Pemkot Kediri komitmen program dan kebijakan responsif gender

 

Kediri, rakyatindonesia.com –  Pemerintah Kota Kediri berkomitmen penuh agar program serta kebijakan responsif gender sehingga tidak ada yang timpang.

Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri Zanariah menjelaskan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Kediri mulai tahun 2018-2022 selalu berada di atas Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

"Begitu pula Indeks Ketimpangan Gender tahun 2018-2022 berada di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Di Jawa Timur Indeks Pembangunan Gender Kota Kediri berada di peringkat delapan, Indeks Pemberdayaan Gender Kota Kediri di peringkat pertama, dan Indeks Ketimpangan Gender di peringkat dua," katanya di Kediri, Sabtu.

Ia menambahkan Pemerintah Kota Kediri memiliki komitmen kuat dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender.

Hal itu diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 tahun 2022 yang diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 43 tahun 2022. Ada pula Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.

"Capaian di Kota Kediri sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana kami mempertahankan dan teman-teman OPD ini tidak terlena. Apa yang sudah baik harus kita tingkatkan dan yang belum baik kita bereskan," ujarnya.

Dirinya menambahkan, pada kebijakan responsif gender, Kota Kediri memiliki visi 'Kota Kediri Unggul dalam Harmoni'. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dituangkan dalam misi kedua, yakni, mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing berbasis nilai agama dan budaya.

Kota Kediri juga telah memiliki sistem informasi data gender dan anak Kota Kediri yang dapat diakses secara daring. Di Kota Kediri keterwakilan perempuan di legislatif sebesar 37 persen atau 11 orang dari 30 anggota DPRD, dan 35 persen di eksekutif atau 135 dari 417 pejabat eselon di Pemerintah Kota Kediri. Lalu perempuan, anak, dan disabilitas juga dilibatkan dalam perencanaan pembangunan Kota Kediri.

"Pengarusutamaan gender ini ada empat bidang yang menjadi prioritas, yakni politik, hukum, sosial dan ekonomi. Kami punya sistem yang langsung memilah berdasarkan bidang prioritas itu tadi," ujar dia.

Zanariah menambahkan Kota Kediri juga memiliki sembilan program unggulan responsif gender yakni Prodamas Plus, service city card, home care, asuransi kesehatan universal, pendidikan gratis dan berkualitas, penciptaan wirausaha baru, koperasi RW, kampung keren, dan satu kelurahan satu RTH.

Ada juga program inovasi OPD responsif gender, mulai dari home care peduli, posyandu jiwa gema sahaja, Japri WEE, sekolah orang tua hebat, gerakan masyarakat sadar dan peduli stunting, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi perempuan, program selimut hati, Japri PWD, PMT menu lokal, dan pelatihan wirausaha kecantikan bagi perempuan korban kekerasan.

Pj Wali Kota Kediri Zanariah memaparkan program-program yang telah dibuat di Kota Kediri sebagai impelemtasi pengarusamaan gender (PUG) Kota Kediri tahun 2023. Hal itu dilakukan dalam acara verifikasi lapangan evaluasi pengarusutamaan gender Tahun 2023 Anugerah Parahita Ekapraya oleh KemenPPA.

Turut hadir, Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya KemenPPA Eko Novi Ariyanti, Kepala DP3AK Provinsi Jatim Tri Wahyu, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, dan undangan lainnya. (red.IY)

Pemkot Kediri Gelar Simulasi Siaga Bencana

 

Kediri, rakyatindonesia.com – Dalam rangka membangun kesiapsiagaan masyarakat dan dunia usaha saat melakukan penanganan dan evakuasi mandiri di situasi darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri melaksanakan kegiatan simulasi bertempat di Kediri Town Square.

Kegiatan yang bertajuk “Simulasi Penanganan Bencana Gempa Bumi di Pusat Perbelanjaan Kota Kediri Tahun 2023” tersebut dilaksanakan selama empat hari yaitu 13 hingga 16 November 2023.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur seperti TNI, Polri, Damkar, PMI, Puskesmas dan Rumah Sakit, Rumah Zakat, Komunitas/Ormas, relawan, serta beberapa OPD dilingkungan Pemkot Kediri dengan total personil yang ikut sebanyak 140 orang.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri, Indun Munawaroh menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan swasta dalam hal ini pihak pusat perbelanjaan mengantisipasi bila suatu saat terjadi bencana. Selain itu membangun sinergi antara Pemkot Kediri dengan pihak swasta dalam penanganan bencana.

“Kita ingin pihak Mall mampu secara mandiri melakukan penanganan darurat saat terjadi bencana sebelum pihak dari BPBD, Damkar atau relawan datang memberikan bantuan,” ungkapnya, Rabu (15/11/2023).

“Kita pilih pusat perbelanjaan karena banyak sekali aktivitas masyarakat yang terjadi disini. Dan kegiatan ini sepertinya menjadi yang pertama dilakukan BPBD seluruh Jatim untuk melakukan kegiatan simulasi di pusat perbelanjaan,” sambungnya.

Indun Munawaroh menambahkan pada hari pertama dan kedua pihaknya melakukan penguatan kapasitas terhadap pihak internal Mall. Lalu di hari ketiga dan keempat lebih kepada pihak stakeholder terkait dalam membantu pihak Mall untuk melakukan penanganan darurat.

“Di hari pertama, kedua kita bentuk tim penanganan darurat dari pihak Mall. Lalu hari ini kita lakukan pra simulasi sebelum besok kita lakukan actionnya untuk simulasi tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, saat ditanya mengenai kesiapan BPBD Kota Kediri dalam menghadapi musim penghujan yang akan datang, Indun Munawaroh mengatakan jika pihaknya telah siap dengan didukung peralatan yang lengkap. Selain itu BPBD Kota Kediri juga selalu berkoordinasi dengan pihak terkait seperti TNI/Polri, Damkar, PUPR, DLHKP, dan DPKP dalam menanggulangi bencana.

“BPBD Kota Kediri tidak bisa melakukan penanggulangan bencana ini sendirian, kita perlu bantuan juga dari semua pemangku kepentingan. Maka dari itu kami selalu melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam menangani bencana. Kalau dari sisi peralatan yang kita punya, Alhamdulillah sudah lengkap dan siap digunakan,” ujarnya.

Terakhir Indun Munawaroh berharap kegiatan simulasi penanganan bencana di pusat perbelanjaan dapat menjadi budaya dikemudian hari seperti yang terjadi di negara Jepang.

“Dengan menjadi budaya, kesadaran masyarakat dalam melakukan penanganan darurat saat bencana terjadi dapat tumbuh secara alami. Hal itu yang menjadi keinginan kami,” pungkasnya.(red.IY)

Pemkot Kediri Dukung P4GN Selamatkan Generasi Bangsa

 

Kediri, rakyatindonesia.com – Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) dengan sasaran pemuda sebagai generasi muda.

"Terima kasih atas kunjungannya dan diajak bersama memberantas narkoba. Saya mendukung karena memang narkoba ini merusak masa depan generasi kita. Memang harus diberantas hingga bersih," kata Pj Wali Kota Kediri Zanariah, Jumat.

Ia mengatakan dalam memberantas peredaran narkoba harus berkolaborasi dengan semua pihak dan harus bergandeng tangan untuk menyelamatkan generasi penerus.

Termasuk, kata dia, juga melibatkan masyarakat dalam pencegahan penggunaan dan peredaran narkotika.

"Selama saya diberi amanah, saya mendukung program-program yang bagus bagi generasi penerus. Kami harus berkolaborasi karena Kota Kediri ini tempatnya di tengah. Sangat strategis untuk orang bertemu," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Kediri Yudha Wirawan menjelaskan bahwa pihaknya sengaja ingin bertemu dengan Pj Wali Kota Kediri audiensi untuk bersilaturahmi dan berkolaborasi.

Ia mengatakan, selama ini Pemerintah Kota Kediri dan BNN telah berkolaborasi dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Salah satunya dengan kelurahan bersih anti narkoba (Bersinar).

BNN Kota Kediri, telah meluncurkan kurikulum pendidikan P4GN terintegrasi yang diharapkan bisa menjadi rujukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika, pada 2016. (red.IY)

Pemkot Kediri: Gerakan Pangan Murah Tekan Laju Inflasi

 

Kediri, rakyatindonesia.com – Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur menyatakan bahwa gerakan pangan murah dengan operasi pasar yang digelar di sejumlah titik, intensif untuk menekan laju inflasi pada Oktober 2023, yang mencapai 0,20 persen lebih rendah dari inflasi Jawa Timur sebesar 0,27 persen.

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Kota Kediri Tetuko Erwin Sukarno mengemukakan selama Oktober 2023, harga pangan di Kota Kediri sedang bergejolak, antara lain beras, cabai rawit dan gula.

"TPID Kota Kediri bersama dengan Bulog terus melaksanakan operasi pasar dalam rangkaian gerakan pangan murah yang dilaksanakan setiap Minggu selama Oktober. Kegiatan ini dilaksanakan di kelurahan untuk menjangkau seluruh warga kota, menjual pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau," kata Erwin di Kediri, Selasa.

Erwin yang juga Sekretaris TPID Kota Kediri ini mengatakan dalam program tersebut, dijual beras SPHP, beras premium, minyak goreng, tepung terigu, gula, telur, bawang merah, bawang putih, sayur hingga buah yang didapatkan dari Bulog, distributor, petani dan peternak langsung, sehingga harganya lebih terjangkau.

Ia menambahkan gerakan yang telah dibuat tersebut berpengaruh positif pada inflasi di Kota Kediri pada Oktober 2023, yang mampu dikendalikan. Inflasi pada Oktober 2023, di angka 0,20 persen lebih rendah dari inflasi Jawa Timur sebesar 0,27 persen.

Menurut dia, sejumlah komoditas yang menyumbang inflasi mampu dikendalikan, seperti komoditas gula, minyak, telur ayam dan daging ayam, sehingga tidak menjadi lima besar komponen penyumbang inflasi Kota Kediri bulan Oktober.

Namun, ia mengaku tingginya harga beras juga masih menyumbang inflasi untuk Kota Kediri. "Beras yang masih menjadi penyumbang inflasi terbesar nomor satu," kata Erwin.

Ia menjelaskan beberapa peristiwa yang mempengaruhi inflasi terutama El Nino yang masih bertahan di level moderat pada Oktober 2023, mengakibatkan turunnya stok beras.

Bulog Kediri juga telah mendistribusikan ke pasar-pasar tradisional dengan beras medium di lebih dari 200 outlet pedagang, tetapi kenaikan lebih banyak dipicu konsumsi beras premium yang bahan bakunya sedang sulit didapat, bahkan oleh penggilingan beras skala besar, karena musim panen raya yang telah lewat.

"Untuk mencoba mengatasi masalah tersebut, kami di TPID Kota Kediri bersama Bulog akan membuka toko pengendalian inflasi yang menjual beras medium maupun premium dengan harga terjangkau. Toko ini direncanakan dibuka di tiga pasar tradisional yang ada di Kota Kediri pada awal November," kata dia.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Kediri Pardjan mengatakan secara month to month (mtm) inflasi Kota Kediri bulan Oktober cukup terkendali di angka 0,20 persen lebih rendah dari inflasi Jawa Timur sebesar 0,27 persen.

"Seperti bulan sebelumnya, salah satu pemicu inflasi di Kota Kediri disebabkan kenaikan harga pada kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau,” kata Pardjan.

Pihaknya menyebut TPID Kota Kediri harus mewaspadai untuk menekan inflasi bulan November ini. "Yang perlu diwaspadai adalah harga barang-barang yang masih mengalami kenaikan, terutama beras, karena memiliki nilai diagram tinggi, sehingga jika ada gejolak sedikit mempengaruhi inflasi yang cukup besar. Selain beras, kenaikan harga cabai rawit beberapa hari terakhir juga patut diwaspadai," kata dia. (red.IY)

Pemkot Kediri Targetkan Peroleh Rp1,6 Miliar Dari Pajak Parkir

 

Kediri, rakyatindonesia.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur menargetkan bisa memperoleh pendapatan dari pajak parkir pada 2023 ini sebesar Rp1,6 miliar dari berbagai tempat yang memiliki lahan parkir di kota ini.

"Tahun 2023 ini target pajak parkir adalah Rp1,6 miliar, dan realisasi hingga saat ini sudah mencapai Rp1,5 miliar," kata Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Sugeng Wahyu Purba Kelana, di Kediri, Selasa.

Pihaknya mengatakan target perolehan pajak parkir setiap tahunnya meningkat. Pada 2022, target perolehan pajak parkir adalah Rp1,5 miliar dan terealisasi, sedangkan saat ini Rp1,6 miliar dan mendekati akhir tahun 2023 hampir terealisasi.

"Insya Allah tercapai target tahun ini. Targetnya setiap tahun bertambah, kan ekonomi masyarakat juga naik," kata dia pula.

Dia juga menambahkan, pajak parkir itu dari berbagai lokasi misalnya pusat perbelanjaan, rumah sakit dan sejumlah lokasi lainnya. Selama ini, pengelola juga patuh untuk membayar pajak ke pemkot. Hasil dari pajak tersebut juga dikembalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, secara global realisasi pajak daerah di Kota Kediri mencapai lebih dari 85,04 persen. Realisasi tersebut dari berbagai pajak yang didapatkan yakni pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak parkir, penerangan jalan, reklame, hiburan, dan sejumlah pajak lainnya.

Ia menyebut, dari pajak tersebut PAD yang masuk mencapai Rp105 miliar dari berbagai pajak itu. Jumlah itu masih belum memenuhi target pendapatan pajak di 2023 yakni Rp124,3 miliar. Namun, pihaknya tetap optimistis hingga akhir tahun realisasi itu bisa tercapai.

Pemkot Kediri, kata dia lagi, saat ini telah mempunyai aplikasi daring baru Sistem Pembayaran Pajak Daerah Non-Tunai "Sapa Dana" dan Pelayanan Elektronik Pajak Daerah "Pijar" untuk memberi kemudahan membayar pajak. Wajib pajak tidak perlu membayar secara tunai karena semua dilakukan secara nontunai.

BPPKAD Kota Kediri juga terus mengembangkan program-programnya yang mudah diakses terkait dengan pembayaran pajak dan terus memberikan layanan yang memudahkan bagi wajib pajak. Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur menargetkan bisa memperoleh pendapatan dari pajak parkir pada 2023 ini sebesar Rp1,6 miliar dari berbagai tempat yang memiliki lahan parkir di kota ini.

"Tahun 2023 ini target pajak parkir adalah Rp1,6 miliar, dan realisasi hingga saat ini sudah mencapai Rp1,5 miliar," kata Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Sugeng Wahyu Purba Kelana, di Kediri, Selasa.

Pihaknya mengatakan target perolehan pajak parkir setiap tahunnya meningkat. Pada 2022, target perolehan pajak parkir adalah Rp1,5 miliar dan terealisasi, sedangkan saat ini Rp1,6 miliar dan mendekati akhir tahun 2023 hampir terealisasi.

"Insya Allah tercapai target tahun ini. Targetnya setiap tahun bertambah, kan ekonomi masyarakat juga naik," kata dia pula.

Dia juga menambahkan, pajak parkir itu dari berbagai lokasi misalnya pusat perbelanjaan, rumah sakit dan sejumlah lokasi lainnya. Selama ini, pengelola juga patuh untuk membayar pajak ke pemkot. Hasil dari pajak tersebut juga dikembalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, secara global realisasi pajak daerah di Kota Kediri mencapai lebih dari 85,04 persen. Realisasi tersebut dari berbagai pajak yang didapatkan yakni pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak parkir, penerangan jalan, reklame, hiburan, dan sejumlah pajak lainnya.

Ia menyebut, dari pajak tersebut PAD yang masuk mencapai Rp105 miliar dari berbagai pajak itu. Jumlah itu masih belum memenuhi target pendapatan pajak di 2023 yakni Rp124,3 miliar. Namun, pihaknya tetap optimistis hingga akhir tahun realisasi itu bisa tercapai.

Pemkot Kediri, kata dia lagi, saat ini telah mempunyai aplikasi daring baru Sistem Pembayaran Pajak Daerah Non-Tunai "Sapa Dana" dan Pelayanan Elektronik Pajak Daerah "Pijar" untuk memberi kemudahan membayar pajak. Wajib pajak tidak perlu membayar secara tunai karena semua dilakukan secara nontunai.

BPPKAD Kota Kediri juga terus mengembangkan program-programnya yang mudah diakses terkait dengan pembayaran pajak dan terus memberikan layanan yang memudahkan bagi wajib pajak. (red.IY)

Pemkot-Kejari Kediri Kerja Sama Penanganan Soal Perdata

 

Kediri, rakyatindonesia.com – Pemerintah Kota Kediri melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri setempat terkait dengan penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

"Penandatanganan ini merupakan bentuk penguatan serta kolaborasi antara Pemerintah Kota Kediri dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Khususnya di bidang keperdataan dan tata usaha negara," kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, di Kediri, Selasa.

Wali Kota mengatakan selama ini sudah banyak kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Kota Kediri dan Kejaksaan Negeri.

Berbagai permasalahan dapat terselesaikan dengan baik berkat kolaborasi, seperti permasalahan aset di Kota Kediri. Banyak penyelesaian permasalahannya dibantu oleh kejaksaan.

"Penting bagi saya waktu kemarin dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri menjelaskan terkait keberhasilan PT KAI mensertifikasi asetnya. Itu menjadi role mode kami. Alhamdulillah untuk aset-aset yang kami sertifikasi sudah hampir selesai," kata dia.

Wali Kota berharap sinergitas yang terjalin selama ini terus berjalan baik untuk menyelenggarakan pembangunan nasional, khususnya di Kota Kediri. Sebab Pemerintah Kota Kediri dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri merupakan satu kesatuan.

"Kami ini sama-sama alat dari negara untuk memajukan negara tercinta. Kami harus berkolaborasi bisa mempercepat pembangunan, agar negara kita tidak jauh tertinggal," kata dia.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Novika M. Rauf menjelaskan kerja sama bidang perdata dan tata usaha negara ini dikhususkan untuk bantuan hukum, pertimbangan hukum, konsultasi gratis, dan pendampingan. Banyak sekali pendampingan yang sudah dilakukan kepada organisasi perangkat daerah (OPD).

"Selama satu tahun tujuh bulan kami menjabat ada 151 pendampingan. Saya berharap rekan-rekan tidak sungkan untuk berkonsultasi dengan kejaksaan. Kantor kami terbuka dan gratis," ucap dia.

Kerja sama itu diwujudkan dengan penandatangan kesepakatan antara Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Novika M. Rauf. Perjanjian kerja sama tentang penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara ini dilakukan di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Kepala OPD, jajaran Kejaksaan Negeri Kota Kediri, dan tamu undangan lainnya. (red.IY)

Pemkot Kediri Beri Pelatihan Kewirausahaan di Kalangan Pemuda

 

Kediri, rakyatindonesia.com –  Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, memberikan pelatihan kewirausahaan bagi para pemuda dengan bentuk pelatihan mengelas, sehingga nantinya bisa sebagai bekal mereka bekerja ataupun membuka usaha sendiri.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengemukakan pelatihan pengelasan ini merupakan salah satu bidang dalam pelatihan kewirausahaan dan keterampilan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri.

"Di Kota Kediri ini kami mengadakan banyak pelatihan yang diadakan secara langsung. Ini akan mendapat sertifikasi jadi harapannya yang dilatih bisa langsung kerja. Pelatihannya ini bagus tidak kacang-kacang. Kalau ikut pelatihan di luar bisa sekitar 10 juta hingga 20 juta," katanya di Kediri, Senin.

Wali Kota juga mengingatkan para peserta bahwa setelah lulus pelatihan, mereka akan mendapatkan sertifikat maupun kesempatan uji kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan itu, bisa sebagai bekal untuk bekerja. Beberapa pekerjaan yang bisa dituju seperti bidang pertambangan, perkapalan, proyek bandara yang banyak membutuhkan keahlian las yang sudah tersertifikasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri Bambang Priambodo mengatakan bahwa syarat untuk bisa menjadi peserta pada pelatihan pengelasan ini harus warga Kota Kediri dengan pendidikan minimal SLTA, dan usia maksimal 35 tahun.

Para peserta pelatihan juga mendapat beberapa fasilitas berupa seragam dan APD pengelasan lengkap (mulai helm, face shield, sarung tangan las, pakaian & safety shoes), sertifikat pelatihan dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), kunjungan ke workshop dan proyek pengelasan agar peserta dapat merasakan atmosfer sesungguhnya dan akan diberikan fasilitas uji kompetensi BNSP.

"Untuk uji kompetensi BNSP ini hanya diberikan kepada 60 persen peserta dengan performa terbaik. Jadi ada penilaian oleh tim instruktur kepada masing-masing peserta. Hal ini tujuannya untuk menumbuhkan iklim kompetisi yang sehat dalam pelatihan," ujar dia.

Ulil Amri, salah seorang peserta mengaku banyak sekali ilmu yang didapatkannya dari pelatihan ini. Ditambah lagi, sekarang ini dirinya juga sudah terjun dalam pekerjaan di bidang pengelasan sehingga sangat bermanfaat memperkuat keterampilan yang dimiliki.

"Bermanfaat sekali, jadi tambah ilmu, dan tambah pengalaman," terangnya.

Pelatihan ini diikuti oleh 27 peserta. Pelatihan tingkat dasar pengelasan ini digelar selama 10 hari, mulai dari tanggal 4 Oktober hingga 13 Oktober 2023.

Wali Kota juga meninjau langsung pelatihan ini, bahkan menyaksikan sendiri progress latihan yang diberikan dengan melihat kemampuan peserta mengelas.(red.IY)

Pemkot Kediri Beri Pelayanan PBID Satu Pintu, Ini Tujuannya

  

Kediri, rakyatindonesia.com –  Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Sosial kini telah menyediakan layanan pendaftaran kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) BPJS Kesehatan sejak Kamis (14/8/223) kemarin.

Layanan pendaftaran kepesertaan PBID BPJS Kesehatan tersebut ditengarai karena capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Kediri yang sukses mencapai 100 persen.

Oleh sebab itu, Pemkot Kediri berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang lebih mudah kepada masyarakat.

“Terkait dengan UHC yang diraih Kota Kediri maka kepada warga Kota Kediri sudah dijaminkan kesehatannya pada BPJS Kesehatan, ada yang ditanggung Pemerintah Pusat dan ada melalui Pemerintah Kota melalui APBD,” jelas Paulus Luhur Budi, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri.

Sebelum menetapkan kebijakan ini, pihaknya terlebih dahulu telah melakukan uji coba terkait pelayanan PBID BPJS Kesehatan untuk warga Kota Kediri.

“Kalau sebelumnya ditangani Dinas Kesehatan namun setelah diadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait, Dinas Sosial ditunjuk untuk melaksanakan pendaftaran kepesertaan PBID agar memudahkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menuturkan, sebelum diterapkannya pelayanan satu pintu pada Dinas Sosial, pihaknya hanya berwenang dalam pemberian surat rekomendasi kepada warga Kota Kediri, terutama yang kurang mampu agar permasalahan yang dihadapi warga segera tertangani oleh BPJS Kesehatan.

Adapun persyaratan untuk mendaftar PBID BPJS Kesehatan cukup dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga dan KTP yang masih berlaku.

“Sekarang Dinas Sosial memegang pendaftaran kepesertaan sekaligus kalau ada case yang membutuhkan rekom juga diselesaikan di Dinsos,” kata Paulus.

Dirinya juga menjelaskan bahwa apabila terdapat warga Kota Kediri yang hendak beralih kepesertaan, dari sebelumnya BPJS Kesehatan mandiri menjadi PBID maka dapat datang langsung ke kantor Dinas Sosial dengan jam operasional hari Senin hingga Kamis pukul 7.30 – 15.30 WIB serta hari Jumat pukul 7.00 – 14.30 WIB.

Lebih lanjut lagi, pihaknya juga menyampaikan bahwa dalam penggunaan BPJS Kesehatan di faskes tidak perlu lagi menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) melainkan cukup menunjukkan KTP.

“Sebetulnya keputusan BPJS Kesehatan pusat untuk tidak menggunakan KIS sudah lama, sekarang kalau mau berobat cukup menggunakan KTP,” terangnya.

Terkait hal ini Pemkot Kediri telah melakukan upaya melalui surat imbauan kepada faskes agar memasang media sosialisasi berupa banner agar dapat diketahui masyarakat. Dengan diterapkannya kebijakan ini Paulus berharap agar masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan yang lebih praktis dan mudah.

“Tentunya dengan pelayanan yang lebih disederhanakan pemerintah harapannya pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, lebih cepat, tidak harus mondar-mandir ke kantor Dinkes, Dinsos, BPJS Kesehatan tetapi sudah satu pintu di Dinsos,” pungkasnya. (red.IY)