Kabupaten Kediri, Februari 2025, rakyatindonesia.com — Ratusan warga Kabupaten Kediri turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi, menuntut pengusutan tuntas atas dugaan rekayasa dalam proses pengisian perangkat desa yang terjadi pada tahun 2023. Massa mendesak pihak berwenang untuk mengungkap aktor utama di balik dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam seleksi tersebut serta menegakkan hukum secara adil.
Aksi ini merupakan respons terhadap berbagai laporan dan temuan yang mengindikasikan adanya kecurangan dalam proses seleksi perangkat desa. Salah satu temuan mencolok adalah banyaknya keluarga kepala desa dan perangkat desa yang dilantik menjadi perangkat desa baru, meskipun terdapat peserta lain dengan nilai ujian lebih tinggi. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya praktik jual beli jabatan dan manipulasi hasil ujian.
Pada April 2024, Polda Jawa Timur telah melakukan penyelidikan terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Kediri. Modus yang terungkap antara lain rekayasa aplikasi Computer Assisted Test (CAT) yang digunakan dalam seleksi, sehingga hasilnya dapat dikondisikan sesuai kepentingan tertentu. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, menyatakan bahwa penyelidikan ini bermula dari pengaduan masyarakat dan telah memeriksa 29 saksi, termasuk panitia seleksi dan sejumlah kepala desa.
Selain itu, pada Januari 2024, LSM Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) menggelar aksi demonstrasi di kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Mereka menolak hasil ujian perangkat desa dan meminta agar ujian diulang, dengan alasan adanya dugaan KKN dan penyimpangan dalam proses seleksi. Ketua LSM LiRa Kediri, Alief Bahari Djunaedi, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari peserta ujian mengenai ketidakberesan dalam pelaksanaan ujian tersebut.
Menanggapi berbagai aksi dan laporan tersebut, Polda Jawa Timur berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Kasubdit Tipikor Polda Jatim, Ajun Kombes Pol Edy Herwiyanto, menegaskan bahwa pihaknya akan mengungkap semua pihak yang terlibat dalam dugaan KKN pengisian perangkat desa ini.
Masyarakat berharap agar proses hukum berjalan transparan dan adil, serta memastikan bahwa pengisian perangkat desa di masa mendatang bebas dari praktik KKN, sehingga menghasilkan aparatur desa yang kompeten dan berintegritas.
FOLLOW THE Rakyat-Indonesia.com | REFERENSI BERITA INDONESIA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow Rakyat-Indonesia.com | REFERENSI BERITA INDONESIA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram