Pembebasan Lahan Tol Kediri–Tulungagung Masih Tersisa 180 Bidang, Proses Musyawarah Terus Berjalan

READ ALSO

  

Kediri,  rakyatindonesia.com – Progres pembangunan Jalan Tol Kediri–Tulungagung terus berlanjut, khususnya untuk ruas akses menuju Bandara Dhoho. Namun, hingga pertengahan Juni ini, proses pembebasan lahan belum tuntas sepenuhnya. Tercatat masih ada sekitar 180 bidang tanah yang belum dibebaskan, terutama di wilayah Kelurahan Gayam dan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jalan Tol Kediri–Tulungagung, Linanda Krisni Susanti, menjelaskan bahwa saat ini capaian pembebasan lahan di kawasan Kota Kediri baru menyentuh angka 72,64 persen. Hal ini berbeda dengan wilayah Kabupaten Kediri, di mana pembebasan lahan untuk tahap pertama (Penlok I) telah rampung sepenuhnya.

“Masih tersisa sekitar 180 bidang yang dalam proses pembebasan. Kami tetap melanjutkan upaya musyawarah secara bertahap dengan para pemilik dan penggarap lahan,” ujar Linanda, Rabu (12/6).

Salah satu langkah tersebut dilakukan dengan menggelar musyawarah ganti rugi di Kelurahan Gayam. Dalam pertemuan tersebut, dibahas lima bidang lahan — empat di Gayam dan satu di Bujel. Namun, tidak semua pihak hadir dalam proses tersebut.

“Dua pemilik belum bisa datang karena ada keperluan. Tapi akan kami jadwalkan lagi untuk musyawarah susulan,” tambah Linanda saat ditemui di aula Kelurahan Gayam.

Musyawarah ini menyasar kesepakatan terkait nilai ganti rugi, baik atas lahan maupun tanaman yang terdampak proyek. Salah satu penggarap lahan, Atmadi (44), mengaku menerima kompensasi atas tanaman padi yang ditanam di lahan seluas seperempat hektare.

“Saya hanya menerima ganti rugi untuk tanaman saja, karena status saya sebagai penggarap. Tapi nilainya saya anggap sudah cukup adil,” ungkap warga Kelurahan Gayam yang telah menggarap lahan itu selama empat tahun terakhir.

Sementara itu, menanggapi adanya penolakan dari sebagian warga di Dusun Kasian, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Linanda menyebut hal tersebut lebih disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif.

“Kalau sampai muncul penolakan, biasanya karena informasi belum tersampaikan dengan jelas. Misalnya terkait penutupan akses jalan, seharusnya ada pemberitahuan sebelumnya dan alternatifnya seperti apa. Ini yang sedang kami evaluasi,” jelasnya.

Linanda juga menekankan pentingnya sosialisasi yang menyeluruh agar proses pembebasan berjalan lancar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.

Proyek Tol Kediri–Tulungagung ini menjadi salah satu infrastruktur strategis nasional yang diharapkan mampu mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Meski pembebasan lahan masih berlangsung, pemerintah dan pihak pengembang terus berupaya menyelesaikannya dengan prinsip transparansi dan keadilan bagi masyarakat terdampak.(RED.AL)

kabarreskeim
- 11:27

Read other related articles

Also read other articles