Gibran Rakabuming Sambangi Try Sutrisno, Sampaikan Undangan HUT ke-80 RI dan Belajar Soal Kepemimpinan

  

Jakarta, rakyatindonesia.com  – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal (Purn.) Try Sutrisno, pada Rabu (13/8). Dalam pertemuan tersebut, Gibran menunjukkan sikap hormat dengan menyalami sekaligus mencium tangan Try Sutrisno setibanya di lokasi.

Momen hangat terjadi sejak awal kedatangan. Gibran terlihat melepas sepatunya sebelum memasuki rumah, lalu diperkenalkan kepada istri Try Sutrisno, Tuti Sutiawati. Putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu datang untuk menyampaikan undangan resmi upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

"Hari ini saya berkesempatan mengunjungi kediaman Bapak Try Sutrisno untuk bersilaturahmi sekaligus mengantarkan undangan HUT ke-80 RI," ujar Gibran melalui akun Instagram resminya.

Gibran mengatakan pertemuan berlangsung dalam suasana akrab, dihadiri pula oleh putri pertama Try Sutrisno, Nora Tristyana. Ia mengaku banyak mendapatkan pelajaran dari pengalaman kepemimpinan sang senior, terutama mengenai pentingnya pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai pilar kemajuan bangsa.

"Pak Try juga menyampaikan rencana beliau hadir di acara veteran sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa," tambah Gibran, sambil memohon doa agar dapat menjalankan amanah yang diemban.

Dalam perbincangan ringan, Gibran sempat menceritakan kondisi ayahnya yang mengalami kambuh alergi. Try Sutrisno kemudian berbagi kisah tentang putrinya, Nora, yang berprofesi sebagai dokter gigi ahli utama di RSPAD Gatot Soebroto.

Saat Gibran pamit, Try Sutrisno mengantarnya sambil menggandeng tangan sang wakil presiden. Diselingi canda, Try menegur ajudan yang membiarkan Gibran melepas sepatu. "Mana ajudan, ini bukan masjid, ini rumah, nggak usah buka sepatu," ucapnya sambil tersenyum.(RED.AL)

Ketua Komisi II DPR RI Nilai Kasus Bupati Pati Tak Perlu Berujung Pemakzulan, Minta Kebijakan Pajak Dikaji Ulang

  

Jakarta, rakyatindonesia.com  – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, angkat bicara terkait aksi protes besar-besaran warga Pati terhadap Bupati Sudewo akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Menurutnya, persoalan ini sebaiknya tidak sampai memicu pemakzulan.

Rifqinizamy menjelaskan, rendahnya kemandirian fiskal di hampir seluruh daerah membuat pemerintah kabupaten/kota bergantung pada transfer dana dari APBN. Ketika terjadi efisiensi dan refocusing anggaran pusat untuk program strategis, daerah sering kesulitan memenuhi kebutuhan pembiayaan. Hal ini mendorong sejumlah kepala daerah menaikkan pajak daerah guna menambah pendapatan asli daerah.

"Masalahnya, kebijakan itu diterapkan ketika ekonomi nasional, regional, dan daerah sedang bergejolak. Wajar jika masyarakat menilai langkah ini tidak tepat dan tidak populer," ujarnya, Kamis (14/8/2025).

Politisi NasDem itu juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi anggaran. Menurutnya, APBD sebaiknya dibuka secara transparan agar publik mengetahui kondisi pendapatan daerah dan alasan dibalik penyesuaian program. "Kalau memang ada program yang belum bisa dijalankan karena keterbatasan dana, sampaikan apa adanya kepada masyarakat," tegasnya.

Rifqinizamy meminta para pejabat daerah berhati-hati mengambil kebijakan yang sensitif bagi rakyat dan memandang demonstrasi sebagai bentuk aspirasi yang harus dihargai. Ia menilai Bupati Sudewo masih layak diberi kesempatan memperbaiki kebijakan mengingat masa jabatannya belum genap satu tahun.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Pati tetap melanjutkan pembahasan hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Ketua Pansus Pemakzulan, Teguh Bandang Waluyo, menyebut rapat pansus yang digelar hari ini membahas dugaan pelanggaran dalam pengisian jabatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati. Menurut BKN, penunjukan tersebut tidak sah meski sudah tiga kali dilayangkan surat teguran.

Selain persoalan jabatan direktur, pansus juga menyoroti pemberhentian sekitar 200 tenaga honorer di RSUD tersebut. "Langkah selanjutnya masih akan kami bahas dalam rapat berikutnya," ungkap Bandang.(RED.AL)

KPK Geledah Kemenag Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Mantan Menag Yaqut Dicegah ke Luar Negeri

  

Jakarta, rakyatindonesia.com  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kementerian Agama (Kemenag), tepatnya di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), pada Rabu (13/8/2025). Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kuota haji Indonesia tahun 2023–2024.

"Hari ini tim sedang melaksanakan penggeledahan di Kementerian Agama, Ditjen PHU, terkait dugaan korupsi kuota haji pada penyelenggaraan haji 2023–2024," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

KPK belum mengungkapkan barang bukti yang telah diamankan karena proses penggeledahan masih berlangsung. Meski perkara ini sudah berada di tahap penyidikan, belum ada tersangka yang diumumkan.

Hingga kini, KPK telah mencegah tiga pihak bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ). Pencegahan dilakukan untuk memastikan keberadaan mereka di Indonesia demi kelancaran penyidikan. Yaqut sendiri sudah diperiksa sebagai saksi pada Kamis (7/8) selama kurang lebih empat jam.

Pokok perkara ini berawal dari pengalihan separuh tambahan kuota haji tahun 2024. Tambahan 20 ribu kuota tersebut diperoleh setelah Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi. Namun, KPK mendapati bahwa separuh kuota itu dialihkan menjadi haji khusus, yang diduga melanggar ketentuan.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa lebih dari seratus agen travel diduga terlibat dalam pengurusan kuota tambahan tersebut bersama Kemenag. "Pembagian kuota bervariasi, travel besar mendapatkan porsi lebih banyak dari total 10 ribu kuota yang dialihkan, sementara travel kecil mendapatkan porsi lebih sedikit," jelas Asep.

KPK menegaskan penyelidikan akan terus berlanjut, termasuk memeriksa mekanisme pembagian kuota dan pihak-pihak yang menerima jatah tersebut.(RED.AL)

Gelombang Protes Kenaikan PBB Merebak di Sejumlah Daerah, Warga Tetap Turun ke Jalan Meski Kebijakan Dibatalkan

  

Jakarta, rakyatindonesia.com  – Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi besar-besaran pada Rabu (13/8/2025) untuk menyuarakan kekecewaan terhadap Bupati Sudewo. Aksi ini tetap berlangsung meski sebelumnya kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen telah dibatalkan.

Kemarahan warga tidak hanya dipicu oleh kebijakan pajak tersebut. Sejumlah kebijakan lain, seperti pemberlakuan lima hari sekolah, penggabungan (regrouping) sekolah yang menyebabkan banyak guru honorer kehilangan pekerjaan, serta pemutusan hubungan kerja ratusan eks pegawai honorer RSUD RAA Soewondo dengan alasan efisiensi, ikut memicu ketidakpuasan.

Fenomena penolakan kenaikan PBB ini ternyata tidak hanya terjadi di Pati. Sejumlah daerah lain juga diguncang protes serupa.

Bone, Sulawesi Selatan
Di Kabupaten Bone, mahasiswa gabungan menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan PBB-P2 pada Selasa (12/8). Aksi sempat memanas dengan insiden saling dorong antara demonstran dan Satpol PP di depan Kantor DPRD Bone.

Ketua Cabang PMII Bone, Zulkifli, menyebut kenaikan pajak yang mencapai hingga 300 persen dilakukan tanpa sosialisasi memadai dan tidak merata. "Kenaikan ini sewenang-wenang, tanpa kajian matang, dan membuat banyak warga kaget," ujarnya.

Kepala Bapenda Bone, Muh Angkasa, membantah tuduhan tanpa sosialisasi namun mengakui penyampaian informasi belum masif. Kenaikan pajak ini disebut sebagai dampak penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) yang sudah 14 tahun tidak diperbarui.

Jombang, Jawa Timur
Gelombang protes juga terjadi di Jombang, di mana sekitar 5.000 warga mengajukan keberatan atas kenaikan PBB-P2 yang mencapai 1.202 persen.

Salah satunya adalah Heri Dwi Cahyono (61) yang kaget karena tagihan PBB tanahnya naik 12 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Ada pula Joko Fattah Rochim (63) yang membayar PBB menggunakan uang koin pecahan kecil sebagai bentuk protes atas kenaikan 370 persen pada rumahnya.

Kepala Bapenda Jombang, Hartono, membenarkan banyaknya pengajuan keberatan dan menyatakan bahwa sebagian besar SPPT memang mengalami kenaikan, sementara sebagian lainnya justru turun.

Semarang, Jawa Tengah
Di Ambarawa, Kabupaten Semarang, warga bernama Tukimah (69) terkejut setelah tagihan PBB rumahnya naik 441 persen. Keponakannya, Andri Setiawan, mengatakan bahwa kenaikan tersebut diduga karena lokasi rumah dekat jalan utama dan perumahan, meski kondisi itu sudah terjadi sejak lama.

Kepala BKUD Kabupaten Semarang, Rudibdo, menjelaskan kenaikan disebabkan oleh penyesuaian nilai tanah di area strategis sesuai ZNT dari BPN. Ia memastikan warga dapat mengajukan keberatan atau permintaan peninjauan ulang.

Gelombang protes yang serentak terjadi di berbagai daerah ini mencerminkan keresahan publik terhadap kebijakan kenaikan PBB yang dinilai mendadak dan memberatkan, meskipun di beberapa wilayah pemerintah daerah telah membuka ruang dialog dan peninjauan ulang.(RED.AL)

Keluarga Pasien Minta Maaf Usai Paksa Dokter RSUD Sekayu Lepas Masker, Video Sempat Viral

  

Jakarta, rakyatindonesia.com  – Keluarga pasien di RSUD Sekayu, Sumatera Selatan, menyampaikan permintaan maaf setelah sempat memaksa dokter spesialis penyakit dalam, dr Syahpri Putra Wangsa, untuk melepas masker di dalam ruang perawatan. Kejadian tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik setelah videonya tersebar di media sosial.

Permintaan maaf disampaikan langsung oleh pihak keluarga saat proses mediasi. “Setelah kejadian, kami langsung dimediasi. Saya selaku keluarga pasien sudah meminta maaf. Saat itu saya memang emosi, tetapi kaget karena video tersebut diviralkan seolah kami melakukan kekerasan terhadap dokter,” kata Putra, keluarga pasien, Kamis (14/8/2025) dikutip dari detikSumbagsel.

Sementara itu, dr Syahpri menegaskan bahwa penggunaan masker di area rumah sakit adalah aturan yang harus dipatuhi, termasuk di ruang perawatan. “Pada kejadian tersebut, saya dipaksa untuk membuka masker, padahal di ruangan itu tidak diperbolehkan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa dirinya telah memberikan layanan medis sesuai prosedur serta berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. “Saya sudah melaksanakan tugas sesuai standar dan memberikan pelayanan optimal,” ujarnya.

Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik yang beredar, tampak keluarga pasien berbicara dengan nada tinggi sambil memaksa dr Syahpri untuk melepas masker di hadapan pasien perempuan yang sedang terbaring. Insiden ini menimbulkan perbincangan luas, terutama terkait pentingnya mematuhi protokol kesehatan di fasilitas medis.(RED.AL)

Sekjen Gerindra Ingatkan Bupati Pati Sudewo Dengarkan Aspirasi Warga di Tengah Polemik Kenaikan PBB

  

Jakarta, rakyatindonesia.com  – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menanggapi tuntutan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terhadap Bupati Pati, Sudewo, yang juga kader partainya. Ia menegaskan agar Sudewo mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak menambah beban warganya.

“Sebagai Sekjen DPP Partai Gerindra, saya sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo untuk memperhatikan aspirasi masyarakat, agar kebijakan yang dibuat tidak justru memberatkan mereka,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

Sugiono juga mengingatkan pesan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bahwa setiap kepala daerah dari partai tersebut wajib memperhitungkan dampak kebijakan terhadap rakyat kecil. Ia menyebut partainya lahir dan berkembang berkat perjuangan untuk masyarakat bawah.

Di sisi lain, Sugiono memastikan partainya memantau perkembangan situasi di Pati dan mengapresiasi semua pihak setelah kondisi berangsur kondusif pasca-unjuk rasa.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, menilai tuntutan warga Pati terhadap Sudewo cukup beralasan. Hal ini dipicu oleh kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menyebabkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Menurut Herman, kebijakan tersebut menimbulkan beban berat bagi warga, terlebih karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perumusan. “Sejak hari ini, sudah ada tuntutan untuk memakzulkan atau meminta Bupati Sudewo mundur. Bagi kami, tuntutan itu masuk akal,” ujarnya saat menjadi pembicara di acara Obrolan Newsroom Kompas.com, Rabu (13/8/2025).

Herman juga menyoroti respons Sudewo yang dinilainya kurang sensitif terhadap situasi warganya. Ia menambahkan, sikap yang terkesan arogan justru memicu kemarahan publik, termasuk insiden pelemparan sandal saat Bupati menemui massa di Alun-alun Pati.(RED.AL)

KPU Kabupaten Kediri Jalin Silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Kediri

 

Kediri, rakyatindonesia.com  – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri Kediri. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mempererat komunikasi dan koordinasi antar lembaga demi kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran KPU Kabupaten Kediri disambut langsung oleh pihak Kejaksaan Negeri Kediri. Pembahasan mencakup sinergi terkait penegakan hukum Pemilu, edukasi masyarakat, serta penguatan komitmen bersama untuk mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Kediri berharap hubungan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kediri semakin solid, sehingga seluruh proses demokrasi dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

Kunjungan ini juga menjadi bukti komitmen KPU dalam menjalankan semboyan KPU Melayani, dengan membuka ruang dialog dan kolaborasi bersama para pemangku kepentingan di daerah.(RED.AL)

Bendungan Waru Turi Jadi Pusat Latihan Paskibraka Jelang HUT ke-80 RI di Gampengrejo

  

KEDIRI, rakyatindonesia.com  – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, termasuk di Kecamatan Gampengrejo. Dua agenda utama yang tak pernah absen adalah upacara bendera dan lomba gerak jalan.

Bendungan Waru Turi menjadi lokasi favorit bagi para pelajar untuk berlatih baris-berbaris, termasuk bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat kecamatan. Seperti kemarin, siswa SMP Negeri 1 Gampengrejo tampak antusias mengikuti latihan persiapan upacara yang tinggal empat hari lagi.

Menurut Mugiono, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gampengrejo, upacara bendera tingkat kecamatan dulunya selalu diadakan di Lapangan Desa Sambiresik. Namun, pembangunan ruko di area tersebut membuat lokasi menjadi sempit, sehingga kegiatan dipindahkan ke Bendungan Waru Turi.

“Tahun ini adalah kali kedua kami menggelar upacara di sini. Selain lebih rindang dan aman, tempat ini juga sekaligus mempromosikan wisata Bendungan Waru Turi,” ujar Mugiono.

Keputusan pemindahan lokasi ini dinilai tepat karena suasananya tenang, jauh dari lalu lintas, dan nyaman bagi siswa yang beristirahat di sela latihan. Meski begitu, Aiptu Joko Nugroho, pelatih Paskibraka Kecamatan Gampengrejo, mengungkapkan bahwa lapangan di Bendungan Waru Turi memiliki kendala teknis.

“Bentuk lapangannya tidak simetris dan tiang bendera posisinya terlalu di tengah, sehingga gerakan pasukan agak terbatas. Tiangnya sudah permanen, jadi tidak bisa dipindah,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pelatih memasang tali pembatas di sisi lapangan agar formasi tetap rapi. Meski menjadi tantangan, hal ini tak mengurangi semangat para peserta.

Rencananya, upacara 17 Agustus di Bendungan Waru Turi akan diikuti oleh siswa SD dan SMP se-Kecamatan Gampengrejo, anggota linmas, banser, serta seluruh perangkat desa.(RED.AL)

Kapolres Kediri Hadiri Taklimat Akhir Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II di Polda Jatim

  

Kediri,  rakyatindonesia.com – Kapolres Kediri, AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si., turut menghadiri Taklimat Akhir Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rupatama Semeru, Mapolda Jawa Timur, Rabu (13/8/2025).

Agenda tersebut berfokus pada pembahasan aspek pelaksanaan serta pengendalian di lingkungan Satuan Kerja (Satker) dan Satuan Wilayah (Satwil) jajaran Polda Jatim.

Kehadiran AKBP Bramastyo bersama para Kapolres, Kapolresta, dan Kapolrestabes se-Jawa Timur menjadi wujud komitmen bersama untuk menjaga kinerja institusi kepolisian agar tetap transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, audit ini berfungsi sebagai langkah evaluasi menyeluruh guna meningkatkan mutu pelaksanaan tugas serta kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.(RED.AL)

Adi Wahyono, Pembatik Asal Menang yang Angkat Sejarah Kediri dalam Karyanya

  

Kediri, rakyatindonesia.com  – Setiap pembatik memiliki keunikan tersendiri dalam menghasilkan karya. Salah satunya adalah Adi Wahyono, warga Desa Menang, Kecamatan Pagu, yang dikenal sebagai salah satu perajin batik tulis berpengalaman di Kediri.

Bakat membatik Adi tumbuh sejak kecil, saat ia kerap dititipkan orang tuanya di rumah sang nenek. Di sanalah ia sering menyaksikan neneknya mencanting kain, hingga muncul minat untuk mempelajari seni batik. “Kegemaran membatik ini saya bawa sampai kuliah,” ungkap pria berusia 50 tahun tersebut.

Awalnya, batik hasil karyanya hanya dibuat untuk dipakai sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, hobi itu berubah menjadi usaha serius. Kini, ragam batik buatannya semakin beragam dan memiliki ciri khas tersendiri.

Sebelum mulai membatik, Adi selalu membuat konsep terlebih dahulu. Ia kerap mengangkat tema sejarah Kediri dalam setiap desainnya. Proses pembuatannya memakan waktu cukup lama, bahkan bisa mencapai dua bulan untuk satu karya. Meski begitu, hasilnya selalu memukau dan sarat makna.

Dengan ciri khas tersebut, Adi Wahyono tidak hanya mempertahankan tradisi batik tulis, tetapi juga menghidupkan kembali sejarah Kediri melalui setiap goresan cantingnya.(RED.AL)