Miris! Siswa SD di Sukabumi Belajar di Tenda gegara Ruang Kelas Rusak

 

Sukabumi, rakyatindonesia.com – Enam bulan lamanya, pelajar kelas III dan VI SDN Bantargebang, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi belajar di tenda. Ruang kelas yang lapuk membuat mereka terpaksa melakukan kegiatan belajar di luar.

Kepala SDN Bantargebang Edi Suhaedi mengungkapkan, sudah 6 bulan anak-anak didiknya belajar di tenda. Atap terpal yang bocor, spanduk sobek dan kegiatan belajar mengajar seadanya dilangsungkan di luar kelas, penuh keterbatasan.

"Pihak sekolah juga terpaksa karena kondisi ruangan kelas sudah darurat sekali, makanya kegiatan belajar mengajar dilakukan di luar ruangan," kata Edi Suhaedi, Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Bantargebang kepada detikJabar, Selasa (31/10/2023).

Kegiatan belajar di ruang kelas itu adalah inisiatif Edi. Hal itu terpaksa dilakukan karena pernah ada siswa yang tertimpa asbes saat belajar di kelas.

"Saya punya inisiatif daripada anak di ruangan kelasnya seperti itu keadaannya bahkan pernah ada kejadian anak tertimpa asbes atap dari bangunan tersebut, maka saya secepatnya membuat tenda darurat," ujar Edi.

Belajar di tenda membuat para siswa tak nyaman. Panas, debu hingga gangguan suara sangat mengganggu proses belajar mengajar.

"Ya jauh dari rasa nyaman, bahkan kemarin saya sengaja mengajak orang tua murid rapat di sini. Bisa dirasakan langsung, panas dan tidak nyaman apalagi untuk anak-anak didik kami," tutur Edi.

"Jadi anak mungkin bisa belajar maksimal itu sampai jam 10.00 WIB, karena jam 12.00 WIB anak kepanasan dan kita sama-sama tadi merasakan kondisi itu," ujarnya menambahkan.

Pantauan detikJabar, ada 4 ruang kelas berjejer mengalami kerusakan. Kondisi bangunan memang terlihat kokoh, namun di ruangan bagian dalam terlihat retakan-retakan bangunan terutama di bagian lantai, lantai keramik terlihat pecah.

Selain itu, pada plafon terlihat berlubang beberapa diantaranya hanya tinggal menunggu waktu jatuh. Kaca pecah, cat mengelupas menimbulkan kesan lapuk di ruangan kelas itu. Ada dua ruangan perpustakaan yang juga dipakai untuk belajar mengajar darurat untuk siswa kelas lainnya.

"Kalau minta bantuan sudah sering, namun kami dijanjikan baru dapat itu di tahun 2024. Padahal kondisinya sudah sangat memprihatinkan," pungkas Edi. 

Cara Rektor Nonaktif Antara Manipulasi Kelulusan Calon Mahasiswa Unud

 

Denpasar, rakyatindonesia.com – Kasus korupsi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Universitas Udayana (Unud) memasuki tahap persidangan. Tiga pejabat Unud Nyoman Putra Sastra, I Ketut Budiartawan, dan I Made Yusnantara menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Denpasar, Jumat (20/10/2023).

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga mengungkap skema penitipan mahasiswa baru (maba) yang dilakukan oleh Rektor Unud nonaktif, I Nyoman Gde Antara. JPU juga membocorkan pesan WhatsApp Antara kepada terdakwa Putra Sastra untuk meluluskan calon maba di Unud.

Simak fakta-faktanya.

Antara Disebut Perintahkan Ubah Nilai Calon Maba
JPU menyebut Antara memerintahkan Ketua Unit Sumber Daya Informasi (USDI) Unud Nyoman Putra Sastra untuk meluluskan calon maba tertentu dengan mengubah nilai. "Pada seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun akademik 2020/2021 dan 2021/2022, Prof I Nyoman Gde Antara memerintah terdakwa untuk meluluskan beberapa peserta seleksi jalur mandiri," kata JPU pimpinan Sefran Haryadi di Pengadilan Tipikor, Jumat (20/10/2023).

PU mengungkapkan Antara menitipkan maba dengan mengirimkan pesan WhatsApp ke Putra Sastra. Mendapatkan perintah dari Prof Antara, Putra Sastra pun meminta Adi Panca Saputra Iskandar untuk membuka dan masuk (log in) ke laman https://utbk.unud.ac.id. itu Hal dilakukan untuk mengecek keikutsertaan peserta yang dimaksudkan dalam seleksi/ujian.

"Apabila peserta yang dikehendaki tersebut tidak lulus, maka terdakwa melakukan perubahan dan menaikkan nilai peserta ujian tersebut sesuai dengan perintah/permintaan saksi Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng, IPU," ungkap JPU.

JPU Beberkan Pesan WA Antara di 2020
JPU membeberkan secara detail bahwa percakapan WhatsApp terkait rekayasa hasil seleksi penerimaan maba jalur mandiri Unud antara Putra Sastra dengan Antara itu terjadi dalam kurun waktu 2020.

'Mang yg ini coret dari daftar yg hrs siluluskan, krn sdh lulus SB,' demikian bunyi pesan Antara kepada Putra Sastra pada 17 Agustus 2020 pukul 19:22:03 Wita.

Selanjutnya pada pukul 19:23:42 Wita Antara mengirimkan pesan WA kepada Putra Sastra yang isinya 'Gantiin dengan yang ini. Ini anak DPD Bali yang janjiin suara di Jkt'. Putra Sastra lalu membalas pesan WhatsApp tersebut dengan berkata "Nggih Prof" pukul 19:23:52 Wita.

Atas perintah itu, Putra Sastra menggantikan kelulusan I Putu Darma Yoga dengan Nida Firhan dengan nomor peserta 120-09-01-00115 (SAINTEK).

Pada 19 Agustus 2020 pukul 16:28:23 Wita, Antara mengirimkan pesan WA kepada Putra Sastra dengan isi "Mang ini prioritas 1, klrg senat" "tlg diusahakan sgr". Putra Sastra menjawab perintah itu pukul 16:32:16 Wita dengan menjawab "sudah Prof".

Putra Sastra lalu mengubah nilai peserta seleksi atas nama Anak Agung Ayu Mutiara Wikaputri. Kemudian pada pukul 16:33:59 Wita Putra Sastra mengirimkan pesan WA kepada Antara yang isinya "Sudah. Nilainya dibuat tinggi".

Pada pukul 16:35:21 Wita, Putra Sastra kembali mengirimkan pesan WA kepada Antara yang isinya "Dibuat peringkat 1".

Tak berhenti sampai di sana, pada 26 Agustus 2020 pukul 10:25:19 Wita Antara mengirimkan pesan WA kepada Putra Sastra: "Mang, menurut Bu Rektor, rot kelulusan Mandiri akn dimulai besok 27/8/2020 jam 13 di Rektorat, yakinkan semua list safe... suksme".

Putra Sastra pun menjawab "Nggih Prof", "Maaf kemarin langsung dipanggil... dan 3 Prodi sudah sy serahkan". Pada pukul 10:27:32 Wita, Antara menanyakan kembali melalui WA "Sdh Dlm posisi aman?". Putra Sastra menjawab "Sampun Prof.. sesuai list itu" pada pukul 10:28:10 Wita.

Pada 2 September 2020, Antara mengirimkan pesan kepada Putra Sastra pukul 18:19:48 Wita yang isinya "Mang tlg luluskan 3 orang ini yg sebelumnya tdk lukus" "1 arsitek dan 2 manajemen" "asah udeg sj".

Putra Sastra terakhir menerima pesan WA dari Antara pada 8 September 2020. Pesan itu berbunyi: "Mang tlg diluskan ini punya nya P Gerry FEB lupa sy masukin list. Nyari Bhs Indonesia". Putra Sastra lalu meluluskan Calon Mahasiswi atas nama Ni Komang Citra Pradnyandari.

Antara Juga Titip Luluskan Mahasiswa Baru di 2021
Tak hanya di 2020, Antara juga kerap memerintahkan bawahannya untuk meluluskan calon maba titipan pada 2021. "Dalam kurun waktu tahun 2021 terdakwa kembali melakukan percakapan melalui pesan WhatsApp dengan saksi Prof. I Nyoman Gde Antara, M.Eng, IPU terkait rekayasa hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Udayana," ungkap JPU.

Salah satu percakapan yang diungkap JPU terjadi pada 3 April 2021. Saat itu, Antara memerintahkan terdakwa I Made Yusnantara untuk meluluskan Satya Weda Witawan.

Berlanjut pada 7 Juli 2021, Antara mengirimkan pesan WA kepada Putra Sastra yang isinya "Yg harus lulus sdg sy rekap, sgt terbatas dan terseleksi dg baik. Hanya org org yang bantu kita sj yg akn lulus", dan terdakwa menjawab "siap".

Berlanjut pada 23 Juli 2021, Putra Sastra mendapatkan kiriman berupa daftar nama-nama berupa foto dengan pesan "tolong diluluskan" dari Antara. Putra Sastra menjawab "Nggih".

Terakhir pada 25 Juli 2021, Antara mengirimkan pesan WA kepada Putra Sastra untuk menambahkan dua peserta. Putra Sastra tidak menanggapinya karena tidak memahami maksud pesan tersebut.

3 Pejabat Unud Didakwa Paksa Ribuan Mahasiswa Baru Bayar SPI
JPU mendakwa Nyoman Putra Sastra, I Ketut Budiartawan, dan I Made Yusnantara melakukan pemaksaan terhadap mahasiswa baru jalur mandiri untuk membayar uang pangkal. "Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri," kata JPU Sefran Haryadi saat mendakwa Sastra.

Sastra menjabat sebagai Kepala USDI Unud sekaligus sebagai Koordinator Pengolah Data dalam panitia penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unud tahun akademik 2018/2019 sampai tahun akademik 2022/2023. Ia didakwa secara tanpa hak memungut SPI terhadap calon mahasiswa seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018/2019 sampai 2022/2023.

Sastra, JPU melanjutkan, membuat aplikasi penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri dan memasukkan program studi (prodi) serta nilai SPI yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Unud di situs penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri.

"Padahal, terdakwa telah mengetahui beberapa program studi tersebut tidak masuk dalam keputusan rektor terkait SPI," tuturnya.

Sastra telah mengetahui surat keputusan rektor mengenai SPI belum ditetapkan. Namun, dirinya tetap memasukkan dalam situs pendaftaran online untuk calon mahasiswa melalui jalur mandiri.

Sastra disebut memaksa 9.801 orang calon mahasiswa baru yang masuk melalui seleksi jalur mandiri membayar SPI sesuai dengan besaran yang telah diisi saat melakukan pendaftaran. "Di mana tidak ada lagi pendaftaran yang dapat dilakukan tanpa melalui aplikasi tersebut dan tidak ada pilihan untuk melakukan pendaftaran tanpa mengisi atau memilih besaran SPI," jelas JPU.

Setelah dinyatakan lulus seleksi dan belum ditetapkan sebagai mahasiswa baru, JPU melanjutkan, para mahasiswa itu diwajibkan membayar SPI. Bahkan sebanyak 401 calon mahasiswa yang memilih program studi yang tidak dikenakan uang pangkal, tetap diwajibkan membayar SPI.

Sementara terdakwa Budiartawan bertindak sebagai anggota tim dan Yusnantara selaku sekretaris penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun akademik 2020/2021. Budiartawan dan Yusnantara juga didakwa telah memaksa calon mahasiswa dari jalur mandiri untuk membayar SPI.

"Telah memaksa 1.796 orang calon mahasiswa baru hasil seleksi jalur mandiri pada Universitas Udayana untuk membayar SPI," kata pimpinan JPU, Dino Kriesmiardi, saat persidangan.(red.IY)

Kembangkan Sayap Kampung Bebas Dari Narkoba Polrestabes Surabaya Kunjungi SMPN 56

 

SURABAYA, rakyatindonesia.com – Kampung Bebas dari Narkoba Kelurahan Putat Jaya Surabaya mulai melebarkan sayapnya dalam melakukan berbagai macam tindakan pencegahan (preemtif) melalui Sosialisasi dan Penyuluhan. 

Tim Pokja KBN Kelurahan Putat Jaya Surabaya bekerjasama dengan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya memberikan Sosialisasi tentang Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di SMPN 56 Surabaya.

Menurut Wakasatresnarkoba Polrestabes Surabaya Kompol Fadillah Langko Kasim Panara, S.IP., S.I.K., M.M., yang juga sebagai pembina Tim Pokja KBN Kelurahan Putat Jaya Surabaya menyampaikan bahwa keberadaan Kampung Bebas Dari Narkoba yang berada di Kelurahan Putat Jaya Sawahan Surabaya ini akan terus melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

“Kegiatan yang kami lakukan untuk Kelurahan Putat Jaya Surabaya, diminati untuk dilakukan di wilayah-wilayah Kelurahan ataupun Kecamatan di kota Surabaya yang lain.” Kata Kompol Fadillah,Jumat (20/10).

Seperti halnya kegiatan di SMPN 56 Surabaya ini adalah jalan pembuka bagi Kampung Bebas Dari Narkoba yang dibentuk atas kerja sama dari Pemerintah Kota Surabaya bersama Kepolisian, BNN, Yayasan Rehabilitasi dan Penggiat Anti Narkoba yang ada di kota Surabaya.

“Ini untuk mengembangkan sayap kampung bebas dari Narkoba ke wilayah-wilayah lain,”jelasnya.

Hal tersebut bisa terjadi juga atas berkat amplifikasi yang terus digaungkan oleh Tim Pokja KBN Kelurahan Putat Jaya Surabaya melalui sosial media untuk mengabarkan berita-berita kegiatan tentang pencegahaan, penanggulangan dan penindakan hukum bagi penyalahguna dan peredaran gelap narkoba yang ada di kota Surabaya.

“Silahkan hubungi kami di nomor call center 0821-1017-7110, atau bisa datang ke Posko KBN yang ada di Pasar Burung Ex Gang Dolly Surabaya apabila ada sekolah, kampus, atau pun kegiatan kemasyarakat yang ada di kecamatan dan kelurahan yang ingin mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan dari kami.” Pungkasnya.(red.IY)

76 Siswi SMP di Magetan Sayat Lengan, Alasannya Masalah Keluarga Hingga Pacar

  

Magetan, rakyatindonesia.com – Puluhan siswi di salah satu SMP di Kecamatan Ngariboyo Magetan menyayat lengan. Tidak dalam, hanya di bagian kulit saja. Namun, alasannya bikin prihatin, karena mereka mengaku ada masalah dengan keluarga atau orang tua, ada juga yang bermasalah dengan pacar.

Kepala Dinas Kesehatan Magetan dr. Rohmat Hidayat mengatakan, pihaknya telah melakukan skrining di salah satu SMP di Ngariboyo. Awalnya, ada salah satu siswi yang dilaporkan menyayat lengan bawah.

Dinkes pun bergerak dan melakukan pemeriksaan ke semua siswa siswi. Total ada 76 siswa siswi yang ditemukan luka di lengan bawah mereka. Mayoritas, adalah remaja putri atau siswi yang ditemukan luka bekas sayatan di lengan bawah.

“Ada yang mengaku menyayat lengan pakai pecahan kaca, jarum, dan penggaris. Alasan mereka membuat kami tercengang, ada yang mengaku karena ada masalah keluarga, ada jyga yang karena pacar,” kata Rohmat, Rabu (18/10/2023).

Menurutnya, luka secara fisik tersebut tidak membahayakan. Karena tidak sampai menyayat sampai ke pembuluh darah vena apalagi arteri. Namun, yang membahayakan adalah kondisi mental siswi yang notabene masih dibawah umur tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), Kemenag, untuk turut serta menangani permasalahan ini. Tentu akan kami datangkan psikolog untuk siswa-siswi ini,” kata Rohmat. (red.IY)

Program SMK Gratis Ganjar Pranowo di Jateng Potensial Diangkat Jadi Program Nasional

 

Jakarta, rakyatindonesia.com – Pengamat pendidikan Doni Koesoema menilai program SMK gratis yang digagas bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo saat menjadi Gubernur Jawa Tengah potensial direplikasi di tingkat nasional. Namun, ia menyarankan agar Ganjar mengevaluasi semua SMK yang ada di Indonesia terlebih dahulu jika kelak terpilih sebagai presiden.

"Agar hanya yang benar-benar baik saja yang boleh beroperasi. SMK yang dilihat Pak Ganjar kebetulan adalah SMK bagus yang didukung industri. SMK di Kudus, misalnya, yang sudah bisa membuat animasi kelas dunia," kata Doni, Rabu (11/10/2023).

Program SMKN gratis digagas Ganjar sejak 2014. Hingga kini, SMKN Jateng telah meluluskan sebanyak 1.837 siswa. Lulusan terdiri dari 3 SMKN Jateng yakni SMKN Jateng Semarang 825 lulusan, SMKN Jateng Pati 336 lulusan, dan 676 lulusan SMKN Jateng Purbalingga.

Tahun ini, SMKN Jateng meluluskan 258 siswa di angkatan ke-7 dari tiga kampus. Sebanyak 70 persen lulusan sudah terserap di dunia kerja. Rinciannya, sebanyak 113 lulusan diterima kerja, 22 lulusan diterima kuliah, 35 lulusan ikut kursus bahasa Jepang untuk kerja dan kuliah ke Jepang, 10 lulusan ikut kursus bahasa Jerman.

Tak berhenti dengan 3 sekolah, Ganjar menambah 15 SMK semi boarding di 15 kabupaten untuk menampung siswa unggul dari keluarga miskin. Lima belas sekolah ini dinamakan SMK Semi Boarding karena 30 siswa yang lolos seleksi masih belajar dengan siswa reguler meskipun mereka tinggal di asrama.

Doni mengungkap tak semua SMK di Indonesia bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas. Ada banyak SMK yang beroperasi ala kadarnya. "Ganjar belum lihat kondisi SMK lain di Indonesia yang tidak memiliki guru yang kompeten dan peralatan memadai. Yang seperti ada hampir 60 persen total SMK," imbuh Doni.

Ubah Paradigma SMK

Sebelum mereplikasi program SMKN Jateng, menurut Doni, Ganjar juga perlu mengubah paradigma SMK yang seolah hanya memproduksi pekerja tanpa memperhatikan kebutuhan industri. Dalam hal ini, pemerintah perlu menjembatani link and match antara kurikulum SMK dan industri. Dengan begitu, lulusan SMK mudah terserap di dunia kerja. 

"Apakah kita akan tetap seperti sekarang? Tidak ada bedanya lulusan SMK dengan SMA di mana anak SMK pun juga tetap bisa masuk di perguruan tinggi? Karena perubahan paradigma ini penting agar kita tidak sekedar memperbanyak SMK, tapi tidak mampu menjaga kualitas. Jadinya seperti sekarang, pengangguran tertinggi ada di lulusan SMK," ucap Doni.

Doni berpendapat pemerintah juga mengarahkan agar siswa SMK juga bisa melanjutkan pendidikan ke politeknik. Itu supaya ilmu-ilmu yang dipelajari lulusan SMK bisa diperdalam di tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan tak tersia-sia. 

"Jalur SMK kurikulum diserahkan pada satuan pendidikan dan industri, Pemerintah melakukan supervisi dan koordinasi. Jalur SMK harus tunggal, dari SMP, SMK, ke politeknik. Kalau tidak, akan tidak produktif dan buang-buang waktu dan biaya," tutur dia. 

Dipuji Jokowi

Saat berkunjung ke SMKN Jateng di Jalan Brotojoyo, Semarang, Agustus lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memuji program SMKN gratis yang diinisiasi Ganjar. Ia mengatakan program itu perlu dikaji Kemendikbud dan direplikasi di provinsi-provinsi lain. 

Ganjar sendiri menyatakan siap mengaplikasikan program SMKN Jawa Tengah yang dia gagas ke tingkat nasional jika terpilih jadi presiden. Ia meyakini akses atas pendidikan bagi semua kalangan merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Saya percaya akses atas pendidikan bagi semua kalangan adalah langkah yang paling penting untuk mengangkat harkat hidup manusia Indonesia, membuka akses pada pekerjaan, penghidupan yang lebih layak dan pada akhirnya mendorong simpul-simpul akselerasi perekonomian Indonesia,” kata Ganjar.(red.IY)

Cara Surabaya menyiapkan SDM andal dengan pendidikan berkualitas

 

Surabaya, rakyatindonesia.com – Pendidikan memegang peran penting dalam memajukan peradaban suatu bangsa, sekaligus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang andal. Rendahnya kualitas pendidikan dapat menjadi penyebab dari krisis SDM andal.

Kini zaman semakin maju sehingga berpengaruh pada perkembangan berbagai sendi kehidupan, termasuk sektor perekonomian. Oleh karena itu,  sudah semestinya lapangan pekerjaan juga membutuhkan SDM yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama.

Penyebab rendahnya kualitas SDM  bisa jadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menuntut ilmu. Masih ada sebagian masyarakat  yang berpandangan bahwa pendidikan bukanlah suatu kebutuhan mereka.

Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya adanya anggapan bahwa sekolah hanyalah membuang-buang waktu dan menambah beban serta tekanan karena harus belajar. Bisa juga karena masalah perekonomian, di mana orang tua merasa berat dengan tanggungan hidup ditambah lagi dengan biaya sekolah.

Diketahui, masih banyak anak yang putus sekolah dan terpaksa harus bekerja tanpa dibekali dengan keahlian atau kemampuan yang mumpuni. Sehingga, inilah yang membatasi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang sesuai.

Apalagi karakter setiap orang berbeda-beda, di mana ada orang yang memiliki biaya dan mampu untuk bersekolah, tetapi semangat juangnya dalam belajar tidaklah tinggi.

Ada juga yang tidak memiliki biaya, tetapi tetap berjuang untuk bisa sekolah dengan melakukan beberapa pekerjaan. Tentunya ada juga orang yang memiliki biaya dan semangat besar untuk terus mengenyam pendidikan setinggi mungkin guna mewujudkan cita-citanya.

Pendidikan merupakan amanah UUD 1945. Pemerintah menyadari pentingnya peran pendidikan dalam menciptakan SDM berkualitas. Negara pun sudah memberikan amanat melalui UU, baik itu Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Untuk itu, pemerintah melalui sekolah dan perguruan tinggi dituntut memberikan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional di bidang ilmunya, serta menjadi pribadi manusia yang mandiri, kreatif serta dapat berpikir logis.


Jaminan pendidikan

Pendidikan berkualitas merupakan landasan penting dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat

Upaya pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda). Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, pemda membuat perencanaan yang matang.

Proses pemerataan dan perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak yang sama di dalam mengakses pendidikan.

Upaya memberikan jaminan pendidikan berkualitas telah dicontohkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, dengan menerbitkan Perda Nomor 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun.

Melalui perda itu, Pemkot Surabaya memiliki kewajiban untuk memperhatikan pendidikan anak-anak. Meski tingkat SMA dan SMK dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun pemkot masih mmepunyai tanggung jawab memberikan bantuan pendidikan.

Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar bisa memastikan anak-anak di Surabaya mendapat pendidikan berkualitas. Jangan sampai ada berita tentang pemkot membantu siswa yang ijazahnya ditahan, siswa yang tidak bisa ikut ujian, atau tidak bisa ambil rapor.

Sebenarnya, di Surabaya sudah ada kategori pramiskin, miskin, dan miskin esktrem. Dengan  kategori itu, Pemkot bisa memantau warga miskin yang anaknya masuk SMP atau SMA. Untuk hal ini, pejabat daerah atau kelurahan harus proaktif melihat warganya.

Sampai saat ini data demografi penduduk Surabaya yang produktif mencapai 70 persen, sedangkan yang non-produktif 30 persen. Oleh karena itu, Pemkot Surabaya harus segera memenuhi kebutuhan dasar yakni pendidikan.

Diakui Pemkot Surabaya sudah menunjukkan perhatiannya pada anak tingkat SMA atau SMK hingga mahasiswa di perguruan tinggi. Mereka yang berasal dari keluarga miskin, diberikan bantuan beasiswa Pemuda Tangguh. Pemkot menyalurkan bantuan Rp200 ribu per bulan serta seragam dan sepatu. Bantuan itu berasal dari APBD Surabaya.

Hanya saja kalau untuk sekolah swasta masih ada biaya lain yang tidak bisa tercukupi dengan bantuan Rp200 ribu itu. Hal inilah yang menyulitkan warga miskin untuk bisa memberikan pendidikan berkualitas pada anak-anaknya.

Untuk itu, perlu gotong bersama antara pemda dengan pihak swasta untuk membantu anak-anak yang kesulitan biaya pendidikan. Upaya tersebut diwujudkan dengan program orang tua asuh. Melalui program itu, banyak dari kalangan pengusaha dan pejabat menjadi orang tua asuh bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Bahkan sebanyak 1.753 pegawai atau aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya menjadi orang tua asuh bagi 2.416 anak dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tidak hanya itu, mereka juga diminta menyisihkan penghasilannya Rp125 ribu setiap bulan sebagai zakat penghasilan. Hal itu dilakukan sampai anak asuhnya itu lulus sekolah.

Program itu mampu menumbuhkan rasa gotong-royong dan terus memupuk rasa cinta kasih kepada sesama.


Zero putus sekolah

Faktor kemiskinan menjadi masalah utama penyebab anak putus sekolah dikarenakan masyarakat lebih memilih anaknya bekerja untuk membantu kedua orang tuanya.

Selain itu, juga rendahnya pendidikan atau pengetahuan orang tua tentang pentingnya pendidikan, sehingga menjadikan sekolah bukan kebutuhan dasar untuk mendapatkan pendidikan.

Tidak hanya itu, biaya sekolah yang relatif masih mahal, terutama jenjang yang lebih tinggi juga mempengaruhi orang tua lebih memilih mengajaknya untuk bekerja. Kenakalan remaja seperti bullying dapat mempengaruhi anak menjadi tersakiti secara psikologis dapat membuat anak tidak ingin untuk bersekolah.

Adanya anak putus sekolah itu juga bisa menjadi ancaman bagi masa depan keluarga. Jika anak tidak mempunyai aktifitas pendidikan, maka akan rentan hal-hal negatif seperti narkoba, kriminalitas, dan lainnya.

Terlebih, mereka berasal dari keluarga miskin yang tak mampu memberikan fasilitas untuk menyalurkan hobi serta menumbuhkan potensi diri. Maka, kehidupan mereka tidak akan berkualitas.

Faktor kemiskinan yang menjadi salah satu penyebab masih adanya anak putus sekolah di Surabaya. Meskipun demikian, jumlahnya anak putus sekolah rendah dengan dibuktikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya tahun 2022 tertinggi di Jawa Timur yakni sebesar 82,74 atau naik 0,43 dari tahun 2021 sebesar 82,31.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sendiri mengakui bahwa masalah pendidikan di Surabaya yang paling banyak adalah terkendalanya biaya pendidikan, salah satunya tidak bisa menebus ijazah, tidak bisa ikut ujian karena tidak bisa bayar SPP dan lainnya.

Jika persoalan pendidikan itu dapat diselesaikan, maka IPM Surabaya bisa lebih tinggi dari angka 82,74. Tentunya masih banyak pekerjaan rumah (PR) di Kota Pahlawan yang harus segera diselesaikan.

Hal itu juga sesuai amanah konstitusi UUD 1945, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Apalagi keinginan Surabaya saat ini adalah menuju kota layak anak (KLA) tingkat dunia. Tentunya, Surabaya harus zero  atau nol terhadap anak-anak yang putus sekolah.

Terlebih, Surabaya memiliki visi besar yakni, gotong royong menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan. Dengan visi besar itu, jika masih ada anak putus sekolah, maka sangat ironis dan tentunya tidak humanis.(red.IY)

Peduli Pendidikan, Polres Bangkalan Dirikan Rumah Belajar Bagi Anjal

         

BANGKALAN, rakyatindonesia.com –   Kepedulian Polres Bangkalan terhadap dunia Pendidikan kali ini dinyatakan dengan mendirikan rumah belajar bagi anak jalanan (Anjal).

Melalui Satpolairud Polres Bangkalan, perhatian kepada dunia Pendidikan kali ini dikhususkan kepada anak jalanan yang ada di sekitar Pelabuhan Kamal, Bangkalan.

Seperti yang dilakukan KBO Satpolairud IPTU Djoko Purwowidodo, S.H. yang menyulap sebagian ruang Mako untuk dijadikan ruang belajar mengajar.

Ia mengatakan, berbagai kegiatan digelar dalam rangka mencegah buta huruf utamanya anak-anak pengamen maupun anak jalanan.

"Kami merasa mereka juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama namun terkendala biaya, jadi Satpolairud tergerak untuk mengajarkan baca tulis, dan sejumlah pelajaran yang mudah dipahami mereka," jelas Iptu Djoko.

Ia juga memberikan motivasi dengan berjanji akan memberikan perhatian penuh dan bantuan dalam proses pendidikan bagi para anak jalanan.

"Mereka merupakan bagian dari generasi bangsa ini dengan berbagai macam background, seperti putus sekolah, keterbatasan ekonomi, maupun kurang perhatian dari orang tua," ungkapnya.

IPTU Djoko yang sangat dekat dan akrab dengan para anjal mengaku terinspirasi dengan semangat yang luar biasa dari para anjal yang penuh keterbasan.

"Ini menjadi inspirasi bagi kita semua, para anjal yang penuh keterbatasan tenyata memiliki semangat luar biasa, antusias, untuk mendapat ilmu pengetahuan meski belajar dengan kondisi yang sangat sederhana seperti harus duduk di lantai," tuturnya.

Tak berhenti disitu saja, Djoko sekaligus memberikan santunan sebagai bentuk perhatian dan kepeduliannya atas semangatnya dlm belajar sebelum meninggalkan ruang belajar. (red.IY)