Jumat, 02 September 2022

Home › Jatim › pemerintah › satlantas Proyek Perbaikan Jalan Masih Berlangsung, Namun Lampu PJU Padam di Jalan Poros Lamongan

Proyek Perbaikan Jalan Masih Berlangsung, Namun Lampu PJU Padam di Jalan Poros Lamongan

Proyek Perbaikan Jalan Masih Berlangsung, Namun Lampu PJU Padam di Jalan Poros Lamongan

Lamongan, rakyatindonesia.com – Warga mengeluhkan banyaknya lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang padam di jalan poros Kecamatan Deket, Lamongan. Padamnya lampu membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati. Apalagi, pelaksanaan proyek perbaikan di jalan poros setempat masih berlangsung hingga kini.

Diketahui, jalan poros tersebut merupakan akses utama menuju dua Kecamatan Glagah dan Karangbinangun, yang sekaligus merupakan jalan yang biasa dilalui pengendara saat menuju dua Kecamatan di Gresik, yakni Dukun dan Manyar.

“Kalau malam lewat sini sangat mencekam. Lampu penerangan jalan mati semua. Kalau lewat sini mesti hati-hati, karena juga sedang ada perbaikan jalan,” kata Misbah, salah satu warga Desa Sidomulyo Kecamatan Deket, Kamis (1/9/2022).

Misbah menambahkan, lantaran proyek perbaikan jalan setempat belum selesai, maka saat ini para pengguna jalan hanya bisa memakai satu lajur saja dan harus melewatinya secara bergantian dari dua arah.

Satu lajur itu memiliki lebar sekitar 2 meter. Bagi para pengguna jalan yang melalui kawasan setempat, hanya mengandalkan bantuan dari sejumlah Supeltas di arah masuk dan keluar proyek.

Dikatakan Misbah, padamnya lampu PJU di kawasan itu tak hanya terjadi kali ini saja. Bahkan, ia menyebut kalau sejumlah PJU tersebut telah padam sejak lama.

“Sepanjang jalan poros Kecamatan Deket sampai Karangbinangun hanya menyisakan beberapa lampu yang masih berfungsi (nyala),” ungkapnya.

Secara terpisah, Kasi PJU Bidang Sarana Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Lamongan, Abdul Aziz menjelaskan bahwa PJU di jalan poros setempat yang saat ini padam bukanlah wewenangnya. Pasalnya, PJU itu milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami tegaskan, itu PJU Tenaga Surya milik Provinsi, kewenangan pemeliharaan di sana (Provinsi), jadi kami juga hanya sebatas pengawasan dan pelaporan, tetapi yang eksekusi bukan kami,” terannya. (red.hr)