyata kolomnya hanya dua. Ini simulasi lho," kata Sukasno kepada wartawan, Rabu (3/1/2024).


Menurut Kasno, dalam konteks simulasi Pilpres 2024, seharusnya surat suara pilpres itu dibuat persis dengan jumlah paslon yang ada saat ini, yakni tiga paslon.


"Kalau di KBBI kan latihan yang mendekati real. Sehingga, lho kok hanya dua kolom. Harusnya kalau latihan ya kolomnya tetap tiga, menurut saya ini menyesatkan," ujarnya.


Sukasno juga sempat mencoba melakukan simulasi kepada calon pemilih muda dan tua. Dia mengatakan, calon pemilih tersebut juga mempertanyakan soal surat suara simulasi pilpres tersebut.

"Yang umur 68 tahun itu bertanya, kok nggak ada foto rambut? Saya sampaikan ini hanya contoh. Dijawab 'lha ini yang nomor tiga mana?' Saya coba tanya, mau coblos mana, dia menghitungnya kan 1-2-3. Nomor tiga nggak ada. Kalau ada nyoblosnya pinggir kanan," ucap dia.


"Yang anak muda juga sama. Kalau dia sampaikan langsung, lho kok kolomnya hanya dua, kan calonnya ada tiga," sambung Sukasno.


Sukasno juga telah menanyakan ke KPU Solo mengenai surat suara simulasi pilpres tersebut.


"KPU Solo jawabnya terima dari KPU Pusat itu, jadi yang dibuat sosialisasi ini," kata Sukasno.


Sukasno lalu mempertanyakan apa motivasi KPU membuat simulasi surat suara pilpres hanya terdiri dari dua kolom paslon.


"Komentar saya, ini kartu suara untuk simulasi ini menyesatkan. Kedua, apa motivasi KPU membuat ini? Kalau irit atau efisiensi, kita udah nggak bicara itu lagi. Karena yang di simulasi lain dibuat semua, 18 parpol dibuat semua. Ini penting lho," tandasnya.


Sukasno menambahkan, pihaknya telah melaporkan temuan itu ke Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo. "Sudah laporan ke Ketua DPC, terkait lain-lain dikaji DPC dan tim," pungkasnya.


Klarifikasi KPU Solo

Saat dimintai konfirmasi secara terpisah, Ketua KPU Solo, Bambang Christanto mengatakan desain simulasi surat suara itu langsung dari KPU RI. KPU Solo hanya mengunduh desain dari link yang telah disediakan KPU RI.

"Jadi kita hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi arahan dari pusat, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kita hanya menjalankan instruksi sesuai dengan edaran dari KPU RI," kata Bambang.

Penjelasan KPU RI

KPU RI menegaskan hal tersebut terjadi lantaran human error.

"Terkait hal tersebut itu terjadi human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya, kecuali memang kekhilafan yang terjadi," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Rabu (3/1).


Idham menuturkan pihaknya ketika mengetahui hal tersebut, langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan surat suara tersebut. Dia juga menegaskan KPU RI telah meminta kepada KPU daerah untuk melakukan simulasi kembali dengan surat suara tiga pasangan calon.

"Pada 29 Desember 2023 saya sudah minta kepada seluruh KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara tersebut," ujarnya.

"KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah yang telah melakukan simulasi dengan surat surat dua pasang calon dengan melakukan simulasi kembali dengan minimal tiga pasang calon," sambung dia. (red.w)

Roy Suryo Juga Dilaporkan Cyber Indonesia ke Bareskrim soal Gibran Pakai 3 Mic

  

Jakarta, rakyatindonesia.com -Roy Suryo kembali dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait tuduhan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang memakai 3 mikrofon saat debat cawapres. Kali ini, Roy Suryo dilaporkan oleh Cyber Indonesia.

Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid mengatakan pelaporan ini dilakukan agar tidak adanya fitnah. Selain itu, menurutnya bila dibiarkan hal ini akan berdampak pada hasil pemilu.

"Biar tidak ada fitnah, saya beranggapan mesti ada proses hukum terhadap Roy Suryo tadinya oleh KPU, jangan sampai nanti publik beranggapan pemilu ini dinilai memang berlangsung tidak jujur dan adil, bahaya kalau dibiarkan dampaknya terhadap hasil pemilu nanti," ujar Muannas dalam keterangannya, Rabu (3/1/2024).

Muannas juga berharap dalam debat ketiga nanti tidak diwarnai oleh tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Hal ini lah yang menurutnya layak dan beralasan bila laporan ditindak lanjuti.

Sementara itu, Ketua Cyber Indonesia Aulia Fahmi mengatakan pihaknya melaporkan Roy Suryo dengan pasal ujaran kebencian dan berita bohong. Laporan ini diterima dan teregister dengan nomor LP/B/2/1/2024/SPKT/Bareskrim Polri.

"Kami telah melaporkan dengan Pasal ujaran kebencian, pemberitaan bohong dan penghinaan teehadap lembaga negara, sebagaimana Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1946 dan Pasal 207 KUHP dengan Nomor Laporan Polisi : LP/B/2/1/2024/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 2 Januari 2024," kata Aulia.

Aulia menyebut KPU telah mengklarifikasi tuduhan Roy Suryo. Dimana disebutkan, semua paslon mendapatkan fasilitas yang sama.

"KPU sendiri telah mengklarifikasi tuduhan Roy Suryo tersebut, bahkan Ketua KPU bilang Roy Suryo Tukang Fitnah, karena faktanya semua paslon di acara debat cawapres mendapatkan fasilitas sama atas mic yang sudah disediakan," tuturnya.

Tanggapan Roy Suryo

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Roy Suryo mengaku telah mengetahui pelaporan tersebut. Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah mengkaji laporan tersebut.

"Ya, saya sudah mendengar kabar tersebut dan saat ini Tim Hukum saya (dari IDCC & Associates) sedang mengkaji Laporan tersebut. Insyaallah nanti atau besok akan ada sikap atau tanggapan resmi dari Tim Hukum saya tersebut, jadi tunggu saja," ujar Roy Suryo saat dihubungi, Rabu (3/1/2024).(red.w)

Bersama Petugas KPU dan Bawaslu, Kapolrestabes Surabaya Cek Kesiapan Pengamanan Gudang Logistik

 

SURABAYA, rakyatindonesia.com – Memastikan keamanan obyek vital, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasma Royce bersama pejabat utama Polrestabes Surabaya kunjungi kantor KPU Kota Surabaya, kantor Bawaslu dan Gudang Logistik Pemilu.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolrestabes Surabaya berkoordinasi dengan pihak KPU dan Bawaslu terkait perkembangan situasi pada tahapan Pemilu 2024.

“Iya, kemarin kami mengunjungi kantor KPU, Bawaslu dan bersama – sama petugas dari KPU dan Bawaslu kami juga cek situasi dan kondisi di gudang Logistik memastikan situasi aman,”ujar Kombes Pasma, Selasa (28/11).

Kapolrestabes Surabaya juga mengatakan bahwa pihaknya telah menempatkan personel di beberapa obyek vital termasuk gudang logistic KPU.

“Untuk gudang logistic Pemilu kami siagakan personel 24 jam setiap hari bergantian termasuk melibatkan personel dari Polres Pelabuhan Tanjungperak,”kata Kombes Pasma.

Kedepan kata Kapolrestabes Surabaya juga akan tetap melaksanakan koordinasi dengan KPU Kota Surabaya dan Bawaslu Kota Surabaya sebagai penyelenggara Pemilu terkait persiapan pengamanan Pemilu 2024.

Turut hadir dalam kegiatan pengecekan dan kordinasi di KPU Surabaya, Bawaslu Kota Surabaya tersebut, Kasat Intelkam, Kabagops, Kasatlantas, Kasatpamobvit, Kasat Samapta dan Nur Syamsi, S.Pd., M.Sos. selaku Ketua KPU Kota Surabaya. 

Selain itu ikut mendampingi, Suprayitno (Divisi Teknis Penyelenggaraan), Titus Saptadi (Sekretaris KPU Kota Surabaya) dan Raditya (Kasubbag log KPU Kota Surabaya). 

Kombes Pasma berharap terjaminnya penyelenggaraan Pemilu yang aman sesuai tahapan yang telah diamanatkan undang-undang.

Polres Kediri Siagakan Pasukan di KPU Amankan Rapat Pleno Pengumuman DCT

 

Kediri, rakyatindonesia.com – Sejumlah personel  Polres Kediri Polda Jatim memadati kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, Jum’at (3/11/2023).

Ini dilakukan untuk mengamankan rapat pleno pengumuman daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten.

Mulai pukul 08.00 WIB, pasukan berseragam coklat telah bersiap untuk melaksanakan apel yang dipimpin oleh Kabag Ops Polres Kediri Kompol Riko Saksono, S.E.

Dalam arahannya, Kompol Riko mengimbau anggota untuk melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan ketidakpuasan calon yang tidak lolos.  

Selain itu, mengintensifkan patroli di kantor KPU, Bawaslu, Parpol, Bupati dan DPRD Kabupaten Kediri sebagai langkah preventif menjaga kamtibmas serta meminimalisir potensi gangguan selama proses penetapan DCT berlangsung.

Penetapan DCT merupakan tahapan penting dalam persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang. 

Untuk itu, Polres Kediri berkomitmen untuk memastikan rangkaian proses tersebut berlangsung dengan aman dan damai serta memastikan bahwa hak demokrasi masyarakat terlindungi.

"Kami siap memberikan pengamanan maksimal dalam setiap tahapan proses Pemilu. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota kepolisian untuk melayani dan melindungi masyarakat,” ujar Kompol Riko usai melaksanakan apel. (red.IY)