Thursday, January 23, 2025

Guru Honorer di Jember Tuntut Keadilan Seleksi PPPK yang Kontroversial

Surabaya, rakyatindonesia.com - Sejumlah guru honorer di Jember, Jawa Timur, mendatangi Gedung DPRD setempat untuk menyuarakan kekecewaan atas ketidakadilan yang mereka alami dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka yang sempat dinyatakan lolos seleksi merasa dirugikan setelah tergeser oleh peserta lain dari Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) yang sebelumnya tidak lulus.

Berikut adalah lima fakta di balik kisah perjuangan mereka:

1. Keputusan Panitia Dinilai Lalai
Ketua PGRI Jember, Supriyono, menyoroti kelalaian panitia seleksi yang mencampur proses seleksi bagi tenaga K2 dengan peserta lainnya. "Jika K2 sudah dipastikan lolos, seharusnya mereka tidak perlu mengikuti seleksi. Akibatnya, ada peserta yang sebelumnya lulus malah tergeser," ungkapnya, Rabu (22/1/2025).

2. Kerugian Materi dan Psikologis
Nur Lailatu Mukaromah, salah satu guru yang terdampak, menyebut perubahan kebijakan ini telah merugikan peserta secara materi dan psikologis. "Kami sudah menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya untuk mempersiapkan berkas, tapi hasilnya seperti ini," ujarnya dengan nada kecewa.

3. Keluarga Ikut Merasakan Beban Emosi
Kabar kelulusan yang sebelumnya membanggakan berubah menjadi duka bagi keluarga. Hasbullah, guru yang telah mengabdi selama 14 tahun, merasa terpukul. "Keluarga kami sudah bangga, tapi tiba-tiba ada pengumuman pembatalan. Kami benar-benar terpukul," katanya.

4. Pengorbanan Besar demi Seleksi
Cornelia Martha, seorang guru honorer, rela melewatkan momen penting bersama keluarganya demi fokus pada seleksi PPPK. "Saya sampai tidak sempat mengantar suami yang bertugas ke Lebanon demi ujian ini. Itu adalah pengorbanan yang sangat besar," tuturnya.

5. Tuntutan Keadilan kepada Pemerintah
Para guru meminta pemerintah segera menyelesaikan polemik ini dan memberikan kepastian atas nasib mereka. "Kami tidak hanya dirugikan materi, tapi juga psikis. Kami hanya meminta keadilan," tegas Hasbullah.

Kasus ini menjadi perhatian serius di Jember dan diharapkan pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan ini secara adil dan transparan.(Red.AL)