Sabtu, 18 Februari 2023

Home › Apartemen › DPR › Meikarta Soal Kasus Meikarta, Anggota Dewan: Insyaallah Sebulan Lagi Selesai

Soal Kasus Meikarta, Anggota Dewan: Insyaallah Sebulan Lagi Selesai

Soal Kasus Meikarta, Anggota Dewan: Insyaallah Sebulan Lagi Selesai

Jakarta, rakyatindonesia.com - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengupayakan konsumen apartemen Meikarta akan segera mendapat keadilan. Dia mengatakan dalam waktu satu bulan ke depan, 131 konsumen yang melapor ke DPR dan ingin mendapat unit akan dipercepat penyelesaiannya.

“Yang ingin refund juga uangnya akan segera dikembalikan. Sebulan ini, insyaallah selesai,” kata Andre di sela acara Polemik Spesial “IPO Sektor Strategis Apa Manfaatnya” yang disiarkan secara langsung di YouTube MNC Trijaya, Sabtu, 28 Februari 2023.

Sebelumnya dalam merespons kasus ini, Komisi VI juga telah mengunjungi lokasi proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa, 14 Februari 2023. Andre yang turut ke lokasi mengatakan pihaknya bakal mengawasi pembagian dan rencana titip jual unit Meikarta. Pihaknya akan mengawasi apakah ini terealisasi atau tidak.

"Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen (Nasional) untuk mengawasi ini. Jangan jadi lembaga negara yang BPKN jadi semacam mandul, ada tapi tidak dirasakan masyarakat," kata Andre, Selasa, 14 Februari 2023.

Sebelumnya, Kuasa hukum 18 konsumen Meikarta Rudy Siahaan menyebut kerugian konsumen karena unitnya belum diserahterimakan oleh PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) lebih dari Rp 30 miliar. Nilai itu berdasarkan data anggota yang tergabung di Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM). Sementara itu, masih banyak konsumen Meikarta lain yang belum tergabung dan terdata.

Rudy, panggilan akrabnya, mengatakan tidak tahu secara pasti berapa banyak konsumen Meikarta yang dirugikan karena belum menerima unit apartemennya. Namun, berdasarkan dokumen PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dirilis, ada 15.800-an konsumen Meikarta.

"Kalau kami dari komunitas yang tergabung saat ini, yang terdata pasti sekitar Rp 30 miliar. Itu sekitar 130 yang terdata, yang tidak terdata ada sekitar 300 sampai 400 orang," tutur Rudy pada awak media di halaman Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Selasa, 7 Februari 2023. (Red.Sl)