Tuesday, December 7, 2021

Laskar Arung Palakka Desak KPK RI Periksa Direktur PT.CITRA PRIBUMI TEKNIK PERKASA



Rakyatindonesia.id Aktivis LAP (Laskar Arung Palakka) menggelar demonstrasi didepan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wil.SulSel, Dinas Pekerja Umum Pemprov SulSel, Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dan  Kantor Gubernur provinsi sulawesi selatan Senin6/12/21


Demonstrasi tersebut dihadiri Puluhan Aktivis LAP, pada aksi tersebut organisasi kepemudaan LAP meminta pihak Kadis PU Dan Plt Geburnur SulSel untuk menjelaskan kerancuan proyek Pemprov SulSel



Andi Akbar Napoleon Selaku Jendral lapangan meminta pihak atau perwakilan Pemprov SulSel yang untuk memberikan penjelasan mengenai ambruknya proyek  D.I Waru Waru Tahun 2020 Senilai 14 milyar yang Dikerjakan Oleh PT.MITRA BAHAGIA UTAMA 

Dan Proyek Pengerjaan Jalan Aspal Ujung Lamuru Bojo pada Tahun 2020 Senilai 30 Milyar yang di Kerjakan Oleh Perusahaan PT.CITRA PRIBUMI TEKNIK PERKASA Dan Pada Tahun 2021 Senilai 45 Milyar Yang Di kerjakan Oleh Lagi  PT.CITRA PRIBUMI TEKNIK PERKASA 



Proyek D.I Waru-Waru sudah dikerjakan dan dianggarkan selama 5 tahun dan Pada Tahun 2020 Anggaran Rp.14.483.272.728 oleh PT.MITRA BAHAGIA UTAMA Mengalami Ambruk dan Kembali Di Kerjakan Pada Tahun 2021 Oleh PT. JAYA ABADI SEJAHTERA BERSAMA, Lebih Parahnya di tahun 2021 Proyek Tersebut Amburadul dan Berakhir pada Putus Kontrak Pada 15 Oktober


Menurut Tim Advokasi LAP menuturkan Bahwa Pekerjaan Tersebut Terkesan Tidak Mementingkan Kwalitas namun Hanya dikerjakan Asal-Asalan  yang seakan akan tidak fokus pada nilai guna dan ketahanan 


Laskar Arung Palakka Menilai Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi Harus Memeriksa Secara Mendalam PT.CITRA PRIBUMI TEKNIK PERKASA Karna Perusahaan Ini Banyak Mengerjakan Proyek Pemprov SulSel Maupun Proyek Pemda Bone dan Kesemua Proyek Yang Iya Kerjakan Amburadul Dan Sudah Rusak


Terakhir Jendral lapangan Andi Akbar mengatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam sampai disini saja dan akan melaporkan secara Resmi perihal tersebut ke KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA dan Kami Akan Melakukan Aksi Demonstrasi di Depan Gedung Merah Putih KPK karena menurut kami proyek tersebut kami duga korupsi Berjamaah yang Perlu Di Usut Tuntas Sampai Ke Akar-Akarnya.tutupnya(**)

Tuesday, September 7, 2021

Aksi Demo FPHI Tak Pernah Reda,Kadis Pendidkan Kabupaten Bekasi,Tak Mampu Selesaikan Persoalan Guru Honor

Kabupaten Bekasi,Rakyatindonesia.id ~Demo FPHI sudah sering dilakukan di Pemda Kabupaten Bekasi bahkan  sampai tingkat istana presiden. Tetapi sampai saat ini tidak ada respon dari Pemda Kabupaten Bekasi sepertinya diabaikan saja .


Kadis pendidikan H. Charwinda juga sepertinya masa bodoh tidak ada kepedulian untuk mencari solusi untuk FPHI .


Maka itu sudah sepantasnya atau selayaknya Kadis H, Charwinda untuk diberhentikan dari jabatan kadis karena gagal , tidak mampu untuk menyelesaikan Aspira dari guru FPHI, ucap Ketua Umum Lembaga Monitoring Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia  ( LMPPSDMI ) Leo Butar Butar, Selasa 07/09/2021.


Dikatakan Leo , "Pj Bupati H.Dani,  sudah selayaknya untuk memberhentikan dan mencari pejabat baru yang bisa mendengar kan aspirasi guru FPHI dan memperjuangkan nasib pegawai FPHI,  Karena sudah berulang ulang guru FPHI melakukan demo tetapi tidak ada solusi yang terbaik justru mendapat ancaman dan intervensi.


Ketua umum LMPPSDMI Leo Butar Butar menbahkan, "

Kehadiran Pj Bupati Bekasi  H.Dani Ramdani  sebagai orang nomor satu, yang mempunyai kewenangan dan kebijakan di Pemkab Bekasi harus ada melakukan  perubahan, "kalau toh seperti Bupati yang sudah sudah hanya membiarkan atau tutup mata dan tutup telinga lebih bagus kembali ke Propinsi Jabar, tegas Leo.


Masyarakat kabupaten Bekasi mencari pemimpin yang berani dan tegas dan siap menampung aspirasi rakyat, sambung  ketua umum LMPPSDMI Leo,.

Harusnya malu Kadis pendidikan H Charwinda tidak bisa menyelesaikan keluhan dari guru FPHI , apalagi sampai demo ke istana presiden.

"Berarti  Kepala Dinas  Pendidikan H. Charwinda tidak mampu , dan gagal .

dalam menyelesaikan polemik guru Honor di Kabupaten Bekasi, Apabil , seorang pemimpin yang gagal , sanksinya harus diberhentikan karena di anggap tidak mampu menjalankan tugas nya.

Lebih lanjut Ketua Umum LMPPSDMI Leo juga mengatakan,  H.Charwinda lebih banyak ceramah tetapi tidak pernah kunjungan kesekolah untuk menanya dan mendengar keluhan guru FPHI apa sebenarnya yang dirasakan.


 Apa bila Kadis Pendidikan H. Charwinda tidak bisa diselesaikan mengabulkan tuntutan , dan menyelesaikan polemik para guru Honor (FPHI), lebih baik dicopot saja dari jabatannya , tegas Ketua Umum LMPPSDMI Leo Butar Butar.(Eric_mulis)

© Copyright 2020 Rakyat-Indonesia.com | REFERENSI BERITA INDONESIA | All Right Reserved