"Palu.Selasa ,09-11-2021.seorang warga bernama Hadrawi melakukan konfrensi pers tentang permasalahan yang dia hadapi.
"Berawal dari Hadrawi Menjual tanah nya kepada orang lain dengan berdasarkan Surat Penyerahan Milik orang tua nya.lalu setelah berselang beberapa bulan orang yang membeli tanah itu meminta uang nya kembali.karena Hdr tidak bisa mengembalikan.dikarenakan HRD merasa dia menjual tanah sudah sesuai prosedur maka akhir nya HRD dilaporkan.
"Pada saat HRD di Sidangkan Di pengadilan Kota Palu HRD dan keluarga mengembalikan Uang kepada Pembeli di depan Hakim.tetapi aneh nya Istri Hadrawi tidak diberikan kwitansi pengembalian tidak kepada keluarga.
"Hadrawi meminta kepada awak media untuk membantu nya melaporkan keganjilan yang ada di persidangan.
"wahid dan Sahlan lamporo Mafia tanah tondo yang selalu mengambil kesempatan jika ada masyarakat yang sedang kesusahan dengan mengatakan wahid dan sahlan lamporo memiliki surat kuasa dari pihak perusahaan yang mengatakan HGB tanah tanah di tondo tersebut.
"saat awak media ingin mengkomfirmasi terkait mana compony profile yang menyatakan benar pemberi kuasa adalah direktur dan pemilik perusaahaan tersebut.
"tetapi sahlan lamporo dan wahid sampai saat ini tidak bisa memberikan jawaban dan selalu di jumpai tidak pernah mau tanggapi dan pergi.
"HRD juga meminta kepada kepala pengadilan untuk ikut dalam mengawasi pengadilan yang masyarakat menganggap persidangan yang seperti nya sudah di kondisikan oleh mafia tanah .sahlan dan wahid.
"wahid ini mengaku oknum hukum polda dan selalu menakut nakuti masyarakat dengan mengatakan kalau masyarakat membangun atau menjual tanah nya di tondo itu dia mengatakan akan di bangun satelit militer di sana sehingga masyarakt yang bekas terkena sunami tidak dapat membuat rumah di tanah nya sendiri.padahal mereka memiliki surat SKPT yang di keluar kan pemerintah itu sendiri.
"Hadrawi meminta kepada kapolda sulawesi tengah untuk menindak oknum oknum bawahan yang selalu merusak citra kepolisian dan menakut nakuti masyarakat agar masyarakat pergi dari tanah nya tersebut dan mengambil tanah masyarakat.
"Wahid yang mengaku oknum hukum Polda tersebut akan kami pertanyakan terkait kapasitas nya terkait tanah tanah tondo dan di kepolisian.
"maka Hadrawi dan beberapa awak media mengajukan permintaan bantuan kepada prsiden Jokowidodo dan Kapolri untuk menindak oknum mafia tanah.apa lagi kapolri telah mengatakan akan menindak bawahan jika tidak melayani masyarakat atau kedapatan yang melakukan tindakan mencoreng organisasi kepolisian.
"masyarakat terutama keluarga besar Hadrawi meminta kepada Kapolri Presisi untuk benar benar di jalan kan kepada jajaran di bawah dan meminta kepada Kapolri perlindungan dan kepastian hukum dengan di bantu awak media jakarta untuk melayangkan surat resmi.
(Eric/M.Iqbal)
FOLLOW THE Rakyat-Indonesia.com | REFERENSI BERITA INDONESIA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow Rakyat-Indonesia.com | REFERENSI BERITA INDONESIA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram