Saturday, October 9, 2021

Pemkab Bantu 50 Unit Mesin Katinting Bagi Kelompok Usaha Nelayan



Majene Rakyat indonesia.id - Pemerintah Kabupaten Majene Sulawesi Barat menyertakan 50 unit mesin katinting bagi kelompok usaha nelayan yang tersebar di tiga kecamatan yang ada di Daerah itu.


Pemberian bantuan mesin Katinting di serahkan secara lansung oleh Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tamalele bersama Wakil Bupati Arismundar Kalman dan Anggota DPRD Kabupaten Majene Adi Ahsan sabtu  9/10/2021.



Bupati Majene Andi Achmad Syukri menyampaikan, Bantuan yang diberikan kepada nelayan  di tiga Kecamatan,Pamboang,Sendana,Tamerod'o,dan Tubo Sendana.agar dapat meningkatkan perkonomian mereka.


ia berharap,bantuan mesin katinting kelak dapat meningkatkan produksi hasil tangkapan mereka, serta usaha ekonomi untuk kesejeteraan para nelayan di pesisir pantai.

Mengingat Kabupaten Majene berada di wilayah Selatan Makassar, dan sebagian penduduknya separuh adalah nelayan.

mesin katinting sebagai alat penunjang bagi nelayan.


Dia juga mengatakan,masyarakat di pesisir Majene, banyak menggantunkan harapan di sektor perikanan.dengan hasil tangkap mamadai, maka ekonomi masyarakat semakin membaik ditengah pandemic covic 19.


Untuk itu, AST sapaan Andi Syukri Tamalele,berkomitmen bersama wakil Bupati untuk meringankan beban nelayan untuk menangkap ikan,apa lagi mesin sangat dibutuhkan untuk melaut, atau mencari penghidupan dari sumber yang ada dilaut." Tegasnya.


( Wahid)

Bupati Majene Dukung Literasi Keuangan PT Pegadaian Cabang Majene

Majene Rakyat indonesia.id -Bupati Majene Andi Achmad Syukri mendukung penuh langkah PT Pegadaian sebagai perusahaan non Bank yang memiliki jangkauan luas termasuk di Majene. Ia menilai selama ini PT Pegadaian telah berkontribusi dalam mendukung ektivitas ekonomi masyarakat dengan berbagai program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat seperti dalam bentuk pinjaman, investasi emas dan barang berharga lainnya, tabungan dan berbagai program yang di hadirkan PT Pegadaian. Ia juga menghimbau agar para perangkat daerah bisa berpartisipasi dalam mendukung program tersebut termasuk menjalin kerjasama.


”Program ini sangat baik, karna hal itu bisa membantu persoalan keuangan masyarakat termasuk para pelaku usaha mikro di Majene” ucapnya,  saat kegiatan sosialisasi Literasi Keuangan oleh PT Pegadaian Cabang Majene yang dilaksanakan Jumat 8 Oktober 2021 bertempat di ruang pola kantor Bupati Majene.


Ia juga berharap, agar setiap materi dan informasi yang di sampaikan PT Pegadaian dapat diserap dan di maknai dengan baik, sehingga saat memutuskan untuk berinvestasi atau melakukan transaksi di PT Pegadaian berjalan lancar dan menjadi solusi.


Sementara itu, Hj Andi Nurafiat Pimpinan Cabang PT Pegadaian Majene berharap kedepan PT Pegadaian tetap bersinergi dengan Pemda Majene khususnya dalam membantu berbagai persoalan di Majene. Sosialisasi dan  kunjungan tersebut juga memberikan informasi sejauh mana PT Pegadaian bisa mengambil peran membantu Pemkab Majene dalam mensejahterakan masyarakat. 

kami sangat mengapresiasi respon pemkab Majene, dengan mendukung

kegiatan sosialisasi saat ini,  seraya kami juga akan mendisuksikan sejauh mana, dan bagaimana peran kami didaerah dalam mensejahterakan masyararakat

” ucapnya.


Usai penyerahan cinderamata oleh PT Pegadaian kepada Bupati Majene, acara dilanjutkan dengan mendengarkan materi Marketing Eksekutif PT Pegadaian Pare Pare Mahendra. Para peserta merupakan Pimpinan OPD, Camat dan para Kabag Setda.  (Wahid) 


Sumber : Humas Pemkab Majene

Friday, September 17, 2021

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemkab Majene MoU Dengan DJP Perbemdaharaan Sulbar



Majene rakyat Indonesia.id Dalam rangka peningkatan kinerja khususnya di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah kabupaten Majene melalui Bupati Majene menandatangani (MoU)/ Nota Kesepahaman dengan pihak Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat Dirjen Perbendaharaan Sulbar Imik Eko Putro. Penandatanganan MoU dilaksanakan di Ruang Rapat Wakil Bupati Rabu 15 September 2021.



Bupati Majene Andi Achmad Syukri mengatakan kerjasama tersebut juga selaras dengan visimisi Pemerintah Kabupaten Majene yaitu Unggul Mandiri dan Religius (UMR) . “Unggul” dalam hal mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, trasparan dan akuntabel yang terimplementasi melalui predikat WTP sebanyak 6 kali berturut-turut. Kemudian untuk tema “Mandiri” masih menjadi permasalahan saat ini karna masih rendahnya kemandirian fiskal daerah dengan melihat PAD terhadap total APBD yang belum pernah mencapai angka 10 %. ” kami harap sinergi yang dilaksanakan tersebut dapat mendorong peningkatan kemandirian fiskal kabupaten Majene ditahun tahun yang akan datang” sebutnya.



Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Sulbar Imik Eko Putro mengatakan MoU tersebut akan membantu menyatukan dan meningktkan sudut pandang dalam pengelolaan keuangan yang tetap seirama sama dan berkualitas. Harapannya kata Imik memiliki dampak yang postif bagi pembangunan di Majene, apakah dalam sektor infrastruktur, ekinomi yang bertumbuh dan berkembang. ” visi misi Bupati bisa langsung berdampak, kelihatan kualitasnya bukan hanya hal administrasi tapi fisik akan kelihatan ” terangnya.


" Ia juga berharap, kinerja pengelolaan keuangan yang baik akan bermuara melalui predikat WTP. Namun predikat tersebut bukan hanya WTP semata tidak ada permasalahan yang sama terulang dan memunculkan banyak sekali catatan didalamnya. ” kita sama sama mengawal, dan berjuang untuk WTP yang berkualitas dan masalahnya berkurang.

( Ilham )

Monday, September 13, 2021

Proyek Pembangunan Jalan Produksi Pertanian di Desa Jambu Malea di Duga Tidak Sesuwai



RAKYATINDONESIA.ID-Polewalimandar  Pembangunan jalan produksi yang terletak di Desa jambu malea kecamatan Tapango Kabupaten polewali mandar Provinsi sulawesi barat (Sulbar)  yang menelan anggaran cukup pantastik yakni sebesar Rp 247.348.175 yang di laksanakan oleh kelompok tani Temmalilu dengan menggunakan dana ALOKASI KUSUS (DAK) Tahun 2021 Red.

Lanjut saat pemantauan Tim Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Polewali mandar  Provinsi Sulbar melakukan peninjauan lokasi pembangunan jalan produksi, menemukan adanya  dugaan pekerjaan yang di bilai Bobrok (asal asalan) yang di kerjakan oleh kelompok tammalilu yang diduga keras tidak sesuai dengan juknis, Senin 13/09/2021



Menurut ketua Tim PKN Nurhanuddin saat di kompirmasi jelajahpos.com  dilapangan mengatakan bahwa awalnya kami dari Tim PKN Kabupaten polewali mandar menerima informasi dari masyarakat terkait adanya  pembangunan jalan produksi yang berada didesa jambu malea dimana pembangunan tersebut diduga tidak sesuai dengan juknis, sehingga kami dari pemantauan keuangan negara (PKN) bersama Tim turun kelapangan dan mengkroscek pembangunan tersebut, dari hasil pemantauan kami, pembangunan tersebut diduga dikerjakan asal jadi atau tidak sesuai dengan juknis pembangunan katanya,

adanya bukti kalau material yang di gunakan sangatlah tidak masuk akal Alias Rapuh hasilnya jelasnya.

Kalau pondasi yang dibangun mudah retak serta lebar dan kedalaman galian diduga tidak sesuai lantaran berbeda galian baru dengan galian  awalnya di kerjakan katanya.

Ditambahkan pula ketua Tim PKN bahwa apa yang menjadi temuan kami di lokasi pembangunan tersebut akan kami dalami dan pelajari apabila terdapat adanya indikasi tindak pidana korupsi yang berdampak merugikan negara, maka kami akan tindak lanjuti dan melaporkanya kepihak yang berwenang. "Ungkap Nurhanuddin"

Lanjut saat wartawan jelajahpos yang kerap mewawancarai pasilitator di lokasi tersebut ia pun enggan memberikan penjelasan kepada media, begitupun  dengan ketua kelompok tammalilu yang kerap di wawancarai,ia pun tidak bisa bicara.

Di duga kuat proyek tersebut di kerjakan oleh pihak ketiga sehingga ketua kelompok tani Temmalilu Membisu saat di wawancarai media.
(Muhlis)

Penyusunan & Dokumen Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Kajian (RPJMD) Kabupaten Majene 2021 – 2026

 


Majene rakyatindonesia.id

Dalam rangka Penyusunan dokumen lingkungan hidup strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene 2021 – 2026, kembali di laksanakan konsultasi publik ke II oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kabupaten Majene bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Majene  Senin 13 September  2021. Kegiatan tersebut di hadiri Wakil Bupati Majene, Kapolres Majene, Mewakili Dandim, Kadis. LHK, Para Asisten & Para Staf Ahli, Para Pimp. OPD, Tim Ahli Penyusun KLHS dari Unhas, Kepala BPS Majene dan Direktur PDAM, Para Camat & Kabag. Setda dan undangan lainnya.



Kadis. LHK Sudirman dalam sambutan  menyampaikan penyelenggaran KLHS – RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021 – 2026 untuk memastikan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembanguan berkelanjutan termuat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026. Tujuannya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.


Sudirman menjelaskan tahapan Pembuatan KLHS RPJMD, yaitu pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD, pengkajian Pembangunan Berkelanjutan, perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan, dan Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD. Di tahap Konsultasi Publik I (Pertama) telah dilakukan identifikasi, pengumpulan dan analisis yang mencakup capaian indikator TPB yang tercapai, tidak tercapai dan tidak ada data, kemudian kondisi umum daerah yang dilihat dari daya dukung daya tampung LH, keuangan daerah, demografi, dan kondisi geografi. Lalu pembagian peran antara pemerintah, non pemerintah dimana hasil kajian  tersebut menjadi dasar penyusunan alternatif skenario pencapaian TPB. Sementara untuk tahap Konsultasi Publik II (Kedua) ini diharapkan lahir perumusan skenario Alternatif Proyeksi ” seperti  Tanpa Upaya Tambahan dan. Upaya Tambahan , Analisis Pendanaan, Indikasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sehingga dapat menghasilkan Rumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran Strategis, Keuangan Daerah  ” sebutnya.


Sementara itu, Wakil Bupati Majene Arismunandar,berharap konsultasi publik II dapat melahirkan rekomendasi kajian lingkungan hidup strategis dari hasil perumusan skenario pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadi satu hal yang pokok karna diposisikan sebagai instrumen pembangunan yang pelaksanaannya selaras dengan priorotas nasional dan daerah. Keberhasilan tersebut lanjut Aris sangat ditentukan  seberapa besar dukungan daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dalam RPJMD Kab. Majene 2021 – 2026. ” dari rekomendasi yang tertuang dalam kajian lingkungan hidup startegis yang telah terintegarsi dengan dokumen RPJMD, dapat dilaksanakan disetiap program kerja masing masing OPD ” pungkasnya.

( Wahid ).

Tuesday, August 31, 2021

Ketua Umum ASKATARI Pusat Salurkan Bantuan Korban Banjir di Kab. Polman Prov. Sulawesi Barat



Polman rakyatIndonesia.id

Intensitas curah hujan yang cukup tinggi di sejumlah wilayah di Kabupaten Polman  Provinsi Sulawesi barat mengakibatkan terjadinya banjir dan  longsor di beberapa titik ruas Jalan Di desa Bulo Kecamatan Bulo, Kec.Tapango dan Kec.Tutar Kabupaten Polman.(23/8/21)


Mendengar kejadian tersebut, dengan sigap Ketua ASKATARI  Pusat Harmin Mus  bersama sejumlah Pengurus ASKATARI tingkat Kabupaten dan Kecamatan  menuju ke lokasi melihat langsung masyarakat yang terdampak banjir.



Ketua Asosiasi Karantaruna Republik Indonesia Harmin Mus mengatakan  pihaknya  akan terus bahu membahu dengan pengurus ASKATARI tingkat kabupaten dan Kecamatan memantau situasi saat ini sehingga apabila terjadi banjir susulan seperti yang terjadi saat ini ,maka pihaknya akan dengan cepat tanggap untuk membantu masyarakat.

Yang terkena dampak banjir dan longsor.

Kami juga  mengimbau masyarakat dalam beraktivitas agar lebih waspada di tengah cuaca seperti sekarang ini, karena berpotensi menimbulkan bencara, seperti pohon tumbang, longsor dan lainnya dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan.


Dalam penyaluran bantuan kemasyarakat Desa Riso Kec. Tapango yang terdampak banjir bandang  Harmin Mus mengatakan bahwa ini adalah gerakan kemanusiaan dan sudah sesuai yang diamanatkan dalam peraturan menteri sosial No.2 dan Permendagri No.18 , bahwa tugas dari Karantaruna adalah sebagai relawan sosial kemasyarakatan dengan tidak mengenal apapun agamanya, suku dan kelompok.

Karang taruna terus hadir ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan ungkap Harmin Mus Ketua ASKATARI Pusat.

( Ilham Tadang)

© Copyright 2020 Rakyat-Indonesia.com | REFERENSI BERITA INDONESIA | All Right Reserved