Tambang Ilegal di Kediri Masih Menggeliat, Instruksi Presiden Diabaikan?

 

Kediri rakyatind Indonesia.com – Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan agar aparat kepolisian menindak tegas tambang ilegal di seluruh Indonesia seolah hanya menjadi isapan jempol. Di Kabupaten Kediri, aktivitas tambang galian C ilegal di Dusun Mangunrejo, Desa Manggis, justru tetap beroperasi mulus tanpa sentuhan aparat.

Pengelolaan tambang ilegal ini disebut-sebut berada di bawah kendali Agus Gimbal, yang tetap bebas menjalankan aktivitas penambangan meski sorotan publik semakin tajam. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai keseriusan aparat dalam menegakkan hukum.

Investigasi Ungkap Backingan Kuat

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan lemahnya tindakan aparat. Meski instruksi Presiden sudah jelas dan berulang kali disiarkan, masih saja ada tambang ilegal yang diduga mendapat perlindungan dari oknum tertentu.

Laporan Sudah Dikirim, Hukum Tak Kunjung Tegas

Menurut keterangan Giga, aktivis lokal, pihaknya sudah melayangkan surat pengaduan resmi ke Inspektur Tambang ESDM, Kejaksaan Agung, dan Polda Jawa Timur. Pengaduan itu berlandaskan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar bagi pelaku tambang tanpa izin.

Namun, hingga kini, sanksi hukum tersebut seakan tidak memiliki efek

Kerugian Nyata, Untung Hanya Segelintir

Aktivitas tambang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi pajak dan Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga membawa dampak serius: jalanan rusak akibat lalu lintas truk tambang, kerusakan lingkungan, hingga ancaman longsor dan pencemaran air tanah.

Meski demikian, keuntungan dari tambang ilegal hanya dinikmati oleh segelintir pihak yang disebut-sebut memiliki jaringan kuat serta perlindungan dari oknum aparat.

Pertanyaan besarnya kini: Apakah aparat akan benar-benar menindaklanjuti instruksi Presiden, ataukah tambang ilegal akan terus menjadi “lahan basah” yang kebal hukum di Kediri?

Penjualan Miras di Prisma Billiard Kediri Dipertanyakan: Izin Belum Jelas, Regulasi Dilanggar?

 

 Kediri rakyatind Indonesia.com – Dugaan praktik penjualan minuman keras (miras) di tempat hiburan Prisma Billiard dan KTV yang berlokasi di Jalan Erlangga No.182, Paron II, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, menimbulkan tanda tanya besar. Informasi yang beredar menyebutkan, miras dijual secara terbuka kepada pengunjung meski pengelola diduga belum mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah.

Padahal, sesuai ketentuan hukum, peredaran miras diatur ketat. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol menegaskan, miras hanya boleh dijual di tempat-tempat tertentu yang telah mengantongi izin, seperti hotel, restoran, atau bar berstandar tertentu.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kediri juga memiliki regulasi yang melarang penjualan bebas minuman beralkohol tanpa izin khusus. Dengan demikian, jika benar Prisma Billiard menjual miras tanpa dokumen sah, maka praktik tersebut jelas melanggar hukum sekaligus merugikan pendapatan daerah.

Sejumlah pengunjung yang ditemui menyebutkan, miras dijual bebas layaknya menu biasa. “Tidak ditutupi, bahkan ditawarkan langsung oleh pramusaji. Seperti sudah hal wajar di sana,” ujar salah satu pengunjung yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Pengamat hukum tata negara dari sebuah universitas di Jawa Timur menilai praktik semacam ini bisa dijerat beberapa aturan sekaligus. “Selain melanggar Perda tentang pengendalian miras, pengelola juga bisa dikenakan pasal pidana karena memperjualbelikan barang yang pengedarannya dibatasi undang-undang,” katanya.

Ironisnya, dugaan pelanggaran ini muncul di tengah fakta lain bahwa tempat hiburan tersebut disebut-sebut belum tercatat sebagai wajib pajak di Bapenda Kabupaten Kediri, namun sudah berani memungut pajak pengunjung 10 persen untuk makanan dan minuman.

Hingga kini, pihak pengelola Prisma Billiard dan KTV belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan penjualan miras. Sementara pejabat Bapenda maupun Satpol PP Kabupaten Kediri belum bisa dikonfirmasi terkait langkah pengawasan dan penindakan.

Praktik penjualan miras tanpa izin bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi menjadi tindak pidana yang menimbulkan dampak sosial, mulai dari gangguan ketertiban umum hingga meningkatnya risiko kriminalitas di lingkungan sekitar.

(Tim.RNB)

Kasus Iuran Rp1,5 Juta di SMA Negeri 1 Ngadiluwih Berpotensi Masuk Ranah Hukum

 Kediri, rakyatind Indonesia.com 18 September 2025 — SMA Negeri 1 Ngadiluwih memberlakukan iuran sekolah yang cukup fantastis sebesar Rp 1.500.000 per siswa untuk tahun ajaran 2025/2026. Selain iuran ini, sekolah juga mendapatkan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Program Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

Iuran sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah ini digunakan untuk apa saja padahal sudah ada BOS Dan BPOPP.

Saat di tanya oleh awak media perihal pelaporan dana BOS kepala sekolah jawabnya," ini bukan masa saya,masih masa kepala sekolah yang lama , kita juga sudah di periksa oleh inspektorat dan Kejaksaan," terang Kepala sekolah Firstina Husniya Wury.

Lanjut saat di tanya oleh awak media untuk apa sumbangan sebesar 1.500 satu juta lima ratus ribu rupiah di sekolah ini untuk apa saja , " Pastinya ini untuk kebutuhan siswa," jawabnya  Firstina Husniya Wury.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa semua sekolah negeri (SMA, SMK, dan SLB) di Jawa Timur wajib bebas dari praktik pungutan liar (pungli). Beliau menegaskan tidak ada kebijakan yang mengizinkan pungutan di sekolah negeri. Meskipun demikian, komite sekolah dapat melakukan penggalangan dana melalui sumbangan sukarela dengan tetap memperhatikan peraturan dan transparansi. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan pungli di sekolah negeri kepada dinas pendidikan setempat. 

Poin-poin Utama:

Sekolah Negeri Bebas Pungli:

Khofifah menegaskan bahwa tidak ada pungutan liar di sekolah negeri di Jawa Timur. 

Gratisnya SPP:

Khofifah menyatakan bahwa SPP untuk siswa SMA dan SMK negeri di Jawa Timur digratiskan sejak 2019, dengan biaya operasional sekolah (BOS) dan dana APBD Provinsi Jatim sebagai sumber pembiayaan. 

Penggunaan Dana BOS dan APBD:

Pembiayaan untuk sekolah negeri dioptimalkan melalui dana BOS dan dana APBD Provinsi Jawa Timur untuk biaya operasional dan penunjang pendidikan. 

Sumbangan Sukarela dari Komite Sekolah:

Penggalangan dana dalam bentuk sumbangan sukarela hanya dapat dilakukan oleh komite sekolah, sesuai amanat Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Bentuknya harus berupa bantuan atau sumbangan, bukan pungutan yang bersifat wajib. 

Dari beberapa Investigasi tersebut team media dan LSM menyimpulkan akan dugaan dugaan yang ada pada sekolah tersebut, dugaan perihal dana BOS, BPOPP dan iuran/sumbangan akan di laporkan kepada pihak yg bernaung di dalamnya.

(red.FR)

NATO Kerahkan Jet Tempur ke Pintu Gerbang Rusia, Ancaman Perang Dunia 3?

  

Jakarta – NATO resmi mengerahkan jet tempur untuk memperkuat pertahanan udara di sayap timurnya melalui operasi Eastern Sentry. Langkah ini diambil menyusul dugaan pelanggaran wilayah udara Polandia oleh Rusia di tengah eskalasi konflik Ukraina.

Markas Kekuatan Sekutu Eropa (SHAPE) menyatakan sebuah jet tempur Rafale milik Prancis telah diterbangkan pada Senin (15/9), menyusul pengerahan helikopter militer Polandia dua hari sebelumnya. Aksi ini ditujukan untuk menghadapi ancaman drone Rusia yang belakangan semakin sering memasuki wilayah udara negara-negara Eropa Timur.

Menurut keterangan yang diterima awak media, operasi Eastern Sentry menjadi penegasan kesiapan NATO dalam melindungi sekutunya. Rusia dituding tengah "menguji" konsistensi aliansi dengan serangkaian pelanggaran udara yang bertepatan dengan serangan drone ke wilayah Ukraina.

Polandia sebelumnya menembak jatuh sebuah drone Rusia pada 10 September dan langsung mengaktifkan Pasal 4 NATO, yang memungkinkan diskusi darurat antaranggota mengenai ancaman keamanan. Rumania juga melaporkan pengerahan jet tempurnya pada 13 September untuk mencegah intrusi serupa.

Sejumlah negara anggota seperti Denmark, Prancis, Jerman, Inggris, Finlandia, hingga Latvia ikut menyumbangkan armada tempur. Kehadiran mereka dinilai sebagai bentuk solidaritas multinasional dalam menghadapi ancaman Rusia.

Pemimpin Inggris, Keir Starmer, bahkan menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar unjuk kekuatan. Menurutnya, pengerahan jet tempur dan kapal perang merupakan langkah vital untuk mencegah agresi lebih jauh serta memastikan keamanan Eropa tetap terjaga.

Situasi ini menambah kekhawatiran akan potensi eskalasi yang lebih luas di kawasan, di mana sebagian pihak mulai menyebutnya sebagai ancaman nyata menuju konflik global berskala besar.

(red.FR)

China Tembak Kapal Sekutu AS di Laut China Selatan, Ini Respons Utusan Trump

  

Jakarta rakyatind Indonesia.com– Ketegangan di Laut China Selatan (LCS) kembali memanas setelah insiden antara kapal pemerintah Filipina dan kapal penjaga pantai China di sekitar Karang Scarborough. Amerika Serikat langsung melayangkan kecaman keras, sementara Filipina menegaskan misi mereka semata-mata untuk melindungi nelayan lokal.

Insiden bermula ketika kapal biro perikanan Filipina mengirim pasokan bagi nelayan di sekitar perairan tersebut. Kapal itu disebut mendapat semprotan meriam air dari penjaga pantai China hingga mengalami kerusakan dan melukai seorang awak. Sebaliknya, otoritas Beijing menuding kapal Filipina justru menabrak armada mereka dan menilai Manila telah masuk secara ilegal ke wilayah yang mereka klaim sebagai milik China.

Utusan Amerika Serikat untuk Filipina menyampaikan kecaman terbuka terhadap tindakan tersebut. Menurut pernyataan resmi yang diterima awak media, Washington menilai langkah Beijing sebagai tindakan agresif yang melanggar hukum internasional. AS juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya Filipina menjaga hak kedaulatannya di laut serta melindungi nelayan.

Respon itu langsung disambut positif oleh otoritas Filipina. Perwakilan penjaga pantai menegaskan penghargaan mereka atas dukungan Amerika, sekaligus menekankan komitmen untuk tetap profesional dalam melindungi kepentingan rakyat di laut.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri China kembali mengulang klaim bahwa Scarborough—disebut Huangyan Dao oleh Beijing—merupakan bagian dari wilayah sah mereka. Jubir kementerian menuding bahwa provokasi Manila adalah akar dari meningkatnya ketegangan dan meminta agar Filipina menghentikan langkah-langkah yang dianggap menantang keteguhan China.

Karang Scarborough sendiri berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina, namun masuk dalam klaim sepihak China yang meliputi hampir seluruh Laut China Selatan. Jalur perairan ini menjadi titik strategis karena dilalui sekitar 20 persen perdagangan maritim dunia. Klaim China juga tumpang tindih dengan hak maritim sejumlah negara Asia Tenggara lain, termasuk Vietnam, Malaysia, dan Brunei.

Ketegangan berulang di kawasan ini semakin menegaskan persaingan geopolitik di Indo-Pasifik. Langkah Beijing yang baru-baru ini mendeklarasikan sebagian Scarborough sebagai kawasan cagar laut memicu gelombang protes dari Manila, Washington, hingga sekutu-sekutu AS di kawasan. Analis menilai kebijakan ini memperlihatkan upaya China memperluas kendali atas wilayah maritim yang secara hukum masuk ke ZEE Filipina.

(red.FR)

Cerita Bima Dilaporkan Hilang saat Demo di Kwitang, Ternyata Jualan di Malang

  

Jakarta rakyatind Indonesia.com – Nama Bima Permana Putra (BPP) sempat masuk dalam daftar orang hilang usai aksi demonstrasi di kawasan Kwitang, Jakarta. Namun, pencarian berakhir mengejutkan. Bima ternyata ditemukan di Malang, Jawa Timur, tengah berjualan mainan barongsai.

Dari informasi yang beredar, tercatat tiga orang dilaporkan hilang sejak aksi 30–31 Agustus 2025 lalu. Dua di antaranya adalah demonstran, sementara satu lainnya—yakni Bima—tidak terlibat langsung dalam aksi. Berbekal laporan tersebut, tim khusus pencarian orang hilang Polda Metro Jaya diturunkan untuk melakukan penelusuran.

Upaya itu membuahkan hasil. Pada Rabu (17/9) siang, sekitar pukul 13.55 WIB, tim Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menemukan Bima tengah berjualan di depan Klenteng Eng Ang Kiong, Jalan RE Martadinata, Kota Malang.

Kronologi Perjalanan Bima

Menurut keterangan yang dihimpun awak media, Bima sebelumnya bekerja sebagai staf maintenance di sebuah gudang penyimpanan ikan di Penjaringan, Jakarta Utara. Namun, pada akhir Agustus ia meninggalkan pekerjaannya dan memutuskan bepergian sendiri.

• 1 September 2025
  Bima meninggalkan Jakarta menuju Tegal dengan sepeda motor pribadinya, Honda Aerox. Sesampainya di sana, ia menginap di hotel lalu menjual motornya seharga Rp5 juta melalui sistem COD.

• 2 September 2025
  Bima memesan ojek online menuju Stasiun Tegal, kemudian melanjutkan perjalanan ke Malang menggunakan kereta. Sesampainya di Malang, ia sempat beristirahat di pom bensin Mergosono, lalu menginap di sebuah hotel selama dua malam.

• Awal hingga pertengahan September 2025
  Bima membeli sejumlah mainan barongsai seharga Rp400 ribu dari sebuah akun TikTok Shop. Barang-barang itu kemudian dijualnya di depan Klenteng Eng Ang Kiong. Untuk beristirahat, ia kembali ke pom bensin Mergosono. Aktivitas ini berlangsung hampir dua pekan.

• 17 September 2025
  Bima akhirnya ditemukan tim kepolisian di lokasi ia berjualan. Selanjutnya, ia dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Kehadiran Bima di Malang sekaligus menjawab teka-teki kepergiannya yang sempat menimbulkan tanda tanya besar. Laporan orang hilang yang semula dikaitkan dengan aksi demonstrasi ternyata berakhir pada aktivitas jualan keliling.

(red.FR)

Peta Politik Parpol di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Ketiga

  

Jakarta rakyatind Indonesia.com – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle jilid III dengan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru pada Rabu (17/9) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Selain posisi menteri dan wakil menteri, reshuffle kali ini juga menyentuh beberapa lembaga strategis, termasuk kepolisian.

Sebanyak 11 pejabat dilantik, termasuk dua menteri baru: Menko Polkam Jenderal TNI (purn) Djamari Chaniago yang menggantikan Budi Gunawan, serta Erick Thohir yang menempati posisi Menpora menggantikan Dito Ariotedjo.

Di jajaran wakil menteri, Afriansyah Noor diangkat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Imannuel Ebenezer, Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi, dan Rohmat Marzuki menempati posisi Wakil Menteri Kehutanan.

Selain itu, reshuffle juga mencakup sejumlah kepala dan wakil kepala badan, antara lain Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Mohamad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Nanik Sudaryati Deyang dan Soni Sanjaya sebagai Wakil Badan Gizi Nasional, serta Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP.

Menurut awak media yang hadir, reshuffle ini juga menegaskan peta keterwakilan partai politik di kabinet Merah Putih, dengan beberapa posisi strategis diisi oleh perwakilan partai, sementara posisi lainnya tetap dipegang figur nonpartai.

Beberapa posisi menteri penting setelah reshuffle antara lain:

• Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar (PKB)

• Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi (Gerindra)

• Menteri Luar Negeri: Sugiono (Gerindra)

• Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin (non partai)

• Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono (Gerindra)

• Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang (Golkar)

• Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto (non partai)

• Menteri Pemuda dan Olahraga: Erick Thohir (non partai)

Sementara di level wakil menteri, beberapa nama kunci antara lain:

• Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus (Golkar)

• Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta (Gelora)

• Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan (non partai)

• Wakil Menteri Pendidikan: Fajar Riza Ulhaq dan Atip Latipulhayat (non partai)

• Wakil Menteri Koperasi: Farida Faricha (PKB)

Reshuffle kali ini menandai upaya pemerintah memperkuat koordinasi di bidang strategis sekaligus memastikan representasi berbagai partai politik tetap terjaga dalam kabinet. Beberapa pejabat nonpartai dipilih untuk menjaga independensi di sektor-sektor vital, sementara perwakilan parpol tetap mengisi posisi yang bersentuhan langsung dengan basis politik masing-masing partai.

Menurut awak media, langkah ini dipandang sebagai strategi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan kebutuhan administratif di pemerintahan.

(red.FR)

LP3-NKRI Ungkap Skandal Proyek Irigasi Karang Rejo, Dana Rp155 Juta Dipotong!

 

Kediri rakyatind Indonesia.com – Tim LP3-NKRI menemukan skandal proyek P3TGAI Karang Rejo, Kandat. Aspirator memotong 20% dana proyek sebelum dilaksanakan, menyisakan Rp155 juta untuk desa sebagai penerima manfaat.

Ketua HIPPA dan beberapa kepala desa menyatakan sisa dana tersebut tidak cukup menutupi biaya koordinasi, pendampingan, dan operasional. Dugaan SPJ palsu pun menguat.

Kepala Desa Karang Rejo menegaskan proyek sudah diperiksa kejaksaan, tetapi dugaan korupsi sistematis tetap ada. Infrastruktur yang dibangun diprediksi tidak sesuai RAB dan berpotensi merugikan masyarakat.

Petani mengeluhkan potongan dana awal yang membuat mereka takut melaksanakan proyek. Mereka hanya ingin membangun desa agar lebih maju dan sejahtera, bukan menjadi korban ketamakan penguasa.

LP3-NKRI meminta aparat hukum segera turun tangan untuk menindak praktik korupsi. Setiap rupiah dana publik harus dipertanggungjawabkan.

Proyek P3TGAI seharusnya meningkatkan efisiensi irigasi pertanian, namun potongan dana besar dan dugaan rekayasa laporan kerja mengancam keberhasilan program.

Geger di Purwoasri! Kades Sidomulyo Dituding Tutupi Skandal Proyek Irigasi

 

Kediri rakyatind Indonesia.com – Situasi Desa Sidomulyo, Kecamatan Purwoasri, berubah panas setelah muncul dugaan skandal dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) tahun 2024. Tim LP3-NKRI yang melakukan klarifikasi menemukan banyak kejanggalan mulai dari pemotongan anggaran hingga indikasi manipulasi laporan pertanggungjawaban.

Kejanggalan itu terkuak ketika tim bertemu Ketua HIPPA. Dengan nada hati-hati, ia mengakui bahwa dana yang dicairkan sebesar Rp195 juta tidak sepenuhnya bisa digunakan. Dari jumlah itu, ada potongan untuk pihak aspirator yang nilainya mencapai 20–30 persen. Pernyataan ini langsung mengejutkan tim, sebab potongan tersebut jelas tidak sesuai prosedur resmi.

Masalah tidak berhenti di sana. Ketika tim berupaya menanyakan detail kepada kepala desa, hasilnya nihil. Beberapa kali tim mendatangi balai desa, kades selalu tidak bisa ditemui dengan berbagai alasan. Bahkan nomor telepon yang diberikan juga tidak pernah bisa dihubungi. Perilaku ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang sedang ditutupi.

Di sisi lain, muncul isu bahwa laporan SPJ disusun hanya untuk formalitas, tanpa menunjukkan bukti penggunaan dana yang valid. Jika benar terjadi, kondisi ini memperlihatkan adanya praktik manipulasi yang menggerus prinsip transparansi. Padahal, SPJ seharusnya menjadi dokumen penting untuk memastikan akuntabilitas dalam setiap proyek pemerintah.

Publik pun mulai bersuara. Warga Sidomulyo menilai proyek irigasi ini sangat vital bagi mereka, sebab keberlangsungan pertanian bergantung pada pasokan air yang lancar. Jika dana yang seharusnya digunakan justru menyusut karena pemotongan, otomatis kualitas jaringan irigasi pun terancam jauh dari harapan.

Menyikapi hal ini, Tim LP3-NKRI berkomitmen akan membawa persoalan tersebut ke instansi berwenang. Mereka menegaskan bahwa integritas pengelolaan dana publik harus dijaga, agar proyek P3TGAI benar-benar menjadi solusi bagi petani, bukan sebaliknya menjadi sumber masalah baru. (red.FR)

Dugaan Potongan Dana Proyek P3TGAI di Sidomulyo, Kades Sulit Dihubungi

 

Kediri rakyatind Indonesia.com – Polemik proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) 2024 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, terus bergulir. Tim LP3-NKRI yang turun langsung ke lapangan menemukan adanya indikasi praktik yang tidak sesuai aturan, termasuk dugaan potongan dana hingga 30 persen.

Awalnya, tim diterima dengan baik oleh Kepala Desa Sidomulyo, Sumilah. Dalam pertemuan itu, sang kades mengakui bahwa proyek P3TGAI yang dikelola HIPPA Sidomulyo mendapatkan dana sebesar Rp195 juta. Dana tersebut cair dalam dua tahap. Namun, dari pencairan pertama, kades menyebut adanya potongan dana untuk pihak aspirator yang disebut-sebut berasal dari anggota legislatif pusat.

Pengakuan itu sontak menimbulkan kecurigaan adanya pelanggaran mekanisme. Berdasarkan aturan BBWS, program P3TGAI wajib dikelola secara swakelola, transparan, serta melibatkan masyarakat petani secara langsung. Potongan dana oleh pihak luar jelas berpotensi menurunkan efektivitas proyek.

Ironisnya, setelah pertemuan itu, komunikasi dengan kades menjadi sulit. Nomor telepon yang diberikan tidak pernah merespons, pesan singkat diabaikan, dan upaya klarifikasi lanjutan selalu gagal.

Menurut sumber LP3-NKRI, kondisi ini memperkuat dugaan adanya praktik rekayasa laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat untuk menutupi ketidaksesuaian pelaksanaan proyek. Jika benar, hal ini jelas merugikan masyarakat Sidomulyo, terutama petani yang seharusnya mendapat manfaat langsung dari pembangunan jaringan irigasi tersebut.

Tim LP3-NKRI berkomitmen untuk segera melaporkan temuan ini ke pihak berwenang. Mereka berharap ada audit menyeluruh terhadap penggunaan dana P3TGAI di Sidomulyo agar kebenaran bisa terungkap dan transparansi anggaran ditegakkan.

(red.FR)