Kasus Dugaan Suap BBM Nganjuk: Diamnya Oknum Perkuat Spekulasi

  

Nganjuk, rakyatind Indonesia.com 6 Desember 2025 - Aroma busuk dugaan suap yang menyeret oknum aparat penegak hukum kembali menyeruak ke permukaan. Kali ini, dugaan tersebut mengarah pada pengondisian "atensi usaha" penyelewengan BBM yang disebut-sebut melibatkan oknum anggota Polres Nganjuk, dengan skema penyerahan uang yang dinilai tidak lazim, senyap, dan mencurigakan.

SKEMA SENYAP: UANG TIDAK DISERAHKAN LANGSUNG, TAPI "DITITIPKAN" DI MOBIL

Berdasarkan keterangan pihak yang mengetahui peristiwa tersebut, Krisna Eka Chandra disebut sebagai pihak yang memberikan uang, sementara penerima diduga adalah oknum anggota Polres Nganjuk berinisial DV. Uang tidak diserahkan secara langsung, melainkan "dititipkan" di dalam mobil Mitsubishi Xpander warna abu-abu yang terparkir di area Hotel & Resto Nirwana. Nominal yang disebut disepakati dalam pertemuan tersebut mencapai Rp25 juta.

OKNUM DV MENGHINDAR SAAT DIMINTAI KLARIFIKASI

Ketika isu ini mulai mencuat dan dimintai keterangan, DV—oknum yang diduga menerima uang—disebut selalu menghindar. Tidak ada klarifikasi resmi, tidak ada bantahan rinci, tidak pula penjelasan transparan kepada publik. Sikap menghindar ini justru memperkuat kecurigaan publik.

DUGAAN "ATENSI USAHA" PENYELWENGAN BBM

Uang Rp25 juta tersebut diduga diberikan dengan harapan adanya "atensi" atau perlindungan terhadap usaha yang berkaitan dengan penyelewengan BBM. Istilah "atensi" ini kerap menjadi kode halus dalam praktik mafia migas—yang maknanya dipahami luas sebagai pembiaran, perlindungan, atau pengamanan dari proses hukum.

PERTANYAAN KRITIS YANG TAK BISA DIHINDARI

Kasus ini memunculkan sederet pertanyaan tajam yang wajib dijawab secara institusional, bukan dengan diam:

- Apakah benar terjadi pertemuan dan kesepakatan uang Rp25 juta di Hotel & Resto Nirwana?

- Siapa pemilik mobil Xpander abu-abu yang disebut menjadi tempat penyerahan uang?

- Mengapa oknum yang disebut-sebut justru menghindar dari klarifikasi?

- Apakah Propam Polri sudah menerima laporan atau melakukan penelusuran internal?

- Apakah dugaan penyelewengan BBM yang disebut mendapat "atensi" benar-benar ada?

TARUHAN BESAR NAMA BAIK INSTITUSI

Kasus ini bukan soal individu semata, melainkan taruhan besar nama baik Polri. Jika dugaan ini dibiarkan tanpa penjelasan terbuka dan penyelidikan serius, maka kepercayaan publik akan semakin runtuh, dan isu mafia BBM akan terus tumbuh subur di balik seragam. Masyarakat kini menunggu langkah tegas, bukan pembelaan normatif. Transparansi, pemeriksaan internal, dan keterbukaan hasil penyelidikan adalah satu-satunya cara menghentikan spekulasi yang kian liar.

(Red.Investigasi)

Mahfud MD Tegaskan Perpol 10/2025 Bertentangan dengan Dua Undang-Undang, Soroti Jabatan Sipil Polisi Aktif

  

Jakarta, – Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menilai Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bermasalah secara hukum. Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan dua undang-undang, yakni Undang-Undang Polri dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mahfud menyebut Perpol 10/2025 tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena mengizinkan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga negara. Menurutnya, ketentuan tersebut melanggar prinsip yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang.

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, khususnya Pasal 28 ayat (3), disebutkan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil apabila mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Ketentuan ini, kata Mahfud, telah diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Putusan MK tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa anggota Polri tidak boleh merangkap jabatan sipil selama masih berstatus aktif sebagai polisi. Dengan demikian, menurut Mahfud, ruang tafsir dalam aturan tersebut sudah sangat jelas dan bersifat mengikat.

Selain itu, Perpol 10/2025 juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam UU ASN diatur bahwa anggota TNI dan Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil sesuai ketentuan yang diatur dalam UU TNI dan UU Polri.

Mahfud membandingkan dengan Undang-Undang TNI yang telah secara rinci mengatur jabatan sipil apa saja yang boleh diisi prajurit aktif. Sebaliknya, UU Polri sama sekali belum mengatur daftar kementerian atau lembaga yang dapat diisi polisi aktif, sehingga Perpol tidak memiliki legitimasi untuk mengatur hal tersebut secara sepihak.

“Kalau memang dianggap perlu, pengaturannya harus dimasukkan ke dalam undang-undang, bukan hanya melalui peraturan kapolri,” tegas Mahfud.

Sebagai informasi, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 mengatur bahwa anggota Polri aktif dapat melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian, termasuk menduduki jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Hukum, Kementerian Perhubungan, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, BNN, BNPT, BIN, BSSN, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kebijakan ini menuai polemik luas di kalangan akademisi dan masyarakat sipil karena dinilai berpotensi mengaburkan batas antara kewenangan sipil dan aparat penegak hukum, serta berisiko bertentangan dengan prinsip supremasi hukum.

(Red.FR)

Ahli Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Mafia Solar Subsidi di Nganjuk

  

Nganjuk, rakyatind Indonesia.com 6 Desember 2025 - Praktik mafia solar subsidi terungkap di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Nganjuk. Tim investigasi media yang didampingi oleh LSM menemukan bukti kuat adanya sindikat ilegal yang memanfaatkan fasilitas BBM subsidi untuk kepentingan pribadi.

SPBU yang Terlibat:

1. SPBU Sukomoro No. 54.644.11

2. SPBU Pace No. 54.644.16

3. SPBU Baron No. 54.644.08

4. SPBU Mlorah Gondang Rejo No. 54.644.13

5. SPBU Semanding Musir Lor Rejo No. 54.644.23

6. SPBU Barong Nganjuk No. 54.644.01

Modus Operandi:

Sindikat mafia ini menggunakan armada yang telah dimodifikasi untuk mengangkut BBM solar subsidi dalam jumlah besar. Armada tersebut diduga milik oknum bos bernama Enggal yang melakukan pengurasan di SPBU pada 27 November 2025. Tim investigasi menemukan bahwa armada tersebut sering mondar-mandir di sekitar SPBU dengan menggunakan nomor polisi yang berbeda-beda.

Bukti dan Kesaksian:

Dalam investigasi, salah satu oknum operator SPBU mengaku bahwa mereka diinstruksikan untuk mengisi BBM solar subsidi dalam jumlah besar dan diberikan komisi oleh bos mereka yang bernama Enggal. Warga sekitar juga menyatakan bahwa mereka sering melihat mobil ELF dan L300 keluar masuk SPBU dengan membawa BBM solar subsidi.

Pasal yang Dilanggar:

Penyalahgunaan BBM solar subsidi melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55, yang dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar. Selain itu, perbuatan tersebut juga melanggar Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan surat keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

Tanggapan Ahli:

Dari beberapa  pengamat hukum yang awak media mintai tanggapan terkait kasus ini, meminta jajaran Polres Nganjuk, Polda Jatim, dan Mabes Polri untuk segera menindak tegas sindikat mafia BBM solar subsidi. "Praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan BBM subsidi," ujarnya.

Langkah Selanjutnya:

Tim investigasi media akan terus memantau dan mengawal kasus ini hingga ada tindakan tegas dari pihak berwajib. Pertamina juga diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dan pengecekan CCTV di SPBU untuk mencegah praktik serupa di masa depan.

(investigasi)

SELURUH KELUARGA BESAR POLRES KEDIRI MENGUCAPKAN SELAMAT ULANG TAHUN

 

Bocornya Solar Subsidi Dibalik Layar: SPBU Diduga Jadi Ladang Bisnis Mafia BBM

  

Jombang,rakyatind Indonesia.com 6 Desember 2025 Maraknya praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar terjadi di SPBU  54.614.01

Dalam investigasi yang di lakukan oleh team gabungan berbagai media mengungkap dugaan praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang terstruktur rapi di SPBU 54.614.01 Kalipuri, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang. Aktivitas ilegal ini diduga melibatkan oknum internal SPBU dan telah berlangsung selama empat bulan.

Laporan dari warga sekitar menjadi titik awal investigasi. Mereka mencurigai aktivitas sejumlah kendaraan yang berulang kali datang ke SPBU pada jam-jam tertentu. Setelah diselidiki, terungkap bahwa kendaraan-kendaraan tersebut, terdiri dari dua unit Isuzu Panther dan dua truk komersial, digunakan untuk mengangkut solar bersubsidi secara ilegal.

"Praktik ini sudah berjalan sekitar empat bulan. Mereka menggunakan armada yang sama dan orang yang sama," ujar seorang pedagang di sekitar SPBU yang enggan disebutkan namanya.

Modus operandi yang digunakan adalah memindahkan solar dari dispenser SPBU ke dalam jerigen, kemudian dibawa keluar oleh para pelaku. Diduga, Dimas Enggal berperan sebagai koordinator lapangan, sementara Harianto, yang merupakan pengawas SPBU, diduga kuat "mengamankan" kegiatan tersebut dari pantauan pihak berwenang.

"Tidak mungkin praktik ini berjalan lancar tanpa keterlibatan orang dalam," tegas seorang anggota tim investigasi gabungan media

Dalam setiap aksinya, sindikat ini diduga mampu menguras hingga 1 ton solar bersubsidi. Oknum yang terlibat mendapatkan komisi sebesar Rp 350.000 per ton. Skema ini menunjukkan adanya jaringan yang terorganisir dengan rapi, memanfaatkan celah pengawasan dalam pendistribusian BBM bersubsidi.

Tindakan ini jelas melanggar hukum. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas Pasal 55 menyebutkan bahwa penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi dapat dipidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp 60 miliar. Selain itu, Perpres 191 Tahun 2014 juga mengatur tentang larangan pengambilan solar bersubsidi menggunakan kendaraan yang tidak berhak dan penggunaan jerigen tanpa rekomendasi. Oknum pengawas SPBU yang terbukti terlibat dapat dijerat dengan Pasal 55-56 KUHP tentang Penyertaan Tindak Pidana.

Masyarakat dan gabungan team media mendesak Polres Jombang dan Ditreskrimsus Polda Jatim untuk segera melakukan penyelidikan mendalam dan menindak tegas para pelaku. Kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan sangat besar, mengingat aktivitas ilegal ini telah berlangsung selama berbulan bulan 

Hingga berita ini di tayangkan Awak media akan terus melakukan konfirmasi ke pihak-pihak terkait guna penyajian pemberitaan yang berimbang, 

Apabila Tidak ada Kelanjutannya maka Kami tim awak media akan melanjutkan Laporan Resmi ke pihak  Commerl PT.Pertamina Jl. Jagir Wonokromo 88 selaku Pihak BUMN BPH Migas dan Polda Jatim Dirkrimsus  selaku pemangku tertinggi APH di wilayah JawaTimur. 

Selanjutnya pengawasan dari BPH Migas, Pertamina serta APH diminta untuk menindaklanjuti dan bertindak tegas memberi peringatan bahkan sanksi pada hal hal seperti ini.(Tim.investigasi)

Misteri Gelondongan Kayu Terbawa Banjir di Sumatera: Dugaan Illegal Logging Mencuat!

  

Jakarta, rakyatind Indonesia.com – Fenomena gelondongan kayu dalam jumlah besar yang terseret arus banjir bandang di Sumatera menuai perhatian publik. Video yang memperlihatkan potongan kayu raksasa terbawa arus viral di media sosial dan memunculkan dugaan kuat adanya praktik illegal logging yang memperparah bencana banjir dan longsor di wilayah tersebut.

Peristiwa ini terjadi di beberapa daerah di Sumatera Utara, mulai dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Kota Sibolga. Hingga kini, sumber kayu-kayu gelondongan tersebut masih menjadi teka-teki dan terus diselidiki.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, turut menanggapi fenomena tersebut. Bobby menegaskan pihaknya akan mengecek secara langsung asal-usul kayu tersebut, namun untuk saat ini fokus utama masih tertuju pada evakuasi warga dan percepatan pendistribusian logistik.

“Ya nanti kita lihat ya soal banyaknya gelondongan kayu. Saat ini kita fokus dulu evakuasi warga dan distribusi logistik, termasuk kebutuhan makanan dan kebutuhan bayi,” jelas Bobby di Lanud Soewondo Medan.

Tak hanya di Sumatera Utara, gelondongan kayu juga ditemukan di wilayah pantai Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat. Tumpukan kayu terlihat memenuhi garis pantai pascabanjir bandang, menandakan kuatnya aliran air yang membawa material dari hulu menuju pesisir dalam waktu singkat.

Kondisi tersebut memperdalam dugaan bahwa banjir bandang bukan hanya disebabkan curah hujan ekstrem, tetapi juga diperparah oleh kerusakan hutan di kawasan hulu.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) turut menanggapi fenomena viral tersebut. Berdasarkan penelusuran awal, kayu gelondongan diduga berasal dari pemegang hak atas tanah (PHAT) yang berada di area penggunaan lain (APL). Kayu alami yang ditebang di wilayah tersebut seharusnya mengikuti regulasi Kehutanan melalui SIPPUH – Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan.

Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyebut dugaan sementara mengarah pada kayu bekas tebangan yang sudah lapuk dan terseret arus banjir. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kondisi sebenarnya.

Dwi menjelaskan bahwa Gakkum Kemenhut memang kerap mengungkap praktik pencurian kayu melalui skema PHAT, bahkan sejumlah kasus ditemukan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat — wilayah yang kini sedang terdampak banjir.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya praktik pembalakan liar yang berujung pada penumpukan gelondongan kayu di aliran sungai, Dwi menegaskan bahwa dugaan tersebut tidak bisa dikesampingkan sepenuhnya.

“Tim masih memeriksa, tapi indikasinya ke arah sana,” ungkapnya.

Publik kini menunggu kejelasan penyelidikan apakah gelondongan kayu ini berkaitan dengan aktivitas illegal logging, atau sekadar material kayu yang lama tersimpan lalu terseret banjir. Pemeriksaan lanjutan diprediksi menjadi kunci untuk mengungkap penyebab besarnya kerusakan yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera.

(Red.FR)

Trump Kembali Bikin Panas Dunia! Ancam Tutup Total Ruang Udara Venezuela, Ketegangan Meningkat

 

Jakarta, rakyatind Indonesia.com – Situasi geopolitik Amerika Serikat dan Venezuela kembali memanas setelah Presiden AS, Donald Trump, menyatakan ancaman keras untuk menutup total ruang udara Venezuela. Langkah tersebut memicu kehebohan internasional dan kecaman tajam dari pemerintah Caracas.

Ancaman yang disampaikan Trump melalui platform media sosial Truth itu langsung menegaskan peringatan kepada berbagai pihak yang beroperasi di sektor penerbangan. Ia meminta semua pihak, mulai dari maskapai hingga pelaku perdagangan gelap, untuk menganggap ruang udara Venezuela sepenuhnya tidak boleh dilintasi.

“Untuk seluruh maskapai, pilot, pengedar narkoba, dan pelaku perdagangan manusia… anggap ruang udara di atas dan sekitar Venezuela sepenuhnya ditutup,” tulis Trump dalam unggahannya.

Langkah Trump tersebut muncul di tengah meningkatnya kekuatan militer AS di wilayah Karibia, yang dinilai Venezuela sebagai bentuk tekanan untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. Pemerintah Venezuela langsung mengecam keras ancaman itu dan menyebutnya sebagai tindakan kolonialis modern.

Kementerian Luar Negeri Venezuela merilis pernyataan resmi yang menyebut tindakan Trump sebagai “agresi baru yang berlebihan, ilegal, serta tidak beralasan terhadap rakyat Venezuela.” Pemerintah Caracas juga memperingatkan bahwa gangguan ruang udara dapat menghambat penerbangan pemulangan migran Venezuela dari AS, sehingga berdampak langsung pada warga sipil.

Di sisi lain, regulator penerbangan AS sebelumnya telah mengimbau sejumlah maskapai besar untuk meningkatkan kewaspadaan ketika mendekati wilayah udara Venezuela. Bahkan beberapa perusahaan penerbangan dikabarkan telah menunda sejumlah rute akibat eskalasi situasi.

Pantauan data penerbangan internasional melalui platform FlightRadar24 pada Minggu sore menunjukkan hanya sedikit pesawat yang berada di atas wilayah udara Venezuela, menandakan banyak operator mulai menghindari area tersebut.

Situasi ini diprediksi terus berkembang dan berpotensi memicu gejolak politik, ekonomi, hingga keamanan global, jika kedua negara tidak meredakan ketegangan.

(Red.FR)

Banjir dan Longsor Sumatra: Korban Tewas Capai 90 Jiwa, Bantuan Nasional Dikerahkan Hadapi Siklon Langka

  

Banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menewaskan 90 orang, puluhan hilang, dan ribuan mengungsi. Siklon Senyar diduga menjadi pemicu utama.

rakyatind Indonesia.com Gelombang bencana hidrometeorologi kembali melanda Indonesia. Banjir dan tanah longsor akibat hujan ekstrem menghantam Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam beberapa hari terakhir, menewaskan sedikitnya 90 orang dan memaksa ribuan warga mengungsi ke tempat perlindungan.

Hujan dengan intensitas sangat tinggi dipicu fenomena Siklon Senyar, menghasilkan luapan air besar yang merendam permukiman, merusak rumah, dan memutus jaringan transportasi, listrik, serta telekomunikasi di berbagai wilayah. Kondisi lapangan turut menyulitkan proses evakuasi dan distribusi bantuan.

Bantuan Pemerintah Dikirimkan

Pemerintah pusat mengirim bantuan penanganan bencana ke tiga provinsi terdampak pada Jumat, 28 November 2025. Kiriman logistik dan peralatan disalurkan menggunakan tiga pesawat Hercules dan satu A400 menuju sejumlah bandara terdekat dari lokasi bencana, termasuk Bandara Padang, Bandara Silangit (Sumatra Utara), serta dua bandara di Aceh.

Bantuan yang dikirim berupa 150 tenda, 64 perahu karet, sejumlah generator listrik, 100 alat komunikasi, serta bahan makanan siap saji. Tenaga medis dari TNI dan Kementerian Kesehatan juga dikerahkan untuk memperkuat penanganan di lapangan.

---

Perkembangan di Aceh

Pemerintah Aceh menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai 28 November hingga 11 Desember 2025. Hingga Kamis, 27 November, sedikitnya 22 warga meninggal dunia, puluhan ribu rumah terendam, dan jaringan transportasi di sejumlah titik lumpuh.

Banjir telah merendam 20 dari 23 kabupaten/kota di Aceh, merusak jembatan dan badan jalan, hingga memutus akses Banda Aceh–Medan. Selain permukiman, lahan pertanian, listrik, dan jaringan telekomunikasi turut terdampak. Ribuan warga terpaksa mengungsi karena rumah dihantam luapan sungai.

---

Perkembangan di Sumatra Utara

Di Sumatra Utara, banjir dan longsor melanda 13 kabupaten/kota dan menyebabkan 47 korban meninggal dunia. Sembilan warga dinyatakan hilang dan puluhan lainnya mengalami luka berat maupun ringan.

Wilayah paling terdampak berada di Tapanuli Tengah dan Sibolga. Kedua daerah tersebut terisolasi karena pemadaman listrik total, jaringan telekomunikasi terputus, serta akses jalan tertutup material longsor. Sedikitnya 347 warga telah dievakuasi ke posko pengungsian.

---

Perkembangan di Sumatra Barat

Di Sumatra Barat, BPBD mencatat 21 korban meninggal dunia dan tiga orang masih hilang. Lebih dari 12.000 warga terdampak akibat banjir dan tanah longsor yang melanda 13 kabupaten/kota, antara lain Padang, Pariaman, Pasaman Barat, dan Bukittinggi.

Daerah bantaran Sungai Minturun menjadi salah satu yang paling parah diterjang banjir. Arus deras menghantam permukiman dan membawa material kayu serta lumpur hingga meruntuhkan sejumlah rumah.

---

Apa Penyebab Banjir Besar dan Longsor Ini?

BMKG menyebut hujan ekstrem ini dipicu oleh Siklon Senyar, sebuah fenomena cuaca langka yang terbentuk di Selat Malaka. Siklon menciptakan kumpulan awan hujan masif yang menghasilkan curah hujan hingga 300 mm per hari di Aceh dan 800 mm dalam empat hari di beberapa wilayah pesisir barat Sumatra.

Pembentukan siklon dipicu pertemuan angin monsun Asia dari utara dan angin barat dari Samudra Hindia pada permukaan laut yang memanas, memunculkan pusaran kuat yang mendorong hujan ekstrem berhari-hari.

Hingga Jumat, 28 November, fenomena tersebut masih dipantau ketat karena berpotensi kembali memicu hujan deras dan angin kencang di kawasan Sumatra bagian barat.

---

Kerusakan Lingkungan Memperburuk Dampak

Sejumlah peneliti menilai curah hujan ekstrem bukan satu-satunya faktor yang memperparah bencana. Perubahan bentang alam akibat pembangunan dan penebangan hutan disebut meningkatkan risiko banjir dan longsor.

Penggundulan hutan dan sedimentasi sungai membuat daya tampung air menurun. Banyak sungai yang mendangkal dan berubah bentuk hingga aliran air mengalir jauh lebih cepat ke permukiman ketika hujan lebat terjadi.

Aktivitas industri ekstraktif di kawasan ekosistem Batang Toru juga disoroti sebagai faktor memburuknya bencana, mengingat wilayah tersebut termasuk yang mengalami kerusakan paling besar saat banjir dan longsor melanda.

---

Prediksi Ke Depan

BMKG memperingatkan masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk meningkatkan kewaspadaan hingga akhir November. Siklon Senyar diperkirakan melemah dan menjauh menuju Laut China Selatan pada 29 November, namun kemungkinan redeveloping masih harus dipantau.

Selamat Hari Guru Nasional

 

Merek Mobil China Makin Diminati di Finlandia Seiring Percepatan Transisi ke Kendaraan Listrik

  

Jakarta — Merek-merek mobil asal China terus memperkuat posisi di pasar Finlandia seiring percepatan peralihan negara Nordik itu menuju mobilitas berbasis listrik. Pelaku industri memprediksi pangsa pasar produsen China akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

CEO Finnish Central Organisation for Motor Trades and Repairs (AKL), Tero Lausala, mengatakan kepada awak media bahwa meski kontribusi produsen China masih sekitar 4 persen dari total penjualan mobil baru sepanjang Januari—Oktober 2025, minat konsumen terhadap produk tersebut tumbuh signifikan. Ia menilai daya tarik ini muncul berkat keunggulan teknologi, inovasi, hingga harga yang lebih bersaing, terutama di segmen kendaraan listrik (EV).

Lausala menjelaskan bahwa pergeseran Finlandia menuju kendaraan listrik kini berjalan lebih cepat. Ia memperkirakan pendaftaran mobil listrik murni tahun ini mencapai 34–36 persen, meningkat dari kurang dari 30 persen pada 2024.

Dalam tren tersebut, merek China ikut terdorong naik. “Kami melihat MG, BYD, dan Polestar terus menunjukkan perkembangan positif,” ujarnya. Meski volumenya belum sebesar merek Eropa yang lebih mapan, tren kenaikannya dianggap cukup menonjol.

Data dari otoritas transportasi Finlandia, Traficom, menunjukkan penjualan MG dalam sepuluh bulan pertama 2025 melonjak 475 persen dibanding periode sama tahun lalu. Ini menjadi pertumbuhan tercepat dari seluruh merek. Penjualan Polestar naik 105 persen, sementara BYD juga mencatat kenaikan yang stabil. Pada segmen kendaraan listrik berbasis baterai (BEV), Polestar menempati urutan kedelapan dengan pangsa 5,7 persen, disusul BYD 2 persen dan MG 1,2 persen.

Lausala menilai konsumen Finlandia dikenal terbuka terhadap teknologi baru. Ulasan mendalam dari berbagai awak media tentang model-model terbaru dari China ikut membantu meningkatkan kepercayaan publik. “Masyarakat kami tertarik pada inovasi dan perubahan cepat yang ditawarkan produk-produk China,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pembeli di Finlandia sangat memperhatikan harga, kepraktisan, kecepatan pengisian daya, jarak tempuh baterai, serta durasi garansi—faktor yang kini mulai menjadi keunggulan produsen China.

Menurutnya, peluang terbesar bagi merek China berada pada segmen mobil listrik murni kelas menengah, khususnya model dengan harga 20.000–40.000 euro. Rentang harga tersebut dianggap paling sesuai dengan insentif pemerintah maupun ekspektasi konsumen terkait fitur dan jarak tempuh. Seiring hadirnya lebih banyak model kompetitif, minat pasar diperkirakan terus naik.

Lausala menekankan bahwa kesiapan jaringan impor dan dealer lokal menjadi faktor penentu keberhasilan jangka panjang. “Ketersediaan layanan perawatan dan perbaikan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan,” tegasnya.

Selain soal penjualan, ia melihat peluang kerja sama industri yang lebih luas. Finlandia memiliki ekosistem perusahaan perangkat lunak otomotif yang berjumlah lebih dari 100 perusahaan, dan banyak yang tertarik bermitra dengan pihak China. Potensi kolaborasi juga terbuka pada teknologi pengisian daya, perangkat lunak kendaraan, hingga peralatan pendukung lainnya.

Lausala menyebut hubungan dengan China sangat penting bagi organisasinya. AKL secara rutin mengirim delegasi anggotanya ke China untuk memperluas jaringan dan kerja sama.

Data JATO Dynamics menunjukkan pangsa pasar merek mobil China di Eropa hampir dua kali lipat pada paruh pertama 2025, mencapai rekor 5,1 persen. Pendaftaran mobil rakitan China di Eropa juga naik 91 persen secara tahunan. Para analis memperkirakan pangsa pasar dapat mendekati 10 persen pada 2030.

Lausala melihat Finlandia akan mengikuti pola serupa. Dengan semakin banyaknya model yang disesuaikan standar Eropa serta penguatan kolaborasi dengan dealer lokal, ia yakin merek China akan memainkan peran yang semakin besar dalam pasar otomotif negara tersebut.

(red.FR)