Wakapolri Ajak Masyarakat Ciptakan Pemilu Damai Dengan Kegiatan Sosial

 

Yogyakarta, rakyatindonesia.com – Wakapolri Komjen. Pol. Agus Andrianto menghadiri Bakti Sosial dan Kesehatan, Dalam Rangka Pemilu Damai 2023-2024 di ISI Yogyakarta, Rabu (29/11/23). Turut hadir pada acara tersebut Kapolda DIY Irjen. Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H, serta para pejabat utama Mabes Polri dan Polda DIY.

Wakapolri pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Polda DIY yang telah menyelenggarakan Bhakti Kesehatan ini. 

“Terima kasih kepada Polda DIY telah menggelar pelayanan pemeriksaan kesehatan, yang juga menjadi salah satu program Kapolri,” jelas Wakapolri. 

Selanjutnya, Wakapolri memberikan 4 (empat) doorprize berupa Umroh Gratis kepada masyarakat yang hadir pada acara tersebut. Tidak hanya itu, rombongan paket sembako kepada 20 panti asuhan di wilayah Bantul juga dilepas secara simbolis.

Bhakti Kesehatan dan Bhakti Sosial ini diselenggarakan menjelang Pemilu 2024 guna merangkul masyarakat untuk sama-sama mewujudkan pesta demokrasi aman dan damai. Polda DIY menyediakan beberapa pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial.

Pelayanan pemeriksaan kesehatan diberikan kepada 2.410 masyarakat umum baik dari kalangan anak-anak hingga lansia. Bagi kalangan anak-anak terdapat pemeriksaan deteksi dini stunting dan pemberian makanan sehat serta penyuluhan dan pelayanan kesehatan gigi mulut. 

Diberikan secara gratis juga pemeriksaan umum dan spesialis, Screening Anemia, Screening Osteoporosis, Donor Darah, Operasi Katarak, Operasi Bedah Minor dan pemeriksaan serta pemberian 1.000 kacamata baca. Selain itu, tersedia Medical Check Up gratis bagi siswa pelajar atau yang berminat mengikuti seleksi Penerimaan Polri. 

Tak hanya itu, dalam bakti sosial tersebut diberikan 2.000 paket sembako kepada masyarakat. Seluruhnya diharapkan dapat benar-benar menjadi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Perwakilan masyarakat bernama Wanti menyatakan terima kasih dan apresiasi apresiasi atas pelayanan pemeriksaan kesehatan tersebut. Baginya, hal itu memang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Diucapkan terimakasih kepada Polri yang telah mengadakan acara ini, kami senang selain mendapatkan pelayanan kesehatan, kami juga menerima bingkisan,” ungkap Bu Wanti. 

Hal serupa diutarakan warga bernama Sari. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, ia merasa bantuan kesehatan ini sangat berarti.

“Saya merasa senang karena pelayanan pemeriksaan kesehatannya gratis, jadi saya tidak perlu mengeluarkan biaya,” ujar Bu Sari. (red.IY)

Sleman Gelar Pasar Murah dan Intervensi Pasar untuk Pengendalian Inflasi

  

Yogyakarta, rakyatindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Sleman, dalam upaya pengendalian inflasi, menggelar pasar murah dan intervensi pasar. Sleman memang dihadapkan pada potensi inflasi tinggi dan rawan permasalahan ekonomi saat ini.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyiapkan ratusan ton beras dan stok bahan pokok seperti minyak goreng, telur ayam, dan lainnya untuk pelaksanaan pasar murah.

Bupati Sleman, Kustini, menjelaskan bahwa selain melakukan pantauan terhadap ketersediaan bahan pangan, pemerintah juga telah meluncurkan program pasar murah dan intervensi pasar yang dijalankan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sleman.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sleman berusaha untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, yang merupakan salah satu implementasi dari penggunaan dana insentif fiskal dan kerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Beberapa kegiatan intervensi yang telah dilakukan antara lain di Pasar Prambanan, di mana peluang kerjasama dengan pedagang kulakan beras dari Bulog membuka kesempatan untuk menjual beras dengan harga yang sesuai dengan ketentuan (beras medium [SPHP] dijual dengan harga Rp10.900/kg).

“Dengan pelaksanaan kegiatan ini, kami berharap harga beras di Kabupaten Sleman dapat tetap stabil,” jelas Kustini.

Sebagai bagian dari intervensi pasar, sejumlah volume beras dari Bulog telah didistribusikan ke pasar yang dituju, termasuk Pasar Prambanan sebanyak 8,11 ton dan Pasar Gamping sebanyak 7,35 ton.

Sementara itu, pasar murah akan diselenggarakan di 17 kecamatan mulai dari tanggal 25 September hingga 6 Oktober 2023. Komoditas yang ditawarkan dalam program stok pasar murah mencakup beras medium (SPHP) sebanyak 103.000 kg, beras premium, minyak goreng (Minyakita) sebanyak 20.400 liter, gula pasir sebanyak 10.200 kg, tepung terigu sebanyak 3.400 kg, dan telur ayam sebanyak 17.000 kg.

Kustini menyebutkan bahwa sasaran pasar murah ini adalah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau domisili di Sleman.

“Pemantauan ketersediaan stok beras di gudang Bulog dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas komoditas pangan bagi masyarakat Sleman yang aman dan terjangkau,” tambahnya.

Bulog telah menyiapkan stok beras sebanyak 103 ton secara resmi untuk program pasar murah di 17 kecamatan, serta bantuan pangan sebanyak 826 ton per bulan atau 2.478 ton selama 3 bulan.

“Untuk intervensi pasar, kami siapkan 6-8 ton per titik pasar per minggu,” ungkapnya.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mengendalikan inflasi untuk kebaikan masyarakatnya. (red.IY)

Pemprov Daerah Istimewa Jogjakarta Bantah Informasi Rencana Kirim 6.000 Transmigran ke IKN Nusantara

 

DIY Yogyakarta, rakyatindonesia.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Jogjakarta membantah informasi yang beredar terkait rencana pengiriman 6.000 transmigran ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Kepala Bidang Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans DI Jogjakarta Elly Supriyanti menjelaskan, 6.823 jiwa dimaksud adalah akumulasi peserta program transmigrasi Jogjakarta sejak 2008 hingga 2022.

”Itu sebenarnya yang sudah ditempatkan selama 15 tahun terakhir dan bukan hanya di Kalimantan,” kata Elly seperti dilansir dari Antara.

Menurut Elly, pemerintah pusat memiliki wacana untuk mengembangkan ketahanan pangan melalui program transmigrasi di kawasan penyangga IKN Nusantara.

”Jadi wacana itu di kawasan penyangga IKN, bukan di IKN-nya,” ucap Elly Supriyanti.

Apabila wacana tersebut pada akhirnya direalisasikan pemerintah pusat, menurut dia, Pemda Jogjakarta siap mendukung dengan menyiapkan SDM calon transmigran sesuai alokasi yang ditentukan demi mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Disnakertrans Jogjakarta pun telah menyiapkan anggaran untuk mendukung kesiapan calon transmigran baru ke berbagai daerah.

”Soal alokasi penempatan Jogjakarta dapat berapa KK (kepala keluarga) itu kan kebijakan pusat,” tutur Elly Supriyanti.

Elly menyebutkan, pada 2023 Jogjakarta hanya mendapat alokasi transmigrasi sebanyak 20 kepala keluarga (KK) dengan penempatan paling banyak di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Belum ada yang di kawasan penyangga IKN.

”Pada 2022 kita mendapat alokasi 51 KK dan sekarang menjadi 20 KK,” terang Elly Supriyanti.

Jumlah alokasi transmigrasi reguler untuk Jogjakarta, disebutkan Elly, mengalami tren penurunan setiap tahun. Berdasar data animo yang mendaftar di kabupaten/kota pada tahun ini telah tercatat sebanyak 311 KK.

”Sejauh ini paling banyak yang mendaftar dari Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Sleman,” tutur Elly Supriyanti.

(Red*Tim)

Satpol PP Sleman Tertibkan Pengamen, Anjal, dan Pengemis

 

Sleman, rakyatindonesia.com - Keberadaan pengamen, anak jalanan (anjal) dan pengemis di beberapa ruas jalan Kabupaten Sleman dikeluhkan mengganggu akses lalu lintas warga.

Beberapa lokasi seperti simpang empat Denggung, simpang empat Kronggahan, dan simpang empat Demak Ijo Sleman DIY menjadi jujugan maraknya pengamen, anjal dan pengemis. Akibatnya pengguna jalan merasa terganggu dengan keberadaan mereka.

Salah satu pengguna jalan yang kerap melintas kawasan Denggung Sleman, Endah Juliawati (39) menuturkan dipersimpangan Denggung selanjutnya Kronggahan akses jalan menjadi padat di jam-jam tertentu sehingga kemunculan pengemis, dan pengamen yang berjalan di area ini justru semakin membuat kondisi jalan makin padat dan rumit.

Senada Budiono warga Cebongan Sleman yang seringpula melewati ruas jalan tersebut menyatakan hal serupa. Beruntung Satpol PP Sleman segera menertibkan anjal, pengemis dan pengamen yang berada di tempat tempat padat arus lalu lintas kawasan Sleman.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Sleman, Sri Madu menuturkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman bersama tim gabungan Kodim dan Polresta Sleman telah melakukan penertiban terhadap pengamen jalanan.

Dari hasil penertiban ada 12 pengamen yang terjaring dan dibawa ke Kantor Satpol PP beserta alat musik yang digunakan.

Mereka terjaring saat melakukan aktivitas mengamen di tiga lokasi yang berbeda yaitu, simpang empat Denggung, simpang empat Kronggahan, dan simpang empat Demak Ijo.

Ia mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari penegakan Perda No 12 Tahun 2020 tentang penyelenggaran ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sri Madu menambahkan, penyidik melihat kedua belas pengamen jalanan ini sudah jelas melanggar Perda di Pasal 34 Junto Pasal 79 Ayat 6 di mana itu akan dikenakan denda maksimal 50 juta atau kurungan 3 bulan.

“Kedua belas pengamen jalanan ini diajukan sidang tipiring pada hari Kamis besok (3/8/2023) di Pengadilan Negeri Sleman. Keputusan bersalah atau tidaknya nanti tergantung hakim.

Sri Madu sangat menyayangkan aktivitas yang dilakukan para pengamen jalanan tersebut, sehingga mengganggu lalu lintas. Dirinya lebih menyarankan kepada mereka untuk dapat berkoordinasi dengan pihak lain seperti Dinas Pariwisata Sleman untuk mendapatkan rekomendasi tempat yang lebih aman untuk dijadikan lokasi mereka berkreasi.

“Agar tidak dicap sebagai pengemis, tidak panas-panasan dijalan dan tidak membahayakan diri sendiri, dan orang lain,” ucap Sri Madu.