Respons Tim Pemenangan di Jabar Usai Polres Cimahi Minta Nomor Telepon KPPS

Bandung, rakyatindonesia.com - Polres Cimahi kini sedang mendapat sorotan. Sebuah surat yang dikeluarkan Sat Intelkam viral setelah meminta data berupa nama dan nomor telepon petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Kondisi itu kemudian direspons para tim pemenangan Capres-Cawapres di Jawa Barat (Jabar). Ketua TKD Pemenangan AMIN Jabar Haru Suandharu menyatakan polisi jangan membuat suasana semakin tegang jelang pemungutan suara Pemilu 2024.

"Kan ada Gakkumdu sebetulnya, di situ kan ada kepolisian kemudian Bawaslu, KPU, mestinya kan cukup di situ. Kemudian kan ada polisi RW gitu kan ya, jangan sampai bikin suasana menjadi tegang. Bagaimanapun kan kalau KPPS dimintai nomor telepon oleh polisi, kan mereka menjadi was-was," katanya, Sabtu (10/2/2024).

Menurut Haru, polisi seharusnya bisa menjaga situasi kondusif menjelang pemilihan. Apalagi, pemungutan suara kini tinggal menghitung hari untuk masyarakat menentukan Capres pilihannya.

"Jadi, jangan sampai ada gerakan-gerakan yang membuat kitanya jadi tegang. Harapan kita mah semua pihak menjaga kondusifitas Pemilu yang hanya tinggal beberapa hari lagi," ucapnya.

Haru mengaku, heran anggota intel di kepolisian harus memintai nomor ponsel seluruh petugas KPPS. Menurut dia, hal semacam itu baru pertama kali terjadi selama gelaran Pemilu.

"Saya belum denger saya, perasaan Pemilu udah sering, belum pernah denger. Kita juga belum ada tembusan surat. Jadi mari lah kita jaga Pemilu tetap ceria tapi juga prinsip demokrasi Jurdil dan Luber bisa berlangsung dengan baik," ujarnya.

Komentar serupa disampaikan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono. Ia mengaku, heran karena langkah tersebut dipertanyakan sesuai tugas kepolisian

"Ada nggak tupoksi mereka untuk bisa meminta nomor HP-nya petugas KPPS? Sama halnya dengan ada nggak tupoksi mereka masuk ke grup WhatsApp seperti yang kemarin sempat ramai? Tupoksinya mereka apa?" katanya.

"Ada nggak dari Kapolrinya? Ada nggak instruksi seperti itu? Kalau pengamanan itu berkaitan dengan petugas KPPS. Jangan-jangan terkait dengan pengamanan suara," ucapnya menambahkan.

Padahal, kata Ono, aturan mengenai pengamanan sudah jelas. Pemilu sebelumnya tidak sampai melibatkan anggota kepolisian yang meminta nomor ponsel petugas KPPS. Apalagi, sampai masuk ke grup WhatsApp yang diisi oleh petugas KPPS.

"Kita itu kan selalu mengerti situasi dan kondisi di lapangan seperti apa, sebelumnya gak ada yang seperti itu," pungkasnya.

surat tersebut bernomor B/II/IPP.1./2024/ dan ditujukan kepada KPU Kota Cimahi. Surat itu dibuat bulan Februari 2024 dan ditandatangani Kepala Sat Intelkam Polres Cimahi, AKP Dody Hermawan.

Dalam poin kedua surat itu, tertulis jika pengajuan permintaan data nama KPPS beserta nomor telepon itu bertujuan memudahkan koordinasi selama kegiatan pengamanan tahapan pemungutan suara Pemilu 2024.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo membenarkan, jika Polres Cimahi telah mengeluarkan surat itu. Menurut dia, surat tersebut dikeluarkan dengan maksud memudahkan koordinasi pengamanan semata dan tak ada tujuan atau maksud lain.

"Jadi, di dalam surat itu juga memang sudah ditulis di dalam tujuan untuk memudahkan koordinasi pengamanan, tidak ada yang lain," ucap Ibrahim di Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Jumat (9/2/2024).

Ibrahim menjelaskan, permintaan data berupa nama dan nomor petugas KPPS merupakan bentuk tanggung jawab personel kepolisian dalam menjaga jalannya proses Pemilu. Dia memastikan, tidak ada tujuan lain dalam permintaan data tersebut.

"Jadi memang itu surat itu merupakan wujud dari tanggung jawab yang dilaksanakan secara terbuka, supaya tidak dianggap ini sebagai hal dilaksanakan secara tertutup karena kalau dilakukan secara tertutup maka akan lebih rawan, maka secara terbuka diminta nomor teleponnya itu di dalam surat tersebut," jelas Ibrahim.

"Jadi, itu bertujuan untuk pengamanan dan tidak ada yang lain," imbuhnya.

Dia pun menyebut, permintaan semacam itu tidak dilakukan oleh seluruh jajaran polres di Jawa Barat. Menurutnya permintaan itu bergantung pada kebutuhan pengamanan dari masing-masing wilayah.

"Memang ini kan masing-masing polres ya melakukan progres pengamanannya dengan cara masing-masing, ada beberapa hal yang menjadi inisiatif dengan tujuan pengamanan seperti yang di Cimahi ini kan, ini merupakan inisiatif dari pelaksana tugas di lapangan yang ada di Cimahi," ungkapnya.

Meski begitu, Ibrahim meminta masyarakat untuk ikut mengawasi proses berjalannya Pemilu. Jika menemukan adanya dugaan pelanggaran, Ibrahim meminta masyarakat untuk melapor. Dia memastikan Polri bersikap netral di Pemilu 2024.

"Bahwa polisi tidak punya tujuan yang lain, tujuannya hanya untuk melaksanakan pengamanan. Kalaupun misalnya memang ada hal yang melanggar, itu aturan kita sudah jelas. Silahkan dibuat saja laporan, kita terbuka untuk hal begitu," ujarnya.

"Dan memang kita juga sama-sama menjaga netralitas, jangan ada polisi yang berpihak dan mengindikasikan ada hal lain. Jadi, kalaupun misalnya ada bergabung dengan WA grup itu silahkan diawasi, apabila ada pelanggaran silahkan dilaporkan, aturan kita jelas dan sanksinya juga udh jelas," pungkasnya.(red.w)